JDIH KABUPATEN GARUT

PRODUK HUKUM PUSAT

UNDANG-UNDANG


Pilih Tahun

Bentuk No Tahun Judul Produk Hukum File
Bentuk No Tahun Judul Produk Hukum File
Undang-undang
7
2017 Pemilihan Umum Batang Tubuh Hal 151

Download
Undang-undang
7
2017 Penjelasan

Download
Undang-undang
7
2017 Lampiran 1

Download
Undang-undang
7
2017 Lampiran Ii

Download
Undang-undang
7
2017 Lampiran Iii

Download
Undang-undang
7
2017 Lampiran Iv

Download
Undang-undang
17
2016 Penetapan Peraturan Pem Eri Ntah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016

Download
Undang-undang
11
2016 Pengampunan Pajak

Download
Undang-undang
3
2012 Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (comprehensive Nuclear-test-ban Treaty)

Download
Undang-undang
13
2016 Paten

Download
Undang-undang
15
2016 Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 ( Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 )

Download
Undang-undang
16
2016 Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change ( Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim )

Download
Undang-undang
13
2015 Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam ( Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Sosialis Republic Of Vietnam )

Download
Undang-undang
14
2015 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Download
Undang-undang
12
2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Download
Undang-undang
10
2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang

Download
Undang-undang
11
2016 Pengampunan Pajak

Download
Undang-undang
4
2016 Tabungan Perumahan Rakyat

Download
Undang-undang
8
2016 Penyandang Disabilitas

Download
Undang-undang
9
2016 Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Download
Undang-undang
7
2016 Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam

Download
Undang-undang
6
2016 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerjasama Aktivitas Di Bidang Pertahanan

Download
Undang-undang
5
2016 Pengesahan Nota Kesepahaman (mou) Antara Kementerian Pertahanan Pemerintah Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Pemerintah Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan

Download
Undang-undang
2
2016 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan

Download
Undang-undang
3
2016 Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Dibidang Pertahanan

Download
Undang-undang
1
2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , Dan Wali Kota Menjadi Undang - Undang


Download

Undang-undang
2
2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang


Download
Download

Undang-undang
3
2015 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015


Download
Download

Undang-undang
4
2015 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor - Leste Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan ( Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor - Leste Concerning Coooperative Activities In The Field Of Defence


Download
Download
Download
Download

Undang-undang
5
2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Vietnam (extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Vietnam )


Download
Download
Download

Undang-undang
6
2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea )


Download
Download

Undang-undang
7
2015 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan ( Agreement Between The Governmet Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence)


Download
Download
Download
Download

Undang-undang
8
2015 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikiota Menjadi Undang-undang


Download
Download

Undang-undang
9
2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah


Download
Download

Undang-undang
10
2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang


Download
Download

Undang-undang
11
2015 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan


Download
Download

Undang-undang
12
2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia

Isi (pdf)
Penjelasan (pdf)

Undang-undang
8
2006 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

Isi (doc)
Undang-undang
7
2006 Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)

Isi (pdf)
Undang-undang
6
2006 Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)

Isi (pdf)
Undang-undang
5
2006 Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)

Isi (pdf)
Undang-undang
9
1996 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bekasi

Isi (Pdf)
Undang-undang
8
1996 Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (konvensi Psikotropika 1971)

Isi (Pdf)
Undang-undang
7
1996 Pangan

Isi (Pdf)
Undang-undang
6
1996 Perairan Indonesia

Isi (htm)
Undang-undang
5
1996 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Kupang

Isi (Pdf)
Undang-undang
41
2003 Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Isi (doc)
Undang-undang
40
2003 Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku

Isi (doc)
Undang-undang
39
2003 Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu

Isi (doc)
Undang-undang
38
2003 Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat

Isi (doc)
Undang-undang
19
2003 Badan Usaha Milik Negara

Isi (pdf)
Undang-undang
15
2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang Undang

Isi (doc)
Undang-undang
13
2003 Ketenagakerjaan

Isi (doc)

Undang-undang
31
2004 Perikanan

Isi (pdf)
Undang-undang
40
2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional

Isi (htm)
Undang-undang
30
2004 Jabatan Notaris

Isi (htm)
Undang-undang
29
2004 Praktik Kedokteran

Isi (htm)
Undang-undang
28
2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Isi (htm)
Undang-undang
27
2004 Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Isi (htm)
Undang-undang
26
2004 Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat

Isi (htm)
Undang-undang
25
2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Isi (htm)
Undang-undang
18
2004 Perkebunan

Isi (htm)
Undang-undang
10
2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Isi (htm)
Undang-undang
36
2004 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

Isi (pdf)

Isi (pdf)Penjelasan

 


Undang-undang
17
2004 Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (protokol Kyoto) Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Perubahan Iklim)

Isi (pdf)
Undang-undang
18
2003 Advokat

Isi (pdf)
Undang-undang
21
2003 Pengesahan Ilo Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (konvensi Ilo Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan)

Isi (pdf)
Undang-undang
21
2004 Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayatl Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)

Isi (pdf)
Undang-undang
34
2004 Tentara Nasional Indonesia

Isi (pdf)
Undang-undang
35
2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

Isi (pdf)
Undang-undang
37
2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Isi (pdf)
Undang-undang
38
2004 Jalan

Isi (pdf)
Undang-undang
39
2004 Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Isi (pdf)
Undang-undang
11
1969 Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/duda Pegawai


Undang-undang
8
1974 Pokok-pokok Kepegawaian


Undang-undang
13
2005 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

Isi (pdf)
Undang-undang
14
2005 Guru Dan Dosen

Isi (htm)
Undang-undang
12
2005 Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik)

Isi (pdf)
Undang-undang
11
2005 Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

Isi (pdf)
Undang-undang
7
2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Isi (pdf)


Undang-undang
6
2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Isi (pdf)
Undang-undang
8
2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang

Isi (htm)
Undang-undang
5
2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Isi (pdf)
Undang-undang
4
2006 Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian)

Isi (pdf)
Undang-undang
4
2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

ISI Pdf
Undang-undang
3
2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

ISI Pdf
Undang-undang
3
2005 Sistem Keolahragaan Nasional

ISI Pdf
Undang-undang
3
1996 Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

ISI Pdf
Undang-undang
2
2006 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003

ISI Pdf
Undang-undang
2
2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-undang

ISI Pdf
Undang-undang
2
2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

ISI Pdf
Undang-undang
2
1996 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

ISI Pdf
Undang-undang
1
2005 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

ISI Pdf
Undang-undang
1
1996 Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili

ISI Pdf
Undang-undang
1
1979 Ekstradisi

ISI Pdf
Undang-undang
1
1955 Penetapan "undang Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (lembaran Negara No.5 Tahun 1954) Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar Yang Syah Dari Uang Kertas Pemerintah Yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang Undang *)

ISI Pdf
Undang-undang
1
2006 Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

ISI Pdf
Undang-undang
17
1985 Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)


Undang-undang
16
1985 Rumah Susun


Undang-undang
15
1985 Ketenagalistrikan


Undang-undang
14
1985 Mahkamah Agung


Undang-undang
13
1985 Bea Meterai


Undang-undang
12
1985 Pajak Bumi Dan Bangunan


Undang-undang
11
1985 Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunication Convention Nairobi, 1982)


Undang-undang
10
1985 Pencabutan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang


Undang-undang
9
1985 Perikanan


Undang-undang
8
1985 Organisasi Kemasyarakatan


Undang-undang
7
1985 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985


Undang-undang
6
1985 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982


Undang-undang
21
1982 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1967


Undang-undang
20
1982 Ketentuan Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia


Undang-undang
19
1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang


Undang-undang
18
1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado


Undang-undang
17
1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin


Undang-undang
16
1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Di Mataram Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar


Undang-undang
15
1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang


Undang-undang
14
1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang


Undang-undang
13
1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang


Undang-undang
12
1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979


Undang-undang
11
1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978


Undang-undang
10
1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977


Undang-undang
9
1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976


Undang-undang
8
1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975


Undang-undang
7
1982 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982


Undang-undang
6
1982 Hak Cipta


Undang-undang
13
1980 Jalan


Undang-undang
12
1980 Hak Keuangan/administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara


Undang-undang
11
1980 Tindak Pidana Suap


Undang-undang
10
1980 Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma


Undang-undang
9
1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang


Undang-undang
8
1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin


Undang-undang
7
1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang


Undang-undang
6
1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972


Undang-undang
11
1976 Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunication Convention) Malaga Torremolinos, 1973


Undang-undang
10
1976 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philippina Serta Protokol


Undang-undang
9
1976 Narkotika


Undang-undang
8
1976 Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya


Undang-undang
7
1976 Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur


Undang-undang
6
1976 Pengesahan Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara


Undang-undang
11
1974 Pengairan


Undang-undang
10
1974 Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1971 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971)


Undang-undang
9
1974 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi


Undang-undang
7
1974 Penertiban Perjudian


Undang-undang
6
1974 Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial


Undang-undang
13
1971 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 1971 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang Undang


Undang-undang
12
1971 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 1971 Tentang Pencabutan Undang Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang Undang


Undang-undang
11
1971 Perhitungan Anggaran Tahun 1967


Undang-undang
10
1971 Perubahan Terhadap Undang Undang No. 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


Undang-undang
9
1971 Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Saudi Arabia


Undang-undang
8
1971 Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara


Undang-undang
7
1971 Ketentuan Pokok Kearsipan


Undang-undang
6
1971 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971


Undang-undang
14
1970 Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman


Undang-undang
13
1970 Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota Anggota/pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong


Undang-undang
12
1970 Perubahan Dan Tambahan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri


Undang-undang
11
1970 Perubahan Dan Tambahan Undang Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing


Undang-undang
10
1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959


Undang-undang
9
1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944


Undang-undang
8
1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925


Undang-undang
7
1970 Penghapusan Pengadilan Landreform


Undang-undang
6
1970 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1969/1970


Undang-undang
16
1969 Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Undang-undang
15
1969 Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat


Undang-undang
14
1969 Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja


Undang-undang
13
1969 Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia


Undang-undang
12
1969 Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat


Undang-undang
10
1969 Konvensi International Telecomunication Union Di Montreux 1965


Undang-undang
9
1969 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 1969 (lembaran Negara Tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang Undang


Undang-undang
8
1969 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968


Undang-undang
7
1969 Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Menjadi Undang Undang


Undang-undang
6
1969 Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang


Undang-undang
25
1968 Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetpan Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia


Undang-undang
24
1968 Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa


Undang-undang
23
1968 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 1968. (lembaran Negara Tahun 1968 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Mendjadi Undang Undang


Undang-undang
22
1968 Bank Ekspor Impor Indonesia


Undang-undang
21
1968 Bank Rakyat Indonesia


Undang-undang
20
1968 Bank Tabungan Negara


Undang-undang
19
1968 Bank Bumi Daya


Undang-undang
18
1968 Bank Dagang Negara


Undang-undang
17
1968 Bank Negara Indonesia 1946


Undang-undang
16
1968 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banda Aceh Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan


Undang-undang
15
1968 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969


Undang-undang
14
1968 Tanda Kehormatan Bintang "jalasena"


Undang-undang
13
1968 Bank Sentral


Undang-undang
12
1968 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Menado Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar


Undang-undang
11
1968 Charter Of The Southeast Asian Ministers Of Education Organization


Undang-undang
10
1968 Penyerahan Pejak Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajakbangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah


Undang-undang
9
1968 Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet. (stbl. 1925 Nomor 448) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No.3 Drt. 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)


Undang-undang
8
1968 Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1967


Undang-undang
7
1968 Perubahan Pasal 3, Undang Undang No. 6, Tahun 1962 Tentang Wabah


Undang-undang
6
1968 Penanaman Modal Dalam Negeri


Undang-undang
14
1967 Pokok Pokok Perbankan


Undang-undang
13
1967 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968


Undang-undang
12
1967 Pokok Pokok Perkoperasian


Undang-undang
11
1967 Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan


Undang-undang
10
1967 Perubahan Dan Tambahan Atas Perubahan Dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966


Undang-undang
9
1967 Pembentukan Propinsi Bengkulu


Undang-undang
8
1967 Perubahan Dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925


Undang-undang
7
1967 Veteran Republik Indonesia


Undang-undang
6
1967 Ketentuan Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan


Undang-undang
14
1966 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1967


Undang-undang
13
1966 Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966


Undang-undang
12
1966 Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1965


Undang-undang
11
1966 Ketentuan Ketentuan Pokok Pers


Undang-undang
10
1966 Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum


Undang-undang
9
1966 Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (international Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (international Bank For Reconstruction And Development)


Undang-undang
8
1966 Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (asian Devolepment Bank)


Undang-undang
7
1966 Persetujuan Antara Pemerintah Kerajaan Belanda Dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal Soal Keuangan


Undang-undang
6
1966 Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela


Undang-undang
22
1965 Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966


Undang-undang
21
1965 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukun Pengadilan Tinggi Di Medan


Undang-undang
20
1965 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banjarmasin Dan Perobahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya


Undang-undang
19
1965 Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat Iii Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia


Undang-undang
18
1965 Pokok Pokok Pemerintahan Daerah


Undang-undang
17
1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (lembaran Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang Undang


Undang-undang
16
1965 Pencabutan Undang Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (lembaran Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang Undang No. 15 Prp Tahun 1960 (lembaran Negara Tahun 1960 No. 42)


Undang-undang
15
1965 Veteran Republik Indonesia


Undang-undang
14
1965 Perkoperasian


Undang-undang
13
1965 Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung


Undang-undang
12
1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 10 Tahun 1962, Tentang Pencabutan Undang Undang Krisis Impor 1933 (lembaran Negara Tahun 1962 No. 44 Menjadi Undang Undang


Undang-undang
11
1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang Undang No. 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (lembaran Negara Tahun 1962 No. 31) Menjadi Undang Undang


Undang-undang
10
1965 Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang Undang No.7 Drt Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara


Undang-undang
9
1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Batang Dengan Mengubah Undang Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah


Undang-undang
8
1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Tanah Laut, Daerah Tingkat Ii Tapin Dan Derah Tingkat Ii Tabalong Dengan Mengubah Undang Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalima...


Undang-undang
7
1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat Ii Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah


Undang-undang
6
1965 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah


Undang-undang
85
1958 Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 1960 *)


Undang-undang
2
2003 Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
4
1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah


Undang-undang
5
1986 Peradilan Tata Usaha Negara


Undang-undang
4
1986 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983


Undang-undang
3
1986 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986


Undang-undang
5
1985 Referendum


Undang-undang
4
1985 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986


Undang-undang
3
1985 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya


Undang-undang
2
1985 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1975


Undang-undang
1
1985 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Anggota Anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1980


Undang-undang
8
1984 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang Undang


Undang-undang
7
1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women)


Undang-undang
6
1984 Pos


Undang-undang
5
1984 Perindustrian


Undang-undang
4
1984 Wabah Penyakit Menular


Undang-undang
3
1984 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984


Undang-undang
2
1984 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981


Undang-undang
1
1984 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985


Undang-undang
8
1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah


Undang-undang
7
1983 Pajak Penghasilan


Undang-undang
6
1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan


Undang-undang
5
1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia


Undang-undang
4
1983 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980


Undang-undang
3
1983 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983


Undang-undang
2
1983 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984


Undang-undang
1
1983 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indones...


