JDIH KABUPATEN GARUT

PRODUK HUKUM PUSAT

PERATURAN PEMERINTAH


Pilih Tahun

Bentuk No Tahun Judul Produk Hukum File
Bentuk No Tahun Judul Produk Hukum File
Peraturan Pemerintah
63
2016 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara

Download
Peraturan Pemerintah
64
2016 Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Download
Peraturan Pemerintah
65
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional

Download
Peraturan Pemerintah
66
2016 Penambahan Pei{yertaan Modal Negam Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertani

Download
Peraturan Pemerintah
67
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Kereta Api

Download
Peraturan Pemerintah
69
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii

Download
Peraturan Pemerintah
70
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog

Download
Peraturan Pemerintah
71
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Download
Peraturan Pemerintah
72
2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2oo5 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

Download
Peraturan Pemerintah
75
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog

Download
Peraturan Pemerintah
76
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Asahan Aluminium

Download
Peraturan Pemerintah
77
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Barata Indonesia

Download
Peraturan Pemerintah
78
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial

Download
Peraturan Pemerintah
28
2016 Besaran Dan Tata Cara Pembertan Bonus Produksi Panas Bumi

Download
Peraturan Pemerintah
29
2016 Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Download
Peraturan Pemerintah
31
2016 Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Download
Peraturan Pemerintah
33
2016 Penambahan Pei{yertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Download
Peraturan Pemerintah
35
2016 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Download
Peraturan Pemerintah
35
2016 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Download
Peraturan Pemerintah
36
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garuda Indonesia Tbk

Download
Peraturan Pemerintah
37
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

Download
Peraturan Pemerintah
38
2016 Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

Download
Peraturan Pemerintah
39
2016 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia

Download
Peraturan Pemerintah
40
2016 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu

Download
Peraturan Pemerintah
41
2016 Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu

Download
Peraturan Pemerintah
42
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Wijaya Karya Tbk

Download
Peraturan Pemerintah
43
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel Tbk

Download
Peraturan Pemerintah
44
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pembangunan Perumahan Tbk

Download
Peraturan Pemerintah
46
2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Download
Peraturan Pemerintah
47
2016 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Download
Peraturan Pemerintah
48
2016 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Download
Peraturan Pemerintah
49
2016 Jenis Dan Tarifatas Jenis Penerimmn Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri

Download
Peraturan Pemerintah
50
2016 Ptrrubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2oo9 Tentang Penyertaan Modal Negara Rtrpublik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur

Download
Peraturan Pemerintah
53
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii

Download
Peraturan Pemerintah
56
2016 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

Download
Peraturan Pemerintah
54
2016 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2ooo Tentang Pei{yelenggaraan Jasa Konstruksi

Download
Peraturan Pemerintah
60
2016 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download
Download

Peraturan Pemerintah
10
2016 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Infrastructure Investment Bank

Download
Peraturan Pemerintah
13
2016 Perusahaan Umum (perum) Bulog

Download
Peraturan Pemerintah
23
2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

Download
Peraturan Pemerintah
18
2016 Perangkat Daerah

Download
Peraturan Pemerintah
53
2010 Displin Kerja Pegawai Negeri Sipil

Download
Peraturan Pemerintah
27
2016 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan Dari Wilayah Kota Pasuruan Ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

Download
Peraturan Pemerintah
25
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

Download
Peraturan Pemerintah
19
2016 Pemberian Gaji, Pensiun Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan

Download
Peraturan Pemerintah
20
2016 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia Dan Pejabat Negara

Download
Peraturan Pemerintah
21
2016 Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural

Download
Peraturan Pemerintah
22
2016 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural

Download
Peraturan Pemerintah
14
2016 Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Download
Peraturan Pemerintah
11
2016 Pelayanan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika

Download
Peraturan Pemerintah
12
2016 Penghasilan, Hak Lainnya Dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Download
Peraturan Pemerintah
16
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Download
Peraturan Pemerintah
17
2016 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Download
Peraturan Pemerintah
8
2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Download
Peraturan Pemerintah
9
2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Dibidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Didaerah-daerah Tertentu

Download
Peraturan Pemerintah
7
2016 Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Download
Peraturan Pemerintah
6
2016 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

Download
Peraturan Pemerintah
4
2016 Pemasukan Ternak Dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan

Download
Peraturan Pemerintah
3
2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

Download
Peraturan Pemerintah
2
2016 Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Download
Peraturan Pemerintah
1
2016 Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

Download
Peraturan Pemerintah
66
2015 Museum


Download

Peraturan Pemerintah
67
2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Download

Peraturan Pemerintah
68
2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha


Download

Peraturan Pemerintah
69
2015 Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai


Peraturan Pemerintah
70
2015 Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara


Download

Peraturan Pemerintah
71
2015 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kawasan Industri Wijayakusuma


Download

Peraturan Pemerintah
72
2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset


Download

Peraturan Pemerintah
73
2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Aneka Tambang Tbk


Download

Peraturan Pemerintah
74
2015 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri


Peraturan Pemerintah
75
2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan


Download

Peraturan Pemerintah
6
2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi


Download
Download

Peraturan Pemerintah
7
2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik


Download
Download

Peraturan Pemerintah
8
2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga


Download
Download

Peraturan Pemerintah
9
2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata


Download

Peraturan Pemerintah
10
2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia


Peraturan Pemerintah
11
2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan


Download

Peraturan Pemerintah
12
2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri


Download

Peraturan Pemerintah
13
2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan


Download

Peraturan Pemerintah
15
2015 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri


Download

Peraturan Pemerintah
14
2015 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035


Download

Peraturan Pemerintah
16
2015 Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin


Download

Peraturan Pemerintah
17
2015 Ketahanan Pangan Dan Gizi


Download

Peraturan Pemerintah
18
2015 Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu


Download

Peraturan Pemerintah
19
2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama


Download

Peraturan Pemerintah
20
2015 Praktik Akuntan Publik


Download

Peraturan Pemerintah
21
2015 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia


Download

Peraturan Pemerintah
22
2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara


Download

Peraturan Pemerintah
23
2015 Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh


Download

Peraturan Pemerintah
24
2015 Penghimpunan Dana Perkebunan


Download

Peraturan Pemerintah
25
2015 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kawasan Berikat Nusantara


Download

Peraturan Pemerintah
34
2015 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia


Peraturan Pemerintah
35
2015 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
36
2015 Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
37
2015 Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan


Download

Peraturan Pemerintah
38
2015 Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan


Peraturan Pemerintah
39
2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pal Indonesia


Download

Peraturan Pemerintah
40
2015 Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai


Download

Peraturan Pemerintah
41
2015 Pembangunan Sumber Daya Industri


Download

Peraturan Pemerintah
42
2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara


Download

Peraturan Pemerintah
43
2015 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang


Download

Peraturan Pemerintah
44
2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian


Download
Download
Download
Download

Peraturan Pemerintah
45
2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun


Download

Peraturan Pemerintah
46
2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua


Download
Download

Peraturan Pemerintah
47
2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa


Download

Peraturan Pemerintah
48
2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan


Download

Peraturan Pemerintah
49
2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog


Download

Peraturan Pemerintah
50
2015 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan Kecil


Download

Peraturan Pemerintah
51
2015 Statuta Universitas Padjadjaran


Download

Peraturan Pemerintah
52
2015 Statuta Universitas Diponegoro


Download

Peraturan Pemerintah
53
2015 Statuta Universitas Hasanuddin


Download

Peraturan Pemerintah
54
2015 Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember


Download

Peraturan Pemerintah
55
2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


Download

Peraturan Pemerintah
56
2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka


Peraturan Pemerintah
57
2015 Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan


Download

Peraturan Pemerintah
58
2015 Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif


Download

Peraturan Pemerintah
59
2015 Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Pembinaannya


Peraturan Pemerintah
60
2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua


Download

Peraturan Pemerintah
61
2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur


Download

Peraturan Pemerintah
62
2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multigriya Finansial


Download

Peraturan Pemerintah
63
2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi

mc : mencabut Perda Nomor 15 Tahun 2016

Download

Peraturan Pemerintah
64
2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan


Download

Peraturan Pemerintah
65
2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua Belas) Tahun


Download

Peraturan Pemerintah
1
2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero ) Pt Geo Dipa Energi

Download
Download

Peraturan Pemerintah
2
2015 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Download
Download

Peraturan Pemerintah
3
2015 Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh

Download
Download

Peraturan Pemerintah
4
2015 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri

Download
Download

Peraturan Pemerintah
5
2015 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Download
Download

Peraturan Pemerintah
87
1999 Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan

Isi (Pdf)


Peraturan Pemerintah
80
1999 Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
79
1999 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
78
1999 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
77
1999 Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
76
1999 Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
75
1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang Ii

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
74
1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
73
1999 Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
69
1999 Label Dan Iklan Pangan

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
64
1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
63
1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
62
1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertani

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
61
1999 Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
59
1999 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang N...

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
58
1999 Syarat Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Isi (Pdf)
Peraturan Pemerintah
57
1999 Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Isi (Pdf)
Peraturan Pemerintah
56
1999 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
55
1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
54
1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pakarya Industri

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
53
1999 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (perum Perhutani)

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
52
1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Tabungan Negara, Dan Pe...

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
41
1999 Pengendalian Pencemaran Udara

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
40
1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
39
1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia; Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero); Pt Pakarya Industri

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
30
1999 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Perat...

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
29
1999 Pembelian Saham Bank Umum

Is (htm)
Peraturan Pemerintah
28
1999 Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
27
1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
26
1999 Tarif Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
25
1999 Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
24
1999 Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
23
1999 Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
19
1999 Pengendalian Pencemaran Dan/atau Perusakan Laut

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
18
1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
17
1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
16
1999 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Di Bidang Pengadilan Niaga

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
15
1999 Bentuk Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
14
1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Amarta Karya

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
13
1999 Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada Pt Indofood Tbk

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
11
1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
10
1999 Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
9
1999 Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
8
1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
6
1999 Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
3
1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengerukan Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
2
1999 Penyelenggaraan Transmigrasi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
1
1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pos Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
85
2000 Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Wijaya Karya

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
84
2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
83
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
82
2000 Karantina Hewan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
81
2000 Kenavigasian

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
80
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
79
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Batan Teknologi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
78
2000 Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/dudanya

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
77
2000 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/dudanya

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
76
2000 Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia Dan Pejabat Lain Yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan Dengan Menteri Negara

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
75
2000 Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
74
2000 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
73
2000 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/dudanya

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
72
2000 Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung Serta Janda/dudanya

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
71
2000 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
70
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
69
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kimia Farma

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
68
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (persero) Pt. Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
67
2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (lapan)

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
66
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
65
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pos Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
64
2000 Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
63
2000 Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
62
2000 Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
61
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/dudanya

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
60
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
59
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan P...

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
58
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Farma

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
57
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelabuhan Indonesia Iv

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
56
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kereta Api Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
54
2000 Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
53
2000 Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
52
2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
51
2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
50
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
49
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
48
2000 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas ...

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
47
2000 Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
46
2000 Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
45
2000 Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
44
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
43
2000 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah ...

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
42
2000 Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
41
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Jasa Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
40
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Danareksa

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
39
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tenaga Kependidikan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
38
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
37
2000 Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
36
2000 Pendirian Perjan Jawatan Televisi Republik Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
35
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
34
2000 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (perum Peruri)

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
33
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
32
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
31
2000 Obligasi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
30
2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
29
2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
28
2000 Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
27
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
26
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Telekomunikasi Tbk

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
24
2000 Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
23
2000 Perusahaan Umum (perum) Prasarana Perikanan Samudera

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
22
2000 Penetapan Bentuk Pt Perusahaan Pilot Proyek Berdikari Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
21
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Konversi Energi Abadi (pt Koneba)

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
20
2000 Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
19
2000 Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
18
2000 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
17
2000 Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
16
2000 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
15
2000 Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani Di Kabupaten Jayapura

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
14
2000 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
12
2000 Pencarian Dan Pertolongan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
11
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kertas Leces

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
9
2000 Gaji Pokok Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
8
2000 Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
7
2000 Kepelautan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
6
2000 Perusahaan Jawatan (perjan)

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
5
2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
4
2000 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Tambang Batubara Bukit Asam

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
3
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
2
2000 Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Garam

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
1
2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Se...

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
137
2000 Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
106
2000 Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
102
2000 Standardisasi Nasional

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
25
2000 Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
73
2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan Dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (pertamina)

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
33
2001 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anak Yatim Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
32
2001 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anak Yatim Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
20
2001 Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
43
2002 Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
42
2002 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
68
2002 Ketahanan Pangan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
67
2002 Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
66
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
65
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Varuna Tirta Prakasya

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
64
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kawasan Berikat Nusantara

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
63
2002 Hutan Kota

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
62
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
61
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
59
2002 Obligasi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
58
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Di Bidang Jasa Riset Kelautan Dan Perikanan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
53
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
52
2002 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pt Dirgantara Indonesia, Pt Pal Indonesia, Pt Pindad, Pt Dahana, Pt Krakatau Steel, Pt Barata Indonesia, Pt Boma Bisma Indra, Pt Industri Kereta Api, Pt Industri Telekomunikasi Indonesi...

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
51
2002 Perkapalan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
50
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
49
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
47
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
46
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
45
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
44
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
41
2002 Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
40
2002 Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Isi (htm)


Peraturan Pemerintah
39
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
38
2002 Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
37
2002 Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
36
2002 Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
35
2002 Dana Reboisasi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
34
2002 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
33
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Luar Negeri

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
32
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
31
2002 Perusahaan Umum (perum) Damri

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
30
2002 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indosat Tbk.

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
29
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Merpati Nusantara Airlines

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
28
2002 Perubahan Ketiga Atasperaturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
27
2002 Pengelolaan Limbah Radioaktif

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
26
2002 Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
25
2002 Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
24
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
23
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Gas Negara

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
22
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
21
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
20
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
19
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
18
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
16
2002 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia I

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
15
2002 Karantina Ikan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
14
2002 Karantina Tumbuhan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
13
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
12
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
11
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
10
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
9
2002 Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
8
2002 Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
7
2002 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
6
2002 Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
5
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/atau Bangunan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
4
2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
3
2002 Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
2
2002 Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
1
2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Sensor Film Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
3
2003 Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
33
2004 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Bank Permata Tbk, Pt Bank Central Asia Tbk, Pt Bank Internasional Indonesia Tbk, Pt Bank Niaga Tbk, Dan Pt Bank Danamon Indonesia Tbk

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
31
2004 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
29
2004 Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (optical Disc)

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
27
2004 Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
23
2004 Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
19
2004 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Barang Dalam Pengawasan

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
18
2004 Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
14
2004 Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
13
2004 Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
11
2004 Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Adhi Karya

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
10
2004 Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Pengelolaan Aset

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
9
2004 Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
8
2004 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
3
2004 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Rajawali Nusantara Indonesia

Isi (htm)
Peraturan Pemerintah
75
2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
77
2005 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
80
2005 Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
79
2005 Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
78
2005 Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
76
2005 Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban,dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
73
2005 Kelurahan

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
72
2005 Desa

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
70
2005 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum,peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
68
2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
66
2005 Perubahan Ke Tujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
65
2005 Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
58
2005 Pengelolaan Keuangan Daerah

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
57
2005 Hibah Kepada Daerah

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
54
2005 Pinjaman Daerah

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
39
2005 Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
38
2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
36
2005 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
35
2005 Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
34
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
33
2005 Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero)

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
32
2005 Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
31
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
30
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat(bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
28
2005 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
27
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
26
2005 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
25
2005 Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
24
2005 Standar Akuntansi Pemerintahan

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
23
2005 Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
21
2005 Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
20
2005 Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
19
2005 Pembiayaan Sekunder Perumahan

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
18
2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
16
2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
15
2005 Jalan Tol

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
13
2005 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
12
2005 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
11
2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
10
2005 Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
9
2005 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
8
2005 Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
7
2005 Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
5
2005 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
4
2005 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
2
2005 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
1
2005 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
25
2006 Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2006 Kepada Pegawai Negeri,pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
24
2006 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
17
2006 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
16
2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
15
2006 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
12
2006 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
11
2006 Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
8
2006 Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
6
2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah

Isi (doc)
Peraturan Pemerintah
5
2006 Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
4
2006 Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
3
2006 Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
2
2006 Tata Cara Pengadaan Peminjaman Dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/atau Hibah Luar Negeri

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
1
2006 Besaran Dan Penggunaan Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Isi (pdf)
Peraturan Pemerintah
10
2000 Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah


Peraturan Pemerintah
55
2003 Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan


Peraturan Pemerintah
28
1985 Perlindungan Hutan


Peraturan Pemerintah
27
1985 Perusahaan Umum (perum) Pengembangan Keuangan Koperasi


Peraturan Pemerintah
26
1985 Jalan


Peraturan Pemerintah
25
1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut


Peraturan Pemerintah
24
1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa


Peraturan Pemerintah
23
1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan


Peraturan Pemerintah
22
1985 Pelaksanaan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984


Peraturan Pemerintah
21
1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1977 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/ Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anan Yatim Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
20
1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentan Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983


Peraturan Pemerintah
19
1985 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
18
1985 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
17
1985 Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Dan Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
16
1985 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Presiden Dan Bekas; Wakil Presiden Serta Jandanya


Peraturan Pemerintah
15
1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
14
1985 Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan


Peraturan Pemerintah
13
1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
12
1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
11
1985 Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia


Peraturan Pemerintah
10
1985 Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara


Peraturan Pemerintah
9
1985 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
8
1985 Perusahaan Umum (perum) Bio Farma


Peraturan Pemerintah
7
1985 Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Iv


Peraturan Pemerintah
6
1985 Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Iii


Peraturan Pemerintah
36
1984 Perusahaan Umum (perum) Indonesia Farma


Peraturan Pemerintah
35
1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dlam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kertas Kraft Cilacap


Peraturan Pemerintah
34
1984 Pembentukan Kecamatan Bungaya Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gowa, Kecamatan Gempa Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pinrang, Dan Kecamatan Tulallu Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Polewali Mamasa Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan


Peraturan Pemerintah
33
1984 Perusahaan Umum (perum) Pengerukan


Peraturan Pemerintah
32
1984 Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta


Peraturan Pemerintah
31
1984 Perusahaan Umum (perum) Damri


Peraturan Pemerintah
30
1984

pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia Di Medan Dan Juanda Di Surabaya Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Puta Serta Pengembalian Sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura Kepada Negara




Peraturan Pemerintah
29
1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Amarta Karya


Peraturan Pemerintah
28
1984 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Batubara Menjadi Perusahaan Umum (perum)


Peraturan Pemerintah
27
1984 Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (pgn) Menjadi Perusahaan Umum (perum)


Peraturan Pemerintah
26
1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahan Perseroan (persero) Pt. Jasa Marga


Peraturan Pemerintah
25
1984 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984 Kepada Tahun Anggaran 1984/1985


Peraturan Pemerintah
24
1984 Perusahaan Umum (perum) Pos Dan Giro


Peraturan Pemerintah
23
1984 Perusahaan Umum (perum) Husada Bhakti


Peraturan Pemerintah
22
1984 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya


Peraturan Pemerintah
21
1984 Perusahaan Umum (perum) Telekomunikasi


Peraturan Pemerintah
20
1984 Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng


