JDIH KABUPATEN GARUT

PRODUK HUKUM PUSAT

PERATURAN PRESIDEN


Pilih Tahun

Bentuk No Tahun Judul Produk Hukum File
Bentuk No Tahun Judul Produk Hukum File
Peraturan Presiden
148
2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Download
Peraturan Presiden
71
2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Download
Peraturan Presiden
33
2012 Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional

Download
Peraturan Presiden
70
2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Download
Peraturan Presiden
10
2016 Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru

Download
Peraturan Presiden
8
2016 Komite Ekonomi Dan Industri Nasional

Download
Peraturan Presiden
9
2016 Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

Download
Peraturan Presiden
7
2016 Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Download
Peraturan Presiden
2
2016 Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara

Download
Peraturan Presiden
3
2016 Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Download
Peraturan Presiden
4
2016 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Download
Peraturan Presiden
6
2016 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Pengahasilan

Download
Peraturan Presiden
1
2016 Badan Restorasi Gambut

Download
Peraturan Presiden
105
2015 Kunjungan Kapal Wisata (yacht) Asing Ke Indonesia


Download

Peraturan Presiden
23
2015 Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/kota


Download
Download

Peraturan Presiden
24
2015 Kementerian Sekretariat Negara


Download
Download

Peraturan Presiden
26
2015 Kantor Staf Presiden


Download
Download

Peraturan Presiden
25
2015 Sekretariat Kabinet


Download
Download

Peraturan Presiden
27
2015 Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


Download
Download

Peraturan Presiden
28
2015 Kementerian Keuangan


Download
Download

Peraturan Presiden
29
2015 Kementerian Perindustrian


Download
Download

Peraturan Presiden
30
2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


Download
Download

Peraturan Presiden
31
2015 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan


Download
Download

Peraturan Presiden
32
2015 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua


Download
Download

Peraturan Presiden
33
2015 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku


Download
Download

Peraturan Presiden
34
2015 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara Dan Provinsi Papua Barat


Download
Download

Peraturan Presiden
35
2015 Kementerian Kesehatan


Download
Download

Peraturan Presiden
36
2015 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015


Download
Download

Peraturan Presiden
37
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak


Download
Download

Peraturan Presiden
38
2015 Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur


Download
Download

Peraturan Presiden
39
2015 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan


Download
Download

Peraturan Presiden
40
2015 Kementerian Perhubungan


Download
Download

Peraturan Presiden
41
2015 Kementerian Badan Usaha Milik Negara


Download
Download

Peraturan Presiden
42
2015 Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan


Download
Download

Peraturan Presiden
43
2015 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan


Download
Download

Peraturan Presiden
44
2015 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia


Download
Download

Peraturan Presiden
45
2015 Kementerian Pertanian


Download
Download

Peraturan Presiden
46
2015 Kementerian Sosial


Download
Download

Peraturan Presiden
47
2015 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi


Download
Download

Peraturan Presiden
48
2015 Kementerian Perdagangan


Download
Download

Peraturan Presiden
49
2015 Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional


Download
Download

Peraturan Presiden
50
2015 Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok)


Download

Peraturan Presiden
51
2015 Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)


Download
Download

Peraturan Presiden
52
2015 Pengesahan Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)


Download
Download

Peraturan Presiden
53
2015 Pengesahan Asean Agreement On The Movement Of Natural Persons (persetujuan Asean Mengenai Pergerakan Orang Perseorangan)


Download
Download

Peraturan Presiden
54
2015 Kementerian Komunikasi Dan Informatika


Download
Download

Peraturan Presiden
55
2015 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden


Peraturan Presiden
56
2015 Kementerian Luar Negeri


Download
Download

Peraturan Presiden
57
2015 Kementerian Pemuda Dan Olahraga


Download
Download

Peraturan Presiden
58
2015 Kementerian Pertahanan


Download
Download

Peraturan Presiden
59
2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak


Download
Download

Peraturan Presiden
60
2015 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016


Download
Download

Peraturan Presiden
61
2015 Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit


Download
Download

Peraturan Presiden
62
2015 Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah


Download
Download

Peraturan Presiden
63
2015 Kementerian Kelautan Dan Perikanan


Download
Download

Peraturan Presiden
64
2015 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M


Download
Download

Peraturan Presiden
65
2015 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional


Download
Download

Peraturan Presiden
66
2015 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional


Download
Download

Peraturan Presiden
69
2015 Bebas Visa Kunjungan


Download
Download

Peraturan Presiden
71
2015 Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting


Download
Download

Peraturan Presiden
72
2015 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif


Download
Download

Peraturan Presiden
73
2015 Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional


Download
Download

Peraturan Presiden
74
2015 Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight Services (persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among Designated Points In Asean(protokol 1 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Titik-titik Yang Telah Ditunjuk Di Asean), Dan Protocol 2 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among All Points With International Airports In Asean (protokol 2 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, Dan Kelima Yang Tidak Terbatas Di Antara Semua Titik Dengan Bandar Udara Internasional Di Asean)


Download
Download

Peraturan Presiden
75
2015 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019


Download
Download

Peraturan Presiden
78
2015 Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter Mi-17 Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa Di Mali


Download
Download

Peraturan Presiden
79
2015 Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan Dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dan Kementerian Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar (framework Agreement On Trade And Investment Between The Ministry Of Trade Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of National Planning And Economic Development Of The Republic Of The Union Of Myanmar


Download
Download

Peraturan Presiden
82
2015 Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara


Download
Download

Peraturan Presiden
83
2015 Kementerian Agama


Download
Download

Peraturan Presiden
86
2015 Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian


Download
Download

Peraturan Presiden
87
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia


Download
Download

Peraturan Presiden
88
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan


Download
Download

Peraturan Presiden
89
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Download
Download

Peraturan Presiden
90
2015 Honorarium Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara


Download

Peraturan Presiden
91
2015 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah


Download

Peraturan Presiden
92
2015 Pengesahan Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement (protokol Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean


Download

Peraturan Presiden
94
2015 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi


Download

Peraturan Presiden
95
2015 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir


Peraturan Presiden
96
2015 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


Download

Peraturan Presiden
97
2015 Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019


Download

Peraturan Presiden
98
2015 Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Trail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok Dan Bekasi


Download

Peraturan Presiden
99
2015 Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Download

Peraturan Presiden
100
2015 Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana Dan Prasarananya Di Desa Tawiri Ambon


Download

Peraturan Presiden
103
2015 Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi


Download

Peraturan Presiden
104
2015 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan


Download

Peraturan Presiden
106
2015 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut


Download

Peraturan Presiden
107
2015 Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung


Download

Peraturan Presiden
108
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan


Download

Peraturan Presiden
109
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan


Download

Peraturan Presiden
110
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan


Download

Peraturan Presiden
111
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian


Download

Peraturan Presiden
112
2015 Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat Tahun 2015


Peraturan Presiden
113
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral


Download

Peraturan Presiden
114
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara


Download

Peraturan Presiden
115
2015 Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal Fishing)


Peraturan Presiden
116
2015 Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Trail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan


Peraturan Presiden
118
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia


Peraturan Presiden
119
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan


Peraturan Presiden
120
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara


Peraturan Presiden
121
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia


Peraturan Presiden
122
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik


Peraturan Presiden
123
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


Peraturan Presiden
125
2015 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan


Peraturan Presiden
126
2015 Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil


Peraturan Presiden
128
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika


Peraturan Presiden
129
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara


Peraturan Presiden
130
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional


Peraturan Presiden
133
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Peraturan Presiden
134
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian


Peraturan Presiden
135
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan


Peraturan Presiden
136
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan


Peraturan Presiden
132
2015 Pengesahan The International Convention For The Control And Management Of Ships'ballast Water And Sediments, 2004 (konvensi Internasional Untuk Pengendalian Dan Manajemen Air Balas Dan Sedimen Dari Kapal,2004


Peraturan Presiden
2
2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019


Download
Download

Peraturan Presiden
1
2015 Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede


Download
Download

Peraturan Presiden
3
2015 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015


Download
Download

Peraturan Presiden
4
2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah


Download
Download

Peraturan Presiden
5
2015 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor


Download
Download

Peraturan Presiden
6
2015 Badan Ekonomi Kreatif


Download
Download

Peraturan Presiden
7
2015 Organisasi Kementerian Negara


Download
Download

Peraturan Presiden
8
2015 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


Download
Download

Peraturan Presiden
9
2015 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan


Download
Download

Peraturan Presiden
10
2015 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman


Download
Download

Peraturan Presiden
11
2015 Kementerian Dalam Negeri


Download
Download

Peraturan Presiden
12
2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi


Download
Download

Peraturan Presiden
13
2015 Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi


Download
Download

Peraturan Presiden
14
2015 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan


Download
Download

Peraturan Presiden
15
2015 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat


Download
Download

Peraturan Presiden
16
2015 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan


Download
Download

Peraturan Presiden
17
2015 Kementerian Agraria Dan Tata Ruang


Download
Download

Peraturan Presiden
18
2015 Kementerian Ketenagakerjaan


Download
Download

Peraturan Presiden
19
2015 Kementerian Pariwisata


Download
Download

Peraturan Presiden
20
2015 Badan Pertanahan Nasional


Download
Download

Peraturan Presiden
21
2015 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia


Download
Download

Peraturan Presiden
22
2015 Pemberian Uang Kompensasi/ Penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009


Download
Download

Peraturan Presiden
39
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Isi (doc)
Peraturan Presiden
33
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Isi (doc)
Peraturan Presiden
29
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
10
2006 Badan Pertanahan Nasional

Isi (doc)
Peraturan Presiden
9
2006 Perubahan Atas Peraturan Presiden No.55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bbm Dalam Negeri

Isi (doc)
Peraturan Presiden
7
2006 Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pendemi Influenza

Isi (doc)
Peraturan Presiden
6
2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri Dan Singapura Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Isi (doc)
Peraturan Presiden
78
2006 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
77
2006 Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta Menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
76
2006 Perubahan Atas Perpres Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

c : dicabut oleh Perbup Nomor 7 Tahun 2011
Isi (pdf)
Peraturan Presiden
75
2006 Komisi Penanggulangan Aids Nasional

mu : mengubah Perbup Nomor 125 Tahun 2010
Isi (pdf)
Peraturan Presiden
74
2006 Perubahan Atas Perpres Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
73
2006 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
72
2006 Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
71
2006 Penugasan Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
70
2006 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/2006 M

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
69
2006 Pengesahan Agreement Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Asean And The Government Of The Russian Ferderation On Economic And Development Cooperation (persetujuan Antara Pemerintah Negara-negara Asean Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerjasama Ekonomi Dan Pembangunan)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
68
2006 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People`s Republic Of Bangladesh For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocool

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
67
2006 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
66
2006 Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Ri

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
65
2006 Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
64
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Dan Penera

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
63
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
62
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
61
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
60
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
59
2006 Tunjangan Dosen

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
58
2006 Tunjangan Tenaga Kependidikan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
57
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
56
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
55
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
54
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
53
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdaganagan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
52
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
51
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
50
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
49
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
48
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
47
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
46
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
45
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
44
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
43
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
42
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehuatanan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
41
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
40
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Pustakawan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
66
2005 Honorarium Bagi Anggota Dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
78
2005 Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
70
2005 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
68
2005 Tata Cara Penyusunan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
65
2005 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
64
2005 Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerjalembaga Pemerintah Non Departemen

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
63
2005 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
60
2005 Pengesahan Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Secretariat Of The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal On The Establishment Of A Basel Convention Regional Centre For Training And Technology Transfer For Southeast Asia (persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Sekretariat Konvensi Basel Mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pembuangannya Tentang Pembentukan Pusat Regional Konvensi Basel Untuk Pelatihan Dan Alih Teknologi Bagi Asia Tenggara)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
61
2005 Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
62
2005 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
59
2005 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
57
2005 Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
58
2005 Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
56
2005 Tim Monitoring Dan Evaluasi Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
55
2005 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
54
2005 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
53
2005 Gaji, Tunjangan, Dan Fasilitas Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
52
2005 Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
51
2005 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
50
2005 Lembaga Produktivitas Nasional

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
49
2005 Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
48
2005 Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
47
2005 Pengesahan Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal (amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya)

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
46
2005 Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
45
2005 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2006

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
44
2005 Pengesahan International Convention On Maritime Liens And Mortgages, 1993 (konvensi Internasional Tentang Piutang Maritim Dan Mortgage, 1993)

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
43
2005 Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Embayaran Bank Perkreditan Rakyat

Isi (htm)


Peraturan Presiden
42
2005 Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Isi (htm)


Peraturan Presiden
41
2005 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkunganorganisasi Tentara Nasional Indonesia

u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 481 Tahun 2010

Isi (htm)


Peraturan Presiden
40
2005 Staf Khusus Presiden

Isi (doc)


Peraturan Presiden
39
2005 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006

Isi (htm)


Peraturan Presiden
38
2005 Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Isi (htm)


Peraturan Presiden
37
2005 Pemberian Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Isi (htm)


Peraturan Presiden
36
2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Isi (htm)


Peraturan Presiden
35
2005 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Isi (doc)
Peraturan Presiden
34
2005 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Isi (doc)
Peraturan Presiden
33
2005 Pengesahan Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (amendemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)

Isi (doc)
Peraturan Presiden
32
2005 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
31
2005 Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