Undang-undang
5
1982 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983


Undang-undang
4
1982 Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup


Undang-undang
3
1982 Wajib Daftar Perusahaan


Undang-undang
2
1982 Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (convention On Special Missions, New York 1969)


Undang-undang
1
1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Ac...


Undang-undang
8
1981 Hukum Acara Pidana


Undang-undang
7
1981 Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan


Undang-undang
6
1981 Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (international Convention For The Suppression Of Counterfeiting Currency And Protocol, Geneve 1929)


Undang-undang
5
1981 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974


Undang-undang
4
1981 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973


Undang-undang
3
1981 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981


Undang-undang
2
1981 Metrologi Legal


Undang-undang
1
1981 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982


Undang-undang
5
1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971


Undang-undang
4
1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970


Undang-undang
3
1980 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980


Undang-undang
2
1980 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1975


Undang-undang
1
1980 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981


Undang-undang
5
1979 Pemerintahan Desa


Undang-undang
4
1979 Kesejahteraan Anak


Undang-undang
3
1979 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979


Undang-undang
2
1979 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980


Undang-undang
8
1978 Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata Senjata Nuklir


Undang-undang
7
1978 Hak Keuangan/administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia


Undang-undang
6
1978 Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar


Undang-undang
5
1978 Pembantukan Pengadilan Tinggi Pontianak Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta


Undang-undang
4
1978 Perubahan Dan Penyempurnaan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung


Undang-undang
3
1978 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978


Undang-undang
2
1978 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Ekstradisi


Undang-undang
1
1978 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979


Undang-undang
2
1977 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977


Undang-undang
1
1977 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978


Undang-undang
5
1976 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976


Undang-undang
4
1976 Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/prasarana Penerbangan


Undang-undang
3
1976 Perubahan Pasal 18 Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia


Undang-undang
2
1976 Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Dan Konvensi Montreal 1971


Undang-undang
1
1976 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977


Undang-undang
5
1975 Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Undang-undang
4
1975 Perubahan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat


Undang-undang
3
1975 Partai Politik Dan Golongan Karya


Undang-undang
2
1975 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975


Undang-undang
1
1975 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976


Undang-undang
5
1974 Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah


Undang-undang
4
1974 Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara


Undang-undang
3
1974 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974


Undang-undang
2
1974 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975


Undang-undang
1
1974 Perkawinan


Undang-undang
7
1973 Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura


Undang-undang
6
1973 Perjanjian Antara Indonesia Dan Australia Mengenai Garis Garis Batas Tertentu Antara Indonesia Dan Papua New Guinea


Undang-undang
5
1973 Badan Pemeriksa Keuangan


Undang-undang
4
1973 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1972/1973


Undang-undang
3
1973 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974


Undang-undang
2
1973 Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal Vi Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional


Undang-undang
1
1973 Landas Kontinen Indonesia


Undang-undang
6
1972 Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969


Undang-undang
5
1972 Perhitungan Anggaran Tahun 1968


Undang-undang
4
1972 Perobahan Dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang Dan Tentang Urutan Derajat/tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang


Undang-undang
3
1972 Ketentuan Ketentuan Pokok Transmigrasi


Undang-undang
2
1972 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972


Undang-undang
1
1972 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973


Undang-undang
5
1971 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972


Undang-undang
4
1971 Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (stbl. 1847:23)


Undang-undang
3
1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Undang-undang
2
1971 Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka


Undang-undang
1
1971 Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Malaysia


Undang-undang
5
1970 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971.


Undang-undang
4
1970 Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang


Undang-undang
3
1970 Ketentuan Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas


Undang-undang
2
1970 Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 Tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia


Undang-undang
1
1970 Keselamatan Kerja


Undang-undang
5
1969 Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang


Undang-undang
4
1969 Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan


Undang-undang
3
1969 Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor Kantor


Undang-undang
2
1969 Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970


Undang-undang
1
1969 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bandung Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Jakarta


Undang-undang
5
1968 Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal


Undang-undang
4
1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat


Undang-undang
3
1968 Keanggotaan Republik Indonesia Pada International Development Association


Undang-undang
2
1968 Perobahan/tambahan Undang Undang Pajak Penjualan 1951


Undang-undang
1
1968 Perobahan Pasal 3 Ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 1967 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968 (l.n. Tahun 1967 No. 33)


Undang-undang
5
1967 Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan


Undang-undang
4
1967 Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1966, Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers


Undang-undang
3
1967 Dewan Pertimbangan Agung


Undang-undang
2
1967 Perubahan Undang Undang No. 9 Tahun 1966, Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund Dan Bank For Reconstruction And Development (l.n. Tahun 1966, No. 36)


Undang-undang
1
1967 Penanaman Modal Asing


Undang-undang
5
1966 Persetujuan Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia Dan Malaysia


Undang-undang
4
1966 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Ambon Dan Perubaha Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar


Undang-undang
3
1966 Kesehatan Jiwa


Undang-undang
2
1966 Hygiene


Undang-undang
1
1966 Penarikan Diri Republik Indonesia Dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (international Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (international Bank For Reconstruction And Development)


Undang-undang
5
1965 Pembentukan Kota Praja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan


Undang-undang
4
1965 Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo


Undang-undang
3
1965 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya


Undang-undang
2
1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat Ii Surabaya Dengan Mengubah Undang Undang No. 12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang Pe...


Undang-undang
1
1965 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Denpasar Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar


Undang-undang
36
1964 Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera


Undang-undang
35
1964 Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1963 (undang Undang No. 9 Tahun 1963 Lembaran Negara Tahun 1963 No. 91)


Undang-undang
34
1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan


Undang-undang
33
1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang


Undang-undang
32
1964 Peraturan Lalu Lintas Devisa


Undang-undang
31
1964 Ketentuan Ketentuan Pokok Tenaga Atom


Undang-undang
30
1964 Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964


Undang-undang
29
1964 Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964


Undang-undang
28
1964 Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan Penyusutan Dan Pengeluaran Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan


Undang-undang
27
1964 Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/pajak Pendapatan


Undang-undang
26
1964 Pemberian Perangsang Penanaman Modal


Undang-undang
25
1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921


Undang-undang
24
1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932


Undang-undang
23
1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pedapatan 1944


Undang-undang
22
1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925


Undang-undang
21
1964 Pengadilan Landreform


Undang-undang
20
1964 Perubahan Dan Tambahan Undang Undang No. 38 Prp. Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tanaman Tertentu


Undang-undang
19
1964 Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman


Undang-undang
18
1964 Wajib Kerja Tenaga Para Medis


Undang-undang
17
1964 Larangan Penarikan Cek Kosong


Undang-undang
16
1964 Bagi Hasil Perikanan


Undang-undang
15
1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Dairi Dengan Mengubah Undang Undang No. 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (lembaran N...


Undang-undang
14
1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (lembaran Negara Tahun 1964 No....


Undang-undang
13
1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Menubah Undang Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat ...


Undang-undang
12
1964 Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta


Undang-undang
11
1964 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Palembang Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan Dan Di Jakarta


Undang-undang
10
1964 Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta


Undang-undang
9
1964 Gerakan Sukarelawan Indonesia


Undang-undang
8
1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 1964 (lembaran Negara Tahun 1964 No. 1) Tentang Peruabahan Dan Tambahan Undang Undang No. 21 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 No. 65) Tentang Penetapan Menjadi Undang Undang Dar...


Undang-undang
7
1964 Pemungutan Bea Bea, Cukai Cukai Dan Sumbangan Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (swi) Di Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau


Undang-undang
6
1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 5 Tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang Undang


Undang-undang
5
1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Telekomunikasi (lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang Undang


Undang-undang
4
1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 1963 Tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil Hasil Tembakau Dari Perusahaan Perusahaan Itu Ke Dalam Peredaran Bebas (lembaran Negara Tahu...


Undang-undang
3
1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 16 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bahan Bangunan (lembaran Negara Tahun 1962 No. 70), Menjadi Undang Undang


Undang-undang
2
1964 Bank Tabungan Negara


Undang-undang
1
1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 6 Tahun 1962 Tentang Pokok Pokok, Perumahan (lembaran Negara Tahun 1962 No. 40) Menjadi Undang Undang


Undang-undang
14
1963 Pengesahan "perjanjian Karya" Antara P.n. Pertamin Dengan P.t. Caltex Indonesia Dan California Asiatic Oil Company (calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (topco)


Undang-undang
13
1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 4 Tahun 1962 Tentang Pengesahan "perjanjian Karya" Antara Perusahaan Negara Pertamina Pan American Indonesia Oil Company Untuk Diri Sendiri Dan Atas Nama Pan American Internasional Oil Corp...


Undang-undang
12
1963 Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.b.w. Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun 1964


Undang-undang
11
1963 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1964


Undang-undang
10
1963 Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Ngera I.b.w. Dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1963


Undang-undang
9
1963 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1963


Undang-undang
8
1963 Penambahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun 1962 (undang Undang No. 9 Tahun 1962 Lembaran Negara Tahun 1962 No. 27)


Undang-undang
7
1963 Farmasi


Undang-undang
6
1963 Tenaga Kesehatan


Undang-undang
5
1963 Tanda Kehormatan Bintang Jasa


Undang-undang
4
1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 14 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor Yang Diimpor Kedalam Daerah Pabean Indonesia (lembaran Negara Tahun 1962 No. 52), Menjadi Undang...


Undang-undang
3
1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor (lembaran Negara Tahun 1962 No. 51), Menjadi Undang Undang


Undang-undang
2
1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 12 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa (lembaran Negara Tahun 1962 No. 50) Menjadi Undang Undang


Undang-undang
1
1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 11 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang Undang


Undang-undang
19
1962 Penetapan Anggaran Bagian Bagian Perusahaan Negara I.b.w. Dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1961


Undang-undang
18
1962 Perubahan/penambahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun 1961


Undang-undang
17
1962 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 3 Tahun 1962 , Tentang Penerimaan Dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut Serta Dalam Perdjoangan Pembebasan Irian Barat (lembaran Negara Tahun 1962 No. 21) Menjadi Unda...


Undang-undang
16
1962 Pembuatan Perdjandjian Antara Republik Indonesia Dengan Djepang


Undang-undang
15
1962 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri *)


Undang-undang
14
1962 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 1962 , Tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara (lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang ...


Undang-undang
13
1962 Ketentuan Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.


Undang-undang
12
1962 Bank Pembangunan Swasta


Undang-undang
11
1962 Hygiene Untuk Usaha Usaha Bagi Umum


Undang-undang
10
1962 Penetapan Anggaran Bagian Bagian Perusahaan Negara I.b.w. Dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962 *)


Undang-undang
9
1962 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1962 *)


Undang-undang
8
1962 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Hongaria *)


Undang-undang
7
1962 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia


Undang-undang
6
1962 Wabah *)


Undang-undang
5
1962 Perusahaan Daerah *)


Undang-undang
4
1962 Penetapan Anggaran Tambahan Bagian Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.b.w. Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960 *)

mc : mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2003

Undang-undang
3
1962 Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tambahan Dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960 *)

mu : mengubah Perda Nomor 3 Tahun 2003
mu : mengubah Perda Nomor 10 Tahun 2000

Undang-undang
2
1962 Karantina Udara *)

mu : mengubah Perda Nomor 10 Tahun 2004

Undang-undang
1
1962 Karantina Laut *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 12 Tahun 2009

Undang-undang
22
1961 Perguruan Tinggi *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang
21
1961 Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 7 Tahun 2009

Undang-undang
20
1961 Pencabutan Hak Hak Tanah Dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 11 Tahun 2006

Undang-undang
19
1961 Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut *)


Undang-undang
18
1961 Ketentuan Ketentuan Pokok Kepegawaian *)

mu : mengubah Perda Nomor 1 Tahun 2005

Undang-undang
17
1961 Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat Dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil *)


Undang-undang
16
1961 Pembentukan Kejaksaan Tinggi *)

mc : mencabut Perda Nomor 9 Tahun 2001

Undang-undang
15
1961 Ketentuan Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 8 Tahun 2011
c : dicabut oleh Perda Nomor 9 Tahun 2011
c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2000
mc : mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 7 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 8 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999

Undang-undang
14
1961 Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara

c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2009
mc : mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2001

Undang-undang
13
1961 Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian Negara *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 10 Tahun 2001

Undang-undang
12
1961 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok *)

mu : mengubah Perda Nomor 2 Tahun 2005

Undang-undang
11
1961 Tambahan Atas Lampiran Undang Undang Nomor 10 Tahun 1959, Tentang Pembatalan Hak Hak Pertambangan *)

mu : mengubah Perda Nomor 2 Tahun 2005

Undang-undang
10
1961 Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang Menjadi Undang Undang *)


Undang-undang
9
1961 Pengumpulan Uang Atau Barang *)

mu : mengubah Perda Nomor 2 Tahun 2005

Undang-undang
8
1961 Wajib Kerja Sarjana *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 23 Tahun 2011

Undang-undang
7
1961 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1961 *)


Undang-undang
6
1961 Perjanjian Internasional ,mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh *)


Undang-undang
5
1961 Perjanjian Pos Sedunia Dan Persetujuan Persetujuannya


Undang-undang
4
1961 Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga


Undang-undang
3
1961 Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan Dan Kantor Kantor *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 19 Tahun 2008

Undang-undang
2
1961 Pengeluaran Dan Pemasukan Tanaman Dan Bibit Tanaman *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 9 Tahun 2005
u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 11 Tahun 2005
u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 12 Tahun 2005

Undang-undang
1
1961 Penetapan Semua Undang-undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 18 Tahun 2005
u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 6 Tahun 2007

Undang-undang
9
1960 Pokok Pokok Kesehatan *)


Undang-undang
8
1960 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antar Republik Indonesia Dan Kerajaan Kamboja *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 26 Tahun 2008
mc : mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2002

Undang-undang
7
1960 Stastistik *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 27 Tahun 2008
mc : mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2002

Undang-undang
6
1960 Sensus *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 6 Tahun 2006
c : dicabut oleh Perda Nomor 23 Tahun 2008

Undang-undang
5
1960 Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 24 Tahun 2008
mc : mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2002

Undang-undang
4
1960 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Persekutuan Tanah Melayu *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 23 Tahun 2008
mc : mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2002

Undang-undang
3
1960 Pengesahan Undang Undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "indische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 22 Tahun 2008
mc : mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2002

Undang-undang
2
1960 Perjanjian Bagi Hasil *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 9 Tahun 2006

Undang-undang
1
1960 Pengubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana *)

mu : mengubah Perda Nomor 1 Tahun 2004

Undang-undang
29
1959 Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Sulawesi *)


Undang-undang
28
1959 Penetapan Undang Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) Dan Undang Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang P...


Undang-undang
27
1959 Penetapan Undang Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang Undang *)


Undang-undang
26
1959 Penetapan "undang Undang Darurat No. 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Daerah Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang Undang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Di Jawa (lembaran Negara Tahun 1955 No. 53), Sebagai...