Peraturan Pemerintah
19
1984 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan


Peraturan Pemerintah
18
1984 Olah Raga Profesional


Peraturan Pemerintah
17
1984 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Sandang Ii


Peraturan Pemerintah
16
1984 Pengalihan Pemilikan Dan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation Kepada Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelayaran Nasional Indonesia


Peraturan Pemerintah
15
1984 Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia


Peraturan Pemerintah
14
1984 Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Usaha Distribusi Dan Pengolahan Kayu


Peraturan Pemerintah
13
1984 Penjualan Seluruh Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Semen Madura


Peraturan Pemerintah
12
1984 Perubahan Batas Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat Ii Pangkal Pinang Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangka


Peraturan Pemerintah
11
1984 Pembentukan Kecamatan Tanjung Balai Selatan Dan Kecamatan Tanjunga Balai Utara Di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tanjung Balai Di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara


Peraturan Pemerintah
10
1984

perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980




Peraturan Pemerintah
9
1984 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980


Peraturan Pemerintah
8
1984 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980


Peraturan Pemerintah
7
1984 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Deli Serdang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingakt Ii Medan Ke Kota Lubuk Pakam Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Deli Serdang


Peraturan Pemerintah
6
1984 Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi


Peraturan Pemerintah
38
1983 Pelaksanaan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984


Peraturan Pemerintah
37
1983 Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka Dan Tabungan Tabungan Lainnya


Peraturan Pemerintah
36
1983 Pelaksanaan Undang Undang Pajak Penghasilan 1984


Peraturan Pemerintah
35
1983 Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan


Peraturan Pemerintah
34
1983 Pembentukan Kotamadya Batam Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau


Peraturan Pemerintah
33
1983 Pembentukan Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Labuapi, Dan Kecamatan Sekoteng Tengah Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lombok Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat


Peraturan Pemerintah
32
1983 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun 1982/1983 Kepada Tahun Anggaran 1983/1984


Peraturan Pemerintah
31
1983 Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang


Peraturan Pemerintah
30
1983 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja


Peraturan Pemerintah
29
1983 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Semarang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Semarang Ke Kota Ungaran Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Semarang


Peraturan Pemerintah
28
1983 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), Dan Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
27
1983 Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana


Peraturan Pemerintah
26
1983 Tarif Biaya Tera


Peraturan Pemerintah
25
1983 Pembentukan Kecamatan Belopa, Kecamatan Bua, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Lamasi, Dan Kecamatan Sukamaju Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Luwu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan


Peraturan Pemerintah
24
1983 Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tanjungkarang Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bandar Lampung


Peraturan Pemerintah
23
1983 Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan


Peraturan Pemerintah
22
1983 Kesehatan Masyarakat Veteriner


Peraturan Pemerintah
21
1983 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkebunan Iii


Peraturan Pemerintah
20
1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Jaminan Kredit Ekspor Dan Asuransi Ekspor


Peraturan Pemerintah
19
1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Pt Indonesian Consortium Of Constraction Industries (pt Icci)


Peraturan Pemerintah
18
1983 Perusahaan Umum Pengerukan


Peraturan Pemerintah
17
1983 Perusahaan Umum Pelabuhan Iv


Peraturan Pemerintah
16
1983 Perusahaan Umum Pelabuhan Iii


Peraturan Pemerintah
15
1983 Perusahaan Umum Pelabuhan Ii


Peraturan Pemerintah
14
1983 Perusahaan Umum Pelabuhan I


Peraturan Pemerintah
13
1983 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
12
1983

pembentukan Kecamatan Cisoka Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tangerang, Kecamatan Takokak, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Naringgul Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Cianjur, Kecamatan Selaawi, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Banjarwangi, Dan Kecamatan Talegong Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Garut Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat




Peraturan Pemerintah
11
1983 Pembinaan Kepelabuhanan


Peraturan Pemerintah
10
1983 Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
9
1983 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Pergudangan Barang Impor Dan Ekspor


Peraturan Pemerintah
8
1983 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Aneka Gas Industri


Peraturan Pemerintah
7
1983 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum


Peraturan Pemerintah
6
1983 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkebunan Xii, Perusahaan Perseroan Pt. Perkebunan Xiii, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkebunan Xiv


Peraturan Pemerintah
49
1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Madiun


Peraturan Pemerintah
48
1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Blitar


Peraturan Pemerintah
47
1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Mojokerto


Peraturan Pemerintah
46
1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pasuruan


Peraturan Pemerintah
45
1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Probolinggo


Peraturan Pemerintah
44
1982 Pembentukan Kecamatan Palupuh Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Agam, Kecamatan Panti Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pasaman Dan Kecamatan Batang Anai Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Padang Pariaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingakt I Sumatera Barat


Peraturan Pemerintah
43
1982 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Ndustri Pesawat Terbang Nurtanio


Peraturan Pemerintah
42
1982 Pembentukan Kecamatan Teluk Segara Dan Kecamatan Gading Cempaka Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bengkulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu


Peraturan Pemerintah
41
1982 Kewajiban Dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah Dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri Dan Kontrak Production Sharing


Peraturan Pemerintah
40
1982 Penetapan Pensiun Bagai Pegawai Negeri Sipil Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam


Peraturan Pemerintah
39
1982 Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta


Peraturan Pemerintah
38
1982 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri


Peraturan Pemerintah
37
1982 Penyesuaian/penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi


Peraturan Pemerintah
36
1982 Pembentukan Kota Administratif Purwokerto


Peraturan Pemerintah
35
1982 Bursa Komoditi


Peraturan Pemerintah
34
1982 Pembentukan Kota Administratif Cilacap


Peraturan Pemerintah
33
1982 Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahan Perseroan (persero) Dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas


Peraturan Pemerintah
32
1982 Pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan


Peraturan Pemerintah
31
1982 Penyertaan Modal Negara Republik Indoensia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu


Peraturan Pemerintah
30
1982 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "damri" Menjadi Perusahaan Umum (perum)


Peraturan Pemerintah
29
1982 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari Dari Wilayah Kota Administratif Kendari Ke Kecamatan Una Aha Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari


Peraturan Pemerintah
28
1982

pembentukan Kecamatan Gedangan, Kecamatan Tirtoyudo Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Malang Kecamatan Tosari Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pasuruan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonoasri, Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Madiun, Kecamatan Tarokan, Kecamatan Kunjang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kediri, Kecamatan Pitu, Kecamatan Bringin, Kecamatan Pangkur Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Ngawi, Kecamatan Temayang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bojonegoro, Kecamatan Sumbermalang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Situbondo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Kenjeran, Dan Kecamatan Benowo Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur




Peraturan Pemerintah
27
1982 Pemberian Pensiun Atau Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan


Peraturan Pemerintah
26
1982 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada Pt. Indonesian Satelitte Corporation (pt. Indosat)


Peraturan Pemerintah
25
1982 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No,or 60 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
24
1982 Pembentukan Kota Adminstratif Baturaja


Peraturan Pemerintah
23
1982 Irigasi


Peraturan Pemerintah
22
1982 Tata Pengaturan Air


Peraturan Pemerintah
21
1982 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Magelang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Magelang Ke Kecamatan Mungkid Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Magelang


Peraturan Pemerintah
20
1982 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982 Kepada Tahun Anggaran 1982/1983


Peraturan Pemerintah
19
1982

perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angktan Perang Republik Indonesia Serikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954




Peraturan Pemerintah
18
1982 Pembentukan Kota Administratif Prabumulih


Peraturan Pemerintah
17
1982 Pembentukan Kota Administratif Kisaran


Peraturan Pemerintah
16
1982 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
15
1982 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
14
1982 Pengalihan Bentuk Perushaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
13
1982

pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat Dan Kecamatan Payakumbuh Timur Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Payakumbuh Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat




Peraturan Pemerintah
12
1982 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Listrik Negara


Peraturan Pemerintah
11
1982 Pembentukan Kecamatan Kota Arga Makmur Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu


Peraturan Pemerintah
10
1982 Penambahan Penyertaan Modal Negra Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Indra Karya


Peraturan Pemerintah
9
1982 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Virama Karya


Peraturan Pemerintah
8
1982 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Waskita Karya


Peraturan Pemerintah
7
1982

pembentukan Kecamatan Songgon Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Banyuwangi, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Jogoroto Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jombang, Kecamatan Tempursari Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lumajang, Kecamatanan Nonggunong, Kecamatan Talango, Dan Kecamatan Giligenting Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sumenep Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur




Peraturan Pemerintah
6
1982 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bogor Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bogor Ke Kecamatan Cibinong Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bogor


Peraturan Pemerintah
55
1981 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan


Peraturan Pemerintah
54
1981 Perubahan Atas Peraturan Pemrintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara


Peraturan Pemerintah
53
1981

pembentukan Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tambelang Dan Kecamatan Bantargebang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bekasi, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Gegerbitung, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Kelibunder, Kecamatan Ciracap Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sukabumi Dan Kecamatan Selajambe Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kuningan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat




Peraturan Pemerintah
52
1981 Pembubaran Perusahaan Negara "buwana Karya"


Peraturan Pemerintah
51
1981 Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi


Peraturan Pemerintah
50
1981 Pembentukan Kota Administratif Tangerang


Peraturan Pemerintah
49
1981 Pembentukan Kota Administratif Singkawang


Peraturan Pemerintah
48
1981 Pembentukan Kota Administratif Bekasi


Peraturan Pemerintah
47
1981 Pembentukan Kota Administratif Tarakan


Peraturan Pemerintah
46
1981 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Garam Menjadi Perusahaan Umum (perum)


Peraturan Pemerintah
45
1981 Pembentukan Kota Administratif Ternate


Peraturan Pemerintah
44
1981 Penambahan Modal Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (perum Peruri)


Peraturan Pemerintah
43
1981 Pembentukan Kota Administratif Depok


Peraturan Pemerintah
42
1981 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin


Peraturan Pemerintah
41
1981 Pembentukan Kota Administratif Dili


Peraturan Pemerintah
40
1981 Pembentukan Kota Administratif Bau Bau


Peraturan Pemerintah
39
1981 Pemindahan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tanjung Karang/teluk Betung Ke Kota Kalianda Di Kecamatan Kalianda Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan


Peraturan Pemerintah
38
1981 Pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau


Peraturan Pemerintah
37
1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Industri Pupuk


Peraturan Pemerintah
36
1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Industri Semen


Peraturan Pemerintah
35
1981

pembentukan Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota Dan Kecamatan Binjai Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Binjai, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Utara Dan Kecamatan Siantara Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pematang Siantar, Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota Dan Kecamatan Sibolga Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Sibolga Dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara




Peraturan Pemerintah
34
1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Indra Karya


Peraturan Pemerintah
33
1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Danareksa


Peraturan Pemerintah
32
1981 Pembentukan Kecamatan Tempuran Dan Kecamatan Lemahabang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karawang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat


Peraturan Pemerintah
31
1981 Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Telah Selesai Menunaikan Masa Dinasnya Menjadi Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia


Peraturan Pemerintah
30
1981 Pengangkatan Tenaga Kesenian Dalam Lingkungan Departemen Penerangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
29
1981 Pembentukan Kecamatan Pegasing Dan Kecamatan Bintang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Tengah Daerah Istimewa Aceh


Peraturan Pemerintah
28
1981 Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta


Peraturan Pemerintah
27
1981 Penataan Fakultas Pada Universitas/institut Negeri


Peraturan Pemerintah
26
1981 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
25
1981 Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
24
1981 Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta


Peraturan Pemerintah
23
1981 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 Tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta Oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya


Peraturan Pemerintah
22
1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Bina Karya


Peraturan Pemerintah
21
1981 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Yodya Karya


Peraturan Pemerintah
20
1981 Pendirian Perusahaan Umum (perum) Indonesia Farma


Peraturan Pemerintah
19
1981 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 Kepada Tahun 1981/1982


Peraturan Pemerintah
18
1981 Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia


Peraturan Pemerintah
17
1981 Pentertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan Dan Konstruksi Industri


Peraturan Pemerintah
16
1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Aneka Usaha Perkebunan


Peraturan Pemerintah
15
1981

pembentukan Kecamatan Kecamatan Tulung Selapan, Pemulutan Mesuji Masing-masing Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Ogan Komering Ilir, Kecamatan Kecamatan Buyung Lincir, Talang Kelapa Masing Masing Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Musi Banyu Asin, Dan Kecamatan Kecamatan Jayaloka, Tugumulyo Masing Masing Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan




Peraturan Pemerintah
14
1981 Pembentukan Kecamatan Keritang, Kecamatan Batang Tuaka Dan Kecamatan Tanah Merah Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Indragiri Hilir Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau


Peraturan Pemerintah
13
1981

pembentukan Kecamatan Kecamatan Widasari, Bongas Masing-masing Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Indramayu Dan Kecamatan-kecamatan Nanggung, Bojonggede, Caringin Masing Masing Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bogor Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat




Peraturan Pemerintah
12
1981 Peerawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
11
1981 Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan Xvi Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkebunan Xv


Peraturan Pemerintah
10
1981 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Produksi Gula


Peraturan Pemerintah
9
1981 Pelaksanaan Penertiban Perjudian


Peraturan Pemerintah
8
1981 Perlindungan Upah


Peraturan Pemerintah
7
1981 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
6
1981 Iuran Pembayaran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan


Peraturan Pemerintah
55
1980 Pengangkatan Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
54
1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 Tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi


Peraturan Pemerintah
53
1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum


Peraturan Pemerintah
52
1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Pt. Indonesian Satellite Corporation (pt. Indosat)


Peraturan Pemerintah
51
1980 Penetapan Kembali/penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
50
1980 Hak Keuangan/administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
49
1980 Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/duda Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
48
1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Hak Keuangan/administratif Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
47
1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
46
1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat


Peraturan Pemerintah
45
1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
44
1980 Perubahan Atas Peraturan Pemrintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Gaji/gaji Kehormatan Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Tertinggi/tinggi Negara


Peraturan Pemerintah
43
1980 Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (doctor Honoris Causa)


Peraturan Pemerintah
42
1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Tambang Batubara Bukit Asam


Peraturan Pemerintah
41
1980 Pelaksanaan Undang Udang Pemilihan Umum


Peraturan Pemerintah
40
1980 Pembentukan Kecamatan Kecamatan Guguk Panjang, Mandiangin Koto Selayan Dan Aur Birugo Tigo Baleh Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bukittinggi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat


Peraturan Pemerintah
39
1980 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "jasa Raharja" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
38
1980 Pembentukan Kecamatan Paseh Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sumedang Dan Kecamatan Jalan Cagak Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Subang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat


Peraturan Pemerintah
37
1980 Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
36
1980 Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat


Peraturan Pemerintah
35
1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum "otorita Jatiluhur"


Peraturan Pemerintah
34
1980 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelayaran Nasional Indonesia


Peraturan Pemerintah
33
1980 Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei Dari Desa Waiteba Ke Desa Karangora Dan Ibukota Kecamatan Nagawutung Dari Desa Boto Ke Desa Loang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Flores Timur


Peraturan Pemerintah
32
1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber Sumber Air


Peraturan Pemerintah
31
1980 Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis


Peraturan Pemerintah
30
1980 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
29
1980 Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan


Peraturan Pemerintah
28
1980 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada Pt. Indonesia Asahan Aluminium (pt.inalum)


Peraturan Pemerintah
27
1980 Penggolongan Bahan Bahan Galian


Peraturan Pemerintah
26
1980 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura


Peraturan Pemerintah
25
1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik


Peraturan Pemerintah
24
1980

pembentukan Kecamatan Bakarangan Dan Kecamatan Piani Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tapin, Kecamatan Loksado Dan Kecamatan Kalumpang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Halong Di Kabupaten Daerah Ii Hulu Sungai Utara, Kecamatan Murung Pudak Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabalong, Kecamatan Tabukan Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Barito Kuala, Kecamatan Kintap Dan Kecamatan Panyipatan Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tanah Laut, Kecamatan Hampang Dan Kecamatan Sungai Durian Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kotabaru Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan




Peraturan Pemerintah
23
1980

pembentukan Kecamatan Cipongkor, Katapang, Ibun, Marga Asih, Ngamprah, Kertasari, Cikancung Masing Masing Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bandung Dan Kecamatan Serang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bekasi Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat




Peraturan Pemerintah
22
1980 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Tahun Anggaran 1980/1981


Peraturan Pemerintah
21
1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan


Peraturan Pemerintah
20
1980 Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 Tentang Radio Amaratisme Di Indonesia


Peraturan Pemerintah
19
1980 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Asahan Dari Wilayah Kootamdya Daerah Tingkat Ii Tanjung Balai Ke Kota Kisaran


Peraturan Pemerintah
18
1980 Transfusi Darah


Peraturan Pemerintah
17
1980 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Padang


Peraturan Pemerintah
16
1980 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat


Peraturan Pemerintah
15
1980 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
14
1980 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
13
1980 Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
12
1980

tunjangan Penghargaan Bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung Dan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan/dewan Pengawas Keuangan Yang Diangkat Sebelum Berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1967 Dan Undang Undang Nomoor 17 Tahun 1965 Serta Janda/dudanya




Peraturan Pemerintah
11
1980 Pengangkatan Pegawai Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Tekstil, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Selulosa, Dan Balai Besar Pengembangan Logam Dan Mesin Menjadi Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
10
1980 Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
9
1980 Hak Keuangan/administrasi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
8
1980 Pensiun Bagi Bekas Ketua Dan Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Serta Jandanya


Peraturan Pemerintah
7
1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan


Peraturan Pemerintah
6
1980 Organisasi Biro Pusat Statistik


Peraturan Pemerintah
38
1979 Pemberian Pensiun Tambahan Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Para Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
37
1979 Pemberian Gaji Bulan Ke Empat Belas Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
36
1979 Pengusahaan Kelistrikan


Peraturan Pemerintah
35
1979 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Besar Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Banda Aceh Ke Kemukiman Jonthoi Di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Besar


Peraturan Pemerintah
34
1979 Penyusutan Arsip


Peraturan Pemerintah
33
1979 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Cirebon Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Cirebon Ke Kota Sumber


Peraturan Pemerintah
32
1979 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
31
1979 Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1978 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978


Peraturan Pemerintah
30
1979 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gorontalo Dari Isimu Ke Limboto


Peraturan Pemerintah
29
1979 Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Dari Bukittinggi Ke Padang


Peraturan Pemerintah
28
1979 Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan Dan Dok Alirmenjaya Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Galangan Koja Indonesia


Peraturan Pemerintah
27
1979 Pembentukan Kecamatan Kecamatan Cipatujah, Panca Tengah, Bojonggambir Masing Masing Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tasikmalaya Dan Kecamatan Cimerak Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Ciamis Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat


Peraturan Pemerintah
26
1979 Pembentukan Kota Adminstratif Jayapura


Peraturan Pemerintah
25
1979 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 Tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha


Peraturan Pemerintah
24
1979 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I


Peraturan Pemerintah
23
1979 Pemindahan Ibukota Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Daerah Tingkat Ii Wonogiri Dari Desa Nguntoronadi Ke Desa Kedungrejo


Peraturan Pemerintah
22
1979 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perseroan Terbatas Departemen Store Indonesia Sarinah