Isi (doc)
Peraturan Presiden
30
2005 Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Isi (doc)
Peraturan Presiden
29
2005 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

Isi (doc)
Peraturan Presiden
28
2005 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Isi (doc)
Peraturan Presiden
27
2005 Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Isi (doc)
Peraturan Presiden
26
2005 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Isi (doc)
Peraturan Presiden
25
2005 Tim Dokter Kepresidenan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
24
2005 Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Presiden
23
2005 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Isi (doc)

 


Peraturan Presiden
22
2005 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Isi (doc)
Peraturan Presiden
21
2005 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
20
2005 Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Merek

Isi (doc)
Peraturan Presiden
18
2005 Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Presiden
17
2005 Komisi Kepolisian Nasional

Isi (doc)
Peraturan Presiden
16
2005 Dewan Riset Nasional

Isi (doc)
Peraturan Presiden
15
2005 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Presiden
14
2005 Kepaniteraan Mahkamah Agung

Isi (doc)
Peraturan Presiden
13
2005 Sekretariat Mahkamah Agung

Isi (doc)
Peraturan Presiden
12
2005 Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

Isi (htm)
Peraturan Presiden
11
2005 Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

mc : mencabut Perda Nomor 17 Tahun 1989
mc : mencabut Perda Nomor 7 Tahun 1992
mc : mencabut Perda Nomor 33 Tahun 2001
Isi (htm)
Peraturan Presiden
8
2005 Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Isi (doc)
Peraturan Presiden
7
2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009

Isi (doc)
Peraturan Presiden
6
2005 Pengesahan Protocol On The Authentic Six-language Text Of The Convention On International Civil Aviation, Chicago 1944 (protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Keenam Dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)

Isi (doc)
Peraturan Presiden
5
2005 Pengesahan Protocol On The Authentic Quinquelingual Text Of The Convention On International Civil Aviation, Chicago 1944 (protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Kelima Dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)

Isi (doc)
Peraturan Presiden
4
2005 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bolivar Venezuela Mengenai Kerjasama Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
3
2005 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tajikistan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
2
2005 Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Isi (doc)
Peraturan Presiden
1
2005 Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Isi (doc)

Peraturan Presiden
38
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana


Peraturan Presiden
36
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial


Peraturan Presiden
35
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek


Peraturan Presiden
34
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi


Peraturan Presiden
32
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi


Peraturan Presiden
31
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan


Peraturan Presiden
30
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan


Peraturan Presiden
28
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem


Peraturan Presiden
27
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan


Peraturan Presiden
26
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ikan


Peraturan Presiden
25
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan


Peraturan Presiden
24
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti


Peraturan Presiden
23
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat


Peraturan Presiden
22
2006 Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti


Peraturan Presiden
21
2006 Tunjangan Petugas Pemasyarakatan


Peraturan Presiden
20
2006 Tunjangan Panitera


Peraturan Presiden
19
2006 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007


Peraturan Presiden
18
2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri Dan Republik Islam Iran Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan


Peraturan Presiden
17
2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri Dan Ekuador Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Peraturan Presiden
16
2006 Pengesahan Protocol To Amend The Basic Agreement On The Asean Industrial Cooporation Scheme (protokol Pengesahan Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri Asean)


Peraturan Presiden
15
2006 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Orgganisasi Tni


Peraturan Presiden
14
2006 Tunjangan Umum Bagi Anggota Tni Di Lingkungan Tni


Peraturan Presiden
13
2006 Tunjangan Umum Bagi Anggota Polri Di Lingkungan Kepolisian Negeri Ri


Peraturan Presiden
11
2006 Perubahan Ikip Negeri Singaraja Menjadi Universitas Pendidikan Ganesha


Peraturan Presiden
37
2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
12
2006 Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
1
1959 Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara

mc : mencabut Perbup Nomor 413 Tahun 2008

Peraturan Presiden
2
1959 Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

mc : mencabut Perbup Nomor 414 Tahun 2008

Peraturan Presiden
3
1959 Pengubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1959 (lembaran Negara No. 82 Tahun 1959)

mc : mencabut Perbup Nomor 422 Tahun 2008

Peraturan Presiden
4
1959 Syarat Syarat Pendidikan, Kecakapan Dan Pengalaman Dalam Pemerintahan Bagi Kepala Daerah

mc : mencabut Perbup Nomor 415 Tahun 2008

Peraturan Presiden
5
1959 Nama Jabatan, Gelar, Kedudukan Dan Penghasilan Kepala Daerah Serta Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

mc : mencabut Perbup Nomor 416 Tahun 2008

Peraturan Presiden
6
1959 Dewan Urusan Pegawai

mc : mencabut Perbup Nomor 417 Tahun 2008

Peraturan Presiden
7
1959 Wajib Latihan Bagi Pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia

mc : mencabut Perbup Nomor 418 Tahun 2008
u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 870 Tahun 2013

Peraturan Presiden
8
1959 Badan Pusat Intelligence

mc : mencabut Perbup Nomor 419 Tahun 2008

Peraturan Presiden
9
1959 Kenaikan Gaji Pokok Menurut P.g.m. 1956 Serta Perubahan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Anggota Tentara Dan Penghapusan Pemberian Tambahan Penghasilan C.q. Hak Kesejahteraan Kepada Tenaga Ahli Kesehatan Didalam Lingkungan Angkatan Perang Dan Pemberian ...

mc : mencabut Perbup Nomor 420 Tahun 2008

Peraturan Presiden
10
1959 Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil Dan Eceran Yang Bersifat Asing Diluar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I Dan Ii Serta Karesidenan.

mc : mencabut Perbup Nomor 421 Tahun 2008

Peraturan Presiden
11
1959 Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Angkatan Perang

mc : mencabut Perbup Nomor 424 Tahun 2008

Peraturan Presiden
12
1959 Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara


Peraturan Presiden
13
1959 Front Nasional

mc : mencabut Perbup Nomor 423 Tahun 2008

Peraturan Presiden
14
1959 Dewan Angkatan Laut

mc : mencabut Perbup Nomor 427 Tahun 2008
mc : mencabut Perbup Nomor 438 Tahun 2008

Peraturan Presiden
15
1959 Dewan Ekonomi Dan Pembangunan

mc : mencabut Perbup Nomor 436 Tahun 2008

Peraturan Presiden
1
1960 Pemberian "uang Jasa" Kepada Bekas Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante


Peraturan Presiden
2
1960 Nama Jabatan Dan Gelar, Kedudukan, Penghasilan Dan Larangan Keanggotaan Partai Politik Wakil Kepala Daerah Tingkat I

mc : mencabut Perbup Nomor 431 Tahun 2008

Peraturan Presiden
3
1960 Penyelenggaraan Urusan Haji


Peraturan Presiden
4
1960 Kekayaan Yang Dikelola Oleh Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak


Peraturan Presiden
5
1960 Pembentukan Propinsi Adminstratif Sulawesi Utara Dan Propinsi Administratif Sulawesi Selatan

mc : mencabut Perbup Nomor 432 Tahun 2008

Peraturan Presiden
6
1960 Pembentukan Dewan Angkutan Darat


Peraturan Presiden
7
1960 Tata Susunan Kepangkatan Kepolisian Negara


Peraturan Presiden
8
1960 Dewan Bahan Makanan

mc : mencabut Perbup Nomor 433 Tahun 2008

Peraturan Presiden
9
1960 Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Berkedudukan Pelaut


Peraturan Presiden
10
1960 Pakaian Dinas Dan Tanda Pangkat Kepala Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I


Peraturan Presiden
11
1960 Pembentukan Institut Agama Islam Negeri

mu : mengubah Perbup Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Presiden
12
1960 Dewan Pertekstilan

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 11 Tahun 2012
mu : mengubah Perda Nomor 24 Tahun 2008

Peraturan Presiden
13
1960 Pengakuan, Pengawasan Dan Pembubaran Partai Partai

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 7 Tahun 2012
mu : mengubah Perda Nomor 23 Tahun 2008

Peraturan Presiden
14
1960 Perturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Republik Indonesia


Peraturan Presiden
15
1960 Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa

mc : mencabut Perbup Nomor 330 Tahun 2003

Peraturan Presiden
16
1960 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 1959


Peraturan Presiden
17
1960 Kopra


Peraturan Presiden
18
1960 Pemberian Ganjaran (premi) Kepada Orang Orang Yang Telah Memberikan Jasanya Dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana


Peraturan Presiden
19
1960 Susunan Dewan Maritim


Peraturan Presiden
20
1960 Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan


Peraturan Presiden
21
1960 Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Dan Anggota Angkatan Perang


Peraturan Presiden
22
1960 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia


Peraturan Presiden
23
1960 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1960 Tentang Dewan Angkutan Darat


Peraturan Presiden
24
1960 Pengubahan Dan Tambahan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 1959 (lembaran Negara 1959 No. 15) Tentang Dewan Ekonomi Dan Pembangunan


Peraturan Presiden
25
1960 Perubahan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan Pengawasan Dan Pembubaran Partai-partai

mu : mengubah Perbup Nomor 315 Tahun 2011
mu : mengubah Perbup Nomor 446 Tahun 2008

Peraturan Presiden
26
1960 Pemberian Hadiah Seni


Peraturan Presiden
27
1960 Pemberian Hadiah Ilmiah

mc : mencabut Perbup Nomor 427 Tahun 2008
mc : mencabut Perbup Nomor 428 Tahun 2008

Peraturan Presiden
28
1960 Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

mc : mencabut Perbup Nomor 426 Tahun 2008
mc : mencabut Perbup Nomor 429 Tahun 2008

Peraturan Presiden
1
1961 Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Menteri Republik Indonesia Dahulu Dan Bekas Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Serta Janda Atau Anak Yatim Piatunya

u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 759 Tahun 2011
c : dicabut oleh Perbup Nomor 102 Tahun 2014

Peraturan Presiden
2
1961 Berlakunya Beberapa Peraturan Dan Tindakan Penguasa Perang Tertinggi Di Daerah Daerah Tingkat I Bali Dan Kalimantan Tengah Berhubung Dengan Penghapusan Keadaan Bahaya


Peraturan Presiden
3
1961 Panca Satia


Peraturan Presiden
4
1961 Penetapan Tafsiran Resmi Dari Ketetapan Ketetapan M.p.r.s.


Peraturan Presiden
5
1961 Segi Segi Protokoler Dalam Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota Pimpinan M.p.r.s.


Peraturan Presiden
6
1961 Penyelenggaraan Pekan Raya Dan Pameran Indonesia


Peraturan Presiden
7
1961 Pengiriman Antar Uang Kas Negara


Peraturan Presiden
8
1961 Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara Untuk Dinas Dinas Sipil


Peraturan Presiden
9
1961 Instruksi Bagi Kepala Jawatan Akuntan Negara

c : dicabut oleh Perbup Nomor 268 Tahun 2010

Peraturan Presiden
10
1961 Pemberian Darmasarjana, Darmasiswa Dan Darmatamu Kepada Cendekiawan, Mahasisiwa, Pelajar Dan Pejabat Negara Asing

c : dicabut oleh Perbup Nomor 269 Tahun 2010

Peraturan Presiden
11
1961 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960 Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa


Peraturan Presiden
12
1961 Pemberian Tugas Belajar


Peraturan Presiden
13
1961 Garis Kebijaksanaan Terhadap Pemberontak Dan Gerombolan Yang Menyerah


Peraturan Presiden
14
1961 Panitya Penyelesaian Masalah Pemberontakan Dan Gerombolan Yang Menyerah


Peraturan Presiden
15
1961 Perubahan Dan Penambahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960, Tentang Pemberian Penghargaan/tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan

c : dicabut oleh Perbup Nomor 199 Tahun 2012
u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 312 Tahun 2011
u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 314 Tahun 2011

Peraturan Presiden
16
1961 Pengubahan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1961 (lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 5) Mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Menteri Republik Indonesia Dahulu Dan Bekas Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat Serta Janda Janda Dan/a...

c : dicabut oleh Perbup Nomor 199 Tahun 2012

Peraturan Presiden
17
1961 Kedudukan Hukum, Nama Jabatan, Gelar, Penghasilan Dan Keuntungan Keuntungan Lainnya Kepala Daerah. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Istimewa Yogjakarta Da Wakil Kepala Daerah Tingkat I

u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 741 Tahun 2012
u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 315 Tahun 2011

Peraturan Presiden
18
1961 Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961 Dan Penetapan Penyelenggaraan Pekan Raya Dan Pameran Indonesia

u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 378 Tahun 2008

Peraturan Presiden
19
1961 Pokok Pokok Kearsipan Nasional


Peraturan Presiden
20
1961 Tugas Kewajiban Dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi Da Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintah


Peraturan Presiden
21
1961 Penetapan Prioritas Dan Prosedur Kredit Luar Negeri Dalam Hubungan Pelaksanaan Proyek Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana


Peraturan Presiden
1
1962 Pemberian Ganjaran (premi) Kepada Orang Orang Yang Telah Memberikan Jasanya Dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana


Peraturan Presiden
2
1962 Perubahan Pepraturan Premi Jawatan Pajak


Peraturan Presiden
3
1962 Pembubaran Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara


Peraturan Presiden
4
1962 Pokok Pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi


Peraturan Presiden
5
1962 Pedoman Kerja Adminstratif (peraturan Tata Tertib) Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi


Peraturan Presiden
6
1962 Pedoman Kerja Adminstratif (peraturan Tata Tertib) Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi


Peraturan Presiden
1
1963 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Peraturan Presiden No. 4 Dan No. 5 Tahun 1962 (disempurnakan) Masing Masing Tentang Pokok Pokok Organisasi Dan Pedoman Kerja Adminstratif (peraturan Tata Tertib) Aparatur Pemerintahan Pada Tingkat Tertinggi


Peraturan Presiden
2
1963 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Propinsi Irian Barat Untuk Masa 1 Mei 31 Desember 1963


Peraturan Presiden
3
1963 Peraturan Mengenai Status Dan Kedudukan Keuangan Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Angkatan Kepolisian Di Propinsi Irian Barat


Peraturan Presiden
4
1963 Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti


Peraturan Presiden
5
1963 Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi Dibidang Ekspor


Peraturan Presiden
6
1963 Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi Dibidang Impor

mu : mengubah Perbup Nomor 593 Tahun 2011

Peraturan Presiden
7
1963 Aktivitas Perusahaan Dagang Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi


Peraturan Presiden
8
1963 Kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum Menurut P.g.p.n. 1961


Peraturan Presiden
9
1963 Pemberian Perbaikan Penghasilan/penghasilan Peralihan Kepada Bekas Pegawai Negeri Sipil/anggota Kepolisian Negara Serta Janda Dan Anak Yatim Piatunya


Peraturan Presiden
10
1963 Distribusi Bahan/barang Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri

mu : mengubah Perbup Nomor 871 Tahun 2013

Peraturan Presiden
11
1963 Kopra

mu : mengubah Perbup Nomor 321 Tahun 2011
mu : mengubah Perbup Nomor 100 Tahun 2012

Peraturan Presiden
12
1963 Tindakan Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara Dan Tugas Pengadilan Pengadilan Sipil Dan Kejaksaaan Di Propinsi Irian Barat.


Peraturan Presiden
13
1963 Penertiban Pembangunan Baru Disepanjang Jalan Antara Jakarta Bogor Puncak Cianjur, Diluar Batas Batas Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Daerah Swatantra Tingkat Ii Bogor Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Cianjur

mu : mengubah Perbup Nomor 160 Tahun 2014

Peraturan Presiden
14
1963 Pemberian Bantuan Berupa Uang Dan Pakaian Kepada Guru


Peraturan Presiden
15
1963 Badan Urusan Karet Rakyat


Peraturan Presiden
16
1963 Pemberian Perbaikan Penghasilan Kepada Penerima "tunjangan Bekas Presiden"


Peraturan Presiden
17
1963 Pemberian Perbaikan Penghasilan/penghasilan Peralihan Kepada Bekas Menteri Negara Dan Ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Serta Janda Dan Anak Yatim Piatunya

mc : mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2010
mc : mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2008
mc : mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2006
Lamp 1 Lamp 2 Lamp 3 Lamp 4
Peraturan Presiden
18
1963 Lektur Asal Luar Negeri Bagi Mahasiswa


Peraturan Presiden
19
1963 Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna, Pembuatan Serta Pemakaian Pakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Diluar Angkatan Perang Dan Kepolisian Negara


Peraturan Presiden
20
1963 Pemberian Fasilitas Bagi Proyek Proyek Yang Dibiayai Dengan Kredit Luar Negeri Atas Dasar "production Sharing"


Peraturan Presiden
21
1963 Peraturan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian, Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Dan Penjabat Penjabat Negeri Lainnya Di Daerah Kepulauan Riau Yang Meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga Karimun Dan Pulau Tujuh


Peraturan Presiden
22
1963 Penghapusan Keresidenan Dan Kewedanaan

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 32 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2006
mc : mencabut Perbup Nomor 230 Tahun 2009

Peraturan Presiden
23
1963 Peraturan Penyesuaian Gaji Dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Kepolisian Negara Di Propinsi Irian Barat Kedalam P.g.p.n. 1961/p.g. Pol. 1961


Peraturan Presiden
24
1963 Dewan Penerbangan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia

mc : mencabut Perda Nomor 32 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Presiden
25
1963 Pemberian Perbaikan Penghasilan/penghasilan Peralihan Kepada Bekas Anggota Militer Serta Janda Dan Anak Yatim Piatunya

c : dicabut oleh Perda Nomor 9 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2005

Peraturan Presiden
26
1963 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 (lembaran Negara Tahun 1961 No. 250), Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

c : dicabut oleh Perda Nomor 9 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2002

Peraturan Presiden
27
1963 Pembentukan Institut Agama Islam Negeri

mc : mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2003

Peraturan Presiden
1
1964 Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional (disempurnakan)

mc : mencabut Perda Nomor 3 Tahun 1973

Peraturan Presiden
2
1964 Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta


Peraturan Presiden
3
1964 Penyesuaian Tugas Dan Organisasi Dewan Bahan Makanan

mu : mengubah Perda Nomor 22 Tahun 2008
mu : mengubah Perda Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Presiden
4
1964 Dewan Produksi Nasional Untuk Bahan Makanan Dan Bahan Bahan Ekspor Pertanian

mc : mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2000

Peraturan Presiden
5
1964 Pemberian Penghargaan/tunjangan Kepada Penrintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan

c : dicabut oleh Perda Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Presiden
6
1964 Panitia Negara Bappenas Urusan Tatacara Dan Peraturan Peraturan

mu : mengubah Perda Nomor 8 Tahun 2011
mu : mengubah Perda Nomor 9 Tahun 2013

Peraturan Presiden
7
1964 Panitia Negara Bappenas Urusan Statistik

mc : mencabut Perda Nomor 17 Tahun 2000
mc : mencabut Perda Nomor 15 Tahun 2003

Peraturan Presiden
8
1964 Pengawasan Dan Penilaian Pembangunan

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 31 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2003

Peraturan Presiden
9
1964 Panitia Negara Bappenas Urusan Sumber Sumber Alam

mc : mencabut Perda Nomor 18 Tahun 2000
mc : mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2003

Peraturan Presiden
10
1964 Panitia Negara Bappenas Urusan Sumber Sumber Pembiayaan

mc : mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2003

Peraturan Presiden
11
1964 Panitia Negara Bappenas Urusan Perencanaan Tenaga Pembangunan

c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2008
c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 7 Tahun 1996

Peraturan Presiden
12
1964 Panitia Negara Bappenas Urusan Standardisasi Dan Normalisasi


Peraturan Presiden
13
1964 Nilai Transaksi Rupiah Dan Perangsang Ekspor

mu : mengubah Perda Nomor 23 Tahun 2008
mu : mengubah Perda Nomor 6 Tahun 2009
mu : mengubah Perda Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Presiden
14
1964 Lembaga Persahabatan Antar Bangsa Di Indonesia

mu : mengubah Perda Nomor 15 Tahun 2013

Peraturan Presiden
15
1964 Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri


Peraturan Presiden
16
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggotan Dprgr (lembaran Negara Tahun 1961 No. 250)


Peraturan Presiden
17
1964 Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera


Peraturan Presiden
18
1964 Pembinaan Organisasi Dan Tata Kerja Pelabuhan Dan Daerah Pelayaran


Peraturan Presiden
19
1964 Pengaturan Dan Pengapalan Muatan Ekspor Dam Impor Indonesia


Peraturan Presiden
20
1964 Pengawasan Atas Kegiatan Kegiatan Perusahaan Dagang Negara Dan Perusahaan Negara Di Luar Negeri


Peraturan Presiden
21
1964 Surat Pendorong Produksi Tambahan Untuk Ekspor Dari Ex Daerah Konsinyasi Counter Impor


Peraturan Presiden
22
1964 Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang


Peraturan Presiden
23
1964 Lalu Lintas Barang Dan Uang Di Pelabuhan Bebas Sabang


Peraturan Presiden
24
1964 Pembayaran Gaji Pensiun Dan Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada (bekas) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara, Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Dan Pejabat Pejabat Negeri Lainnya Di Daerah Tingkat Ii Kepulauaun Riau Yang Melipu...


Peraturan Presiden
25
1964 Kebijaksanaan Ekonomi Dan Keuangan Untuk Mengatasi Keadaan Sekarang Dan Waktu Dekat


Peraturan Presiden
26
1964 Perubahan/tambahan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1963 Tentang Distribusi Bahan/barang Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri


Peraturan Presiden
27
1964 Perubahan/tambahan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1964 Tentang Dewan Produksi Nasional Untuk Bahan Makanan Dan Bahan Bahan Ekspor Pertanian


Peraturan Presiden
28
1964 Pencabutan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1963 (lembaran Negara Tahun 1963 No. 29) Tentang Pendirian Perusahaan Negera Irian Bhakti


Peraturan Presiden
29
1964 Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem Dan Pensiunan Abdidalem Keraton Surakarta


Peraturan Presiden
30
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Presiden No. 19/1964 Tentang Pengaturan Dan Pengapalan Muatan Ekspor Dan Impor Indonesia


Peraturan Presiden
31
1964 Badan Ekonomi Dan Keuangan


Peraturan Presiden
32
1964 Peraturan Tata Tertib Dpr Gr


Peraturan Presiden
33
1964 Penetapan, Penghargaan Dan Pembinaan Terhadap Pahlawan


Peraturan Presiden
34
1964 Peraturan Penghasilan Anggauta Angkatan Darat, Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Di Propinsi Irian Barat

c : dicabut oleh Perbup Nomor 316 Tahun 2011

Peraturan Presiden
35
1964 Nilai Lawan Rupiah Untuk Aktivitas Aktivitas Perusahaan Minyak


Peraturan Presiden
36
1964 Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem Dan Pensiunan Abdidalem Istana Mangkunegaran


Peraturan Presiden
37
1964 Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional


Peraturan Presiden
38
1964 Penyerahan Bus Dan/atau Truk Milik Instansi Instansi Negara/daerah Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Kepada P.t. Perusahaan Angkutan "tavip"

c : dicabut oleh Perbup Nomor 387 Tahun 2012

Peraturan Presiden
39
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 1963 Tentang Peraturan Penyesuaian Gaji Dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Kepolisian Negara Di Propinsi Irian Barat Ke Dalam "p.g.p.n. 1961"/"p.g.pol. 1961"


Peraturan Presiden
40
1964 Kedudukan Keuangan Gubernur/wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat


Peraturan Presiden
41
1964 Kedudukan Keuangan Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Kepolisian Yang Dipindahkan/diperbantukan Di Propinsi Irian Barat.


Peraturan Presiden
42
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 208 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota M.p.r.s.


Peraturan Presiden
43
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong


Peraturan Presiden
44
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 211 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia


Peraturan Presiden
45
1964 Perubahan Dan Tambahan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 1963, Tentang Kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum Menurut P.g.p.n. 1961


Peraturan Presiden
46
1964 Pemberian Perbaikan Penghasilan Kepada Bekas Pegawai Sipil/anggota Angkatan Kepolisian Negara/angkatan Kepolisian Negara/anggota Militer/menteri Negara Dan Ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Serta Janda Dan Anak Yatim Piatunya


Peraturan Presiden
47
1964 Penyempurnaan Aparatur Distribusi


Peraturan Presiden
1
1965 Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem Dan Pensiunan Abdidalem Pura Paku Alaman


Peraturan Presiden
2
1965 Peraturan Pokok Organisasi Perusahaan Sejenis


Peraturan Presiden
3
1965 Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem Dan Pensiunan Abdidalem Keraton Yogyakarta


Peraturan Presiden
4
1965 Perubahan Beberapa Pasal Dari Peraturan Presiden No. 37 Tahun 1964


Peraturan Presiden
5
1965 Gerakan Nasional Transmigrasi


Peraturan Presiden
6
1965 Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Angkatan Kepolisian Yang Kedudukannya Diatur Oleh Peraturan Presiden No. 23 Tahun 1963 Jo. No. 39 Tahun 1964 Dalam Hal Terjadi Kenaikan Pangkat


Peraturan Presiden
7
1965 Tunjangan Perjalanan Tetap


Peraturan Presiden
13
1965 Perobahan Atau Penambahan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 1964, Tentang Otorita Jalan Raya Sumatera


Peraturan Presiden
14
1965 Majelis Pendidikan Nasional


Peraturan Presiden
15
1965 Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

mc : mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2006

Peraturan Presiden
16
1965 Pengangkutan Kebutuhan Dan Hasil Hasil Perusahaan Industri Dan Tambang Negara


Peraturan Presiden
17
1965 Penghematan Dan Penjualan Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah


Peraturan Presiden
18
1965 Penguasaan Persediaan Dan Penyaluran Bahan Bahan Pokok Kebutuhan Hidup Sehari Hari


Peraturan Presiden
19
1965 Perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 1964, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (lembaran Negara Tahun 1964 No. 47)


Peraturan Presiden
20
1965 Premi Ekspor


Peraturan Presiden
21
1965 Kalkulasi Biaya Dan Penetapan Harga Jual Barang Dan Jasa Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Negara Dan Barang Yang Dikuasai


Peraturan Presiden
22
1965 Pengawasan Atas Perkembangan Harga Barang Dan Jasa Yang Diproduksikan Oleh Perusahaan Swasta


Peraturan Presiden
23
1965 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Swasta