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 5 Tahun 2004
u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 13 Tahun 2004

Undang-undang
25
1959 Penetapan "peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" Dan "undang Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 3 Tahun 19...

mu : mengubah Perda Nomor 16 Tahun 2003

Undang-undang
24
1959 Penarikan Kembali Undang Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan Dan Penggantian Undang Undang No. 14 Tahun 1953 (lembaran Negara Tahun 1955 No. 38) *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 17 Tahun 2003

Undang-undang
23
1959 Penetapan Undang Undang Darurat No. 2 Tahun 1959 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (lembaran Negara Tahun 1959 No. 19), Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 4 Tahun 2008
mu : mengubah Perda Nomor 22 Tahun 2000

Undang-undang
22
1959 Penetapan Undang Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang Undang *)

mu : mengubah Perda Nomor 21 Tahun 2000
mu : mengubah Perda Nomor 21 Tahun 2003

Undang-undang
21
1959 Penetapan Undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (lembaran Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 7 Tahun 2008
mu : mengubah Perda Nomor 20 Tahun 2000

Undang-undang
20
1959 Penetapan Undang Undang Darurat No. 6 Tahun 1958 Tentang Perubahan Undang Undang Dan Tambahan Undang Undang No. 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda Tanda Kehormatan Bintang Sakti Dan Bintang Darma (lembaran Negara Tahun 1958 No. 153), Sebagai Undan...

mu : mengubah Perda Nomor 19 Tahun 2000

Undang-undang
19
1959 Penetapan "undang Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara" (lembaran Negara Tahun 1957 No. 84 Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 6 Tahun 2008
mu : mengubah Perda Nomor 18 Tahun 2008

Undang-undang
18
1959 Penetapan "undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan Hukum Apotik Darurat" (lembaran Negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 4 Tahun 2008
mu : mengubah Perda Nomor 17 Tahun 2000

Undang-undang
17
1959 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Iran *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 20 Tahun 2008
mu : mengubah Perda Nomor 16 Tahun 2000

Undang-undang
16
1959 Penetapan "undang Undang Darurat No. 1 Tahun 1959 Tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan Dan Pembukaan Tanah" (lembaran Negara Tahun 1959 No. 1), Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 20 Tahun 2008
mu : mengubah Perda Nomor 15 Tahun 2000

Undang-undang
15
1959 Penetapan "undang Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah Dan Menambah Peaturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47" (lembaran Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang Undang *)

mu : mengubah Perda Nomor 4 Tahun 2000

Undang-undang
14
1959 Penetapan "undang Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (lembaran Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 5 Tahun 2008
mc : mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2000

Undang-undang
13
1959 Penetapan "undang Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat" (lembaran Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 4 Tahun 2008
mu : mengubah Perda Nomor 12 Tahun 2000

Undang-undang
12
1959 Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri, Menteri Dan Menteri Muda Republik Indonesia.

c : dicabut oleh Perda Nomor 8 Tahun 2006

Undang-undang
11
1959 Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia.

c : dicabut oleh Perda Nomor 7 Tahun 2006

Undang-undang
10
1959 Pembatalan Hak Hak Pertambangan *)


Undang-undang
9
1959 Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo Dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang *)


Undang-undang
8
1959 Penetapan Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang Undang No. 12 Tahun 1953 (lembaran Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang Undang *)


Undang-undang
7
1959 Peghapusan "peraturan Umum Korban Perang" Dahulu Disebut "algemene Oorogsongevallen Regeling" *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 9 Tahun 2004

Undang-undang
6
1959 Penyerahan Tugas Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerha Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah *)


Undang-undang
5
1959 Pengubahan "regeling Van Het Beroep In Belastingzaken" *)

mu : mengubah Perda Nomor 1 Tahun 2002

Undang-undang
4
1959 Pos *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 23 Tahun 2011

Undang-undang
3
1959 Persetujuan Kerjasam Ilmiah, Pendidikan Da Kebudayaan Antara Republik Indonesia Dan Republik Cekoslowakia *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 1 Tahun 2011
c : dicabut oleh Perda Nomor 26 Tahun 2011

Undang-undang
2
1959 Penetapan Undang Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (lembaran Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/ditambah, Pun Undang Undang Darurat ...


Undang-undang
1
1959 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 11 Tahun 2009
mc : mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2000

Undang-undang
87
1958 Pengubahan Undang Undang Pajak Bangsa Asing (undang Undang No. 74 Tahun 1958) *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 9 Tahun 2011

Undang-undang
86
1958 Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda *)


Undang-undang
84
1958 Pengubahan Pasal Pasal 16 Dan 19 Undang Undang Pokok Bank Indonesia (undang Undang No. 11 Tahun 1953) *)


Undang-undang
83
1958 Penerbangan *)


Undang-undang
82
1958 Perpanjangan Jangka Waktu Satu Tahun Dan Pada Keadaan Perang Yang Telah Dinyatakan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 Dan Yang Disahkan Dengan Undang Undang No. 79 Tahun 1957 (lembaran Negara Tahu...


Undang-undang
81
1958 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat *)

mu : mengubah Perda Nomor 27 Tahun 2000

Undang-undang
80
1958 Dewan Perancang Nasional *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang
79
1958 Perkumpulan Koperasi *)


Undang-undang
78
1958 Penanaman Modal Asing *)

mu : mengubah Perda Nomor 1 Tahun 2002

Undang-undang
77
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani Dan Nelayan (lembaran Negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang Undang *)


Undang-undang
76
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (lembaran Negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang Undang *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 3 Tahun 2002
u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 17 Tahun 2002

Undang-undang
75
1958 Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Dengan 12 (dua Belas) Bulan, Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dengan Undang Undang Darurat...


Undang-undang
74
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (lembaran Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang Undang *)


Undang-undang
73
1958 Menyatakan Berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 6 Tahun 2010

Undang-undang
72
1958 Pajak Verponding Untuk Tahun Tahun 1957 Dan Berikutnya *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2011

Undang-undang
71
1958 Penetapan Undang Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang Undang Mata Uang Tahun 1953 (lembaran Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2011

Undang-undang
70
1958 Penetapan Undang Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (lembaran Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 8 Tahun 2011

Undang-undang
69
1958 Pembentukan Daerah Daerah Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur *)


Undang-undang
68
1958 Persetujuan Konpensi Hak Hak Politik Kaum Wanita *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 8 Tahun 2011

Undang-undang
67
1958 Perubahan Batas Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Semarang *)


Undang-undang
66
1958 Wajib Militer *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 1 Tahun 2011

Undang-undang
65
1958 Pemberian Tanda Tanda Kehormatan Bintang Sakti Dan Bintang Darma *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 1 Tahun 2011

Undang-undang
64
1958 Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur *)


Undang-undang
63
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Tentang Penetapan Untuk Membebaskan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama Enam Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan ...


Undang-undang
62
1958 Kewarga Negaraan Republik Indonesia *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 8 Tahun 2011

Undang-undang
61
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (lembaran Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang Undang *)


Undang-undang
60
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (lembaran Negara Tahun 1957 No. 80), Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 24 Tahun 2008
mc : mencabut Perda Nomor 11 Tahun 1999

Undang-undang
59
1958 Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 1 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 3 Tahun 1998

Undang-undang
58
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (lembaran Negara Tahun 1957 No. 77) Seb...

c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2011

Undang-undang
57
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Tentang Mengubah Dan Menambah Undang Undang Bea Berat Barang (goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Bea Berat Barang (algemeen Goederengeld Reglement)" (lembaran Negara Tahun 1952 No. 39) Sebaga...

c : dicabut oleh Perda Nomor 8 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2000

Undang-undang
56
1958 Pengubahan Undang Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (lembaran Negara Tahun 1950 No. 30) *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2011

Undang-undang
55
1958 Penetapan Undang Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 Tentang Peraturan-peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (lembaran Negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2011

Undang-undang
54
1958 Penetapan Bagian I.b.w. Xvi (jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 9 Tahun 2011

Undang-undang
53
1958 Penetapan Bagian I.b.w. Xiii (perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2011

Undang-undang
52
1958 Penetapan Bagian I.b.w. Xii (pelabuhan Palembang) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 3 Tahun 2007

Undang-undang
51
1958 Penetapan Bagian I.b.w. Xii (pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 14 Tahun 2005

Undang-undang
50
1958 Penetapan Bagian I.b.w. Xi (pelabuhan Tanjung Priuk) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 13 Tahun 2005

Undang-undang
49
1958 Penetapan Bagian I.b.w. X (pelabuhan Semarang) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 16 Tahun 2005

Undang-undang
48
1958 Penetapan Bagian I.b.w. Ix (pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 15 Tahun 2005

Undang-undang
47
1958 Penetapan Bagian I.b.w. Viii (pelabuhan Teluk Bayur) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 15 Tahun 2005

Undang-undang
46
1958 Penetapan Bagian I.b.w. Vii (pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 15 Tahun 2005

Undang-undang
45
1958 Penetapan Bagian I.b.w. V (jawatan Pos, Telegrap Dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 15 Tahun 2005

Undang-undang
44
1958 Penetapan Bagian I.b.w. Iv (percetakan Negara) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 15 Tahun 2005

Undang-undang
43
1958 Penetapan Bagian Xv (kementerian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)


Undang-undang
42
1958 Penetapan Bagian Xiv (kementerian Agama) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)


Undang-undang
41
1958 Penetapan Bagian Xiii (kementerian Perburuhan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)


Undang-undang
40
1958 Penetapan Bagian Xii (kementerian Sosial) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 6 Tahun 2002

Undang-undang
39
1958 Penetapan Bagian Xi (kementerian Kesehatan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)


Undang-undang
38
1958 Penetapan Bagian X (kementerian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)


Undang-undang
37
1958 Penetapan Bagian Ix (kementerian Penerangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)


Undang-undang
36
1958 Penetapan Bagian Viiib (kementerian Perhubungan Jawatan Pengawasan Pelayaran) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)


Undang-undang
35
1958 Penetapan Bagian Viiia (kementerian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 15 Tahun 2003

Undang-undang
34
1958 Penetapan Bagian Vii (kementerian Kehakiman) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 14 Tahun 2003

Undang-undang
33
1958 Penetapan Bagian Vi (kementerian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang
32
1958 Penetapan Bagian Vb (kementerian Perekonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 12 Tahun 2003

Undang-undang
31
1958 Penetapan Bagian Va (kementerian Pertanian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 11 Tahun 2003

Undang-undang
30
1958 Penetapan Bagian Iva (urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan Perhitungan-perhitungannya Mengenai Perusahaan-perusahaan Dan Jawatan-jawatan (pemerintah) Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 10 Tahun 2003
c : dicabut oleh Perda Nomor 4 Tahun 2008

Undang-undang
29
1958 Penetapan Bagian Iv (kementerian Keuangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 9 Tahun 2003

Undang-undang
28
1958 Penetapan Bagian Iiia (kementerian Agraria) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 8 Tahun 2003
c : dicabut oleh Perda Nomor 20 Tahun 2008

Undang-undang
27
1958 Penetapan Bagian Iii (kementerian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 7 Tahun 2003

Undang-undang
26
1958 Penetapan Bagian Ii (kementerian Luar Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 6 Tahun 2003

Undang-undang
25
1958 Penetapan Bagian I (pemerintah Agung Dan Badan Badan Pemerintahan Tertinggi) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955 *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 5 Tahun 2003

Undang-undang
24
1958 Perubahan Batas Batas Kotapraja Madiun Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Madiun *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 4 Tahun 2003

Undang-undang
23
1958 Penetapan Undang Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (lembaran Negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang Undang *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 3 Tahun 2003

Undang-undang
22
1958 Penetapan Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "krosok Ordonnantie 1937" (staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang Undang *)


Undang-undang
21
1958 Penetapan Undang Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang Undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selata...


Undang-undang
20
1958 Penetapan Undang Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (lembaran Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang Undang *)


Undang-undang
19
1958 Penetapan Undang Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (lembaran Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 2 Tahun 2008

Undang-undang
18
1958 Batas-batas Kotapraja Sukabumi Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Sukabumi *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 8 Tahun 2011

Undang-undang
17
1958 Penetapan "undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1955, Tentang Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan Pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "tembakau" (krosok Centrale)" (lembaran Negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 17 Tahun 2001

Undang-undang
16
1958 Pengubahan Dan Penambahan Undang Undang No. 2 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 13 Tahun 2002

Undang-undang
15
1958 Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia Dan Export Import Bank Of Washington *)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 9 Tahun 2000
u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 9 Tahun 2008

Undang-undang
14
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede Dan Ngawen" (lembaran Negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 15 Tahun 2005

Undang-undang
13
1958 Perjanjian Perdamaian Dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia Dan Jepang *)


Undang-undang
12
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang Undang No. 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pem...