Peraturan Pemerintah
21
1979 Pelaksanaan Sensus Penduduk


Peraturan Pemerintah
20
1979 Pembentukan Kecamatan Kecamatan Sukakarya Dan Sukajaya Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Sabang


Peraturan Pemerintah
19
1979 Penetapan Kembali Dan Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu Serta Janda/dudanya


Peraturan Pemerintah
18
1979 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 Kepada Tahun Anggarann 1979/1980


Peraturan Pemerintah
17
1979 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Produksi Gula


Peraturan Pemerintah
16
1979 Pengangkatan Calon/pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api Menjadi Calon/pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
15
1979 Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
14
1979 Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara


Peraturan Pemerintah
13
1979 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ambon


Peraturan Pemerintah
12
1979 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Batang Hari Dari Kenali Asem Ke Muara Bulian


Peraturan Pemerintah
11
1979 Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi


Peraturan Pemerintah
10
1979 Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
9
1979 Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
8
1979 Pembentukan Kota Administratif Dumai


Peraturan Pemerintah
7
1979 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tebing Tinggi


Peraturan Pemerintah
6
1979 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Bidang Pengusahaan Dan Pengembangan Industri Pupuk Urea


Peraturan Pemerintah
34
1978 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "jasa Raharja"


Peraturan Pemerintah
33
1978 Pengalihan Bentuk Perusahan Negara Iglas Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
32
1978 Pengalihan Bentuk Perusahan Negara Soda Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
31
1978 Pengangkatan Pegawai Lembaga Mimyak Dan Gas Bumi Menjadi Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
30
1978 Pengalihan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Merpati Nusantara Airlines Kepada Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Garuda Indonesia Airways


Peraturan Pemerintah
29
1978 Perubahan Besarnya Pajak Ekspor Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978


Peraturan Pemerintah
28
1978 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan


Peraturan Pemerintah
27
1978 Pembubaran Perusahaan Umum Kerats Martapura


Peraturan Pemerintah
26
1978 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum


Peraturan Pemerintah
25
1978 Pembentukan Wilayah Kota Dan Kecamatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Peraturan Pemerintah
24
1978 Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan Dan Jaminan Sosial Bagi Sukarelawan/partisan Di Timor Timur


Peraturan Pemerintah
23
1978 Penyelesaian Masalah Pasukan Bersenjata Di Timor Timur


Peraturan Pemerintah
22
1978 Pembentukan Kota Administratif Kupang


Peraturan Pemerintah
21
1978 Pembentukan Kota Administratif Mataram


Peraturan Pemerintah
20
1978 Pembentukan Kota Administratif Denpasar


Peraturan Pemerintah
19
1978 Pembentukan Kota Administratif Kendari


Peraturan Pemerintah
18
1978 Pembentukan Kota Administratif Palu


Peraturan Pemerintah
17
1978 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978 Kepada Tahun Anggaran 1978/1979


Peraturan Pemerintah
16
1978 Perubahan Dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Muara Dan Wilayah Kecamatan Palipi Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tapanuli Utara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara


Peraturan Pemerintah
15
1978 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam P.t. Medan Foundry Centre Yang Bergerak Di Bidang Industri Pengecoran Logam


Peraturan Pemerintah
14
1978 Perusahaan Umum Dok Dan Galangan Kapal


Peraturan Pemerintah
13
1978 Pengangkatan Pegawai/guru Sekolah Swasta Bersubsidi Menjadi Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
12
1978 Penghasilan Terendah Bagi Penerima Pensiun


Peraturan Pemerintah
11
1978 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Purnawirawan Dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Yang Telah Mencapai Usia 70 (tujuhpuluh) Tahun Atau Lebih


Peraturan Pemerintah
10
1978 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja Yang Bergerak Di Bidang Industri Semen


Peraturan Pemerintah
9
1978 Perusahaan Umum Pos Dan Giro


Peraturan Pemerintah
8
1978 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
7
1978 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu Dan Janda/dudanya Yang Telah Mencapai Usia Sampai 70 (tujuh Puluh) Sampai Dengan 80 (delapan Puluh) Tahun


Peraturan Pemerintah
6
1978 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya Yang Telah Mencapai Usia Sampai 70 (tujuh Puluh) Sampai Dengan 80 (delapan Puluh) Tahun


Peraturan Pemerintah
36
1977 Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan


Peraturan Pemerintah
35
1977 Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor


Peraturan Pemerintah
34
1977 Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja


Peraturan Pemerintah
33
1977 Asuransi Sosial Tenaga Kerja


Peraturan Pemerintah
32
1977 Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Dan Anak Yatim Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
31
1977 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Werehouse


Peraturan Pemerintah
30
1977 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1976/1977 Kepada Tahun Anggaran 1977/1978


Peraturan Pemerintah
29
1977 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Industri Pupuk


Peraturan Pemerintah
28
1977 Perwakafan Tanah Milik


Peraturan Pemerintah
27
1977 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1969 Sebagaimana Diubah Dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1975


Peraturan Pemerintah
26
1977 Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
25
1977 Standar Penetapan Harga Indonesia


Peraturan Pemerintah
24
1977 Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
23
1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 (delapan Puluh) Tahun


Peraturan Pemerintah
22
1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Tertentu Dan Janda/dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 (delapan Puluh) Tahun


Peraturan Pemerintah
21
1977 Pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Yang Tidak Merangkap Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
20
1977 Gaji Pokok Jaksa Agung


Peraturan Pemerintah
19
1977 Kedudukan, Kedudukan Keuangan, Dan Hak Kepegawaian Lainnya Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah


Peraturan Pemerintah
18
1977 Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
17
1977 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Industri Perkapalan


Peraturan Pemerintah
16
1977 Usaha Peternakan


Peraturan Pemerintah
15
1977 Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan


Peraturan Pemerintah
14
1977 Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
13
1977 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan


Peraturan Pemerintah
12
1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
11
1977 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Gaji/gaji Kehormatan/uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Lembaga Tertinggi/tinggi Negara


Peraturan Pemerintah
10
1977 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
9
1977 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 Tentang Kedudukan Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
8
1977 Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/duda


Peraturan Pemerintah
7
1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
6
1977 Penyesuaian Pokok Pensiun Purnawirawan Abri/warakawuri, Dan Tunjang Ananak Yatim Piatu Abri Di Propinsi Irian Jaya


Peraturan Pemerintah
26
1976 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Pergudangan


Peraturan Pemerintah
25
1976 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) "dana Reksa"


Peraturan Pemerintah
24
1976 Cuti Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
23
1976 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara Dari Kota Bengkulu (kotamadya Daerah Tingkat Ii Bengkulu) Ke Arga Makmur Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara


Peraturan Pemerintah
22
1976 Pembentukan Kota Administratip Tasikmalaya


Peraturan Pemerintah
21
1976 Perpajakan Dan Pungutan Pungutan Lain Atas Usaha Pertambangan Bukan Minyak Dan Gas Bumi


Peraturan Pemerintah
20
1976 Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik Atau Golongan Karya


Peraturan Pemerintah
19
1976 Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Dan Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat Ii Di Timor Timur


Peraturan Pemerintah
18
1976 Sumpah Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
17
1976 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1975/1976 Kepada Tahun Anggaran 1976/1977


Peraturan Pemerintah
16
1976 Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Semarang


Peraturan Pemerintah
15
1976 Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank Bank Milik Negara


Peraturan Pemerintah
14
1976 Pembentukan Kota Administratip Jember


Peraturan Pemerintah
13
1976 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
12
1976 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang


Peraturan Pemerintah
11
1976 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa


Peraturan Pemerintah
10
1976 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975


Peraturan Pemerintah
9
1976 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya


Peraturan Pemerintah
8
1976 Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
7
1976 Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I


Peraturan Pemerintah
6
1976 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
29
1975 Pembentukan Kota Administratip Cimahi


Peraturan Pemerintah
28
1975 Pengalihan Bentuk Dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan Ii Dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
27
1975 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Pengusahaan Serta Pengembangan Usaha Perlistrikan Dan Peleburan Almunium


Peraturan Pemerintah
26
1975 Pembentukan Kota Administratip Banjar Baru


Peraturan Pemerintah
25
1975 Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional" ("natour Ltd.")


Peraturan Pemerintah
24
1975 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok Dan Perkapalan Surabaya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
23
1975 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975 Kepada Tahun Anggaran 1975/1976


Peraturan Pemerintah
22
1975 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I


Peraturan Pemerintah
21
1975 Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
20
1975 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
19
1975 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (pesero) Di Bidang Industri Pupuk


Peraturan Pemerintah
18
1975 Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan


Peraturan Pemerintah
17
1975 Perubahan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Uang Kehormatan Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat


Peraturan Pemerintah
16
1975 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 Tentang Satyalancana Pepera


Peraturan Pemerintah
15
1975 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xxv Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Dan Penggabungannya Dengan Perusahaan Negara Perkebunan Xxiv Yang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
14
1975

perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 48) Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)




Peraturan Pemerintah
13
1975 Pengangkutan Zat Radioaktip


Peraturan Pemerintah
12
1975 Izin Pemakaian Zat Radioaktip Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya


Peraturan Pemerintah
11
1975 Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi


Peraturan Pemerintah
10
1975 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
9
1975 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


Peraturan Pemerintah
8
1975 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan


Peraturan Pemerintah
7
1975 Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 Di Propinsi Irian Jaya


Peraturan Pemerintah
6
1975 Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah, Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah


Peraturan Pemerintah
46
1974 Perusahaan Umum Survai Udara (panas)


Peraturan Pemerintah
45
1974 Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Peraturan Pemerintah
44
1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xxiv Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
43
1974 Pembubaran Perusahaan Umum Gula Bone Dan Penetapan Status Pabrik Gula Bone Sebagai Unit Produksi Perusahaan Perseroan (persero) Ex Perusahaan Negara Perkebunan Xx


Peraturan Pemerintah
42
1974 Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 Tentang Pemberian Uang Bantuanpensiun Kepada Para Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
41
1974 Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
40
1974 Pengambilan Sumpah/janji Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah


Peraturan Pemerintah
39
1974 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Perkebunan Xviii


Peraturan Pemerintah
38
1974 Perubahan Nama Kabupaten Surabaya


Peraturan Pemerintah
37
1974 Perusahaan Umum Angkasa Pura


Peraturan Pemerintah
36
1974 Perusahaan Umum Telekomunikasi


Peraturan Pemerintah
35
1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
34
1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Industri Telekomunikasi


Peraturan Pemerintah
33
1974 Perusahaan Umum Perikanan Maluku


Peraturan Pemerintah
32
1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan (pesero)


Peraturan Pemerintah
31
1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (pesero)


Peraturan Pemerintah
30
1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Di Pekalongan (jawa Tengah)


Peraturan Pemerintah
29
1974 Perusahaan Umum "pembangunan Perumahan Nasional"


Peraturan Pemerintah
28
1974 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1973/1974 Kepada Tahun Anggaran 1974/1975


Peraturan Pemerintah
27
1974 Tarip Uang Tera


Peraturan Pemerintah
26
1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
25
1974 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Perikanan Samodra Besar


Peraturan Pemerintah
24
1974 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) "p.t. Pertani"


Peraturan Pemerintah
23
1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xvii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
22
1974 Telekomunikasi Untuk Umum


Peraturan Pemerintah
21
1974 Penetapan Status Proyek Gula "cot Girek" Sebagai Unit Produksi Perusahaan Negara Perkebunan Xvi


Peraturan Pemerintah
20
1974 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "djakarta Lloyd" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
19
1974

perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 (lembaran-negara Tahun 1966 Nomor 36) Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (international Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (international Bank For Reconstruction And Development)




Peraturan Pemerintah
18
1974 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional


Peraturan Pemerintah
17
1974 Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai


Peraturan Pemerintah
16
1974

pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri




Peraturan Pemerintah
15
1974 Gaji/gaji Kehormatan/uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Lembaga Tertinggi/tinggi Negara


Peraturan Pemerintah
14
1974 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
13
1974 Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
12
1974 Tunjangan Kerja Khusus Bagi Guru, Petugas Paramedis, Peneliti, Hakim Dan Panitera


Peraturan Pemerintah
11
1974 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Peningkatan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Dan Penjabat Negara


Peraturan Pemerintah
10
1974 Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan


Peraturan Pemerintah
9
1974 Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
8
1974 Penyesuaian/penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil Serta Janda Dan Anak Yatim/piatunya


Peraturan Pemerintah
7
1974 Penyesuaian/penetapan Kembali Pokok Pensiun/onderstand Purnawirawan/warakawuri Dan Tunjangan Anak Yatim Piatu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
6
1974 Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta


Peraturan Pemerintah
48
1973 Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah


Peraturan Pemerintah
47
1973 Pendirian Perusahaan Umum Gula Bone


Peraturan Pemerintah
46
1973 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xvi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
45
1973 Penglihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xiv Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
44
1973 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Ix Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
43
1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Pulau Batam


Peraturan Pemerintah
42
1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Pulau Batam


Peraturan Pemerintah
41
1973 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada "p.t. Koba Tin"


Peraturan Pemerintah
40
1973 Pelaksanaan Sensus Pertanian 1973


Peraturan Pemerintah
39
1973 Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya


Peraturan Pemerintah
38
1973 Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha


Peraturan Pemerintah
37
1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut Di Sorong (irian Jaya)


Peraturan Pemerintah
36
1973 Pendirian Perusahaan Umum Dahana


Peraturan Pemerintah
35
1973 Perubahan Jumlah Minimal Tambahan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973


Peraturan Pemerintah
34
1973 Jaminan Simpanan Uang Pada Bank


Peraturan Pemerintah
33
1973 Satyalancana Santi Dharma


Peraturan Pemerintah
32
1973 Pengalihan Bentuk Persahaan Negara Perkebunan Xv Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
31
1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.t. Jakarta International Hotel


Peraturan Pemerintah
30
1973 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1972/1973 Kepada Tahun Anggaran 1973/1974


Peraturan Pemerintah
29
1973 Penarikan Sebagian Dari Kekayaan Negara Yang Tertanam Sebagai Modal Dalam Perusahaan Negara Perkebunan Iii Dan Penyerahannya Kepada Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara


Peraturan Pemerintah
28
1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Industrial Estate


Peraturan Pemerintah
27
1973 Pembubaran Perusahaan Negara Fajar Ternak


Peraturan Pemerintah
26
1973 Kedudukan Keuangan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
25
1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perkebunan


Peraturan Pemerintah
24
1973 Kepangkatan Militer/polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
23
1973 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xxi Dan Perusahaan Negara Perkebunan Xxii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
22
1973 Perluasan Daerah Kotamadya Medan


Peraturan Pemerintah
21
1973 Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
20
1973 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/perusahaan/ Badan Pemerintah Maupun Swasta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2526)


Peraturan Pemerintah
19
1973 Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan


Peraturan Pemerintah
18
1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional


Peraturan Pemerintah
17
1973 Pembuatan, Persediaan, Peredaran Dan Pemakaian Vaksin, Sera Dan Bahan Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan


Peraturan Pemerintah
16
1973

perubahan Atas Pasal 7 Ayat Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2206) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 70) Dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1971 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 41)




Peraturan Pemerintah
15
1973 Pembubaran Perusahaan Negara Kertas Pematang Siantar


Peraturan Pemerintah
14
1973 Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung Dan Badan Pemeriksa Keuangan


Peraturan Pemerintah
13
1973 Perubahan Dan Atau Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
12
1973 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972 Tentang Peningkatan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
11
1973 Berlakunya Pgps 1968 Di Propinsi Irian Jaya


Peraturan Pemerintah
10
1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Asuransi Kerugian


Peraturan Pemerintah
9
1973 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
8
1973 Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "unelec Indonesia P.t." ("unindo P.t.")


Peraturan Pemerintah
7
1973 Pengawasan Atas Perdaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida


Peraturan Pemerintah
6
1973 Pemberian Tambahan Bantuan Tunjangan Bagi Para Penerima Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan


Peraturan Pemerintah
37
1972 Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia


Peraturan Pemerintah
36
1972 Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah


Peraturan Pemerintah
35
1972 Pemberian Uang Jasa Kepada Anggota Dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah Pada Pertamina


Peraturan Pemerintah
34
1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Peternakan


Peraturan Pemerintah
33
1972 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Menjadi Perusahan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
32
1972 Badan Administrasi Kepegawaian Negara


Peraturan Pemerintah
31
1972 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.t. "paniai Lake Minerals"


Peraturan Pemerintah
30
1972 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.t. "atjeh Minerals Indonesia"


Peraturan Pemerintah
29
1972 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.t. "baliem Valley Minerals"


Peraturan Pemerintah
28
1972 Perubahan Nama Dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan


Peraturan Pemerintah
27
1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendidikan Perusahan Perseroan (persero) Pengembangan Pariwisata Bali


Peraturan Pemerintah
26
1972 Pemisahan Kekayaan Negara Republik Indonesia Sebagai Penyetoran Atas Saham Saham Pt. Barata Metalworks & Engineering


Peraturan Pemerintah
25
1972 Penyelesaian Hak Pemilikan Atas Firma Tegelfabriek Midden Java


Peraturan Pemerintah
24
1972 Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894


Peraturan Pemerintah
23
1972 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xviii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
22
1972 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1971/1972 Kepada Tahun Anggaran 1972/1973


Peraturan Pemerintah
21
1972 Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
20
1972 Bonded Warehouse


Peraturan Pemerintah
19
1972 Penyelesaian Hak Pemilikan Atas N.v. Voorheen Machinefabriek En Ingenieursbureau L.t.h.g. Gout


Peraturan Pemerintah
18
1972 Perusahaan Umum "listrik Negara"


Peraturan Pemerintah
17
1972 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.t. Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills


Peraturan Pemerintah
16
1972 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Perikanan Laut


Peraturan Pemerintah
15
1972 Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara


Peraturan Pemerintah
14
1972 Perobahan Dan Atau Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Kepada Para Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
13
1972 Peningkatan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971


Peraturan Pemerintah
12
1972 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951 Tentang Dinas Pencari Pemberi Pertolongan Untuk Kapal Kapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan


Peraturan Pemerintah
11
1972 Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
10
1972 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) "kodja" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
9
1972 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
8
1972 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
7
1972 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xxvii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
6
1972 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xx Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
75
1971 Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara Dan Perusahaan Perusahaan Negara Dalam Lingkungannya


Peraturan Pemerintah
74
1971 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan


Peraturan Pemerintah
73
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Aneka Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
72
1971 Pelaksanaan Berlakunya Undang Undang No. 8 Tahun 1971 Secara Effektif


Peraturan Pemerintah
71
1971 Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Peraturan Pemerintah
70
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serbaguna "merpati Nusantara" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
69
1971 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.t. Hotel Indonesia Internasional ("p.t. Hotel Indonesia International Corporation Limited")


Peraturan Pemerintah
68
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
67
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara (p.n.) Perhubungan Udara "garuda Indonesian Airways" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
66
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Indah Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
65
1971 Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras


Peraturan Pemerintah
64
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xxvi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
63
1971 Olahraga Professional


Peraturan Pemerintah
62
1971 Pembubaran Unit Percetakan Negara Dahulu N.v. Koninklijke Drukkerij De Unie Dari B.p.u. (perusahaan Percetakan Negara Dan Periklanan Daya Upaya)


Peraturan Pemerintah
61
1971 Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (perjan)


Peraturan Pemerintah
60
1971 Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
59
1971 Pendirian Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau Bojonegoro


Peraturan Pemerintah
58
1971 Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat


Peraturan Pemerintah
57
1971 Pendirian Perusahaan Umum Kertas Gowa


Peraturan Pemerintah
56
1971 Pendirian Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang


Peraturan Pemerintah
55
1971 Pendirian Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik


Peraturan Pemerintah
54
1971 Pendirian Perusahaan Umum Semen Sentosa


Peraturan Pemerintah
53
1971 Perbaikan Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Pemegang Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang Pertama


Peraturan Pemerintah
52
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Aduma Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
51
1971 Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan


Peraturan Pemerintah
50
1971 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada P.t. "indonesian Satellite Corporation" (p.t. "indosat")


Peraturan Pemerintah
49
1971 Tata Cara Pengambilan Sumpah/janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat


Peraturan Pemerintah
48
1971 Pembubaran Perusahaan Negara "kumala Karya"


Peraturan Pemerintah
47
1971 Perobahan Ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 250; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2294)


Peraturan Pemerintah
46
1971 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara


Peraturan Pemerintah
45
1971 Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial A.b.r.i.