Peraturan Presiden
1
1966 Penangguhan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Presiden No. 17 Tahun 1965


Peraturan Presiden
2
1966 Otoritas Jalan Raya Jagorawi


Peraturan Presiden
3
1966 Pengamanan Bidang Iuran Negara


Peraturan Presiden
4
1966 Bonus Ekspor


Peraturan Presiden
5
1966 Penyedian Devisa Untuk Perusahaan Perusahaan Negara (p.n.-p.n.) Dan Unit Unit Lainnya Dalam Lingkungan Departemen Pertambangan Dari Hasil Ekspor Yang Diselenggarakannya


Peraturan Presiden
6
1966 Penghapusan Pengadilan Adat/swapraja Dan Pembentukan Pengadilan Pengadilan Negeri Di Irian Barat


Peraturan Presiden
7
1966 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong


Peraturan Presiden
1
2004 Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar


Peraturan Presiden
2
2004 Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam


Peraturan Presiden
3
2004 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2005


Peraturan Presiden
4
2004 Pengesahan Protocol To Amend The Asean Framework Agreement On Services (protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa Asean)


Peraturan Presiden
14
2004 Kepaniteraan Mahkamah Agung


Peraturan Presiden
8
1965 Tidak Diumumkan


Peraturan Presiden
9
1965 Tidak Diumumkan


Peraturan Presiden
10
1965 Tidak Diumumkan


Peraturan Presiden
11
1965 Tidak Diumumkan


Peraturan Presiden
12
1965 Tidak Diumumkan


Peraturan Presiden
1
2006 Peraturan Presiden Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji P Egawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Isi (htm)
Isi (pdf)

Peraturan Presiden
2
2006 Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

Isi (htm)
Isi (pdf)

Peraturan Presiden
3
2006 Tunjangan Jabatan Struktural

Isi (htm)
Isi (pdf)

Peraturan Presiden
5
2006 Kebijakan Energi Nasional

Isi (htm)
Isi (pdf)

Peraturan Presiden
8
2006 Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Isi (pdf)
Isi (pdf)

Peraturan Presiden
9
2005 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia


Peraturan Presiden
10
2005 Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

c : dicabut oleh Perda Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Presiden
92
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2006 Tentang Pemberian Fasilitas Kridit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
4
2006 Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
69
2005 Peran Serta Lembaga/perorangan Asing Dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara.


Peraturan Presiden
74
2005 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/kota Tahun 2006.


Peraturan Presiden
104
2006 Peraturan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2006 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten.kota Tahun 2007.

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
79
2006 Peraturan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presidan Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.


Peraturan Presiden
80
2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.


Peraturan Presiden
80
2006 Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2006 Tentang Honorarium Bagi Ketua,wakil Ketua,anggota Dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Peraturan Presiden
81
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.


Peraturan Presiden
82
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 Tentang Honorarium Anggota Dewan Pengarah Dan Dewan Pengawas,dan Remunerasi Kepala Badan Pelaksana,wakil Kepala Badan Pelaksana,sekretaris Badan Pelaksana,dan Deputi Badan Pelaksana,badan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.


Peraturan Presiden
83
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan.


Peraturan Presiden
84
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.


Peraturan Presiden
85
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.


Peraturan Presiden
86
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.


Peraturan Presiden
87
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2006 Tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur,bupati/wakil Bupati Dan Walikota/wakil Walikota Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.


Peraturan Presiden
88
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nommor 88 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Permasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sebagai Petugas Permasyarakatan.


Peraturan Presiden
89
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.


Peraturan Presiden
90
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan,tugas,fungsi,susunan Organisasi,dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.


Peraturan Presiden
91
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.


Peraturan Presiden
93
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2006 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
94
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan,tugas,fungsi,susunan Organisasi,dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
95
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan.


Peraturan Presiden
96
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial.


Peraturan Presiden
97
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ekuador Mengenai Pembebasan Visa (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Republic Of Ekuador On Visa Exemtion).

Isi (doc)
Peraturan Presiden
98
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Seventh Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union (protocol Tambahan Ketujuh Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia).

Isi (doc)
Peraturan Presiden
99
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerjasama Ekonomi Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovgakia (agreement On Economic Cooperation Between The Goverment Of The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Slovak Republic).

Isi (doc)
Peraturan Presiden
100
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2006 Tentang Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil Korban Konflik Dan/atau Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka.


Peraturan Presiden
101
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Iran Tentang Bantuan Administratif Timbal Balik Di Bidang Kepabeanan (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Islamic Republic Of Iran On Muntual Administrative Assistance In Customs Matters).


Peraturan Presiden
102
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi Dan Perdagangan Secara Komprehensif Antara Pemerintah Republik Islam Iran (framework Agreement On Comprehensive Trade And Economic Partnership Between The Goverment Of The Republic Of The Islamic Republik Of Iran).


Peraturan Presiden
103
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta.


Peraturan Presiden
105
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman Dan Operator Transmisi Sandi.


Peraturan Presiden
106
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2006 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.


Peraturan Presiden
107
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.


Peraturan Presiden
108
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2006 Tentang Penghasilan Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia.


Peraturan Presiden
109
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpuhan Minyak Di Laut.


Peraturan Presiden
110
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2006 Tentang Honorarium Bagi Ketua,wakil Ketua,dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi.


Peraturan Presiden
111
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2006 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon.


Peraturan Presiden
112
2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.


Peraturan Presiden
67
2005 Perauran Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.


Peraturan Presiden
71
2005 Peraturan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.


Peraturan Presiden
72
2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Agreement On The Network Aqaculture Centres In Asia And Pacific As Amended By The Governing Council At Its Th Meeting,28 March-01 April 2003,yangon,myanmar (persetujuan Mengenai Jaringan Pusat-pusat Akuakultur Di Asia Dan Pasific Sebagaimana Diamendemen Oleh Dewan Pengatur Pada Pertemuan Ke-14,pada Tanggal 28 Maret-1 April 2003,di Yabgon Myanmar.


Peraturan Presiden
73
2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006.


Peraturan Presiden
75
2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.


Peraturan Presiden
76
2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2005 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.


Peraturan Presiden
77
2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.


Peraturan Presiden
79
2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja.


Peraturan Presiden
19
2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.


Peraturan Presiden
80
2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia.

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 8 Tahun 2012
c : dicabut oleh Perda Nomor 9 Tahun 2012
u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 2 Tahun 2011
mu : mengubah Perda Nomor 25 Tahun 2008

Peraturan Presiden
81
2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Badan Koordinasi Keamanan Laut.


Peraturan Presiden
82
2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan,inspektur Tambang,dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi.


Peraturan Presiden
83
2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Nasional.


Peraturan Presiden
5
2004 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan,pemindahan,dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktur Eselon I.