Undang-undang
11
1958 Kenaikan Tarip Uang Rambu *)


Undang-undang
10
1958 Pengesahan Persetujuan-persetujuan Pengubahan Dan Tambahan Antara Republik Indonesia Dan Export Import Bank Of Washington *)


Undang-undang
9
1958 Pinjaman Republik Indonesia Dari Uni Republik Republik Soviet Sosialis *)


Undang-undang
8
1958 Penetapan Undang Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (lembaran Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 20 Tahun 2001

Undang-undang
7
1958 Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 5 Tahun 2005

Undang-undang
6
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 6 Tahun 1957 (lembaran Negara Tahun 1957 No. 9) Tentang Perubahan Undang Undang Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah 1956" Sebagai Undang Undang *)


Undang-undang
5
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 9 Tahun 1957 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (lembaran Negara Tahun 1957 No. 51) Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 2 Tahun 2009
mc : mencabut Perda Nomor 9 Tahun 1994

Undang-undang
4
1958 Penetapan "undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan Dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Kawat-kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Idzin"...

c : dicabut oleh Perda Nomor 1 Tahun 2007

Undang-undang
3
1958 Penempatan Tenaga Asing *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 1 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 5 Tahun 1955
mc : mencabut Perda Nomor 3 Tahun 1989

Undang-undang
2
1958 Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan.*)

c : dicabut oleh Perda Nomor 1 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 5 Tahun 1991

Undang-undang
1
1958 Penghapusan Tanah Tanah Partikelir *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 1 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 4 Tahun 1976

Undang-undang
80
1957 Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya


Undang-undang
79
1957 Penyelesaian Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957


Undang-undang
78
1957 Perubahan Canon Dan Cijns Atas Hak Hak Erfpacht Dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar


Undang-undang
77
1957 Pesetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia Dan Republik Pilipina


Undang-undang
76
1957 Pengubahan Undang Undang No. 24 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 78 Tahun 1954) Dan Undang Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "menteri Agraria"


Undang-undang
75
1957 Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia


Undang-undang
74
1957 Pencabutan "regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "keadaan Bahaya"


Undang-undang
73
1957 Perubahan Undang Undang Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah 1956


Undang-undang
72
1957 Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang Undang


Undang-undang
71
1957 Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.v. (b.v.m.) (lembaran Negara Tahun 1954 No. 67


Undang-undang
70
1957 Persetujuan Kebudayaan Antara Negara Negara Republik Indonesia Dan Republik Mesir


Undang-undang
69
1957 Persetujuan Kebudayaan Dan Pendidikan Antara Negara Negara Republik Indonesia Dan Republik India


Undang-undang
68
1957 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Afghanistan


Undang-undang
67
1957 Penetapan Bagian Ibw Xviii (penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
66
1957 Penetapan Bagian Ibw Xvii (perusahaan Produksi Jawatan Topograpi) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
65
1957 Penetapan Bagian Ibw Xvi (jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
64
1957 Penetapan Bagian Ibw Xv (perusahaan Batubara Bukit Asam) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
63
1957 Penetapan Bagian Ibw Xiv (perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
62
1957 Penetapan Bagian Ibw Xiii (perusahaan Tambang Timah Di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
61
1957 Penetapan Bagian Ibw Xii (pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
60
1957 Penetapan Bagian Ibw Xi (pelabuhan Tanjung Priok) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
59
1957 Penetapan Bagian Ibw X (pelabuhan Semarang) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
58
1957 Penetapan Bagian Ibw Ix (pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
57
1957 Penetapan Bagian Ibw Viii (pelabuhan Teluk Bayur) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
56
1957 Penetapan Bagian Ibw Vii (pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
55
1957 Penetapan Bagian Ibw Vi (perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
54
1957 Penetapan Bagian Ibw V (jawatan Pos, Telegrap Dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
53
1957 Penetapan Bagian Ibw Iv (percetakan Negara) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
52
1957 Penetapan Bagian Ibw Iii (pusat Perkebunan Negara) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
51
1957 Penetapan Bagian Ibw Ii (perusahaan Garam Dan Soda Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
50
1957 Penetapan Bagian Ibw I (jawatan Pegadaian) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2008

Undang-undang
49
1957 Penetapan Bagian Xv (kementrian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
48
1957 Penetapan Bagian Xiv (kementrian Agama) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

c : dicabut oleh Perda Nomor 8 Tahun 2008

Undang-undang
47
1957 Penetapan Bagian Xiii (kementrian Perburuhan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
46
1957 Penetapan Bagian Xii (kementrian Sosial) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
45
1957 Penetapan Bagian Xi (kementrian Kesehatan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
44
1957 Penetapan Bagian X (kementrian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
43
1957 Penetapan Bagian Ix (kementrian Penerangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
42
1957 Penetapan Bagian Viiib (kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
41
1957 Penetapan Bagian Viiia (kementrian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
40
1957 Penetapan Bagian Vii (kementrian Kehakiman) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
39
1957 Penetapan Bagian Vi (kementrian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
38
1957 Penetapan Bagian Vb (kementrian Perekonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
37
1957 Penetapan Bagian Va (kementrian Pertanian) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954


Undang-undang
36
1957 Penetapan Urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan Perhitungan Perhitungannya Mengenai Perusahaan-perusahaan Dan Jawatan-jawatan (pemerintah) Yang Mempunyai Pengurus Sendiri/dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954


Undang-undang
35
1957 Penetapan Bagian Iv (kementerian Keuangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954


Undang-undang
34
1957 Penetapan Bagian Iiia (kementerian Agraria) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954


Undang-undang
33
1957 Penetapan Bagian Iii (kementerian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954


Undang-undang
32
1957 Penetapan Bagian Ii (kementerian Luar Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954


Undang-undang
31
1957 Penetapan Bagian I (pemerintah Agung Dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954


Undang-undang
30
1957 Pembebasan Saudara Untung Dari Penggantian Uang


Undang-undang
29
1957 Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan


Undang-undang
28
1957 Penetapan Undang Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (lembaran Negara Tahun 1957 No. 58) Tentang Menambah Undang Undang No. 21 Tahun 1952 (lembaran Negara Tahun 1952 No. 78) Tentang "menetapkan Undang Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhe...


Undang-undang
27
1957 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Irak


Undang-undang
26
1957 Perubahan Undang Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

c : dicabut oleh Perda Nomor 8 Tahun 1999

Undang-undang
25
1957 Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar Dari Badan Tenaga Atom Internasional


Undang-undang
24
1957 Pemasukan Anggaran Belanja Negara


Undang-undang
23
1957 Penetapan Undang Undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (lembaran Negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera Dan Vaksin Dari Pda Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "indische Bedrijven Wet" (staatsblad 1...


Undang-undang
22
1957 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan


Undang-undang
21
1957 Menetapkan Undang Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaan (lembaran Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
20
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Xvi Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
19
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Xiv Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
18
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Xiii Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
17
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Xii Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
16
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Xi Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
15
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian X Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
14
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Viiib Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
13
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Viiia Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
12
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Vii Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
11
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Vi Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
10
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Vb Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
9
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Va Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
8
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Iva Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
7
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Iv Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

c : dicabut oleh Perda Nomor 9 Tahun 1999
mu : mengubah Perda Nomor 5 Tahun 1974

Undang-undang
6
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Iii Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
5
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian Ii Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
4
1957 Mengubah Dan Menambah Undang Undang Penempatan Bagian I Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953


Undang-undang
3
1957 Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yabg Ditetapkan Dalam Pasal 19 Atyat U Undang Undang Pokok Bank Indonesia 1963 (lembaran Negara Tahun 1953 No. 40)

c : dicabut oleh Perda Nomor 3 Tahun 1998

Undang-undang
2
1957 Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh


Undang-undang
1
1957 Pokok Pokok Pemerintahan Daerah


Undang-undang
35
1956 Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A Dan Bagian Ii Bab A Dari Pos 173 Dari Tarip Bea Masuk Dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir


Undang-undang
34
1956 Penetapan "undang Undang Darurat No.15 Tahun 1955 Tenang Memberhentikan Berlakunya Undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran Negara Tahun 1955 No. 51)" Sebagai Undang Undang

c : dicabut oleh Perda Nomor 6 Tahun 2010

Undang-undang
33
1956 Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 Dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan Dan Pajak Perseroan Untuk Hal Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal Dari Perseroan Dan Persekutuan


Undang-undang
32
1956 Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri


Undang-undang
31
1956 Penetapan Undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran Negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
30
1956 Pengubahan Dan Tambahan "postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang Undang No. 76 Tahun 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 No.151)


Undang-undang
29
1956 Peraturan-peraturan Dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan


Undang-undang
28
1956 Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Aas Tanah-tanah Perkebunan


Undang-undang
27
1956 Mengadakan Suatu Tarip Minimum Dan Maksimum Dalam Tarip Bea Masuk


Undang-undang
26
1956 Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (international Finance Corporation)


Undang-undang
25
1956 Pembentukan Daerah Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur *)


Undang-undang
24
1956 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara


Undang-undang
23
1956 Pengadilan Dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante *)


Undang-undang
22
1956 Penetapan "undang Undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (undang Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
21
1956 Penetapan "undang Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (lembaran Negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang Undang


Undang-undang
20
1956 Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("zegelverordening 1921")


Undang-undang
19
1956 Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Undang-undang
18
1956 Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama


Undang-undang
17
1956 Perubahan Dan Tambahan Indische Tariefwet (staatsblad 1942 No. 487)


Undang-undang
16
1956 Pengubahan Dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (staatsblad 1932 No. 517)


Undang-undang
15
1956 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat


Undang-undang
14
1956 Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan


Undang-undang
13
1956 Pembatalan Hubungan Indonesia Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar


Undang-undang
12
1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah


Undang-undang
11
1956 Pembelanjaan Pensiun


Undang-undang
10
1956 Penetapan "undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang Undang...


Undang-undang
9
1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota-besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah


Undang-undang
8
1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah


Undang-undang
7
1956 Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Terbentukberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950


Undang-undang
6
1956 Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia


Undang-undang
5
1956 Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953


Undang-undang
4
1956 Pengubahan "overschrijvingstarief" Yang Dilampirkan Pada Ordonansi Yang Mengatur Biaya Balik Nama Barang Barang Tetap (staatsblad 1949no. 282)


Undang-undang
3
1956 Pembebasan Dokter Soegiri Dari Penggantian Uang


Undang-undang
2
1956 Pengubahan Undang Undang Pemilihan Umum (undang Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran Negara No. 29 Tahun 1953)


Undang-undang
1
1956 Penetapan Undang Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (lembaran Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya Sebagai Undang Undang


Undang-undang
12
1955 Penetapan Undang Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (tentang Mengubah "indonesische Comptabilteitswet" (staatsblad 1925 No. 448) Dan "indonesische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang Undang *)


Undang-undang
11
1955 Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Dari Pada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (undang Undang No. 11 Tahun 1953) *)


Undang-undang
10
1955 Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet Dan Facultit Menjadi Universitas Dan Fakultas *)


Undang-undang
9
1955 Pengubahan Undang Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta *)


Undang-undang
8
1955 Penetapan Undang Undang Darurat No. 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti Yang Termuat Dalam Undang Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.5 Tahun 1950 Dan Diubah Dengan Undang Undang Darurat Republik Indonesia S...


Undang-undang
7
1955 Penetapan Undang Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 Untuk Mencabut Kembali Undang Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang Undang *)

c : dicabut oleh Perda Nomor 6 Tahun 2010

Undang-undang
6
1955 Biaya Surat Kenal Lahir Dan Surat Kenal Mati *)


Undang-undang
5
1955 Pengubahan Undang Undang No. 9 Tahun 1953 (lembaran Negara No. 36 Tahun 1953 ), Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia *)


Undang-undang
4
1955 Penetapan Undang Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (lembaran Negara No. 59 Tahun 1952) Tentang Penyelesaian Hutang Negara Di Zaman Revolusi Sebagai Undang Undang *)


Undang-undang
3
1955 Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea Keluar Umum 1949 *)


Undang-undang
2
1955 Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea Statistik *)


Undang-undang
76
1954 Penetapan "undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea"(lembaran Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
75
1954 Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat


Undang-undang
74
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Xviii (penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
73
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Xvii (perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
72
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Xvi (jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
71
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Xv (perusahaan Batu Bara Bukit Asam) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
70
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Xiv (perusahaan Batu Bara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
69
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Xiii (perusahaan Tambang Timah Di Di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953

c : dicabut oleh Perda Nomor 19 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 2 Tahun 1993

Undang-undang
68
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Xii (pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
67
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Xi (pelabuhan Tanjung Priuk) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
66
1954 Penetapan Bagian I.b.w. X (pelabuhan Semarang) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
65
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Ix (pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
64
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Viii (pelabuhan Teluk Bayur(padang) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
63
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Vii (pelabuhan Makasar) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
62
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Vi (perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
61
1954 Penetapan Bagian I.b.w. V (jawatan Pos, Telegrap Dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
60
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Iv (percetakan Negara) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
59
1954 Penetapan Bagian I.b.w. Iii (pusat Perkebunan Negara) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
58
1954 Penetapan Bagian Ibw Ii (perusahaan Garam Dan Soda Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
57
1954 Penetapan Bagian Ibw I (jawatan Pegadaian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
56
1954 Penetapan Bagian Xvi (kementrian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
55
1954 Penetapan Bagian Xv (kementrian Urusan Pegawai) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
54
1954 Penetapan Bagian Xiv (kementrian Agama) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
53
1954 Penetapan Bagian Xiii (kementrian Perburuhan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
52
1954 Penetapan Bagian Xii (kementrian Sosial) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
51
1954 Penetapan Bagian Xi (kementrian Kesehatan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
50
1954 Penetapan Bagian X (kementrian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
49
1954 Penetapan Bagian Ix (kementrian Penerangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
48
1954 Penetapan Bagian Viiib (kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
47
1954 Penetapan Bagian Viiia (kementrian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
46
1954 Penetapan Bagian Vii (kementrian Kehakiman) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
45
1954 Penetapan Bagian Vi (kementrian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
44
1954 Penetapan Bagian Vb (kementrian Perkonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
43
1954 Penetapan Bagian Va (kementrian Pertanian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
42
1954 Penetapan Bagian Iva (urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan Perhitungan Perhitungannya Mengenai Perusahaan Perusahaan Dan Jawantan Jawatan (pemerintah), Yang Mempunyai Pengurus Sendiri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan ...


Undang-undang
41
1954 Penetapan Bagian Iv (kementrian Keuangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
40
1954 Penetapan Bagian Iii (kementrian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
39
1954 Penetapan Bagian Ii (kementrian Luar Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
38
1954 Penetapan Bagian I (pemerintah Agung Dan Badan Badan Pemerintah Tertinggi) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Tahun Dinas 1952 Dan 1953


Undang-undang
37
1954 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Thailand


Undang-undang
36
1954 Penetapan Tarip Pajak Perseroan


Undang-undang
35
1954 Pengesahan Persetujuan Tambahan Antara Republik Indonesia Dengan Export Import Bank Of Washington


Undang-undang
34
1954 Pemakaian Gelar "akuntan" ("accontant")


Undang-undang
33
1954 Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara


Undang-undang
32
1954 Penetapan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura


Undang-undang
31
1954 Penetapan Undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang Undang


Undang-undang
30
1954 Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia


Undang-undang
29
1954 Pertahanan Negara Republik Indonesia


Undang-undang
28
1954 Biaya Legalisasi Tanda Tangan


Undang-undang
27
1954 Penetapan Undang Undang Darurat No.1 Tahun 1954, Tentang Mempersatukan Opsenten Yang Berlaku Dalam Tahun 1953, Atas Cukai Dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri Dan Bir Dan Kenaikan Bea Masu...


Undang-undang
26
1954 Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946


Undang-undang
25
1954 Perjanjian Perjanjian Pos Sedunia


Undang-undang
24
1954 Penetapan Undang Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah Tanah Dan Barang Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (undang Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
23
1954 Pencabutan "persbreidel Ordonnantie"


Undang-undang
22
1954 Undian


Undang-undang
21
1954 Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan


Undang-undang
20
1954 Penetapan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1953 (lembaran Negara No. 54 Tahun 1953) Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Militer Termaksud Dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582, Sebagaimana Telah Diubah Dan/atau Ditamba...


Undang-undang
19
1954 Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara


Undang-undang
18
1954 Penetapan "undang Undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang Undang


Undang-undang
17
1954 Penetapan "undang Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (lembaran Negara No. 25 Tahun 1953) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang Undang


Undang-undang
16
1954 Penetapan "undang Undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (lembaran Negara No. 122 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang Undang


Undang-undang
15
1954 Penetapan "undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1951 (lembaran Negara No 26 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No 141)" Sebagai Undang Undang


Undang-undang
14
1954 Pencabutan Ordonansi "uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949" (staatsblad 1949 Nr 159)


Undang-undang
13
1954 Pengubahan Undang Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota Kota Besar Dan Kota Kota Kecil Di Jawa


Undang-undang
12
1954 Pernyataan Berlakunya Undang Undang Nr 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia


Undang-undang
11
1954 Penetapan Undang Undang Darurat No. 24 Tahun 1950 Tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri (lembaran Negara No. 39 Tahun 1950) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
10
1954 Penetapan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Sebagai Undang Undang


Undang-undang
9
1954 Penetapan Undang Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (lembaran Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
8
1954 Penetapan Undang Undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (lembaran Negara No. 38 Tahun 1950) Tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang Undang


Undang-undang
7
1954 Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhubung Dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai


Undang-undang
6
1954 Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat


Undang-undang
5
1954 Keanggotaan Republik Indonesia Dari Dana Moneter Internasional (international Monetery Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (international Bank For Reconstruction And Development)


Undang-undang
4
1954 Penetapan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Reglemene A Yang Dilampirkan Pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (lembaran Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
3
1954 Penetapan Undang Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea Masuk (lembaran Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
2
1954 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat


Undang-undang
1
1954 Penetapan Undang Undang Darurat No. 11 Tahun 1952, Tentang Pengubahan Dan Penambahan Dari "ordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925" Yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pajak Ini (lembaran Negara No. 83 Tahun 1952) Seba...