Peraturan Pemerintah
44
1971 Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata


Peraturan Pemerintah
43
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi (p.n.p.r. Daya Yasa) Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
42
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Intirub Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
41
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
40
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
39
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
38
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Cipta Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
37
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Pantja Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
36
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Dirga Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
35
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bahtera Adhiguna Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
34
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
33
1971 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1970/1971 Kepada Tahun Anggaran 1071/1972


Peraturan Pemerintah
32
1971 Penambahan Modal Perusahaan Perikatan Negara Sulawesi Utara/tengah


Peraturan Pemerintah
31
1971 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara, "bio Farma" (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971, No. 101)


Peraturan Pemerintah
30
1971 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1968 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968, No. 23)


Peraturan Pemerintah
29
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Vii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
28
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Vi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
27
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
26
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Iv Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
25
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
24
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xiii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
23
1971 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada Proyek Industri/pabrik Semen Cibinong


Peraturan Pemerintah
22
1971 Pendirian Perusahaan Umum (perum) Sang Hyang Seri


Peraturan Pemerintah
21
1971 Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara


Peraturan Pemerintah
20
1971 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas "umum International Underwriters" ("p.t. U.i.u.")


Peraturan Pemerintah
19
1971 Pembubaran Unit Penambangan Batubara Mahakam Dari P.n. Tambang Batubara


Peraturan Pemerintah
18
1971 Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
17
1971 Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah No. 10, 11, 14 Dan 15 Tahun 1970


Peraturan Pemerintah
16
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "bhinneka Kimia Farma" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
15
1971 Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110 Tahun 1961 Tentang Pendirian P.n. Menunda Kapal Tundabara (l.n. Tahun 1961 No. 134)


Peraturan Pemerintah
14
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara "hutama Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
13
1971 Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas Sebagaimana Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1970 (l.n. Tahun 1970 No. 27; T.l.n. No. 2932) Jo. Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 (l.n. No....


Peraturan Pemerintah
12
1971 Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka


Peraturan Pemerintah
11
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Zatas Dan Perusahaan Negara (p.n.) Asam Arang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
10
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Satya Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
9
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Iii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
8
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan Xxiii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
7
1971 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Semen Padang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
6
1971

pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan Perusahaan Negara Yang Dialihkan Bentuk Usahanya Menjadi Perusahaan Jawatan Dan Perusahaan Perseroan




Peraturan Pemerintah
56
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara "amarta Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
55
1970 Radio Siaran Non Pemerintah


Peraturan Pemerintah
54
1970 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pabrik Cambrics "primisima" Disingkat P.t. "primisima"


Peraturan Pemerintah
53
1970 Pemisahan Kekayaan Negara Untuk Penambahan Modal Perusahaan Negara "jakarta Llyod"


Peraturan Pemerintah
52
1970 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/tengah


Peraturan Pemerintah
51
1970 Perubahan/penambahan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1968


Peraturan Pemerintah
50
1970 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing


Peraturan Pemerintah
49
1970 Penjelesaian Hak Pemilikan N.v. Alibsjah Trading Company


Peraturan Pemerintah
48
1970 Penambahan Modal Perusahaan Negara (pn) Leces


Peraturan Pemerintah
47
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (pn.) Pembangunan Niaga Dan Perusahaan Negara (p.n.) Sapta Motor Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
46
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat (p.n.p.r. Leppin Karya Yasa) Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
45
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (pn) Reasuransi Umum Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
44
1970 Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang


Peraturan Pemerintah
43
1970 Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sebagai Badan Hukum


Peraturan Pemerintah
42
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (pn) Indra Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
41
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (pn) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
40
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Waskita Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
39
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Yodya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
38
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pn Virama Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
37
1970 Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation


Peraturan Pemerintah
36
1970 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Industri Marmer Indonesia


Peraturan Pemerintah
35
1970 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan P.t. ,,krakatau Steel"


Peraturan Pemerintah
34
1970 Penambahan Modal Perusahaan Negara (p.n) Zatas


Peraturan Pemerintah
33
1970 Perencanaan Hutan


Peraturan Pemerintah
32
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Kerta Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
31
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Karya Tjotas Dan Perusahaan Negara (p.n.) Permata Nusantara Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
30
1970 Perubahan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 34) Sebagaimana Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1969


Peraturan Pemerintah
29
1970 Pelaksanaan Sensus Penduduk 1971


Peraturan Pemerintah
28
1970 Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat Dan Undang-undang No. 16 Tahun 1969 Tentang ...


Peraturan Pemerintah
27
1970 Perpanjangan Batas Waktu Penyelesaian Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan Dan Pengalihan Pembinaannya Kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1969


Peraturan Pemerintah
26
1970 Koordinasi Pengawasan Orang Asing Yang Berkunjung Di Indonesia Dengan Fasilitas Bebas Visa Tujuh Hari


Peraturan Pemerintah
25
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Percetakan, Penerbitan Dan Pabrik Tinta Gita Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
24
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Mega Electro (mesin Dan Gaja Electro) Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
23
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Pengolahan Cat Dan Pernis Pabrik Cat "utama" Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
22
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Darma Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
21
1970 Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan


Peraturan Pemerintah
20
1970 Pembentukan Perusahaan Umum "otorita Jatiluhur"


Peraturan Pemerintah
19
1970 Dewan Pers


Peraturan Pemerintah
18
1970 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968


Peraturan Pemerintah
17
1970 Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat 2 Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
16
1970 Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa


Peraturan Pemerintah
15
1970 Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Pejabat Lembaga-lembaga Negara Tertinggi Termaksud Ayat (1) S/d (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1969


Peraturan Pemerintah
14
1970 Pemberian Tunjangan Kerja Kepada Menteri Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
13
1970 Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan


Peraturan Pemerintah
12
1970 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1967 (p.g. Abri) Dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1968


Peraturan Pemerintah
11
1970 Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Anggota Abri


Peraturan Pemerintah
10
1970 Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
9
1970 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Gaja Motor Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
8
1970 Penyertaan Negara Dalam Perseroan Terbatas "indonesian Plantations" (p.t. Indoplant)


Peraturan Pemerintah
7
1970 Pembubaran Badan Badan Dan Pimpinan Umum Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian


Peraturan Pemerintah
6
1970 Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat Pejabat Negeri Dalam Rangka Pembinaan Sistim Kepegawaian Negeri Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
33
1969 Pembentukan Dan Susunan Dewan Pertambangan


Peraturan Pemerintah
32
1969 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (lembaran Negara Tahun 1967 No 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831)


Peraturan Pemerintah
31
1969 Tarip Uang Tera


Peraturan Pemerintah
30
1969 Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Industri Sandang


Peraturan Pemerintah
29
1969 Penyediaan Wilayah Kuasa Pertambangan Kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Gas Bumi Nasional (p.n. Pertamina)


Peraturan Pemerintah
28
1969 Pelaksanaan Undang Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang


Peraturan Pemerintah
27
1969 Pelaksanaan Undang Undang No. 7 Tahun 1969 Tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Menjadi Undang Undang


Peraturan Pemerintah
26
1969 Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer Ix Yang Selanjutnya Disebut Satyalancana "raksaka Dharma"


Peraturan Pemerintah
25
1969 Satya Lancana Pepera


Peraturan Pemerintah
24
1969 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara


Peraturan Pemerintah
23
1969 Perubahan Dalam Gaji/gaji Kehormatan/uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Anggota Lembaga Lembaga Negara Tertinggi


Peraturan Pemerintah
22
1969 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1967 Yo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1968 Mengenai Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
21
1969 Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1965 (lembaran Negara Tahun 1965 No. 113) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Jiwasraya Dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1965 (lembaran Negara Tahun 1965 No. 114) Tentang Pendiria...


Peraturan Pemerintah
20
1969 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Pupuk Sriwijaya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
19
1969 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (p.n.) Semen Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
18
1969 Pembubaran Perusahaan Perusahaan Negara Pelabuhan Dan Pengalihan Pembinaannya Ke Dalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan


Peraturan Pemerintah
17
1969 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 23)


Peraturan Pemerintah
16
1969 Perubahan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 1963


Peraturan Pemerintah
15
1969 Status Proyek/pabrik Pemintalan Bekasi Dan Pelembang


Peraturan Pemerintah
14
1969 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada Alumunium Company Of America (alcoa)


Peraturan Pemerintah
13
1969 Penghasilan Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Di Daerah Propinsi Irian Barat


Peraturan Pemerintah
12
1969 Perusahaan Perseroan (persero)


Peraturan Pemerintah
11
1969 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 (lembaran Negara Tahun 1965 No. 34) Tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (p.l.n.) Dan Perusahaan Gas Negara (p.g.n.)


Peraturan Pemerintah
10
1969 Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia Pada Bank Pembangunan Asia (asian Development Bank)


Peraturan Pemerintah
9
1969 Pemakaian Isotop Radio Aktip Dan Radiasi


Peraturan Pemerintah
8
1969 Penunjukan Bank Umum Swasta Nasional Sebaai Bank Devisa


Peraturan Pemerintah
7
1969 Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi Jawatan Pegadaian


Peraturan Pemerintah
6
1969 Pembebanan Atas Impor


Peraturan Pemerintah
40
1968 Pelepasan Aktivitas Komersiil Dari Cabang Cabang Bank Indonesia Di Wilayah Irian Barat


Peraturan Pemerintah
39
1968 Tanda Kehormatan Samkaryanugraha


Peraturan Pemerintah
38
1968 Penambahan Modal Perusahaan Negara "pelayaran Nasional Indonesia"


Peraturan Pemerintah
37
1968 Pembubaran Badan Pusat Penjelengaraan Perusahaan Perusahaan Industri Dan Tambang


Peraturan Pemerintah
36
1968 Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tundjangan Kepada Anak Jatim/piatu Dan Anak Jatim Piatu Militer Sukarela


Peraturan Pemerintah
35
1968 Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 (p.g.s.p. 1963) Dan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1967 (p.g. A.b.r.i. 1968)


Peraturan Pemerintah
34
1968 Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Para Purnawirawan A.b.r.i.


Peraturan Pemerintah
33
1968

perobahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Sebagaimana Telah Dirobah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1968 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 1968




Peraturan Pemerintah
32
1968 Pemberian Kelonggaran Perpajakan Kepada N.v. Billiton Maatschappij


Peraturan Pemerintah
31
1968 Pembubaran B.p.u. Minjak Dan Gas Bumi


Peraturan Pemerintah
30
1968 Pembubaran B.p.u. Perusahaan Dagang Negara


Peraturan Pemerintah
29
1968 Pengembalian N.v. Essence Indonesia Kepada Pemiliknya


Peraturan Pemerintah
28
1968 Pembubaran Perusahaan Peternakan Negara


Peraturan Pemerintah
27
1968 Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Dan Gas Bumi Nasional (p.n. Pertamina)


Peraturan Pemerintah
26
1968 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1958 Tentang Peraturan Tata-tempat


Peraturan Pemerintah
25
1968 Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia Pada International Development Association


Peraturan Pemerintah
24
1968 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada International Nickel Company Of Canada Ltd. (inco) C.q. P.t. International Nickel Indonesia


Peraturan Pemerintah
23
1968 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara


Peraturan Pemerintah
22
1968 Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang


Peraturan Pemerintah
21
1968 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah


Peraturan Pemerintah
20
1968 Berlakunya Undang Undang No. 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu


Peraturan Pemerintah
19
1968 Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer Viii "dharma Phala"


Peraturan Pemerintah
18
1968 Penertiban Pemasukan Barang Barang/alat Alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
17
1968 Satyalencana Widya Sistha


Peraturan Pemerintah
16
1968 Status Dan Organisasi Biro Pusat Statistik


Peraturan Pemerintah
15
1968 Kedudukan Keuangan Ketua D.p.a.


Peraturan Pemerintah
14
1968 Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (aneka Tanaman Negara)


Peraturan Pemerintah
13
1968 Pembubaran B.p.u. P.p.n. Gula Dan Karung Goni, B.p.u. P.p.n. Karet, B.p.u. P.p.n. Aneka Tanaman Dan B.p.u. P.p.n. Tembakau


Peraturan Pemerintah
12
1968

kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah No. 211 Tahun 1961 Dan Yang Telah Diubah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1967 (ln. Tahun 1967 No. 32, T.l.n. No. 2840)




Peraturan Pemerintah
11
1968 Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1967 (lembaran Negara No. 1967 No. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 2839 Tentang Perbaikan Penghasilan Bakas Menteri Negara Republik Indonesia, Ketua/wakil Ketua Serta Anggota D.p.r.g.r.


Peraturan Pemerintah
10
1968 Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1967 (lembaran Negara Tahun 1967 No. 30, Tambahan Lembaran Negara No. 2838) Tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
9
1968 Perobahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1967 (lembaran Negara Tahun 1967 No 29, Tambahan Lembaran Negara No. 2837) Tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
8
1968 Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota M.p.r.s. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No. 208 Tahun 1961 Dan Telah Dirobah Dan Ditambaha Terachir Dengan Peraturan Pemerintah...


Peraturan Pemerintah
7
1968

perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota D.p.r.g.r. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 Dan Yang Telah Dirobah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (lembaran Negara Tahun 1967 No. 27, Tambahan Lembaran Negara No. 2835)




Peraturan Pemerintah
6
1968 Penarikan Urusan Kehutanan Dari Daerah Kehutanan Kabupaten Ke Propinsi Di Wilayah Indonesia Bagian Timur


Peraturan Pemerintah
23
1967 Ketentuan Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara


Peraturan Pemerintah
22
1967 Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan


Peraturan Pemerintah
21
1967 Radio Amatirisme Di Indonesia


Peraturan Pemerintah
20
1967 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 211 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara


Peraturan Pemerintah
19
1967 Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Menteri Negara Republik Indonesia , Ketua/wakil Ketua Serta Anggota D.p.r.g.r.


Peraturan Pemerintah
18
1967 Perbaikan Penghasilan Pensiun Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
17
1967 Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
16
1967 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 208 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Majelis Permusyswaratan Rakyat Sementara


Peraturan Pemerintah
15
1967 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong


Peraturan Pemerintah
14
1967 Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
13
1967 Pembatalan Dan Perubahan Beberapa Peraturan Tentang Pemberian Tunjangan, Potongan Wajib Dan Tentang Penghargaan Pengalaman Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
12
1967 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (p.g.p.s. 1968)


Peraturan Pemerintah
11
1967 Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925


Peraturan Pemerintah
10
1967 Penyederhanaan Prosedur Ekspor Dan Impor


Peraturan Pemerintah
9
1967 Penarikan Kembali Nilai Lawan Rupiah


Peraturan Pemerintah
8
1967 Pembentukan Perusahaan Negara Jatiluhur


Peraturan Pemerintah
7
1967 Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara, (sebagaimana Termaksud Dalam P.p. No. 55 Tahun 1961, L.n. Tahun 1961, No. 76) Serta Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "buwana Karya"


Peraturan Pemerintah
6
1967 Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang


Peraturan Pemerintah
20
1966 Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Dan Pejabat Negeri Lainnya Serta Penerimaan Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
19
1966 Standarisasi Pesawat Udara Dan Matriil Penerbangan Lainnya


Peraturan Pemerintah
18
1966 Keanggotaan Negara Republik Indonesia Di Dalam Bank Pembangunan Asia (asian Development Bank)


Peraturan Pemerintah
17
1966 Pemberian Cuti Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
16
1966 Pembubaran Perusahaan Bangunan Negara "nabuka Karya"


Peraturan Pemerintah
15
1966 Satyalancana Penegak


Peraturan Pemerintah
14
1966 Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Untuk Tahun Lisensi 1965/1966


Peraturan Pemerintah
13
1966 Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Dan Pejabat Negeri Lainnya Serta Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
12
1966 Perubahan Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa


Peraturan Pemerintah
11
1966 Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Golongan Gaji F/v, F/vi, F/vii, F/viii, P.g.p.n. 1961


Peraturan Pemerintah
10
1966 Wajib Simpan Rahasia Kedokteran


Peraturan Pemerintah
9
1966 Pembubaran Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Nasional (p.n. Permigan) Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 199 Tahun 1961


Peraturan Pemerintah
8
1966 Tarip Uang Tera


Peraturan Pemerintah
7
1966 Pendirian Perusahaan Perusahaan Negara Dirga Niaga, Cipta Niaga Dan Kerta Niaga


Peraturan Pemerintah
6
1966 Pemberian Penghargaan Dan Jaminan Kepada Para Warakawuri Beserta Yatim/piatu Pahlawan Yang Telah Ditinggalkan Gugur


Peraturan Pemerintah
43
1965 Penyelenggaraan Dan Pengawasan Perindustrian Maritim


Peraturan Pemerintah
42
1965 Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia (gaya Baru)


Peraturan Pemerintah
41
1965 Pendirian Perusahaan Asuransi Bendasraya


Peraturan Pemerintah
40
1965 Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya


Peraturan Pemerintah
39
1965 Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa Serta Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri


Peraturan Pemerintah
37
1965 Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 1966 Pegawai Negeri Pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
36
1965 Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "krosok Ordonnantie 1937" (stbl. 1937 No. 604) Untuk Tahun 1965


Peraturan Pemerintah
35
1965 Pedoman Pokok Mengenai Kebijaksanaan Dalam Bidang Telekomunikasi


Peraturan Pemerintah
34
1965 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1964, Tentang Peruntukan Dan Penggunaan Tanah Tanah Untuk Lalu Lintas Kereta Api Dalam Wilayah Jakarta Raya


Peraturan Pemerintah
33
1965 Dewan Tenaga Atom Dan Badan Tenaga Atom Nasional


Peraturan Pemerintah
32
1965 Pendirian Perusahaan Perusahaan Negara Sapta Motor, Karya Cotas, Fajar Ternak, Mega Electro (mesin Dan Gaya Electro), Pengolahan Cat Dan Pernis Pabrik Cat "utama" Dan Permata Nusantara


Peraturan Pemerintah
31
1965 Penanggungan Iuran Iuran Pensiun Anggota Militer Beserta Janda Dan Anak Yatim (piatunya) Oleh Negara


Peraturan Pemerintah
30
1965 Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi


Peraturan Pemerintah
29
1965 Pendirian Perusahaan Pos Dan Giro


Peraturan Pemerintah
28
1965 Pemberian Tunjangan Bahaya Kepada Pegawai Negeri


Peraturan Pemerintah
27
1965 Penggantian Istilah Jabatan "presiden Direktur" Menjadi "direktur Utama"


Peraturan Pemerintah
26
1965 Apotik


Peraturan Pemerintah
25
1965 Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Militer Wajib


Peraturan Pemerintah
24
1965 Perpanjangan Dinas Wajib Militer


Peraturan Pemerintah
23
1965 Pemberian Wewenang Kepada Menko Kompartimen Luar Negeri/hubungan Ekonomi Luar Negeri Dan Perdagangan Luar Negeri Di Bidang Perdagangan Luar Negeri


Peraturan Pemerintah
22
1965 Perubahan Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa


Peraturan Pemerintah
21
1965 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "kemayoran" (lembaran Negara Tahun 1962 No. 87)


Peraturan Pemerintah
20
1965 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1962, Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "merpati Nusantara" (lembaran Negara Tahun 1962 No. 66)


Peraturan Pemerintah
19
1965 Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (p.l.n.) Dan Perusahaan Gas Negara (p.g.n.)