Undang-undang
37
1953 Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat


Undang-undang
36
1953 Bank Tabungan Pos


Undang-undang
35
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (lembaran Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
34
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Tentang Penilaian Dari Bagian Bagian Pendapatan Dan Kekayaan, Baik Yang Diperoleh Maupun Yang Berada Dalam Uang Asing Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan Dan Pajak Kekaya...


Undang-undang
33
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, Untuk Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun Tahun 1953 Dan Berikutnya" (lembaran Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
32
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, Tentang Pengubahan Dan Penambahan Ordonanasi Pajak Peralihan 1944" (lembaran Negara Nomor 103 Tahun 1951) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
31
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950,tentang Pengubahan Undang Undang Postspaarbank (staatsblad 1934 No. 653, 1937 No. 176 Dan 197 Dan 1941 No. 295, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1950 Sebagai Undang Undang)


Undang-undang
30
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953,tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" (lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1953), Sebagai Undang Undang

c : dicabut oleh Perda Nomor 30 Tahun 2011

Undang-undang
29
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951,tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" (lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1951), Sebagai Undang Undang


Undang-undang
28
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951,tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten Atas Beberapa Macam Cukai" (lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1951) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
27
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Tentang Penghentian Berlakunya "indische Muntwet 1912" Dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang" (undang Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
26
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Tentang Larangan Untuk Mempergunakan Dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama, Yang Dikeluarkan Berdasarkan " Indische Muntwet 1912" (undang Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952, Lembaran Negara Nomor 86 Tahun 195...


Undang-undang
25
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1950) Dan "undang Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan Dan Perubahan Undang Undang Pajak Peredaran 1950" (le...


Undang-undang
24
1953 Penetapan "undang Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 Untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang Undang Pajak Peredaran 1950" (lembaran Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
23
1953 Kewajiban Melaporkan Perusahaan


Undang-undang
22
1953 Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan


Undang-undang
21
1953 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Suria


Undang-undang
20
1953 Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia Dengan Export Import Bank Of Washington


Undang-undang
19
1953 Pengubahan Bea Pembubaran Yang Ditetapkan Dalam Pasal 5 Ayat 2 "jachtordonnantie Java En Madura 1940" (staatsblad 1939 Nr 733)


Undang-undang
18
1953 Merawat Orang Orang Miskin Dan Orang Orang Yang Kurang Mampu


Undang-undang
17
1953 Akibat Akibat Dari Pada Undang Undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan


Undang-undang
16
1953 Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang


Undang-undang
15
1953 Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela


Undang-undang
14
1953 Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang Yang Diperhentikan Dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas


Undang-undang
13
1953 Penetapan Peraturan Dalam Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1952) Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang Undang


Undang-undang
12
1953 Penetapan Peraturan Dalam Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s. (lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
11
1953 Penetapan Undang Undang Pokok Bank Indonesia


Undang-undang
10
1953 Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


Undang-undang
9
1953 Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


Undang-undang
8
1953 Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank


Undang-undang
7
1953 Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat


Undang-undang
6
1953 Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri


Undang-undang
5
1953 Menetapkan Undang Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
4
1953 Apotik Darurat


Undang-undang
3
1953 Pembukaan Apotik


Undang-undang
2
1953 Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908


Undang-undang
1
1953 Penetapan Undang Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang Barang (undang Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
24
1952 Penetapan Undang Undang Darurat Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1951 (undang Undang Darurat Nr 35 Tahun 1950, Lembaran Negara Nr 77 Tahun 1950) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
23
1952 Penetapan Undang Undang Darurat Nr 3 Tahun 1950 (lembaran Negara Nr 4 Tahun 1950) Tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1950 Sebagai Undang Undang

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 9 Tahun 1996

Undang-undang
22
1952 Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat Surat Pemeriksaan Pengadilan


Undang-undang
21
1952 Menetapkan "undang Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Pegawai Republik Indonesia Serikat" (undang Undang Darurat Nr 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang Undang Republik Indonesia


Undang-undang
20
1952 Pensiun Pegawai Negeri Sipil


Undang-undang
19
1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Philipina


Undang-undang
18
1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Uni Birma


Undang-undang
17
1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negara Pakistan


Undang-undang
16
1952 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Negera India


Undang-undang
15
1952 Penetapan Undang Undang Darurat Tentang "bursa" (lembaran Negara Nr 79 Tahun 1951) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
14
1952 Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebgai Perusahaan I.b.w. Dengan Nama Baru "perusahaan Garam Dan Soda Negeri


Undang-undang
13
1952 Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos Dari Tarip Bea Bea Masuk


Undang-undang
12
1952 Pembaharuan Bea Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea Bea Ad Valorem


Undang-undang
11
1952 Penetapan Undang Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (opsenten) Atas Bea Bea Masuk Selama Tahun 1952 (undang Undang Darurat Nr 4 Tahun 1952) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
10
1952 Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (opsenten) Atas Bea Bea Masuk Selama Tahun 1951 (undang Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
9
1952 Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925


Undang-undang
8
1952 Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952


Undang-undang
7
1952 Menetapkan Undang-undang Darurat Nr 14 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai Undang Undang


Undang-undang
6
1952 Penetapan "undang Undang Nr 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "grondhuur Ordonnantie" (stbl 1918 Nr 88) Dan "vorstenlandsch Grondhuurreglement" (stbl. 1918 Nr 20)" Sebagai Undang Undang


Undang-undang
5
1952 Pembebasan Bea Masuk Untuk Barang Barang Berupa Kiriman Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan


Undang-undang
4
1952 Penetapan Undang Undang Darurat Tentang Penetapan Berlakunya Undang Undang, Undang Undang Darurat Dan Ordonansi Ordonansi Mengenai Masalah Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang Undang Darurat Nr 36 ...


Undang-undang
3
1952 Penetapan "undang Undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950" Sebagai Undang Undang


Undang-undang
2
1952 Penetapan "undang Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat" Sebagai Undang Undang


Undang-undang
1
1952 Penetapan Undang Undang Darurat Nr 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan "rechtenordonnantie" (staatblad 1882 No. 240 Jo Staatblad 1931 No. 471) Sebagai Undang Undang


Undang-undang
24
1951 Nasionalisasi De Javasche Bank N.v.


Undang-undang
23
1951 Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan


Undang-undang
22
1951 Menetapkan "undang Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan Kejahatan Dan Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama Dan Tertinggi...


Undang-undang
21
1951 Penghapusan "centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (c.v.o.)"


Undang-undang
20
1951 Pembebasan Cukai Guna Pegawai Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri Negeri Asing Yang Menjalankan Tugasnya Di Negeri Ini


Undang-undang
19
1951 Penetapan "undang Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang Undang


Undang-undang
18
1951 Perubahan Undang Undang Nr 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo


Undang-undang
17
1951 Menetapkan "undang Undang Darurat Tentang Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang Undang


Undang-undang
16
1951 Penetapan Undang Undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 Tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang Undang


Undang-undang
15
1951 Penetapan Undang Undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (undang Undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah Dengan Undang Undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Un...


Undang-undang
14
1951 Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944


Undang-undang
13
1951 Menetapkan "undang Undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang Undang


Undang-undang
12
1951 Penghapusan Badan Hukum "algemeene Volkscredietbank"


Undang-undang
11
1951 Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia Dengan Export Import Bank Of Washington


Undang-undang
10
1951 Mengatur Tenaga Dokter Partikulir Dalam Keadaan Genting


Undang-undang
9
1951 Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil


Undang-undang
8
1951 Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter Dan Dokter Gigi


Undang-undang
7
1951 Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Lalu Lintas Jalan (wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)


Undang-undang
6
1951 Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan Tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


Undang-undang
5
1951 Menetapkan Undang Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (lembaran Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda Sebagai Undang Undang


Undang-undang
4
1951 Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat


Undang-undang
3
1951 Pernyataan Berlakunya Undang Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia


Undang-undang
2
1951 Pernyataan Berlakunya Undang Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia


Undang-undang
1
1951 Pernyataan Berlakunya Undang Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia


Undang-undang
8
1950 Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington


Undang-undang
7
1950 Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia


Undang-undang
6
1950 Menetapkan "undang Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (undang Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang Undang Federal

c : dicabut oleh Perda Nomor 4 Tahun 1999
u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 5 Tahun 1980

Undang-undang
5
1950 Menetapkan "undang Undang Darurat Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" (undang Undangdarurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang Undang Federal


Undang-undang
4
1950 Penggantian Kerugian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat


Undang-undang
3
1950 Permohonan Grasi


Undang-undang
2
1950 Menetapkan Undang Undang Darurat Tentang Penerbitan Lembaran Negara Dan Berita Negara R.i.s. Dan Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Undang Undang Federal Dan Pengumuman Pemerintah


Undang-undang
1
1950 Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia


Undang-undang
12
1949 Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang No. 27 Tahun 1948 Mengenai Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-anggautanya


Undang-undang
11
1949 Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat


Undang-undang
10
1949 Penerimaan Baik Hasil-hasil Konperensi Meja Bundar


Undang-undang
9
1949 Persetujuan Konperensi Meja Bundar


Undang-undang
8
1949 Perubahan Undang-undang 1948 No. 9 Dari Hal Kedudukan Hukum Anggauta K.n.i.p.


Undang-undang
7
1949 Penunjukkan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia


Undang-undang
6
1949 Penambahan Jumlah Anggauta Komite Nasional Pusat


Undang-undang
5
1949 Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Dan Pajak Upah


Undang-undang
4
1949 Penambahan Bea Meterai


Undang-undang
3
1949 Menambah Pajak Potong


Undang-undang
2
1949 Kedudukan Dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri Di Sumatra


Undang-undang
1
1949 Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Pendapatan


Undang-undang
35
1948 Menurunkan Tarip Bea Masuk


Undang-undang
34
1948 Peraturan Daerah Penduduk Buat Sementara Waktu Tidak Masuk Dalam Daerah Pabean


Undang-undang
33
1948 Penetapan Uang Berat Barang, Sebagai Bea Pemakaian Perlengkapan Pelabuhan


Undang-undang
32
1948 Peraturan Uang Dengan Peraturan Bank


Undang-undang
31
1948 Joseph Cornelis De Groot Menjadi Warga Negara Indonesia


Undang-undang
30
1948 Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya


Undang-undang
29
1948 Pemberantasan Penimbangan Barang Penting


Undang-undang
28
1948 Pasal Alat Pembayaran Luar Negeri


Undang-undang
27
1948 Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-anggautanya


Undang-undang
26
1948 Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Pajak Pendapatan 1032. (ordonnantie Op De Inkomstenbelesting 1932)


Undang-undang
25
1948 Penetapan Tarip Pejak Pendapatan Tahun 1948/1949 Dan Pemungutan Pajak Tambahan Atas Pajak Perseroan, Kekayaan, Serta Pajak Untung Perang


Undang-undang
24
1948 Memperpanjang Waktu Peraturan D.p.n. No. 5, 7, Jo. 31, 8 Jo. 34, 9 Jo. 34, 11 Dan 16


Undang-undang
23
1948 Pengawasan Perburuhan


Undang-undang
22
1948 Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintah Sendiri Di Daerah-daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri


Undang-undang
21
1948 Menambah Dan Mengubah Undang-undang Tahun 1947 No. 12, Tentang Pajak Radio


Undang-undang
20
1948 Mengadakan Perubahan Dan Tambahan Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1947 Dari Hal Pajak Pembangunan I


Undang-undang
19
1948 Susunan Dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman


Undang-undang
18
1948 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 Jo. 31, 8 Jo. 34, 9 Jo. 34, 11 Dan 16


Undang-undang
17
1948 Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 (stbl. 1932)


Undang-undang
16
1948 Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Bea Materai 1921


Undang-undang
15
1948 Penetapan Barang-barang Yang Dikenakan Bea Keluar


Undang-undang
14
1948 Menetapkan Bea Tambahan Atas Bea Masuk


Undang-undang
13
1948 Mengadakan Perubahan Dalam Vorstenlands Grobdhuurreglement


Undang-undang
12
1948 Peraturan Tentang Undang-undang Kerja Tahun 1948


Undang-undang
11
1948 Memperpanjang Lagi Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Kewarganegaraa Negara Indonesia


Undang-undang
10
1948 Peraturan Tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Propinsi


Undang-undang
9
1948 Anggaota B.p.k.n. I.p. Dan K.n.i.p. Tidak Diperkenankan Merangkan Jabatan Negeri Yang Tertentu, Sumpah Jabatan Dan Keduduan Hukumnya


Undang-undang
8
1948 Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftara Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api


Undang-undang
7
1948 Hal Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 No. 22 Tentang Susunan Dan Acara Pengadilan Tentara


Undang-undang
6
1948 Hal Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, Jo 31, 8 Jo, 34, 9 Jo 34, 11 Dan 16


Undang-undang
5
1948 Aturan-aturan Istimewa Untuk Melancarkan Pekerjaan Pegawai Pencatatan Jiwa Dalam Hal Perceraian Dan Perkawinan Orang Yang Sudah Cukup Umur


Undang-undang
4
1948 Jean Henry Joseph De Quize Quinze Menjadi Warga Negara Indonesia


Undang-undang
3
1948 Susunan Kementerian Pertahanan Dan Angkatan Perang


Undang-undang
2
1948 Pengesahan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Negara Kerajaan Mesir


Undang-undang
1
1948 Mempersamakan "keadaan Bahaya" Dengan "tijd Van Oorlog" Seperti Yang Dimaksud Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-undang Tentara


Undang-undang
41
1947 Menyesuaikan Peraturan Peraturan Tentang Kepenjaraan Tentara (staatsblad 1934, No. 169 Dan 170) Dengan Keadaan Sekarang


Undang-undang
40
1947 Menyesuaikan Peraturan Peraturan Hukum Disiplin Tentara (staatsblad 1934, No. 168) Dengan Keadaan Sekarang


Undang-undang
39
1947 Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang


Undang-undang
38
1947 Undang Undang Tentang Undian Uang Negara


Undang-undang
37
1947 Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara


Undang-undang
36
1947 Susunan Dan Acara Pengadilan Tentara. Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara


Undang-undang
35
1947 Pengesyahan Peraturan Pemerintah No. 21, Tahun 1947


Undang-undang
34
1947 Menetapkan Berlakunya "undang Undang Kecelakaan 1947" Bagi Kecelakaan Kecelakaan Karena Perang Yang Menimpah Buruh Berhubung Dengan Hubungan Kerja