Peraturan Pemerintah
18
1965 Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan


Peraturan Pemerintah
17
1965 Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang


Peraturan Pemerintah
16
1965

pembubaran Perusahaan Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan Dan Perajutan, Industri Makanan Danminuman Industri Keramik, Industri Logam Dan Mesin, Industri Kimia, Industri Kayu Bahan Bangunan Dan Sabut, Industtri Karet, Industri Nabati Dan Industri Es Dan Peleburannya Kedalam Beberapa Perusahaan Daerah




Peraturan Pemerintah
15
1965 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1963, Tentang Perubahan Angka Peresentasi Tunjangan Kemahalan Umum, Tunjangan Perusahaan Dan Tunjangan Perusahaan Tambahan Menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara (lembaran Negara Tahun ...


Peraturan Pemerintah
14
1965 Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (l.n. 1961, No. 302)


Peraturan Pemerintah
13
1965 Dewan Permusyawaratan Pegawai


Peraturan Pemerintah
12
1965 Satya Lantjana Yuda Tama Korps Komando Angkatan Laut Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
11
1965 Satya Lancana Yuda Tama Ankatan Laut Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
10
1965 Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka


Peraturan Pemerintah
9
1965 Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra


Peraturan Pemerintah
8
1965 Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja


Peraturan Pemerintah
7
1965 Cara Penggunaan, Pembebanan, Dan Pemindahan Hak Atas Devisa Yang Tidak Diharuskan Untuk Diserahkan Kepada Dana Devisa (devisa Pelengkap)


Peraturan Pemerintah
6
1965 Nilai Lawan Valuta Asing Dalam Nilai Rupiah


Peraturan Pemerintah
44
1964 Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1964 Tentang Penetapan Persentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1962 (lembaran Negara Tahun 1964 No. 21) Untuk Tahun 1964


Peraturan Pemerintah
43
1964 Pensiun Pegawai Perusahaan Negara/janda Dan Tunjangan Anak Yatim Piatu


Peraturan Pemerintah
42
1964 Pembayaran Penghasilan Beberapa Pejabat Negara Tertentu Dalam Mata Uang Rupiah Irian Barat


Peraturan Pemerintah
41
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian


Peraturan Pemerintah
40
1964 Pendirian Perusahaan Negara "koja"


Peraturan Pemerintah
39
1964 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1962 Tentang Penyerahan Tugas Dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I (lembaran Negara Tahun 1962 No. 74)


Peraturan Pemerintah
38
1964 Peraturan Khusus Tentang Penghargaan Pengalaman Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
37
1964 Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1964 Tentang Penetapan Presentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1962 (lembaran Negara Tahun 1964 No. 21) Untuk Tahun 1963


Peraturan Pemerintah
36
1964 Pendaftaran Ijazah Dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Dokter/dokter Gigi/apoteker


Peraturan Pemerintah
35
1964 Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa


Peraturan Pemerintah
34
1964 Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Pegawai Negeri Yang Memangku Jabtan Tertentu


Peraturan Pemerintah
33
1964 Pemberian Tunjangan Lauk Pauk Kepada Pegawai Negeri/pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
32
1964 Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/pejabat Negara


Peraturan Pemerintah
31
1964 Pendirian Perusahaan Perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, Dan Pembangunan Niaga


Peraturan Pemerintah
30
1964 Pembubaran Perusahaan Perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Fajar Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti Dan Sejati Bhakti


Peraturan Pemerintah
29
1964 Penanggungan Iuran Iuran Pensiun Pegawai Negeri/janda/yatim Piatu Oleh Negara


Peraturan Pemerintah
28
1964 Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia


Peraturan Pemerintah
27
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur (perhutani Kalimantan Timur)


Peraturan Pemerintah
26
1964 Kekayaan Dan Modal Perusahaan Negara


Peraturan Pemerintah
25
1964 Penggolongan Bahan Bahan Galian


Peraturan Pemerintah
24
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1963 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 Tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (filmorderning 1940 Stbl. 1940 No. 539) ...


Peraturan Pemerintah
23
1964 Pemberian Ganti Rugi Kepada Pegawai Negeri Untuk Barang Barang Yang Bukan Karena Kesalahannya Dan/atau Kelalaiannya Sendiri Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Pada Waktu Melakukan Perjalanan Dinas


Peraturan Pemerintah
22
1964 Pemberian Ganti Rugi Kepada Pegawai Negeri Untuk Barang Barang Yang Bukan Karena Kesalahannya Dan/atau Kelalaiannya Sendiri Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak Atau Hilang Sebagai Akibat Peristiwa Luar Biasa


Peraturan Pemerintah
21
1964 Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar


Peraturan Pemerintah
20
1964 Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwijaya


Peraturan Pemerintah
19
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955 Tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit


Peraturan Pemerintah
18
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemrintah No. 36 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek Proyek Industri Dasar


Peraturan Pemerintah
17
1964 Satyalancana Wira Dharma


Peraturan Pemerintah
16
1964 Penyelenggaraan Sensus Perindustrian


Peraturan Pemerintah
15
1964

pemberian Kenaikan Tunjangan Dan Pemberian Tambahan Serta Perbaikan Penghasilan Kepada Janda Dan Anak Yatim/yatim Piatu Dari Veteran Pejuang Kemerdekaan R.i. Yang Menerima Tunjangan Menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1960 (lembaran Negara Tahun 1960 No. 144)




Peraturan Pemerintah
14
1964 Penetapan Restribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Untuk Tahun Lisensi 1962/1963


Peraturan Pemerintah
13
1964 Penetapan Restribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Untuk Tahun Lisensi 1961/1962


Peraturan Pemerintah
12
1964 Peruntukkan Dan Penggunaan Tanah Tanah Untuk Lintas Lintas Kereta Api Dalam Wilayah Jakarta Raya


Peraturan Pemerintah
11
1964 Peraturan Harga


Peraturan Pemerintah
10
1964 Penetapan Persentase Dari Beberapa Penerimanaan Negera Untuk Daerah Dalam Tahun 1962


Peraturan Pemerintah
9
1964 Standar Industri


Peraturan Pemerintah
8
1964 Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1960 Bagi Anggota Militer Sukarela Utuk Menentukan Pensiun


Peraturan Pemerintah
7
1964 Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Pembangunan Perusahaan Dan Proyek Negara Dalam Rangka Menggerakkan Dana, Daya Dan Tenaga Masyarakat


Peraturan Pemerintah
6
1964 Tarip Uang Tera


Peraturan Pemerintah
53
1963 Pembubaran Badan Pimpinan Umum Pelabuhan, Badan Pimpinan Umum Maritim Dan Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga, Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 104, No. 105, Dan No. 106 Tahun 1961


Peraturan Pemerintah
52
1963 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 198 Tahun 1961 (lembaran Negara 1961 No. 236) Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (pertamin)


Peraturan Pemerintah
51
1963 Cadangan Nasional


Peraturan Pemerintah
50
1963 Pernyataan Mulai Berlakunya Dan Pelaksanaan Undang Undang Penyerahan Pemerintahan Umum


Peraturan Pemerintah
49
1963 Hubungan Sewa Menyewa Perumahan


Peraturan Pemerintah
48
1963 Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Jiwa (g.p.s.)


Peraturan Pemerintah
47
1963 Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Kerugian


Peraturan Pemerintah
46
1963 Penyelenggaraan Sensus Pertanian


Peraturan Pemerintah
45
1963 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 199 Tahun 1961 (lembaran Negara Tahun 1961 No. 237) Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Nasional (permigan)


Peraturan Pemerintah
44
1963 Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia


Peraturan Pemerintah
43
1963 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1962 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku


Peraturan Pemerintah
42
1963 Pendirian Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka


Peraturan Pemerintah
41
1963 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 Tahun 1961 (lembaran Negara Tahun 1961 No. 200) Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis


Peraturan Pemerintah
40
1963 Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Veem Milik Belanda


Peraturan Pemerintah
39
1963 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (lembaran Negara Tahun 1951 No. 38)


Peraturan Pemerintah
38
1963 Penunjukan Badan Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah


Peraturan Pemerintah
37
1963 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958


Peraturan Pemerintah
36
1963 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1963, Tentang Perubahan Angka Presentasi Tunjangan Kemahalan Umum, Tunjangan Perusahaan Dan Tunjangan Perusahaan Tambahan Menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara


Peraturan Pemerintah
35
1963 Penyerahan Pengusahaan Tertentu Kepada Perusahaan Perusahaan Kehutanan Negara


Peraturan Pemerintah
34
1963 Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Kebayoran


Peraturan Pemerintah
33
1963 Lafal Sumpah/janji Dokter Gigi


Peraturan Pemerintah
32
1963 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Peraturan Pemerintah No. 71 Dan No. 77 Tahun 1961 (lembaran Negara Tahun 1961 No. 92 Dan No. 98)


Peraturan Pemerintah
31
1963 Pembubaran Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda


Peraturan Pemerintah
30
1963 Pendirian Perusahaan Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara


Peraturan Pemerintah
29
1963 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara


Peraturan Pemerintah
28
1963 Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara


Peraturan Pemerintah
27
1963 Pendirian Perusahaan Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman


Peraturan Pemerintah
26
1963 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman


Peraturan Pemerintah
25
1963 Pendirian Perusahaan Perusahaan Perkebunan Karet Negara


Peraturan Pemerintah
24
1963 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 No. 42) Tentang Pos Internasional Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1960 (lembaran Negara Tahun 1960 No. 36)


Peraturan Pemerintah
23
1963 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 No. 41) Tentang Pos Dalam Negeri Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No. 242 Tahun 1961 (lembaran Negara Tahun 1961 No. 308)


Peraturan Pemerintah
22
1963 Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api


Peraturan Pemerintah
21
1963 Perubahan Angka Persentasi Tunjangan Kemahalan Umum, Tunjangan Perusahaan Dan Tunjangan Perusahaan Tambahan Menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara


Peraturan Pemerintah
20
1963 Kebijaksanaan Dibidang Harga


Peraturan Pemerintah
19
1963 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Karet Negara


Peraturan Pemerintah
18
1963 Penetapan Tenggang Waktu Peralihan Pelaksanaan Usaha Petambangan Minyak Dan Gas Bumi Oleh Perusahaan Perusahaan Bukan Perusahaan Negara


Peraturan Pemerintah
17
1963 Pokok Pokok Pelaksanaan Perturan Pemrintah Pengganti Undang Undang Perumahan


Peraturan Pemerintah
16
1963 Pembentukan Badan Pimpinan Umum Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri


Peraturan Pemerintah
15
1963 Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri


Peraturan Pemerintah
14
1963

perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, No. 34, No. 38, No. 39, No. 40, No. 41 Dan No. 43 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan Kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan/tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah Dan Nusa Tenggara Timur




Peraturan Pemerintah
13
1963 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara


Peraturan Pemerintah
12
1963 Pendirian Perusahaan Pertanian Negara


Peraturan Pemerintah
11
1963 Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri


Peraturan Pemerintah
10
1963 Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri


Peraturan Pemerintah
8
1963 Penyerahan Tugas Pembantuan Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bahan Bahan Serta Barang Barang Pokok Keperluan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I


Peraturan Pemerintah
7
1963 Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Pada Pasal 11 "krosok Ordonnantie 1937" (stbl. 1937 No. 604) Untuk Tahun 1963


Peraturan Pemerintah
6
1963 Pinjaman Obligasi Oleh Bank/perusahaan/badan Pemerintah Maupun Swasta. Pinjaman.


Peraturan Pemerintah
38
1962 Pendirian Perusahaan Negara Indra


Peraturan Pemerintah
37
1962 Peleburan P.t. Perusahaan Pembangunan Pertambangan Kedalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perusahaan Tambang Umum Negara


Peraturan Pemerintah
36
1962 Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek Proyek Industri Dasar


Peraturan Pemerintah
35
1962 Penambahan Dan Perubahan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 1961 (lembaran Negara Tahun 1961 No. 124) Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia (penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2520)


Peraturan Pemerintah
34
1962 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku/loakulu


Peraturan Pemerintah
33
1962 Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran


Peraturan Pemerintah
32
1962 Pendirian Perusahaan Negara Perawatan Pesawat Udara Candaradimuka


Peraturan Pemerintah
31
1962 Pendirian Perusahaan Negara "bina Karya"


Peraturan Pemerintah
30
1962 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara


Peraturan Pemerintah
29
1962 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 218 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia


Peraturan Pemerintah
28
1962 Pendirian Perusahaan Negara Kertas Pematang Siantar


Peraturan Pemerintah
27
1962 Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Tri Grafika


Peraturan Pemerintah
26
1962 Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Dwi Grafika


Peraturan Pemerintah
25
1962 Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Eka Grafika


Peraturan Pemerintah
24
1962 Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Penerbitan Dan Pabrik Tinta Gita Karya


Peraturan Pemerintah
23
1962 Penyerahan Tugas Dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I


Peraturan Pemerintah
22
1962 Perubahan Uang Wajib Tahunan Atas Hak Guna Usaha Dan Konsesi Guna Perusahaan Besar


Peraturan Pemerintah
21
1962 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1951 Jang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1957


Peraturan Pemerintah
20
1962 Lafal Sumpah Janji Apoteker


Peraturan Pemerintah
19
1962 Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "merpati Nusantara"


Peraturan Pemerintah
18
1962 Dasar Perhitungan Malayan Dollar Untuk Melakukan Tarip Tarip Pos Didaerah Kepulauan Riau


Peraturan Pemerintah
17
1962 Satyalancana "satya Dharma"


Peraturan Pemerintah
16
1962 Pendirian Perusahaan Bangunan Negara Nabuka Karya


Peraturan Pemerintah
15
1962 Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan


Peraturan Pemerintah
14
1962 Ketentuan Ketentuan Pokok Gaji Pegawai Perusahaan Negara


Peraturan Pemerintah
13
1962 Dibatalkan


Peraturan Pemerintah
12
1962 Perusahaan Muatan Kapal Laut 1962


Peraturan Pemerintah
11
1962 Perdagangan Barang Barang Dalam Pengawasan


Peraturan Pemerintah
10
1962 Pengendalian Harga


Peraturan Pemerintah
9
1962 Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "amarta Karya"


Peraturan Pemerintah
8
1962 Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia


Peraturan Pemerintah
7
1962 Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dlaam Pasal 11 "krosok Ordonnantie" (staatsblad 1937 No. 604) Untuk Tahun 1962


Peraturan Pemerintah
6
1962 Perubahan Dan Tambahan Ketentuan Penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921


Peraturan Pemerintah
245
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Pos Dan Telekomunikasi


Peraturan Pemerintah
244
1961 Pengerjaan Dan Penggunaan Tenaga Ahli Asing Dalam Pelaksanaan Proyek Aerial Survey Dalam Rangka Eksplorasi Sumber Sunber Kekayaan Alam Indonesia


Peraturan Pemerintah
243
1961 Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Gabungan Perusahaan Sejenis


Peraturan Pemerintah
242
1961 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 Tentang Pos Dalam Negeri (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 41)


Peraturan Pemerintah
241
1961 Penetapan Persentase Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1961


Peraturan Pemerintah
240
1961 Pendirian Perusahaan Negara Pos Dan Telekomunikasi


Peraturan Pemerintah
239
1961 Pemberian Penghasilan Kepada Pegawai Pegawai Negeri Yang Berhubung Dengan "retooling"dibeerhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya/jabatan Negeri


Peraturan Pemerintah
237
1961 Susunan, Wewenang Dan Tugas Kewajiban Dewan Penempatan Sarjana


Peraturan Pemerintah
236
1961 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 (lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 72) Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Menyampaikan Alat Pembayaran I...