Undang-undang
33
1947 Pembayaran Ganti Kerudian Ke Pada Buruh Yang Mendapat Kecelakaan Berhubungan Dengan Buhungan Kerja


Undang-undang
32
1947 Memusatkan Segala Urusan Sekolah Sekolah Lanjutan Negeri Pada Kementerian Pengajaran Pendidikan Dan Kebudayaan


Undang-undang
31
1947 Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara


Undang-undang
30
1947 Mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 20, Tahun 1947 Menjadi Undang-undang


Undang-undang
29
1947 Mengadakan Sanctie Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan Cukai Minuman Keras


Undang-undang
28
1947 Peraturan Cukai Atas Tembakau Yang Belum Dikenakan Cukai Menurut Stbl. 1932, No. 517 (tabaksac Cijnsordonnantie)


Undang-undang
27
1947 Naturalisasi Curt Ulrtih Gross


Undang-undang
26
1947 Naturalisasi Herman Oscar Gustay Fischer


Undang-undang
25
1947 Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs


Undang-undang
24
1947 Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes


Undang-undang
23
1947 Penghapusan Pengadilan Raja Di Jawa Dan Sumatera


Undang-undang
22
1947 Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan Dan Kejaksaan


Undang-undang
21
1947 Pemeriksaan Perkara Pidana Diluar Hadir Terdatwa


Undang-undang
20
1947 Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura


Undang-undang
19
1947 Peraturan Tentang Pembawaan Uang Dan Larangan Tentang Uang Yang Tidak Berlaku Lagi


Undang-undang
15
1946 Tambahan Pokok Pajak Bumi 1946-1947

Isi (doc)
Undang-undang
16
1946 Pernyataan Keadaan Bahaya Di Seluruh Indonesia

Isi (doc)
Undang-undang
17
1946 Pengeluaran Uang Republik Indonesia

Isi (doc)
Undang-undang
18
1946 Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank

Isi (doc)
Undang-undang
19
1946 Pengeluaran Uang Republik Indonesia

Isi (doc)
Undang-undang
20
1946 Mengadakan Hukuman Tutupan Sebagai Hukuman Pokok Baru, Selain Dari Hukuman-hukuman Pokok Tersebut Dalam Pasal 10 Huruf A Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Pasal 6 Huruf A Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentera

Isi (doc)
Undang-undang
21
1946 Menurunkan Cukai Tembakau Dengan Membatalkan Osamu Seirei No. 27 Tahun 1944 Dan Mengubah Staatsblad 1933 No. 517

Isi (doc)
Undang-undang
22
1946 Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk

Isi (doc)
Undang-undang
23
1946 Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 Tahun 1946

Isi (doc)
Undang-undang
24
1946 Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1946 No. 10

Isi (doc)
Undang-undang
1
1947 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.5, 7, 8, 9, 11 Dan 16.

Isi (doc)
Undang-undang
4
1946 Pinjaman Dalam Negeri Atas Tanggungan Negara Untuk Usaha Pembangunan Negara

Isi (doc)
Undang-undang
5
1946 Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 Dan Tambahan Pajak

Isi (doc)
Undang-undang
6
1946 Keadaan Bahaya

Isi (doc)
Undang-undang
7
1946 Mengadakan Pengadilan Tentara Disamping Pengadilan Biasa

Isi (doc)
Undang-undang
8
1946 Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara

Isi (doc)
Undang-undang
9
1946 Merobah Undang-undang No. 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional

Isi (doc)
Undang-undang
10
1946 Pembawaan Uang Dari Satu Ke Lain Daerah

Isi (doc)
Undang-undang
11
1946 Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Bea Meterai ("zegelverordening") 1921

Isi (doc)
Undang-undang
12
1946 Penetapan Undang-undang Pembaharuan Komite Nasional Pusat

Isi (doc)
Undang-undang
13
1946 Penghapusan Perdikan Desa

Isi (doc)
Undang-undang
14
1946 Mengadakan Perubahan Dalam Stbld.: 1907 No. 212 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Isi (doc)
Undang-undang
32
2004 Pemerintahan Daerah

Isi (htm)
Isi (pdf)
Isi (penj)

Undang-undang
33
2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Isi (pdf)
Isi (penj)


Undang-undang
23
2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
24
2004 Lembaga Penjamin Simpanan

Isi (htm)
Isi (pdf)
Isi (penj)

Undang-undang
19
2004 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
22
2004 Komisi Yudisial

Isi (htm)
Isi (pdf)
Isi (penj)

Undang-undang
16
2004 Kejaksaan Republik Indonesia

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
15
2004 Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
11
2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
12
2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
13
2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Isi(htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
14
2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
8
2004 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Isi(htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
9
2004 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Isi (pdf)
Isi (penj)

Undang-undang
7
2004 Sumber Daya Air

Isi(htm)
Isi (pdf)
Isi (penj)

Undang-undang
6
2004 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002

Isi(htm)
Isi (pdf)
Isi (penj)

Undang-undang
3
2004 Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
4
2004 Kekuasaan Kehakiman

Isi (htm)
Isi (pdf)
Isi (penj)

Undang-undang
5
2004 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Isi (htm)
Isi (pdf)
Isi (penj)

Undang-undang
1
2004 Perbendaharaan Negara

Isi (htm)
Isi (pdf)
Isi (penj)

Undang-undang
29
2003 Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Isi (doc)
Penj

Undang-undang
30
2003 Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Isi (doc)
Lamp

Undang-undang
31
2003 Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau

Isi (doc)
Isi (pdf)
Lamp

Undang-undang
32
2003 Pembentukan Kabupaten Tojo Una Una Di Provinsi Sulawesi Tengah

Isi (doc)
Isi (pdf)
Lamp

Undang-undang
33
2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara

Isi (doc)
Isi (pdf)
Lamp

Undang-undang
34
2003 Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat

Isi (doc)
Isi (pdf)
Lamp

Undang-undang
35
2003 Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua

Isi (doc)
Isi (pdf)
Lamp

Undang-undang
36
2003 Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara

Isi (doc)
Isi (pdf)
Lamp

Undang-undang
37
2003 Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan

Isi (doc)
Isi (pdf)
Lamp

Undang-undang
28
2003 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

Isi (pdf)
Penj

Undang-undang
26
2003 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

Isi (doc)
Isi (pdf)
Penj

Undang-undang
27
2003 Panas Bumi

Isi (doc)
Isi (pdf)
Penj

Undang-undang
25
2003 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Isi (pdf)
Penj

Undang-undang
24
2003 Mahkamah Konstitusi

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
22
2003 Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Isi (doc)
Isi (pdf)
Penj

Undang-undang
23
2003 Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Isi (htm)
Isi (pdf)
Penj

Undang-undang
20
2003 Sistem Pendidikan Nasional

Isi (doc)
Isi (pdf)

Undang-undang
17
2003 Keuangan Negara

Isi (doc)
Isi (pdf)

Undang-undang
16
2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal...

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
14
2003 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
12
2003 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Isi (htm)
Isi (pdf)
Penj

Undang-undang
1
2003 Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara

Isi (htm)
Isi (pdf)
penj

Undang-undang
3
2003 Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
4
2003 Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi; Sulawesi Tenggara

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
5
2003 Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
6
2003 Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
7
2003 Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
8
2003 Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
9
2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
10
2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
11
2003 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

Isi (htm)
Isi (pdf)

Undang-undang
32
2002 Penyiaran

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
30
2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
31
2002 Partai Politik

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
29
2002 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
28
2002 Bangunan Gedung

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
26
2002 Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
27
2002 Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
25
2002 Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
22
2002 Grasi

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
23
2002 Perlindungan Anak

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
24
2002 Surat Utang Negara

Isi (htm
Isi (doc)

Undang-undang
21
2002 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Tahun Anggaran 2002

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
20
2002 Ketenagalistrikan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
18
2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
19
2002 Hak Cipta

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
17
2002 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
15
2002 Tindak Pidana Pencucian Uang

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
16
2002 Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (traktat Mengenai Prinsip Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara Negara Dalam Eksplorasi ...

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
14
2002 Pengadilan Pajak

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
4
2002 Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
5
2002 Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
6
2002 Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
7
2002 Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
8
2002 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
9
2002 Pembentukan Kabupaten Rote Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
11
2002 Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
12
2002 Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
13
2002 Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
2
2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
3
2002 Pertahanan Negara

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
1
2002 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negaratahun Anggaran 2001

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
22
2001 Minyak Dan Gas Bumi

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
20
2001 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
21
2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
19
2001 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
18
2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
16
2001 Yayasan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
17
2001 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
14
2001 Paten

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
15
2001 Merek

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
2
2001 Pembentukan Kota Lhokseumawe

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
3
2001 Pembentukan Kota Langsa

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
4
2001 Pembentukan Kota Padang Sidempuan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
5
2001 Pembentukan Kota Tanjung Pinang

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
6
2001 Pembentukan Kota Prabumulih

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
7
2001 Pembentukan Kota Lubuk Linggau

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
8
2001 Pembentukan Kota Pagar Alam

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
9
2001 Pembentukan Kota Cimahi

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
10
2001 Pembentukan Kota Tasikmalaya

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
11
2001 Pembentukan Kota Batu

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
12
2001 Pembentukan Kota Singkawang

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
13
2001 Pembentukan Kota Bau-bau

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
1
2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Surrender O...

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
10
2002 Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
38
2000 Pembentukan Provinsi Gorontalo

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
35
2000 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
36
2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang Undang

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
37
2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang Undang

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
28
2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang Undang

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
29
2000 Perlindungan Varietas Tanaman

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
30
2000 Rahasia Dagang

ISi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
31
2000 Desain Industri

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
32
2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
33
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
34
2000 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
27
2000 Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
26
2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
25
2000 Program Pembangunan Nasional (propenas) Tahun 2000 2004

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
24
2000 Perjanjian Internasional

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
23
2000 Pembentukan Propinsi Banten

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
21
2000 Serikat Pekerja/serikat Buruh

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
22
2000 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
16
2000 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
17
2000 Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
18
2000 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Isi (doc)
Undang-undang
19
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Isi (doc)


Undang-undang
20
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
4
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
5
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
6
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
7
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
8
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue

ISi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
9
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

ISi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
10
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
11
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dankabupaten Banggai Kepulauan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
12
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

Isi (doc)
Undang-undang
13
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
14
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
15
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Landak

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
3
2000 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
2
2000 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
1
2000 Pengesahan Ilo Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk ...

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
44
1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Isi (doc)
Undang-undang
45
1999 Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian, Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong

Isi (doc)
Undang-undang
46
1999 Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Isi (doc)
Undang-undang
47
1999 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang

Isi (doc)
Undang-undang
48
1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue

Isi (doc)
Undang-undang
49
1999 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Isi (doc)
Undang-undang
50
1999 Pembentukan Kabupaten Boalemo

Isi (doc)
Undang-undang
51
1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan

Isi (doc)
Undang-undang
52
1999 Pembentukan Kabupaten Lembata

Isi (doc)
Undang-undang
53
1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

Isi (doc)
Undang-undang
54
1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Isi (doc)
Undang-undang
55
1999 Pembentukan Kabupaten Landak

Isi (doc)
Undang-undang
41
1999 Kehutanan

Isi (doc)
Undang-undang
42
1999 Jaminan Fidusia

Isi (doc)
Undang-undang
43
1999 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian

Isi (doc)
Undang-undang
38
1999 Pengelolaan Zakat

Isi (doc)
Undang-undang
40
1999 Pers

Isi (doc)
Undang-undang
37
1999 Hubungan Luar Negeri

Isi (doc)
Undang-undang
36
1999 Telekomunikasi

Isi (doc)
Undang-undang
34
1999 Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Isi (doc)
Undang-undang
35
1999 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Isi (doc)
Undang-undang
32
1999 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1998

Isi (doc)
Undang-undang
33
1999 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998

Isi (doc)
Undang-undang
31
1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Isi (doc)
Undang-undang
30
1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Isi (doc)
Undang-undang
29
1999 Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Isi (doc)
Undang-undang
25
1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Isi (doc)
Undang-undang
27
1999 Perubahan Kitab Kitab Undang Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Isi (doc)
Undang-undang
28
1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Isi (doc)
Undang-undang
23
1999 Bank Indonesia

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
24
1999 Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar

Isi (doc)
Undang-undang
18
1999 Jasa Konstruksi

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
19
1999 Pengesahan Ilo Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
20
1999 Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
21
1999 Pengesahan Ilo Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan)

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
22
1999 Pemerintahan Daerah

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
17
1999 Penyelenggaraan Ibadah Haji

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
8
1999 Perlindungan Konsumen

ISi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
9
1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Banjarbaru

Isi (doc)
Undang-undang
10
1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkayang

Isi (doc)
Undang-undang
11
1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ternate

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
12
1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Metro

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
13
1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Luwu Utara

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
14
1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Singkil

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
15
1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Cilegon

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
16
1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Dumai

Isi (doc)
Undang-undang
26
1999 Pencabutan Undang Undang Nomor 11/pnps/tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Isi (doc)
Undang-undang
7
1999 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
6
1999 Pencabutan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum

ISi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
5
1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

ISi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
2
1999 Partai Politik

ISi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
3
1999 Pemilihan Umum

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
4
1999 Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
1
1999 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters)

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
6
1998 Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemu...

Isi (doc)
Undang-undang
13
1998 Kesejahteraan Lanjut Usia

Isi (doc)
Undang-undang
12
1998 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Mandailing Natal

Isi (doc)
Undang-undang
11
1998 Perubahan Berlakunya Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

Isi (doc)
Undang-undang
9
1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Isi (doc)
Undang-undang
7
1998 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999

Isi (doc)
Undang-undang
8
1998 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998

Isi (doc)
Undang-undang
5
1998 Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)

Isi (doc)
Undang-undang
4
1998 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang Undang

Isi (doc)
Undang-undang
2
1998 Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

Isi (doc)
Undang-undang
3
1998 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999

Isi (doc)
Undang-undang
1
1998 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Undang Undang

Isi (doc)
Undang-undang
32
1997 Perdagangan Berjangka Komoditi

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
31
1997 Peradilan Militer

Isi (doc)
Undang-undang
29
1997 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tarakan

Isi (doc)
Undang-undang
30
1997 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96

Isi (doc)
Undang-undang
28
1997 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Isi (Pdf)
Isi (doc)

Undang-undang
25
1997 Ketenagakerjaan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
26
1997 Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
27
1997 Mobilisasi Dan Demobilisasi

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
24
1997 Penyiaran

Isi (htm)
Isi(doc)

Undang-undang
23
1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
22
1997 Narkotika

Isi (pdf)
Isi (doc)

Undang-undang
21
1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
17
1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
18
1997 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
19
1997 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
20
1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
16
1997 Statistik

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
15
1997 Ketransmigrasian

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
12
1997 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
13
1997 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
14
1997 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
11
1997 Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.

Isi (doc)
Undang-undang
10
1997 Ketenaganukliran

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
9
1997 Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara)

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
7
1997 Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
8
1997 Dokumen Perusahaan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
6
1997 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

Isi (doc)
Undang-undang
5
1997 Psikotropika

Isi (pdf)
Isi (doc)

Undang-undang
4
1997 Penyandang Cacat

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
1
1997 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
2
1997 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tanggamus

ISI Pdf
Isi (doc)


Undang-undang
3
1997 Pengadilan Anak

Isi (doc)
Undang-undang
10
1995 Kepabeanan

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
11
1995 Cukai

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
12
1995 Pemasyarakatan

Isi (Pdf)
Isi (doc)

Undang-undang
9
1995 Usaha Kecil

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
8
1995 Pasar Modal

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
7
1995 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93

Isi (doc)
Undang-undang
6
1995 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Kendari

Isi (doc)
Undang-undang
5
1995 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 2 T...

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
3
1995 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Bengkulu, Di Palu, Di Kendari, Dan Di Kupang

Isi (doc)
Undang-undang
4
1995 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95

Isi (doc)
Undang-undang
2
1995 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

Isi (doc)
Undang-undang
1
1995 Perseroan Terbatas

Isi (htm)
Isi (doc)

Undang-undang
9
1994 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Isi (doc)
Undang-undang
10
1994 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1991

Isi (doc)
Undang-undang
11
1994 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 198 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Isi (doc)
Undang-undang
12
1994 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Isi (doc)
Undang-undang
7
1994 Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Isi Pdf)
Isi (doc)

Undang-undang
8
1994 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia

Isi (Pdf)
Isi (doc)

Undang-undang
5
1994 Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Isi (Pdf)
Isi (doc)

Undang-undang
4
1994 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Palu

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
3
1994 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1992

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
2
1994 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
1
1994 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
6
1993 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Jayapura

Isi (doc)
Undang-undang
4
1993 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Mataram

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
5
1993 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93

Isi (doc)
Undang-undang
3
1993 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
2
1993 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tangerang

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
1
1993 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
25
1992 Perkoperasian

Isi (doc)
Undang-undang
24
1992 Penataan Ruang

Isi (doc)
Undang-undang
21
1992 Pelayaran

Isi (doc)
Undang-undang
22
1992 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menjadi Undang Undang

Isi (doc)
Undang-undang
23
1992 Kesehatan

Isi (doc)
Undang-undang
20
1992 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Yogyakarta, Di Bandar Lampung, Dan Di Jambi

Isi (doc)
Undang-undang
19
1992 Merek

Isi (doc)
Undang-undang
17
1992 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992

Isi (doc)
Undang-undang
18
1992 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990

Isi (doc)
Undang-undang
6
1994 Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

Isi (Pdf)
Isi (doc)

Undang-undang
16
1992 Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan

Isi (doc)
Undang-undang
15
1992 Penerbangan

Isi (doc)
Undang-undang
14
1992 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Isi (doc)
Undang-undang
13
1992 Perkeretaapian

Isi (doc)
Undang-undang
12
1992 Sistem Budidaya Tanaman

Isi (doc)
Undang-undang
11
1992 Dana Pensiun

Isi (doc)
Undang-undang
10
1992 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Isi (doc)
Undang-undang
9
1992 Keimigrasian

Isi (doc)
Undang-undang
8
1992 Perfilman

Isi (doc)
Undang-undang
7
1992 Perbankan

Isi (doc)
Undang-undang
6
1992 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993

Isi (doc)
Undang-undang
5
1992 Benda Cagar Budaya

Isi (doc)
Undang-undang
4
1992 Perumahan Dan Permukiman

ISI Pdf
Isi (doc) 

Undang-undang
3
1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
2
1992 Usaha Perasuransian

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
1
1992 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Denpasar

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
7
1991 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Isi (doc)
Undang-undang
6
1991 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Barat

Isi (doc)
Undang-undang
5
1991 Kejaksaan Republik Indonesia

Isi (doc)
Undang-undang
3
1991 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
4
1991 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
2
1991 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
1
1991 Pengesahan "treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Zone Of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province Of East Timor And Northern Australia" (perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Zona Kerjasama...

ISI Pdf
Isi (doc)

Undang-undang
11
1990 Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Isi (doc)
Undang-undang
10
1990 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Dan Ujung Pandang

Isi (doc)
Undang-undang
9
1990 Kepariwisataan

Isi (doc)
Undang-undang
8
1990 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Isi (doc)
Undang-undang
6
1990 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Halmahera Tengah

Isi (doc)
Undang-undang
7
1990 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bitung

Isi (doc)
Undang-undang
5
1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Isi (doc)
Undang-undang
4
1990 Serah-simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam

Isi (doc)
Undang-undang
2
1990 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990

Isi (doc)
Undang-undang
3
1990 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988

Isi (doc)
Undang-undang
1
1990 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991

Isi (doc)
Undang-undang
7
1989 Pengadilan Agama

Isi (doc)
Undang-undang
6
1989 Paten

Isi (doc)
Undang-undang
4
1989 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

Isi (doc)
Undang-undang
5
1989 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987

Isi (doc)
Undang-undang
3
1989 Telekomunikasi

Isi (doc)
Undang-undang
1
1989 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990

Isi (doc)
Undang-undang
2
1989 Sistem Pendidikan Nasional

Isi (doc)
Undang-undang
5
1988 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988

Isi (doc)
Undang-undang
6
1988 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986

Isi (doc)
Undang-undang
4
1988 Pengesahan "protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia"

Isi (doc)
Undang-undang
3
1988 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989

Isi (doc)
Undang-undang
1
1988 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Isi (doc)
Undang-undang
2
1988 Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Isi (doc)
Undang-undang
8
1987 Protokol

Isi (doc)
Undang-undang
7
1987 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

Isi (doc)
Undang-undang
4
1987 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

Isi (doc)
Undang-undang
5
1987 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984

Isi (doc)
Undang-undang
6
1987 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985

Isi (doc)
Undang-undang
3
1987 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988

Isi (doc)
Undang-undang
2
1987 Pengesahan "treaty Of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea"

Isi (doc)
Undang-undang
1
1987 Kamar Dagang Dan Industri

Isi (doc)
Undang-undang
2
1986 Peradilan Umum

Isi (doc)


Undang-undang
1
1986 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987

Isi (doc)
Undang-undang
18
1947 Peraturan Istimewa Untuk Golongan Buruh Terhadap Penetapan Pajak Pendapatan

Isi (doc)
Undang-undang
17
1947 Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta

Isi (doc)
Undang-undang
16
1947 Peraturan Tentang Pembentukan Haminte Kota Surakarta

Isi (doc)
Undang-undang
15
1947 Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara

Isi (doc)
Undang-undang
14
1947 Pemungutan Pajak Pembangunan Di Rumah Makan Dan Rumah Penginapan

Isi (doc)
Undang-undang
10
1947 Peraturan Tentang Pencabutan Pasal 31 Ke Ii No.8 Dari Aturan Bea Meterai 1921 (stbl. 1921 No. 498)

Isi (doc)
Undang-undang
11
1947 Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936, Stbl. 1936, No. 671

Isi (doc)
Undang-undang
12
1947 Menetapkan "pajak Radio" Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

Isi (doc)
Undang-undang
13
1947 Menetapkan Tarip Pajak Pendapatan, Tarip Pajak Upah Dan Tambahan Pokok Pajak 1947/1948

Isi (doc)
Undang-undang
9
1947 Naturalisasi Frans Matheas Hesse

Isi (doc)
Undang-undang
8
1947 Mengubah Undang-undang No. 3 Tahun 1946 Yang Telah Diubah Dengan Undang Undang No. 6 Tahun 1947. Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia

Isi (doc)
Undang-undang
6
1947 Mengubah Undang Undang No. 3 Tahun 1946 Yang Telah Diubah Dengan Undang Undang No. 6 Tahun 1947. Hal Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan Dengan Kewargaan Negara Indonesia.

Isi (doc)
Undang-undang
7
1947 Susunan, Dan Kekuasaan. Mengatur Susunan Serta Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Susunan Kejaksaan Agung Serta Kekuasaan Jaksa Agung

Isi (doc)
Undang-undang
3
1947 Pengesyahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1947

Isi (doc)
Undang-undang
4
1947 Naturalisasi Johann Jordan

Isi (doc)
Undang-undang
5
1947 Naturalisasi Salim Basjir

Isi (doc)
Undang-undang
2
1947 Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 Dan 26.

Isi (doc)
Undang-undang
3
1946 Warga Negara Dan Penduduk Negara

Isi (doc)
Undang-undang
2
1946 Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi (stbld. 1882 No. 10)

Isi (doc)
Undang-undang
1
1946 Undang-undang Hukum Pidana

Isi (doc)
Undang-undang
10
1998 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Isi (doc)
Undang-undang
10
2006 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-undang.

Isi (pdf)
Undang-undang
10
2005 Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-undang

Isi (doc)
Undang-undang
9
2005 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

Isi (doc)
Undang-undang
11
2006 Pemerintahan Aceh Disahkan.

Isi (doc)
Undang-undang
25
2007 Penanaman Modal.

Isi (doc)
Undang-undang
22
2007 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Disahkan Pada Tanggal 19 April 2007.

Isi (doc)
Undang-undang
13
2006 Perlindungan Saksi Dan Korban.

Isi (doc)
Undang-undang
14
2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2006.

Isi (pdf)
Undang-undang
15
2006 Badan Pemeriksa Keuangan.

Isi (doc)
Undang-undang
16
2006 Sistem Penyuluhan Pertanian,perikanan Dan Kehutanan.

Isi (pdf)
Undang-undang
17
2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Isi (doc)
lampiran

Undang-undang
18
2006 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.

Isi (doc)
Undang-undang
19
2006 Dewan Pertimbangan Presiden.

Isi (doc)
Undang-undang
20
2006 Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use,stockpiling,production And Transfer Of Anti-personel Mines On Their Destruction (konvensi) Tentang Pelarangan Penggunaan,penimbunan,produksi Dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel Dan Pemusnahannya.

Isi (doc)
Undang-undang
21
2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Goverment Of The Republik Of Indonesia And The Goverment Of The Republic Of India On Cooperative Activities In The Field Of Defence).

Isi (doc)
Undang-undang
22
2006 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004.

Isi (doc)
Undang-undang
23
2006 Administrasi Kependudukan.

Isi (doc)
Undang-undang
9
2006 Sistem Resi Gudang.

mc : mencabut Perda Nomor 4 Tahun 1999
mc : mencabut Perda Nomor 5 Tahun 1999
mc : mencabut Perda Nomor 6 Tahun 1999
mc : mencabut Perda Nomor 25 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 26 Tahun 2001
mu : mengubah Perda Nomor 15 Tahun 2002
Isi (doc)
Undang-undang
20
2004 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-undang.


Undang-undang
41
2004 Tentang Wakaf.

Isi (pdf)
Undang-undang
26
2007 Penataan Ruang.

Isi (doc)
Isi (pdf)

Undang-undang
1
2007 Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatra Selatan

Isi (doc)
Undang-undang
2
2007 Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi (doc)
Undang-undang
3
2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi
Undang-undang
4
2007 Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara.

Isi (doc)
Undang-undang
5
2007 Pembentukan Kabupaten Batu Bata Di Provinsi Sumatera Utara.

Isi (doc)
Undang-undang
6
2007 Pembentukan Kabupaten Koyong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat.

Isi (doc)
Undang-undang
7
2007 Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Isi (doc)
Undang-undang
8
2007 Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Darussalam.

Isi (doc)
Undang-undang
9
2007 Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara.

Isi (doc)
Undang-undang
10
2007 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara.

Isim (doc)
Undang-undang
11
2007 Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo.

Isi (doc)
Undang-undang
12
2007 Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat.

Isi (doc)
Undang-undang
13
2007 Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Isi (doc)
Undang-undang
14
2007 Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Isi (doc)
Undang-undang
15
2007 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandung Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara.

Isi (doc)
Undang-undang
16
2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Isi (doc)
Undang-undang
17
2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

mu : mengubah Perbup Nomor 162 Tahun 2010
Isi (doc)
Undang-undang
18
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosial Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen,2003 (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Socialist Of The Continental Shelf Boundary,2003)

Isi (doc)
Undang-undang
19
2007 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua.

Isi (doc)
Undang-undang
20
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan (agrement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Republic Of The Philipines On Cooperative Activities In The Field Of Defense And Security)

Isi (doc)
Undang-undang
21
2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Isi (doc)
Undang-undang
23
2007 Perkeretaan.

Isi (doc)
Isi (pdf)

Undang-undang
24
2007 Penanggulangan Bencana.

Isi (doc)
Undang-undang
1
2008 Pengesahan Ilo Convention No.185 Concerning Revising Seafarers Identity Documents Convention,1958 (konvensi Ilo No.185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut,1958)

Isi (doc)


Undang-undang
2
2008 Partai Politik.

Isi (doc)
Undang-undang
3
2008 Pembentukan Kabupaten Memberamo Tengah Di Provinsi Papua.

Isi (doc)
Undang-undang
4
2008 Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua.

Isi (doc)
Undang-undang
5
2008 Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua.

Isi (doc)
Undang-undang
6
2008 Pembentukan Kabupaten Nduga Di Propinsi Papua.

Isi (doc)
Undang-undang
7
2008 Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua.

Isi (doc)
Undang-undang
8
2008 Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua.

Isi (doc)
Undang-undang
9
2008 Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.

Isi (doc)
Undang-undang
10
2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Rakyat Daerah.

Isi (doc)
Undang-undang
11
2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Isi (doc)
Isi (pdf)

Undang-undang
12
2008 Perubahan Uu 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Isi (doc)
Isi (pdf)

Undang-undang
13
2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Isi (pdf)
Undang-undang
14
2008 Keterbukaan Informasi Publik.

Isi (doc)
Undang-undang
15
2008 Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (perjanjian Tentang Bantuan Timbal-balik Dalam Masalah Pidana)62

Isi (pdf)
Undang-undang
16
2008 Perubahan Uu 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

Isi (Doc)
Undang-undang
17
2008 Pelayaran.

Isi (doc)
Undang-undang
18
2008 Pengelolaan Sampah.

Isi (doc)
Undang-undang
19
2008 Surat Berharga Syariah Negara.

Isi (doc)
Undang-undang
27
2007 Pengelolaan Wlayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil.

Isi (doc)


Undang-undang
28
2007 Perubahan Ketiga Atas Undang_undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Isi (doc)
Undang-undang
29
2007 Pemerintah Daerah Khusu Provinsi Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isi (doc)
Undang-undang
30
2007 Tentang Energi.

Isi (doc) 
Penjelasan

Undang-undang
31
2008 Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku

Isi (pdf)
Undang-undang
31
2007 Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku.

Isi (doc)
Undang-undang
32
2007 Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten.

Isi (doc)
Undang-undang
33
2007 Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung.

Isi (doc)
Undang-undang
34
2007 Pembentukan Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur.

Isi (doc)
Undang-undang
35
2007 Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat.

Isi (doc)
Undang-undang
36
2007 Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Isi (doc)
Undang-undang
37
2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara.