Peraturan Pemerintah
235
1961 Penentuan Perusahaan Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
234
1961 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954, Tentang Pemberian Porsekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri


Peraturan Pemerintah
233
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor Damri


Peraturan Pemerintah
232
1961 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 45 Prp. Tahun 1960 Tentang Dewan Perusahaan


Peraturan Pemerintah
231
1961 Mengubah Dan Menambah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1958 Tentang Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing


Peraturan Pemerintah
230
1961 Merubah Jangka Waktu Yang Tersebut Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961


Peraturan Pemerintah
229
1961 Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta Oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya


Peraturan Pemerintah
228
1961 Perbaikan Tambahan Penghasilan Bagi Bekas Anggota Tentara, Janda Dan/atau Anak Yatim Piatunya, Yang Menerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
227
1961 Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia Dan Bekas Ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Serta Janda Dan/atau Anak Yatim Piatunya


Peraturan Pemerintah
226
1961 Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Serta Janda Dan/atau Anak Yatim Piatunya, Yang Menerima Tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
225
1961 Perbaikan Tambahan Penghasilan Bagi Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Kepolisian Negara, Janda Dan/atau Anak Yatim Piatunya Yang Menerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
224
1961 Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian


Peraturan Pemerintah
223
1961 Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1060 Tentang Penguasaan Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda


Peraturan Pemerintah
222
1961 Pembubaran Badan Pengawas Bank Bank Belanda


Peraturan Pemerintah
221
1961 Satyalancana Keamanan


Peraturan Pemerintah
220
1961 Pendirian Perusahaan Negara Perkapalan Alir Menjaya


Peraturan Pemerintah
219
1961 Pendirian Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia


Peraturan Pemerintah
218
1961 Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia


Peraturan Pemerintah
217
1961 Pendirian Perusahaan Negara Asam Arang


Peraturan Pemerintah
216
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan


Peraturan Pemerintah
215
1961 Pendirian Perusahaan Negara "lokananta"


Peraturan Pemerintah
214
1961 Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera


Peraturan Pemerintah
213
1961 Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa


Peraturan Pemerintah
212
1961 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/sekretaris Dewan Perancang Nasional


Peraturan Pemerintah
211
1961 Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
210
1961 Kenaikan Gaji Pokok Menurut P.g.m. 1956 Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 No. 127) Serta Perubahan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Anggota Angkatan Perang


Peraturan Pemerintah
209
1961 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong


Peraturan Pemerintah
208
1961 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara


Peraturan Pemerintah
207
1961 Kedudukan Keuangan Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Dan Menteri


Peraturan Pemerintah
206
1961 Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden, Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
205
1961 Pendirian Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta


Peraturan Pemerintah
204
1961 Tanda Tanda Kehormatan/penghargaan Untuk Kepolisian Negara


Peraturan Pemerintah
203
1961 Satyalancana "satya Dasawarsa" Bagi Para Anggota Anggota Kepolisian Negara


Peraturan Pemerintah
202
1961 Peraturan Gaji Pegawai Polisi Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
201
1961 Peraturan Penyesuaian Pangkat Dan Gaji Dari Pgpn 1955 Ke Pgpn 1961


Peraturan Pemerintah
200
1961 Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
199
1961 Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyakk Dan Gas Nasional


Peraturan Pemerintah
198
1961 Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional


Peraturan Pemerintah
197
1961 Pendirian Perusahaan Negara "aerial Survey"


Peraturan Pemerintah
196
1961 Pemberian Wewenang Kepada Menteri Perdagangan Dibidang Ekspor


Peraturan Pemerintah
195
1961 Pendirian Perusahaan Aspal Negara


Peraturan Pemerintah
194
1961 Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat


Peraturan Pemerintah
193
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi


Peraturan Pemerintah
192
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Penelitian Pembinaan Dan Urusan Pendidikan


Peraturan Pemerintah
191
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Es


Peraturan Pemerintah
190
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Minyak Nabati


Peraturan Pemerintah
189
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Karet


Peraturan Pemerintah
188
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Kayu Bahan Bangunan Dan Sabut


Peraturan Pemerintah
187
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Kimia


Peraturan Pemerintah
186
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Logam Dan Mesin


Peraturan Pemerintah
185
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Keramik


Peraturan Pemerintah
184
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Makanan Dan Minuman


Peraturan Pemerintah
183
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Pertenunan Dan Perajutan


Peraturan Pemerintah
182
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Pemintalan


Peraturan Pemerintah
181
1961 Pendirian Perusahaan Negara Industri Kulit


Peraturan Pemerintah
180
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat


Peraturan Pemerintah
179
1961 Pembentukan Badan Pimpinan Umum Perkreditan/tabungan


Peraturan Pemerintah
178
1961 Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian


Peraturan Pemerintah
177
1961 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 No. 73), Tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras


Peraturan Pemerintah
176
1961 Uang Saku, Uang Konpensasi, Uang Pesangon Dan Tunjangan Tunjangan Bagi Militer Wajib


Peraturan Pemerintah
175
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis


Peraturan Pemerintah
174
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur X


Peraturan Pemerintah
173
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur Ix


Peraturan Pemerintah
172
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur Viii


Peraturan Pemerintah
171
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur Vii


Peraturan Pemerintah
170
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur Vi


Peraturan Pemerintah
169
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur V


Peraturan Pemerintah
168
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur Iv


Peraturan Pemerintah
167
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur Iii


Peraturan Pemerintah
166
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur Ii


Peraturan Pemerintah
165
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur I


Peraturan Pemerintah
164
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah V


Peraturan Pemerintah
163
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah Iv


Peraturan Pemerintah
162
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah Iii


Peraturan Pemerintah
161
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah Ii


Peraturan Pemerintah
160
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah I


Peraturan Pemerintah
159
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat Vi


Peraturan Pemerintah
158
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat V


Peraturan Pemerintah
157
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat Iv


Peraturan Pemerintah
156
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat Iii


Peraturan Pemerintah
155
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat Ii


Peraturan Pemerintah
154
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat I


Peraturan Pemerintah
153
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan Ii


Peraturan Pemerintah
152
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan I


Peraturan Pemerintah
151
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara Ix


Peraturan Pemerintah
150
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara Viii


Peraturan Pemerintah
149
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara Vii


Peraturan Pemerintah
148
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara Vi


Peraturan Pemerintah
147
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara V


Peraturan Pemerintah
146
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara Iv


Peraturan Pemerintah
145
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumtera Utara Iii


Peraturan Pemerintah
144
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara Ii


Peraturan Pemerintah
143
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I


Peraturan Pemerintah
142
1961 Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Aceh


Peraturan Pemerintah
141
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara


Peraturan Pemerintah
139
1961 Pendirian Perusahaan Negara Soda


Peraturan Pemerintah
140
1961 Penyaluran Barang Barang Dan Bahan Bahan Pokok Keperluan Rakyat


Peraturan Pemerintah
138
1961 Pendirian Perusahaan Negara Garam


Peraturan Pemerintah
137
1961 Pendirian Perusahaan Negara Leces


Peraturan Pemerintah
136
1961 Pendirian Perusahaan Negara Padalarang


Peraturan Pemerintah
135
1961 Pendirian Perusahaan Negara Semen Padang


Peraturan Pemerintah
134
1961 Pendirian Perusahaan Negara Zatas


Peraturan Pemerintah
133
1961 Pendirian Perusahaan Negara Blabak


Peraturan Pemerintah
132
1961 Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik


Peraturan Pemerintah
131
1961 Pendirian Perusahaan Negara Intirub


Peraturan Pemerintah
130
1961 Pendirian Perusahaan Negara Iglas


Peraturan Pemerintah
129
1961 Pendirian Perusahaan Negara Bisma


Peraturan Pemerintah
128
1961 Pendirian Perusahaan Negara Boma


Peraturan Pemerintah
127
1961 Pendirian Perusahaan Negara Metrika


Peraturan Pemerintah
126
1961 Pendirian Perusahaan Negara Ralin


Peraturan Pemerintah
125
1961 Pendirian Perusahaan Negara Barata


Peraturan Pemerintah
124
1961 Pendirian Perusahaan Negara Sabang Merauke


Peraturan Pemerintah
123
1961 Pendirian Perusahaan Negara Gaya Motor


Peraturan Pemerintah
122
1961 Pendirian Perusahaan Negara "pelabuhan Daerah Viii"


Peraturan Pemerintah
121
1961 Pendirian Perusahaan Negara "pelabuhan Daerah Vii"


Peraturan Pemerintah
120
1961 Pendirian Perusahaan Negara "pelabuhan Daerah Vi"


Peraturan Pemerintah
119
1961 Pendirian Perusahaan Negara "pelabuhan Daerah V"


Peraturan Pemerintah
118
1961 Pendirian Perusahaan Negara "pelabuhan Daerah Iv"


Peraturan Pemerintah
117
1961 Pendirian Perusahaan Negara " Pelabuhan Daerah Iii"


Peraturan Pemerintah
116
1961 Pendirian Perusahaan Negara "pelabuhan Daerah Ii"


Peraturan Pemerintah
115
1961 Pendirian Perusahaan Negara "pelabuhan Daerah I"


Peraturan Pemerintah
114
1961 Pendirian Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok


Peraturan Pemerintah
113
1961 Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Ekadaya


Peraturan Pemerintah
112
1961 Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Dan Dok Semarang


Peraturan Pemerintah
111
1961 Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Tridaya


Peraturan Pemerintah
110
1961 Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara Pendirian


Peraturan Pemerintah
109
1961 Pendirian Perusahaan Negara Dok Dan Perkapalan Surabaya


Peraturan Pemerintah
108
1961 Pendirian Perusahaan Negara "jakarta Lloyd"


Peraturan Pemerintah
107
1961 Pendirian Perusahaan Negara "pelayaran Nasional Indonesia"


Peraturan Pemerintah
106
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga


Peraturan Pemerintah
105
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Maritim


Peraturan Pemerintah
104
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Pelabuhan


Peraturan Pemerintah
103
1961 Pembentukan Badan Pimpinan Umum Minyak Gas Dan Bumi


Peraturan Pemerintah
102
1961 Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara "garuda Indonesian Airways"


Peraturan Pemerintah
101
1961 Pembentukan Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara


Peraturan Pemerintah
100
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia


Peraturan Pemerintah
99
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin Dan Alat Listrik


Peraturan Pemerintah
98
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Alat Pengangkutan


Peraturan Pemerintah
97
1961 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Singkep


Peraturan Pemerintah
96
1961 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka


Peraturan Pemerintah
95
1961 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung


Peraturan Pemerintah
94
1961 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960 Tentang "badan Muatan Indonesia"


Peraturan Pemerintah
93
1961 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam


Peraturan Pemerintah
92
1961 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin


Peraturan Pemerintah
91
1961 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok


Peraturan Pemerintah
90
1961 Pendirian Perusahaan Negara Sejati Bhakti


Peraturan Pemerintah
89
1961 Pendirian Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia


Peraturan Pemerintah
88
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perusahaan Tambang Umum Negara


Peraturan Pemerintah
87
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perusahaan Tambang Timah Negara


Peraturan Pemerintah
86
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perusahaan Tambang Batubara Negara


Peraturan Pemerintah
85
1961 Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "bhinneka Kina Farma"


Peraturan Pemerintah
84
1961 Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "nakula Farma"


Peraturan Pemerintah
83
1961 Pendirian Perusahaan Negara "sari Husada"


Peraturan Pemerintah
82
1961 Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "kasahusada"


Peraturan Pemerintah
81
1961 Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "raja Farma"


Peraturan Pemerintah
80
1961 Pendirian Perusahaan Negara "bio Farma"


Peraturan Pemerintah
79
1961 Pendirian Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "nurani Farma"


Peraturan Pemerintah
78
1961 Pendirian Perusahaan Negara Jaya Bhakti


Peraturan Pemerintah
77
1961 Pendirian Perusahaan Negara Tri Bhakti


Peraturan Pemerintah
76
1961 Pendirian Perusahaan Negara Aneka Bhakti


Peraturan Pemerintah
75
1961 Pendirian Perusahaan Negara Budi Bhakti


Peraturan Pemerintah
74
1961 Pendirian Perusahaan Negara Fajar Bhakti


Peraturan Pemerintah
73
1961 Pendirian Perusahaan Negara Marga Bhakti


Peraturan Pemerintah
72
1961 Pendirian Perusahaan Negara Tulus Bhakti


Peraturan Pemerintah
71
1961 Pendirian Perusahaan Negara Sinar Bhakti


Peraturan Pemerintah
70
1961 Penetapan Perincian Pos Pos Pengeluaran Routine Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun Dinas 1961


Peraturan Pemerintah
69
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perusahaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Negara


Peraturan Pemerintah
68
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara


Peraturan Pemerintah
67
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara


Peraturan Pemerintah
66
1961 Pendirian Perusahaan Negara "indah Karya"


Peraturan Pemerintah
65
1961 Pendirian Perusahaan Negara "adhi Karya"


Peraturan Pemerintah
64
1961 Pendirian Perusahaan Negara "wijaya Karya"


Peraturan Pemerintah
63
1961 Pendirian Perusahaan Negara "pembangunan Perumahan"


Peraturan Pemerintah
62
1961 Pendirian Perusahaan Negara "waskita Karya"


Peraturan Pemerintah
61
1961 Pendirian Perusahaan Negara "hutama Karya"


Peraturan Pemerintah
60
1961 Pendirian Perusahaan Negara "kumala Karya"


Peraturan Pemerintah
59
1961 Pendirian Perusahaan Negara "nindya Karya"


Peraturan Pemerintah
58
1961 Pendirian Perusahaan Negara "yodya Karya"


Peraturan Pemerintah
57
1961 Pendirian Perusahaan Negara "indra Karya"


Peraturan Pemerintah
56
1961 Pendirian Perusahaan Negara "virama Karya"


Peraturan Pemerintah
55
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara


Peraturan Pemerintah
54
1961 Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Irian Barat


Peraturan Pemerintah
53
1961 Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Riau


Peraturan Pemerintah
52
1961 Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara


Peraturan Pemerintah
51
1961 Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/tengah


Peraturan Pemerintah
50
1961 Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Maluku


Peraturan Pemerintah
49
1961 Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/tenggara


Peraturan Pemerintah
48
1961 Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kalimantan Selatan


Peraturan Pemerintah
47
1961 Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah


Peraturan Pemerintah
46
1961 Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur


Peraturan Pemerintah
45
1961 Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jakarta Raya


Peraturan Pemerintah
44
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara


Peraturan Pemerintah
43
1961 Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Nusa Tenggara Timur


Peraturan Pemerintah
42
1961 Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali


Peraturan Pemerintah
41
1961 Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Tengah


Peraturan Pemerintah
40
1961 Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Barat


Peraturan Pemerintah
39
1961 Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sulawesi Selatan/tenggara


Peraturan Pemerintah
38
1961 Pendirian "perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Selatan"


Peraturan Pemerintah
37
1961 Pendirian "perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Timur"


Peraturan Pemerintah
36
1961 Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Tengah


Peraturan Pemerintah
35
1961 Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Barat


Peraturan Pemerintah
34
1961 Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Selatan


Peraturan Pemerintah
33
1961 Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Utara


Peraturan Pemerintah
32
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertanian Negara


Peraturan Pemerintah
31
1961 Pendirian Perusahaan Peternakan Negara


Peraturan Pemerintah
30
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Maluku


Peraturan Pemerintah
29
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sulawesi Selatan/tenggara


Peraturan Pemerintah
28
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur


Peraturan Pemerintah
27
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan


Peraturan Pemerintah
26
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah


Peraturan Pemerintah
25
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Barat


Peraturan Pemerintah
24
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Aceh


Peraturan Pemerintah
23
1961 Pebruari Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Utara


Peraturan Pemerintah
22
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Riau


Peraturan Pemerintah
21
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan


Peraturan Pemerintah
20
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Barat


Peraturan Pemerintah
19
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah


Peraturan Pemerintah
18
1961 Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur


Peraturan Pemerintah
17
1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara


Peraturan Pemerintah
16
1961 Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa


Peraturan Pemerintah
15
1961 Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya


Peraturan Pemerintah
14
1961 Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Chandra


Peraturan Pemerintah
13
1961 Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi


Peraturan Pemerintah
12
1961 Pelaksanaan Undang Undang Noomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang Undang Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang Undang


Peraturan Pemerintah
11
1961 Penyakit Karantina


Peraturan Pemerintah
10
1961 Pendaftaran Tanah


Peraturan Pemerintah
9
1961 Pendirian Institut Tekknologi 10 Nopember Di Surabaya


Peraturan Pemerintah
8
1961 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 Tentang Pendirian Universutas Hasanuddin Di Makasar


Peraturan Pemerintah
7
1961 Pendirian Universitas Diponegoro


Peraturan Pemerintah
6
1961 Pelaksanaan Pemberian Satyalancana Jasa-darma Angkatan Laut


Peraturan Pemerintah
54
1960 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (lembaran Negara Tahun 1952 No. 72) Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Ind...


Peraturan Pemerintah
53
1960 Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 (lembaran Negara Tahun 1951 No. 5) Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda Dan Onderstan Kepada Anak Anak Yatim/piatu Dari Para Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Yang Berulang Kali Te...


Peraturan Pemerintah
52
1960 Nasionalisasi Milik Perusahaan Royak Interocean Lines (r.i.l)


Peraturan Pemerintah
51
1960 Peruntukan Dan Penggunaan Tanah Ancol


Peraturan Pemerintah
50
1960 Penambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1960 (lembaran Negara Tahun 1960 No. 4) Tentang Penentuan Perusahaan Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
49
1960 Penyelenggaraan Sensus Penduduk 1961


Peraturan Pemerintah
48
1960 Penentuan Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
47
1960 Pembubaran Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1947


Peraturan Pemerintah
46
1960 Pemberian Tunjangan Kepada Janda Dan Anak Yatim/yatim Piatu Dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
45
1960 Pemberian Tunjangan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Berhubung Perikehidupannya Membutuhkan Bantuan


Peraturan Pemerintah
44
1960 Penambahan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1960 (lembaran Negara Tahun 1960 No. 35) Tentang Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
43
1960 Satya Lencana Jasadarma Angkatan Laut


Peraturan Pemerintah
42
1960 Pendirian Universitas Sriwijaya


Peraturan Pemerintah
41
1960 Pendirian Universitas Lambung Mangkurat


Peraturan Pemerintah
40
1960 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara


Peraturan Pemerintah
39
1960 Penggolongan Bahan Bahan Galian


Peraturan Pemerintah
38
1960 Penetapan Retribusi Untuk Ijin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1960/1961


Peraturan Pemerintah
37
1960 Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "krosok Ordonnatie 1937" (staatsblad 1937 No. 604) Untuk Tahun 1960


Peraturan Pemerintah
36
1960 Tambahan Dan Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1952 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda Dan Tunjangan Kepada Anak Yatim Piatu Pegwai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
35
1960 Nasionalisasi N.v. "semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (s.s.p.v.)" Dan N.v. "semarang Veer"


Peraturan Pemerintah
34
1960 Nasionalisasi Perusahaan N.v. K.p.m. Di Indonesia


Peraturan Pemerintah
33
1960 Penetapan Perusahaan Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
32
1960 Perubahan Tingkat Bunga Kertas Perbendaharaan


Peraturan Pemerintah
31
1960 Penetapan Daftar Barang Barang Yang Diimpor Dengan Kurs Dasar Rupiah Dan Daftar Barnag Barnag Yang Impornya Dibatasi


Peraturan Pemerintah
30
1960 Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang Cabang Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
29
1960 Penentuan Perusahaan Pertanian/perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
28
1960 Pemeriksaan Pada Departemen Departemen, Jawatan Jawatan Dan Perusahaan Perusahaan Negara Dan Pada Instansi Insatansi Serta Badan Badan Yang Menyelenggarakan Tata Usaha Dan Pembukuan Seta Mengurus Uang, Surat Surat Beharga Dan Barang Barang Milik Negara


Peraturan Pemerintah
27
1960 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1960, Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Setelah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1959 Tentang Pedaftaran, Penyaringan Dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerde...