Isi (doc)
Undang-undang
38
2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara.

Isi (doc)
Undang-undang
39
2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Isi (doc)
Undang-undang
40
2007 Perseroan Terbatas.

Isi (doc)
Undang-undang
41
2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Isi (doc)
Undang-undang
42
2007 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea (treaty On Extradition Between The Republic Korea).

Isi (doc)
Undang-undang
43
2007 Perpustakaan.

Isi (doc)
Undang-undang
44
2007 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang

Isi (doc)
Undang-undang
45
2007 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

Isi (doc)
penjelasan

Undang-undang
36
2008 Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

isi (pdf)penjs
Isi (pdf)

Undang-undang
47
2007 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (agreement Between The Republic Of Indonesia And Austrlia On The Framework For Security Cooperation.

Isi (dpf)
Undang-undang
48
2007 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-undang.

u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 110 Tahun 2014
Isi (pdf)
Undang-undang
20
2008 Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Isi (pdf)


Undang-undang
21
2008 Perbankan Syariah

Isi (pdf)
Undang-undang
22
2008 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara

Isi (pdf)
Undang-undang
23
2008 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara

Isi(pdf)pnjl
Isi (pdf)


Undang-undang
24
2008 Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu

Isi (pdf)
Undang-undang
26
2008 Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Isi (pdf)
Undang-undang
27
2008 Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah

Isi (pdf)
Undang-undang
28
2008 Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan

Isi (pdf)
Undang-undang
29
2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara

Isi (pdf)
Undang-undang
30
2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara

Isi (pdf)
Undang-undang
32
2008 Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku

Isi (pdf)
Undang-undang
33
2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau

Isi (pdf)
Undang-undang
34
2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

Isi (pdf)
Undang-undang
35
2008 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang

Isi (doc)
Undang-undang
37
2008 Ombudsman Republik Indonesia

Isi (pdf)
Undang-undang
39
1999 Hak Asasi Manusia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Isi (doc)
Undang-undang
39
2008 Kementerian Negara

Isi (pdf)
Undang-undang
38
2008 Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)

Isi (pdf)
Undang-undang
40
2008 Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Isi (pdf)
Undang-undang
41
2008 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

Isi (pdf)
Undang-undang
42
2008 Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Isi (pdf)
Undang-undang
43
2008 Wilayah Negara

Isi (pdf)
Undang-undang
44
2008 Pornografi

Isi (pdf)
Undang-undang
45
2008 Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara

Isi (pdf)
Undang-undang
46
2008 Pembentukan Kabupaten Nias Barat

Isi (pdf)
Undang-undang
47
2008 Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara

Isi (pdf)
Undang-undang
50
2008 Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung

Isi (pdf)
Undang-undang
51
2008 Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten

Isi (pdf)
Undang-undang
52
2008 Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi (pdf)
Undang-undang
53
2008 Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara

Isi (pdf)
Undang-undang
54
2008 Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua

Isi (pdf)
Undang-undang
55
2008 Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua

Isi (pdf)
Undang-undang
56
2008 Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat

Isi (pdf)
Undang-undang
1
2009 Penerbangan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
2
2009 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
3
2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
4
2009 Pertambangan Mineral Dan Batubara

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
5
2009 Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime(konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
6
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
7
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-undang

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
8
2009 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
9
2009 Badan Hukum Pendidikan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
10
2009 Kepariwisataan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
11
2009 Kesejahteraan Sosial

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
12
2009 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
13
2009 Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
14
2009 Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children,supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime(protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
15
2009 Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime(protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat,laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidanatransnasional Yang Terorganisasi)

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
16
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
17
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewanperwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-undang

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
18
2009 Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
19
2009 Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten)

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
20
2009 Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
21
2009 Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks Andhighly Migratory Fish Stocks(persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatasdan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh)

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
22
2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
23
2009 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
24
2009 Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
25
2009 Pelayanan Publik

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
26
2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
27
2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
28
2009 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
29
2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
30
2009 Ketenagalistrikan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
32
2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isi (pdf)
Download
Download

Undang-undang
33
2009 Perfilman

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
34
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-undang

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
35
2009 Narkotika

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
36
2009 Kesehatan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
37
2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasianmenjadi Undang-undang

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
38
2009 Pos

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
39
2009 Kawasan Ekonomi Khusus

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
40
2009 Kepemudaan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
41
2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
42
2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
31
2009 Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
43
2009 Kearsipan

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
44
2009 Rumah Sakit

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
45
2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
46
2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
48
2009 Kekuasaan Kehakiman

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
49
2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
50
2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
51
2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
52
2009 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Isi (pdf)
Download

Undang-undang
1
2010 Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

Isi (pdf)
Undang-undang
2
2010 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Isi (pdf)
Undang-undang
3
2010 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Isi (pdf)
Undang-undang
4
2010 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura,2009 (between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore 2009)

Isi (pdf)
Undang-undang
5
2010 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Isi (pdf)
Undang-undang
6
2010 Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-pertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of His Majesty The Sultan And Yang Di-pertuan Of Brunei Darussalam On Defence Cooperation)

Isi (pdf)
Undang-undang
7
2010 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

Isi (pdf)
Undang-undang
8
2010 Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Isi (pdf)
Undang-undang
9
2010 Keprotokolan

Isi (pdf)
Undang-undang
10
2010 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Isi (pdf)
Undang-undang
11
2010 Cagar Budaya

Isi (pdf)
Undang-undang
12
2010 Gerakan Pramuka

Isi (pdf)
Undang-undang
13
2010 Hortikultura

Isi (pdf)
Undang-undang
2
2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Isi Pdf


Download

Undang-undang
3
2011 Transfer Dana

Isi Pdf


Undang-undang
4
2011 Informasi Geospasial

u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 317 Tahun 2012

Isi Pdf


Undang-undang
4
2012 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Isi Pdf


Download

Undang-undang
5
2012 Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)

Isi Pdf

Lampiran I


Download

Undang-undang
6
2012 Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migrandan Anggota Keluarganya)

Isi Pdf


Download

Undang-undang
7
2012 Penanganan Konflik Sosial

Isi Pdf


Download

Undang-undang
8
2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Isi Pdf


Download

Undang-undang
9
2012 Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of The Children In Armed Conflict (protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konvensi Bersenjata)

Isi Pdf

Lampiran I


Undang-undang
10
2012 Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak)

Isi Pdf


Undang-undang
11
2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Isi Pdf


Undang-undang
12
2012 Pendidikan Tinggi

Isi Pdf


Undang-undang
13
2012 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Isi Pdf


Undang-undang
15
2012 Veteran Republik Indonesia

Isi Pdf


Undang-undang
1
2012 Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (comprehensive Nuclear-test-ban Treaty)

Isi Pdf

Lampiran I

Lampiran II


Download
Download

Undang-undang
16
2012 Industri Pertanahan

Isi Pdf


Undang-undang
1
2011 Perumahan Dan Kawasan Permukiman

mu : mengubah Perbup Nomor 505 Tahun 2011
u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 161 Tahun 2013

Isi Pdf


Undang-undang
5
2011 Akuntan Publik

mu : mengubah Perbup Nomor 479 Tahun 2012

Isi Pdf


Undang-undang
6
2011 Keimigrasian

Isi Pdf


Undang-undang
7
2011 Mata Uang

Isi Pdf


Undang-undang
8
2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Isi Pdf


Undang-undang
9
2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Isi Pdf


Undang-undang
10
2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Isi Pdf


Undang-undang
11
2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Isi Pdf


Undang-undang
13
2011 Penanganan Fakir Miskin

u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 108 Tahun 2012
u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 161 Tahun 2013

Isi Pdf


Undang-undang
14
2011 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

mu : mengubah Perbup Nomor 217 Tahun 2007

Isi Pdf


Undang-undang
15
2011 Penyelengara Pemilihan Umum

Isi Pdf


Undang-undang
16
2011 Bantuan Hukum

Isi Pdf


Undang-undang
17
2011 Intelijen Negara

Isi Pdf


Undang-undang
18
2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Isi Pdf


Undang-undang
20
2011 Rumah Susun

Isi Pdf


Undang-undang
21
2011 Otoritas Jasa Keuangan

Isi Pdf


Undang-undang
22
2012 Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung

Isi Pdf


Undang-undang
19
2011 Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Isi Pdf

Lamp I

Lamp II


Undang-undang
2
2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Isi Pdf


Undang-undang
12
2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 378 Tahun 2012

Isi Pdf


Undang-undang
22
2011 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Isi Pdf


Undang-undang
23
2011 Pengelolaan Zakat

Isi Pdf


Undang-undang
24
2011 Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial

Isi Pdf


Undang-undang
23
2012 Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat

Isi Pdf


Undang-undang
20
2012 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

Isi Pdf


Undang-undang
21
2012 Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

Isi Pdf


Undang-undang
17
2012 Perkoperasian

Isi Pdf


Undang-undang
18
2012 Pangan


Download

Undang-undang
19
2012 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

Isi Pdf


Undang-undang
24
2012 Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat

Isi Pdf


Undang-undang
14
2012 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Isi Pdf


Undang-undang
1
2013 Lembaga Keuangan Mikro

Isi pdf


Download

Undang-undang
2
2013 Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur

Isi Pdf


Download

Undang-undang
3
2013 Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isi Pdf


Download

Undang-undang
4
2013 Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat

Isi Pdf


Download

Undang-undang
5
2013 Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah

Isi Pdf


Download

Undang-undang
6
2013 Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara

Isi Pdf


Download

Undang-undang
7
2013 Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan

Isi Pdf


Download

Undang-undang
8
2013 Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Isi Pdf


Download

Undang-undang
9
2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Isi Pdf


Download

Undang-undang
12
2013 Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah

Isi Pdf


Download

Undang-undang
13
2013 Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara

Isi Pdf


Download

Undang-undang
10
2013 Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)

Isi Pdf


Download

Undang-undang
11
2013 Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)

Isi Pdf


Download

Undang-undang
14
2013 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat

Isi Pdf


Download

Undang-undang
15
2013 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

Isi Pdf


Download

Undang-undang
16
2013 Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan

mc : mencabut Perda Nomor 17 Tahun 2008

Isi Pdf


Download

Undang-undang
17
2013 Organisasi Kemasyarakatan

Isi Pdf


Download

Undang-undang
18
2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

mc : mencabut Perda Nomor 1 Tahun 1986

Isi Pdf


Download

Undang-undang
19
2013 Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Isi Pdf


Download

Undang-undang
20
2013 Pendidikan Kedokteran

Isi Pdf


Download

Undang-undang
21
2013 Keantariksaan

Isi Pdf


Download

Undang-undang
23
2013 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

mc : mencabut Perbup Nomor 549 Tahun 2012

Isi Pdf


Download

Undang-undang
22
2013 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

mc : mencabut Perbup Nomor 546 Tahun 2012

Isi Pdf


Download

Undang-undang
1
2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil

Isi Pdf


Download

Undang-undang
2
2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Isi Pdf


Download

Undang-undang
3
2014 Perindustrian

Isi Pdf


Download

Undang-undang
4
2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang

Isi Pdf


Undang-undang
5
2014 Aparatur Sipil Negara

Isi Pdf


Download

Undang-undang
6
2014 Desa

Isi Pdf


Download

Undang-undang
7
2014 Perdagangan

Isi Pdf


Download

Undang-undang
8
2014 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)


Undang-undang
9
2014 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

mu : mengubah Perbup Nomor 876 Tahun 2013

Isi Pdf

Lamp1


Download

Undang-undang
24
2013 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Isi Pdf


Download

Undang-undang
10
2014 Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)

Isi Pdf


Download

Undang-undang
11
2014 Keinsinyuran

mc : mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2005
c : dicabut oleh Perda Nomor 9 Tahun 2011

Isi Pdf


Download

Undang-undang
12
2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014


Download

Undang-undang
13
2014 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik India (extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India)


Download

Undang-undang
17
2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Download

Undang-undang
18
2014 Kesehatan Jiwa

 


Download

Undang-undang
19
2014 Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki (agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey)


Download

Undang-undang
20
2014 Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian


Download

Undang-undang
21
2014 Panas Bumi

 


Download

Undang-undang
22
2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

 


Download

Undang-undang
23
2014 Pemerintahan Daerah

 


Download

Undang-undang
25
2014 Hukum Disiplin Militer


Download

Undang-undang
26
2014 Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)

 


Undang-undang
27
2014 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

 


Download

Undang-undang
28
2014 Hak Cipta


Download

Undang-undang
29
2014 Pencarian Dan Pertolongan


Download

Undang-undang
30
2014 Administrasi Pemerintahan

 


Download

Undang-undang
31
2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

 


Download

Undang-undang
32
2014 Kelautan


Download

Undang-undang
33
2014 Jaminan Produk Halal


Download

Undang-undang
34
2014 Pengelolaan Keuangan Haji


Download

Undang-undang
35
2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak


Download

Undang-undang
36
2014 Tenaga Kesehatan


Undang-undang
37
2014 Konservasi Tanah Dan Air


Undang-undang
38
2014 Keperawatan


Undang-undang
39
2014 Perkebunan


Download

Undang-undang
40
2014 Perasuransian

 


Download

Undang-undang
41
2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2oo9 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan


Download

Undang-undang
14
2014 Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara


Download

Undang-undang
15
2014 Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara


Download

Undang-undang
16
2014 Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara


Download

Undang-undang
24
2014 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013


Undang-undang
18
2016 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Download
Undang-undang
2
2017 Jasa Konstruksi

Download
Undang-undang
1
2017 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (treaty Between Thb Republic Of Indonesia And The Republic Of S//vgapore Relating To The Delimitation Of The Territoriat Seas Of The Two Countries In The Easter/v Part Of The Strait Of S/]vgapore, 2014

Download
Undang-undang
1
2017 Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura

Download
Undang-undang
3
2017 Sistem Perbukuan

Download
Undang-undang
4
2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2oi4 Iagreement Between The Cawrnment Ofthe Rbpublic Ofindonesia Andthe Cawrnment Ofthe Repwuc Ofthe Philippines Concerning The, Delimitation Ofthe Exclusne Economic Zone Boundary, 2014

Download
Undang-undang
5
2017 Pemajuan Kebudayaan

Download
Undang-undang
6
2017 Arsitek

Download
Undang-undang
7
2017 Pemilihan Umum Batang Tubuh Hal 1

Download
Undang-undang
1
2016 Penjaminan

Download
Undang-undang
8
2017 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Bei,anja Negara Tahun Anggamn 2017

Download
Undang-undang
9
2017 Penetapan Pemturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang

Download
Undang-undang
11
2017 Pengesahan Minamata Convention On Mercury (konvensi Minamata Mengenai Merkuri

Download
Undang-undang
11
2017 Konvensi Minamata Mengenai Merkuri

Download
Undang-undang
11
2017 Minamata Coiyvention On Mercury

Download
Undang-undang
19
2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor I1 Tahun 2oo8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Download
Undang-undang
20
2016 Merek Dan Indikasi Geografis

Download