Peraturan Pemerintah
26
1960 Lafal Sumpah Dokter


Peraturan Pemerintah
25
1960 Badan Muatan Indonesia


Peraturan Pemerintah
24
1960 Perpanjangan Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1959


Peraturan Pemerintah
23
1960 Perubahan Peraturan Pemrintah No. 47 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 No. 117), Tentang Kedudukan Dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Para Anggota Badan Pengawas Kegaiatan Aparatur Negara (bapekan)


Peraturan Pemerintah
22
1960 Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Bangsa Asing


Peraturan Pemerintah
21
1960 Perubahan Keputusan Pemerintah No. 1z Tahun 1940 (staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen


Peraturan Pemerintah
20
1960 Masa Kerja Yang Dihitung Untuk Pensiun, Seperti Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang No. 20 Tahun 1952


Peraturan Pemerintah
19
1960 Penempatan Para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Dalam Lapangan Pekerjaan


Peraturan Pemerintah
18
1960 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (lembaran Negara Tahun 1952 No. 63) Tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya


Peraturan Pemerintah
17
1960 Peraturan Kesehatan Presiden Republik Indonesia Serta Keluarganya


Peraturan Pemerintah
16
1960 Permintaan Dan Pelaksanaan Bantuan Militer


Peraturan Pemerintah
15
1960 Dewan Penerbangan


Peraturan Pemerintah
14
1960 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 No. 42) Tentang Pos Internasional


Peraturan Pemerintah
13
1960 Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
12
1960 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 Setelah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1959


Peraturan Pemerintah
61
1959 Penunjukan Hasil Yang Dibikin Dengan Alkohol Etil Yang Dalam Keadaan Keadaan Yang Tertentu Tidak Akan Dibebani Bea Masuk Sebagai Barang Alkohol Sulingan


Peraturan Pemerintah
60
1959 Perkembangan Gerakan Koperasi


Peraturan Pemerintah
59
1959 Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
58
1959 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/sekretaris Dewan Perancang Nasional


Peraturan Pemerintah
57
1959 Kedudukan Dan Kedudukan Keuangan Kepala Dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence


Peraturan Pemerintah
56
1959 Sumpah Kepala Dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence


Peraturan Pemerintah
55
1959 Penenetapan Retribusi Untuk Idzin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1959/1960


Peraturan Pemerintah
54
1959 Pengubahan Dan Tambahan Tabaks Accijns Verordening (staatsblad 1932 No. 560)


Peraturan Pemerintah
53
1959 Penyakit Karantina


Peraturan Pemerintah
52
1959 Penetapan Perusahaan Percetakan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
51
1959 Penentuan Pengenaan Nasionalisasi Percetakan Kebayoran P.t.


Peraturan Pemerintah
50
1959 Penentuan Perusahaan Perindustrian/pertambangan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
49
1959 Peraturan Tata Tertib Dewan Perancang Nasional


Peraturan Pemerintah
48
1959 Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara


Peraturan Pemerintah
47
1959 Kedudukan Dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Para Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara


Peraturan Pemerintah
46
1959 Sumpah Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara


Peraturan Pemerintah
45
1959 Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Maritim Milik Belanda


Peraturan Pemerintah
44
1959 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1959 (lembaran Negara No. 2 Tahun 1959) Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Dewan Perancang Nasional


Peraturan Pemerintah
43
1959 Penetapan Harga Mata Uang Rupiah


Peraturan Pemerintah
42
1959 Pungutan Ekspor Dan Impor (pueks Dan Puim)


Peraturan Pemerintah
41
1959 Nasionalisasi Perusahaan Kereta-api Dan Tilpon Milik Belanda


Peraturan Pemerintah
40
1959 Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda


Peraturan Pemerintah
39
1959 Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
38
1959 Tanda Kehormatan Satialencana Kebudayaan


Peraturan Pemerintah
37
1959 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pemberhentian Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela


Peraturan Pemerintah
36
1959 Pangkat Pangkat Militer Khusus, Tituler Dan Kehormatan


Peraturan Pemerintah
35
1959 Penetapan Retribusi Untuk Ijin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1958/1959


Peraturan Pemerintah
34
1959 Penetapan Retribusi Untuk Ijin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1956/1957 Dan 1957/1958


Peraturan Pemerintah
33
1959 Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang Cabangnya Dan Anak Anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
32
1959 Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial


Peraturan Pemerintah
31
1959 Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya


Peraturan Pemerintah
30
1959 Tanda Kehormatan Satyalaencana Pembangunan


Peraturan Pemerintah
29
1959 Tanda Kehormatan Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan


Peraturan Pemerintah
28
1959 Tanda Kehormatan Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan


Peraturan Pemerintah
27
1959 Pos Internasional


Peraturan Pemerintah
26
1959 Pos Dalam Negeri


Peraturan Pemerintah
25
1959 Pelaksanaan Undang Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak Hak Pertambangan


Peraturan Pemerintah
24
1959 Penetapan Tanggal Berlakunya Undang Undang Pos (undang Undang No. 4 Tahun 1959, Lembaran Negara No. 12 Tahun 1959)


Peraturan Pemerintah
23
1959 Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universiter Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta


Peraturan Pemerintah
22
1959 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1958 Tentang Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikelir


Peraturan Pemerintah
21
1959 Pengubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1956


Peraturan Pemerintah
20
1959 Pelaksanaan Undang Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarga Negaraan (undang Undang No. 2 Tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 5)


Peraturan Pemerintah
19
1959 Penentuan Perusahaan Pertanian/perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
18
1959 Penentuan Perusahaan Listrik Dan/atau Gas Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
17
1959 Pengeluaran Kertas Perbendaharaan Untuk Tahun 1959


Peraturan Pemerintah
16
1959 Pemberian Tunjangan Daerah Tidak Aman Kepada Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
15
1959 Pengubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Tentang Pendaftaran, Penyaringan Dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
14
1959 Penetapan Presentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah


Peraturan Pemerintah
13
1959 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1958 Tentang Pokok Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi


Peraturan Pemerintah
12
1959 Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda Yang Dikenal Dengan Nasionalisasi


Peraturan Pemerintah
11
1959 Pengertian Istilah "lumbung Desa" Termaksud Dalam "rijst Ordonnantie 1948"


Peraturan Pemerintah
10
1959 Militerisasi Kepolisian Negara


Peraturan Pemerintah
9
1959 Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan Perusahaan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi Dan Cara Mengajukan Permintaan Ganti Kerugian


Peraturan Pemerintah
8
1959 Penambahan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1958 Tentang Penetapan Semua Bank Belanda Di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia Dan Pembentukan Badan Pengawas Bank Bank Belanda


Peraturan Pemerintah
7
1959 Kenaikan Gaji Pokok Menurut "p.g.p.n. 1955" Serta Perubahan Dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Dan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda Dan/atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun


Peraturan Pemerintah
6
1959 Pendirian Institut Teknologi


Peraturan Pemerintah
69
1958 Penetapan Besarnya Pemungutan Termakasud Dalam "krosok Ordonnantie 1937" (staatsblad 1937 No. 604)


Peraturan Pemerintah
68
1958 Peremajaan Alat Alat Negara


Peraturan Pemerintah
67
1958 Pelaksanaan Undang Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
66
1958 Pengawasan Dan Penyaluran Pengusahaan Minyak Bumi


Peraturan Pemerintah
65
1958 Dewan Tenaga Atom Dan Lembaga Tenaga


Peraturan Pemerintah
64
1958 Badan Koordinasi Inteligance


Peraturan Pemerintah
63
1958 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (lembaran Negara Tahun 1952 No. 72) Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah


Peraturan Pemerintah
62
1958 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1958 (lembaran Negara Tahun 1958 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 1518) Tentang Pengeluaran Kertas Perbendaharaanuntuk Tahun 1958


Peraturan Pemerintah
61
1958 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1957 (lembaran Negara 1957 No. 89) Tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum


Peraturan Pemerintah
60
1958 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1958 Tentang Satyalencana Saptamrga


Peraturan Pemerintah
59
1958 Satyalencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer


Peraturan Pemerintah
58
1958 Wajib Pendaftaran Ijazah Dokter Baru Dan Ijazah Dokter Gigi Baru


Peraturan Pemerintah
57
1958 Susunan Kepolisian Negara


Peraturan Pemerintah
56
1958 Pokok Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi


Peraturan Pemerintah
55
1958 Mengubah Dan Menambah Ketentuan Mengenai Pangkat Guru Besar Dan Presiden Universitas Pada Perguruan Tinggi (kementerian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) Dalam Daftar Pangkat Dan Aturan Khusus Golongan Gaji F Pada Lampiran A Dan P.g.p.n. 1955


Peraturan Pemerintah
54
1958 Pengubahan Canon Dan Cijns Menurut Penetapan Undang Undang No. 75 Tahun 1957 (lembaran Negara Tahun 1957 No. 1681) Untuk Daerah Kepulauan Riau


Peraturan Pemerintah
53
1958 Mengubah/menambah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 No. 72)


Peraturan Pemerintah
52
1958 Ikatan Dinas Dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela


Peraturan Pemerintah
51
1958 Pengubahan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Menjadi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan


Peraturan Pemerintah
50
1958 Penyerahan Kekuasaan, Tugas Dan Kewajiban Mengenai Urusan Dalam Daerah Pembangunan Khusus Kotabaru Kebayoran (pkk) Kepada Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya


Peraturan Pemerintah
49
1958 Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
48
1958 Penyerahan Kekuasaan, Tugas Dan Kewajiban Mengenai Urusan Urusan Pertanian Rakyat, Kehewanan Dan Perikanan Darat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya


Peraturan Pemerintah
47
1958 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1958 (lembaran Negara Tahun 1958 No. 11) Tentang Dewan Bahan Makanan


Peraturan Pemerintah
46
1958 Pengubahan Dan Penambahan "scheepvaartverordening 1936"


Peraturan Pemerintah
45
1958 Peraturan Tata Tempat


Peraturan Pemerintah
44
1958 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya


Peraturan Pemerintah
43
1958 Penggunaan Lambang Negara


Peraturan Pemerintah
42
1958 Panji Dan Bendera Jabatan


Peraturan Pemerintah
41
1958 Bendera Kebangsaan Asing


Peraturan Pemerintah
40
1958 Bendera Kebangsaan Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
39
1958 Pemberian Penghargaan Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan


Peraturan Pemerintah
38
1958 Pendaftaran Penyaringan Dan Pengakuan Veteran Kementerian Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
37
1958 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Wakil Ketua Anggota Dewan Pemerintah Daerah


Peraturan Pemerintah
36
1958 Melengkapi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1951 Tentang Tarip Uang Tera Badan Urusan Dagang


Peraturan Pemerintah
35
1958 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1958 (lembaran Negara Tahun 1958 No. 21) Tentang Pembentukan Badan Urusan Dagang


Peraturan Pemerintah
34
1958 Badan Koordinasi Penerangan


Peraturan Pemerintah
33
1958 Penetapan Tanggal Mulai Berlakunya Undang Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (undang Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran Negara 1957 No. 42)


Peraturan Pemerintah
32
1958 Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikelir


Peraturan Pemerintah
31
1958 Satyalancana Saptamarga


Peraturan Pemerintah
30
1958 Dewan Pertimbangan Tenaga Asing


Peraturan Pemerintah
29
1958 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1957 (lembaran Negara Tahun 1957 No. 104) Tentang Perizinan Pelayaran


Peraturan Pemerintah
28
1958 Penetapan Waktu Untuk Pemilihan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ke Ii


Peraturan Pemerintah
27
1958 Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Republik Indonesia Dan Jepang


Peraturan Pemerintah
26
1958 Prosedur Pembelian Barang Barang Pemerintah


Peraturan Pemerintah
25
1958 Badan Koordinasi Penyaluran


Peraturan Pemerintah
24
1958 Penempatan Semua Perusahaan Perusahaan Perkebunan/pertanian Milik Belanda Di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
23
1958 Penempatan Semua Perusahaan Belanda Di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
22
1958 Penempatan Semua Bank Belanda Dibawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia Dan Pembentukan Badan Pengawas Bank Bank Belanda


Peraturan Pemerintah
21
1958 Pelaksanaan Pasal 31 Undang Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (undang Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1957)


Peraturan Pemerintah
20
1958 Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Pelayaran


Peraturan Pemerintah
19
1958 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 55 Tahun 1954) Tentang Hak Kekuasaan Untuk Memberikan Gaji Yang Tertentu


Peraturan Pemerintah
18
1958 Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir (undang Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958)


Peraturan Pemerintah
17
1958 Penambahan Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya


Peraturan Pemerintah
16
1958 Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat Ke I


Peraturan Pemerintah
15
1958 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 No. 107) Tentang Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut


Peraturan Pemerintah
14
1958 Penyerahan Kekuasaan, Tugas Dan Kewajiban Mengenai Urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur Dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah Daerah


Peraturan Pemerintah
13
1958 Pengusahaan Pertambangan Timah Belitung


Peraturan Pemerintah
12
1958 Penetapan Presentase Dari Penerimaan Beberapa Pajak Negara Untuk Daerah


Peraturan Pemerintah
11
1958 Pembentukan Badan Urusan Dagang


Peraturan Pemerintah
10
1958 Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan Perusahaan Industri Dan Tambang Belanda


Peraturan Pemerintah
9
1958 Pemberian Tunjangan Kejuruan Kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal Dan Markonis Pelayaran Negara


Peraturan Pemerintah
8
1958 Penpenetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (lembaran Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan


Peraturan Pemerintah
7
1958 Dewan Bahan Makanan


Peraturan Pemerintah
6
1958 Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Daerah Tingkat Ke I


Peraturan Pemerintah
66
1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa


Peraturan Pemerintah
65
1957 Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalan Pasal 11 "krosok Ordonnantie 1937" (staatsblad 1937 No. 604) Untuk Tahun 1958


Peraturan Pemerintah
64
1957 Penyerahan Sebagian Dari Urusan Dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan Dan Karet Rakyat Kepada Daerah Daerah Swatantra Tingkat I


Peraturan Pemerintah
63
1957 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia Yang Sah


Peraturan Pemerintah
62
1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1951 (lembaran Negara No. 77 Tahun 1951) Mengenai "peraturan Perbaikan Pelabuhan"


Peraturan Pemerintah
61
1957 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 28 Tahun 1956 (lembaran Negara Lembaran Negara 1956 N0. 73) Dan Undang Undang No. 29 Tahun 1956 (lembaran Negara 1956 No. 74)


Peraturan Pemerintah
60
1957 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 96), Keputusan Keputusan Presiden Dan Keputusan Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Penunjukan/pengangkatan Penguasa Penguasa Militer


Peraturan Pemerintah
59
1957 Penyerahan Tugas Mengenai Menyewa Rumah Rumah/pekarangan Pekarangan Milik Partikelir Yang Diperlukan Oleh Instansi Pemerintah Sipil Kepada Masing Masing Kementrian Yang Bersangkutan


Peraturan Pemerintah
58
1957 Pengubahan "uitwateringsverordening 1935" (staatsblad 1932 No. 121) Seperti Telah Diubah Dan Ditambah, Terakhir Dengan Regeringsverordening Dalam Staatsblad 1939 No. 357


Peraturan Pemerintah
57
1957 Pengubahan "schepenverordening 1935" (staatsblad 1935 No. 344) Seperti Telah Diubah Dan Ditambah, Terakhir Dengan Regeringsverordening Dalam Staatsblad 1941 No. 55


Peraturan Pemerintah
56
1957 Penetapan Peraturan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah


Peraturan Pemerintah
55
1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1952 (lembaran Negara Tahun 1952 No. 11) Tentang Pembelian Barang Barang Untuk Perlengkapan Jawatan Jawatan Dan Organisasi Organisasi Pemerintah


Peraturan Pemerintah
54
1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1957 (lembaran Negara No. 55 Tahun 1957) Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1957


Peraturan Pemerintah
53
1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (lembaran Negara No. 7 Tahun 1957) Tentang Penyaluran Perusahaan Perusahaan


Peraturan Pemerintah
52
1957 Penetapan Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua, Anggota Dan Anggita Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah


Peraturan Pemerintah
51
1957 Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua, Anggota Dan Anggita Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat


Peraturan Pemerintah
50
1957 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1951 (lembaran Negara Tahun 1951 No. 106) Dan Penetapan Peraturan Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat


Peraturan Pemerintah
49
1957 Penetapan Peraturan Penyelesaian Pemerintah Terhadap Pendidikan Pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
48
1957 Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara Di Medan


Peraturan Pemerintah
47
1957 Perizinan Pelayaran


Peraturan Pemerintah
46
1957 Peraturan Umum Mengenai Gaji, Uang Jalan Dan Uang Penginapan Serta Penghasilan Penghasilan Lain Bagi Kepala Daerah


Peraturan Pemerintah
45
1957 Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa Madura


Peraturan Pemerintah
44
1957 Penetapan Peraturan Umum Mengenai Syarat Syarat Kecakapan, Pengetahuan Dan Cara Pemilihan Seerta Pengesahan Kepala Daerah


Peraturan Pemerintah
43
1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 No. 107) Tentang Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut


Peraturan Pemerintah
42
1957 Pengubahan Lebih Lanjut "internationale Postverordening 1948" (staatsblad 1949 No. 76), Sebagaimana Telah Kerap Kali Diubah Dan Ditambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1953 (lembaran Negara Tahun 1953 No. 13


Peraturan Pemerintah
41
1957 Perubahan "postbesluit Dienststukken 1935"


Peraturan Pemerintah
40
1957 Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementrian Perdagangan Dan Kementrian Perindustrian


Peraturan Pemerintah
39
1957 Perubahan Lebih Lanjut "postverordening 1935" (staatsblad No. 721) Sebagaimana Telah Kerap Kali Diubah Dan Ditambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1955 (lembaran Negara Tahun 1955 No. 45)


Peraturan Pemerintah
38
1957 Menambah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri


Peraturan Pemerintah
37
1957 Pendirian Universitas Pajajaran Di Bandung


Peraturan Pemerintah
36
1957 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1957 (lembaran Negara No. 85 Tahun 1957) Tentang Dasar Dasar Pemilihan Dan Penggantian Anggota Anggota Dewan Pemerintah Daerah


Peraturan Pemerintah
35
1957 Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum


Peraturan Pemerintah
34
1957 Dewan Ekonomi Dan Pembangunan


Peraturan Pemerintah
33
1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1957


Peraturan Pemerintah
32
1957 Dasar Dasar Pemilihan Dan Penggantian Anggota Anggota Dewan Pemerintah Daerah


Peraturan Pemerintah
31
1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 445, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 Dan No. 12 Tahun 1954


Peraturan Pemerintah
30
1957 Lembaga Administrasi Negara


Peraturan Pemerintah
29
1957 Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama Di Propinsi Aceh


Peraturan Pemerintah
28
1957 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 No. 29) Dan Penetapan Penyerahan Urusan Rekonstruksi Nasional Kepada Menteri Urusan Veteran


Peraturan Pemerintah
27
1957 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (lembaran Negara 1957 No. 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa


Peraturan Pemerintah
26
1957 Peraturan Gaji Militer


Peraturan Pemerintah
25
1957 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1957 (lembaran Negara No. Tahun 1957) Tentang Tunjangan Kejuruan


Peraturan Pemerintah
24
1957 Peraturan Pangkat Pangkat Militer Dalam Angkatan Perang Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
23
1957 Pembekuan Badan Badan Koordinasi Keamanan Daerah Dan Koordinasi Keamanan Kabupaten Sebagai Yang Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1955 (lembaran Negara Tahun 1955 No. 23) Tentang Dewan Keamanan


Peraturan Pemerintah
22
1957 Penambahan Perangkat Perangkat Organik Dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
21
1957 Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1957


Peraturan Pemerintah
20
1957 Pemberian Penggantian Pembayaran Uang Penginapan Dan Uang Makan Di Rumah Penginapan Umum Bagi Ketua Konstituante Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
19
1957 Pengubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil "pgpn 1955" (peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1955, Lembaran Negara No. 48 Tahun 1955 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Kemudian


Peraturan Pemerintah
18
1957 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1955 (lembaran Negara No. 23 Tahun 1955) Tentang Dewan Keamanan


Peraturan Pemerintah
17
1957 Pengubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Mengenai Penunjukan Penguasa Penguasa Militer Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1957 (lembaran Negara No. 22 Tahun 1957)


Peraturan Pemerintah
16
1957 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (lembaran Negara Tahun 1952 No. 72) Yang Telah Diperpanjang Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah N0.35 Tahun 1955 (lembaran Negara Tahun 1955 No. 80)


Peraturan Pemerintah
15
1957 Susunan Tingkat Pengajaran Pada Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Gajah Mada


Peraturan Pemerintah
14
1957 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) Dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (lembaran Negara Tahun 1950 No. 15) Dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (lembaran Negara Tahun 1950 No. 69)


Peraturan Pemerintah
13
1957 Pengubahan Peraturan Pemerintah Tentang Penunjukan Penguasa Penguasa Militer


Peraturan Pemerintah
12
1957 Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "krosok Ordonnantie 1937" (lembaran Negara Tahun 1937 No. 604 Untuk Tahun 1957


Peraturan Pemerintah
11
1957 Penurunan Porto Bagi Pengiriman Surat Kabar Dan Lampiran Dan Pengubahan Lebih Lanjut "algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (postverordening 1935, Lembaran Negara 1934 No. 721)


Peraturan Pemerintah
10
1957 Pemberian Tunjangan Kejuruan


Peraturan Pemerintah
9
1957 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1950 (lembaran Negara 1950 No. 17) Tentang Peraturan Pemberian Sokongan Kepada Janda Dan Anak Yatim Piatu Dari Anggota Tentara R.i.s./t.n.i.


Peraturan Pemerintah
8
1957 Pembebasan Dari Bea Masuk Atas Dasar Hubungan Internasional


Peraturan Pemerintah
7
1957 Susunan Kementrian Pertahanan


Peraturan Pemerintah
6
1957 Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Pemegang Jabatan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
40
1956 Pengubahan/penambahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 (lembaran Negara No. 5 Tahun 1951)


Peraturan Pemerintah
39
1956 Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementrian Sosial


Peraturan Pemerintah
38
1956 Pemberian Uang Duka Atau Penghibur Kepada Janda Atau Ahli Waris Anggota Angkatan Perang Yang Tewas Karena Keganasan Gerombolan


Peraturan Pemerintah
37
1956 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (lembaran Negara No. 63 Tahun 1952)


Peraturan Pemerintah
36
1956 Peraturan Peraturan Dan Tindakan Tindakan Mengenai Tanah Tanah Perkebunan Konsesi


Peraturan Pemerintah
35
1956 Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Tanah Perkebunan Konsesi


Peraturan Pemerintah
34
1956 Tambang Minyak Sumatera Utara


Peraturan Pemerintah
33
1956 Pengubahan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Para Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
32
1956 Penyelesaian Penampungan Dan Pengembalian Ke Masyarakat Para Anggota Corps Cadangan Nasional


Peraturan Pemerintah
31
1956 Pemberian Tambahan Penghasilan C.q. Hak Kesejahteraan Kepada Para Tenaga Ahli Kesehatan Di Dalam Lingkungan Angkatan Perang


Peraturan Pemerintah
30
1956 Tambahan Peraturan Pemerintah Cukai Tembakau (staatsblad 1932 No. 560)


Peraturan Pemerintah
29
1956 Pelaksanaan Undang Undang Pemilihan Daerah (undang Undang No. 19 Tahun 1956, Lembaran Negara No. 44 Tahun 1956)


Peraturan Pemerintah
28
1956 Pengubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1955 (lembaran Negara No. 23 Tahun 1955) Tentang Dewan Keamanan


Peraturan Pemerintah
27
1956 Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil


Peraturan Pemerintah
26
1956 Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1955/1956


Peraturan Pemerintah
25
1956 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 96 Tahun 1954) Tentang Penunjukan Penguasa Penguasa Militer


Peraturan Pemerintah
24
1956 Pendirian Universitas Andalas Di Bukittinggi


Peraturan Pemerintah
23
1956 Pendirian Universitas Hassanuddin Di Makassar


Peraturan Pemerintah
22
1956 Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Para Menteri


Peraturan Pemerintah
21
1956 Mengubah Peraturan Penghapusan Barang Barang Karena Busuk, Rusak, Dicuri Atau Hilang Dari Perhitungan Bendaharawan Yang Bersangkutan


Peraturan Pemerintah
20
1956 Mengganti Peraturan Penghapusan Uan Yang Dicuri, Digelapkan Atau Hilang Dari Perhitungan Bendaharawan Yang Bersangkutan


Peraturan Pemerintah
19
1956 Penambahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1954 Dengan Pasal 81a


Peraturan Pemerintah
18
1956 Penyerahan Premi Kepada Pegawai Pegawai Yang Pekerjaannya Langsung Berkenaan Dengan Pajak Pajak Yang Dipungut Oleh Jawatan Pajak


Peraturan Pemerintah
17
1956 Pengubahan Dan Penambahan "scheepvaartverordening 1936"


Peraturan Pemerintah
16
1956 Penetapan Kota Besar Bandung Sebagai Tempat Rapat Rapat Konstituante


Peraturan Pemerintah
15
1956 Dewan Ekonomi Dan Perencanaan


Peraturan Pemerintah
14
1956 Mengubah Dan Menambah Daftar Lampiran A Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (p.g.p.n.) 1955


Peraturan Pemerintah
13
1956 Pengubahan Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940


Peraturan Pemerintah
12
1956 Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Para Jaksa Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
11
1956 Dewan Dan Majelis Majelis Perniagaan Dan Perusahaan


Peraturan Pemerintah
10
1956 Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Para Hakim Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
9
1956 Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing


Peraturan Pemerintah
8
1956 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1952 Mengenai Penghasilan Dan Usaha Pegawai Negeri Dalam Lapangan Partikelir (lembaran Negara Tahun 1952 No. 17)


Peraturan Pemerintah
7
1956 Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementrian Agama


Peraturan Pemerintah
6
1956 Urusan Pembelian Minyak Kayu Putih


Peraturan Pemerintah
37
1955 Penyerahan Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kepada Kementrian Luar Negeri


Peraturan Pemerintah
36
1955 Pengubahan Lebih Lanjut "algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)


Peraturan Pemerintah
35
1955 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah


Peraturan Pemerintah
34
1955 Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1956


Peraturan Pemerintah
33
1955 Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah
32
1955 Pengubahan Peraturan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955) (lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 48)


Peraturan Pemerintah
31
1955 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 18 Tahun 1954)


Peraturan Pemerintah
30
1955 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 No. 88)


Peraturan Pemerintah
29
1955 Pengubahan/penambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 53 Tahun 1954) Sepanjang Mengenai Bab Iv Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dan Bab V Tentang Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan


Peraturan Pemerintah
28
1955 Pengubahan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 88 Tahun 1954)


Peraturan Pemerintah
27
1955 Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain Lain Tunjangan Bagi Menteri Muda Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
26
1955 Pengubahan Pasal 1 Ayat (2) Sub A Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 No. 14) Dan Penyerahan Tugas Menjalankan Kebijaksanaan Mengenai Biro Penampungan Anggota Tentara (b.p.b.a.t.) Kepada Menteri Negara


Peraturan Pemerintah
25
1955 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 18 Tahun 1954)


Peraturan Pemerintah
24
1955 Penjualan Rumah-rumah Negara Kepada Pegawai-pegawai Negeri


Peraturan Pemerintah
23
1955 Peraturan Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah
22
1955 Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah


Peraturan Pemerintah
21
1955 Pengubahan Lebih Lanjut "algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)


Peraturan Pemerintah
20
1955 Panji Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Lambang Kesatuan Untuk Seluruh Korps


Peraturan Pemerintah
19
1955 Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu


Peraturan Pemerintah
18
1955 Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri ; Indeks: Perjalanan Dinas Luar Negeri


Peraturan Pemerintah
17
1955 Cara Penggunaan Uang Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat


Peraturan Pemerintah
16
1955 Pemindahan Kekuasaan "hoofd Van Gewestelijk Bestuur" Dalam Peradilan Asli


Peraturan Pemerintah
15
1955 Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri


Peraturan Pemerintah
14
1955 Dewan Keamanan


Peraturan Pemerintah
13
1955 Pengubahan/penambahan Peraturan Pemerintah N0.50 Tahun 1951 (lembaran Negara No. 70 Tahun 1951) Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat


Peraturan Pemerintah
12
1955 Cara Centraal Rubber Fonds Termaksud Dalam "centraal Rubber Fonds Ordonnantie 1948" Melaksanakan Tugasnya Termaksud Dalam Pasal 2 Ordonansi Tersebut


Peraturan Pemerintah
11
1955 Gabungan Kepala Kepala Staf


Peraturan Pemerintah
10
1955 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 30 Tahun 1954) Tentang Dewan Keamanan Nasional


Peraturan Pemerintah
9
1955 Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama Untuk Kapal Kapal


Peraturan Pemerintah
8
1955 Penetapan Retribusi Untuk Izin Ekspor Kapuk Buat Tahun Lisensi 1954/1955


Peraturan Pemerintah
7
1955 Pengeluaran Surat Perbendaharaan Tahun 1955


Peraturan Pemerintah
6
1955 Mengubah/menambah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1954 (lembaran Negara 1954 No. 72), Tentang Kenaikan Pensiun Dan Onderstand Yang Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang Republik Indonesia, Knil Dahulu Dan Sebagainya, Dan Kepada Janda Dan/atau Anaknya.


Peraturan Pemerintah
64
1954 Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang Undang No. 20 Tahun 1952 (lembaran Negara No. 47 Tahun 1952)


Peraturan Pemerintah
63
1954 Permintaan Dan Pelaksanaan Bantuan Militer


Peraturan Pemerintah
62
1954 Pengesahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Menteri Perekonomian Tertanggal 19 Oktober 1954 No. 112/um/54, 15020/m Tentang Penetapan Besarnya Jumlah Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "krosok Ordonnantie" (lembaran Negara Tahun 1937 No. 604)


Peraturan Pemerintah
61
1954 Penetapan Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut


Peraturan Pemerintah
60
1954 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1954 (lembaran Negara 1954 No. 73) Tentang "pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras"


Peraturan Pemerintah
59
1954 Kedudukan Dan Gaji Para Pejabat Gubernur


Peraturan Pemerintah
58
1954 Pengubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 Republik Indonesia Jogjakarta Dahulu Tentang Universitas Negeri Gajah Mada


Peraturan Pemerintah
57
1954 Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya


Peraturan Pemerintah
56
1954 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1953 (lembaran Negara No. 87 Tahun 1953)


Peraturan Pemerintah
55
1954 Penunjukan Penguasa Penguasa Militer


Peraturan Pemerintah
54
1954 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 52 Tahun 1954) Tentang Pendaftaran Orang Asing


Peraturan Pemerintah
53
1954 Kekuasaan Mengeluarkan Surat Paksa Mengenai Pajak Pajak


Peraturan Pemerintah
52
1954 Pemberian Tunjangan Cacat


Peraturan Pemerintah
51
1954 Pemberian Tunjangan Istimewa Kepada Keluarga Pegawai Yang Tewas


Peraturan Pemerintah
50
1954 Perubahan Peraturan Peraturan Pemberian Pembebasan Cukai Untuk Minyak Tanah (kerozine) Dan Sulingan Sulingan Minyak Tambang Yang Disamakan Dengan Minyak Tanah


Peraturan Pemerintah
49
1954 Cara Membuat Dan Mengatur Perjanjian Perburuhan


Peraturan Pemerintah
48
1954 Mengubah Lebih Lanjut "algemene Bepalingen Ter Uitvoring Van De Postordonnantie 1935" (postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)


Peraturan Pemerintah
47
1954 Cara Pencalonan Buat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/konstituante Oleh Anggota Angkatan Perang Dan Pernyataan Non Aktip/pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan/pencalonan Keanggotaan Tersebut, Pun Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan T...


Peraturan Pemerintah
46
1954 Pengubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 23 Tahun 1954), Tentang Pemberian Pembebasan Pembebasan Dari Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Ke Luar Negeri


Peraturan Pemerintah
45
1954 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Berada Di Indonesia


Peraturan Pemerintah
44
1954 Pengubahan Peraturan Lalu Lintas Jalan


Peraturan Pemerintah
43
1954 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1953 Jo. No. 14 Tahun 1954 (lembaran Negara No. 61 Tahun 1953 Jo. No. 26 Tahun 1954), Mengenai Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Dan Tentang Pemilihan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rak...


Peraturan Pemerintah
42
1954 Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras


Peraturan Pemerintah
41
1954 Kenaikan Pensiun Dan Onderstand Yang Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang Dan Sebagainya


Peraturan Pemerintah
40
1954 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1951 (lembaran Negara Tahun 1951 No. 70), Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat


Peraturan Pemerintah
39
1954 Pengubahan Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota T.n.i. Yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1950 (lembaran Negara Tahun 1950 No. 18)


Peraturan Pemerintah
38
1954 Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah


Peraturan Pemerintah
37
1954 Pemberian Honorarium Kepada Para Ketua (pengganti) Para Jaksa (pengganti) Dan Para Panitera (pengganti) Pada Pengadilan Kejaksaan Ketentaraan


Peraturan Pemerintah
36
1954 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1952 Yang Mengenai Batas Tertinggi Jumlah Pokok Pensiun Dan Tunjangan Kemahalan Daerah Serta Tunjangan Keluarga (lembaran Negara Tahun 1952 No. 77)


Peraturan Pemerintah
35
1954 Jaminan Yang Berupa Pensiun Dari Pemerintah Bagi Guru Sekolah Rakyat Negeri


Peraturan Pemerintah
34
1954 Hak Kekuasaan Untuk Memberikan Kenaikan Gaji Yang Tertentu


Peraturan Pemerintah
33
1954 Penempatan Dalam Jabatan Dan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan Dalam Dinas Ketentaraan


Peraturan Pemerintah
32
1954 Pendaftaran Orang Asing


Peraturan Pemerintah
31
1954 Pekerja Pemerintah


Peraturan Pemerintah
30
1954 Penunjukkan Terhadap Beberapa Hasil Yang Dibikin Dari Alkohol Etil, Yang Dalam Keadaan Keadaan Tertentu Tidak Akan Dibebani Sebagai Barang Alkohol Sulingan


Peraturan Pemerintah
29
1954 Penanggungan Pajak Peralihan Dan Pajak Upah Bagi Pegawai Negeri Oleh Negara


Peraturan Pemerintah
28
1954 Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1953 Mengenai Pemberian Uang Duka/penghibur Kepada Janda/ahli Waris Pegawai Yang Tewas Dalam Melakukan Kewajibannya


Peraturan Pemerintah
27
1954 Pemberian Persekot Hari Raya Kepada Pegawai Negeri


Peraturan Pemerintah
26
1954 Penetapan Tanggal Terakhir Untuk Mengajukan Pembayaran "backpay Pensiun"


Peraturan Pemerintah
25
1954 Pembentukan Komisariat Urusan Daerah Daerah Otonoom


Peraturan Pemerintah
24
1954 Pembentukan Wilayah Gabungan Bolaang Mangondow Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri


Peraturan Pemerintah
23
1954 Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 11 Tahun 1953 (lembaran Negara Nr 17 Tahun 1953)


Peraturan Pemerintah
22
1954 Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri (lembaran Negara 1953 Nr 26)


Peraturan Pemerintah
21
1954 Penetapan Peraturan Istirahat Buruh


Peraturan Pemerintah
20
1954 Mengurus Dana Alat Alat Pembayaran Luar Negeri


Peraturan Pemerintah
19
1954 Pimpinan, Susunan Dan Cara Bekerja Lembaga Alat Alat Pembayaran Luar Negeri


Peraturan Pemerintah
18
1954 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda Janda Dan Onderstan Kepada Anak Anak Yatim/piatu Dari Para Anggota Tentara Angkatan Darat (lembaran Negara Tahun 1951 No.5)


Peraturan Pemerintah
17
1954 Dewan Keamanan Nasional


Peraturan Pemerintah
16
1954 Urusan Rekonstruksi Nasional


Peraturan Pemerintah
15
1954 Tunjangan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Belajar Di Dalam Dan Di Luar Negeri


Peraturan Pemerintah
14
1954 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1953 (lembaran Negara No. 61 Tahun 1953)


Peraturan Pemerintah
13
1954 Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perindustrian Kepada Kotapraja Jakarta Raya


Peraturan Pemerintah
12
1954 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perindustrian Kepada Propinsi Propinsi


Peraturan Pemerintah
11
1954 Pemberian Pembebasan Pembebasan Dari Pemungutan Tambahan Atas Pengiriman Uang Ke Luar Negeri


Peraturan Pemerintah
10
1954 Pelanjutan Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet


Peraturan Pemerintah
9
1954 Penyelenggaraan Undang Undang Pemilihan Umum


Peraturan Pemerintah
8
1954 Pengubahan Peraturan Tentang Bank Rakyat Indonesia


Peraturan Pemerintah
7
1954 Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (lembaran Negara No. 38 Tahun 1951) Tentang Mengubah Peraturan Film Tahun 1940 Filmverordening 1940. Staatsblad 1940 No. 539)


Peraturan Pemerintah
6
1954 Penampungan Bekas Anggota Angkatan Perang Dan Pemulihan Mereka Ke Dalam Masyarakat


Peraturan Pemerintah
42
1953 Perubahan Status Daerah Bahagian Kota Manado Menjadi Daerah Manado Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri


Peraturan Pemerintah
41
1953 Kewajiban Melaporkan Perusahaan


Peraturan Pemerintah
40
1953 Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Urusan Pegawai


Peraturan Pemerintah
39
1953 Cara Mengangkat Sumpah (menyatakan Keterangan) Anggota Anggota Badan Badan Penyelenggara Pimilihan


Peraturan Pemerintah
38
1953 Penpenyerahan Resmi Sebagian Dari Pada Tugas Dan Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya


Peraturan Pemerintah
37
1953 Penetapan Gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan


Peraturan Pemerintah
36
1953 Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1950)


Peraturan Pemerintah
35
1953 Susunan Dan Pimpinan Kementrian Pertahanan


Peraturan Pemerintah
34
1953 Penambahan Dalam Ketentuan Tentang Tugas Dan Urusan Daerah Daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan


Peraturan Pemerintah
33
1953 Penambahan Tugas Dan Penambahan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan


Peraturan Pemerintah
32
1953 Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Dan Tentang Pemilihan Anggota Anggota Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa


Peraturan Pemerintah
31
1953 Penetapan Kedudukan Pegawai Pada Jawatan Kereta Api, Yang Berasal Dari Perusahaan Kereta Api Partikelir


Peraturan Pemerintah
30
1953 Tarip Ongkos Ongkos Dalam Ordonansi 17 Desember 1909 (staatsblad 1909 Nomor 584)


Peraturan Pemerintah
29
1953 Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Dan Pemilihan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Baru


Peraturan Pemerintah
28
1953 Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1950 Republik Indonesia (yogyakarta) Tentang Sumpah San Janji Bagi Anggota Dewan Pemerintah Daerah Bagi Daerah Daerah Otonom Di Wilayah Bekas Negara Indonesia Timur