Peraturan Presiden
1
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan,pengundangan.dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.


Peraturan Presiden
2
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengesahan,asean Tourism Agreement (persetujuan Pariwisata Asean).


Peraturan Presiden
3
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.


Peraturan Presiden
4
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peratuean Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
5
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Kenurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.


Peraturan Presiden
6
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi.


Peraturan Presiden
7
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
8
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention On Internasional Interent In Mobile Equipment (konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) Beserta Protokol To The Convention On Internasional Interest In Mobile Equepment On Matteers Specifie To Aireraft Equefment (protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara).

Isi (doc)
Peraturan Presiden
9
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commision (persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia).

Isi (doc)
Peraturan Presiden
10
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
11
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Goverments Of The Member Counttries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea).

Isi (doc)
Peraturan Presiden
12
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Goverments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Natoins And The Republic Of Korea (persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa_bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea).

Isi (doc)
Peraturan Presiden
13
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Panitia Seleksi,tata Cara Pelaksanaan Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
14
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
15
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lain Ketua Dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
16
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Gaji Dan Penghasilan Serta Hak Lainnya Yang Sah Bagi Ketua Dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
17
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Prubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

mu : mengubah Perbup Nomor 361 Tahun 2005

Peraturan Presiden
18
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Thaun 2007 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008.


Peraturan Presiden
19
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
20
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Yahun 2007 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M.

c : dicabut oleh Perbup Nomor 49 Tahun 2012
Isi (doc)
Peraturan Presiden
21
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And Bosnia And Herzegovina.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
22
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
23
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencairan Dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
24
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Panitera.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
25
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
26
2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
27
2007 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Presiden
28
2007 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Presiden
29
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Isi (doc)
Peraturan Presiden
30
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

Isi (doc)
Peraturan Presiden
31
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
32
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ikan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
33
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
34
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
35
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
36
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
37
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
38
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

Isi (doc)
Peraturan Presiden
39
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Isi (doc)
Peraturan Presiden
40
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

Isi (doc)
Peraturan Presiden
41
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

Isi (doc)


Peraturan Presiden
42
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

Isi (doc)
Peraturan Presiden
43
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
44
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

Isi (doc)
Peraturan Presiden
45
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Isi (doc)
Peraturan Presiden
47
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
46
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

Isi (doc)
Peraturan Presiden
48
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Isi (doc)
Peraturan Presiden
49
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
50
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

Isi (doc)
Peraturan Presiden
51
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
52
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
53
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai,dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
54
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis

Isi (doc)
Peraturan Presiden
55
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Isi (doc)
Peraturan Presiden
56
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

Isi (doc)
Peraturan Presiden
57
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

Isi (doc)
Peraturan Presiden
59
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Isi (doc)
Peraturan Presiden
60
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
61
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Isi (doc)
Peraturan Presiden
62
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Isi (doc)
Peraturan Presiden
63
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Isi (doc)
Peraturan Presiden
64
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Isi (doc)
Peraturan Presiden
65
2007 Tunjangan Dosen

Isi (doc)
Peraturan Presiden
66
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

Isi (doc)
Peraturan Presiden
67
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

Isi (doc)
Peraturan Presiden
68
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

Isi (doc)
Peraturan Presiden
69
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
70
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Dan Penera

Isi (doc)
Peraturan Presiden
72
2007 Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
71
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

Isi (doc)
Peraturan Presiden
73
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu

Isi (doc)
Peraturan Presiden
74
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Isi (doc)
Peraturan Presiden
75
2007 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
77
2007 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratandi Bidang Penanaman Modal

Isi (doc)
Peraturan Presiden
78
2007 Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)

mc : mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 15 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 16 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 18 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 31 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 32 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2005
mc : mencabut Perda Nomor 15 Tahun 2005
mc : mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2007
mc : mencabut Perda Nomor 8 Tahun 2008
Isi (doc)
Peraturan Presiden
79
2007 Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol Untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)

Isi (doc)
Peraturan Presiden
80
2007 Pengesahan Agreement On Information Exchange And Establishment Of Communication Procedures(persetujuan Tentang Pertukaran Informasidan Pembentukan Prosedur Komunikasi)

Isi (doc)
Peraturan Presiden
81
2007 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado

Isi (doc)
Peraturan Presiden
82
2007 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Isi (doc)
Peraturan Presiden
83
2007 Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/kota

Isi (doc)
Peraturan Presiden
84
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal(agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesiaand The Government Of The State Of Qatar Forthe Promotion And Protection Of Investments

Isi (doc)
Peraturan Presiden
85
2007 Jaringan Data Spasial Nasional

Isi (doc)
Peraturan Presiden
86
2007 Badan Pusat Statistik

Isi (doc)
Peraturan Presiden
87
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesiaand The Government Of The State Of Qatar For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasionwith Respect To Taxes On Income)

Isi (doc)
Peraturan Presiden
88
2007 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Presiden
90
2007 Badan Koordinasi Penanaman Modal

Isi (doc)
Peraturan Presiden
92
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Mengenai Kerja Sama Di Bidang Kebudayaan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea On Cultural Cooperation

Isi (doc)
Peraturan Presiden
94
2007 Pengendalian Dan Pengawasan Atas Pengadaan Dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik Dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 21 Tahun 2012
Isi (doc)
Peraturan Presiden
95
2007 Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Isi (doc)
Peraturan Presiden
96
2007 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Isi (doc)
Peraturan Presiden
97
2007 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden

Isi (doc)
Peraturan Presiden
98
2007 Penghasilan Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia

mc : mencabut Perda Nomor 15 Tahun 2002
Isi (doc)
Peraturan Presiden
99
2007 Badan Sar Nasional

Isi (doc)
Peraturan Presiden
100
2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Chile Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Chileon Economic And Technical Cooperation)

Isi (doc)
Peraturan Presiden
101
2007 Pengesahan International Convention Against Doping In Sport (konvensi International Menentang Doping Dalam Olahraga)

mc : mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2002
Isi (doc)
Peraturan Presiden
102
2007 Pengesahan Convention On Technical And Vocational Education (konvensi Mengenai Pendidikan Teknik Dan Kejuruan)

mc : mencabut Perda Nomor 11 Tahun 1981
Isi (doc)
Peraturan Presiden
103
2007 Pengesahan Regional Convention On The Recognition Of Studies, Diplomas And Degrees In Higher Education In Asia And The Pacific(konvensiregional Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah Dan Gelar Pendidikan Tinggi Di Asia Dan Pasifik)

mu : mengubah Perda Nomor 5 Tahun 2008
Isi (doc)
Peraturan Presiden
104
2007 Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

mu : mengubah Perda Nomor 7 Tahun 2009
c : dicabut oleh Perda Nomor 3 Tahun 2014
Isi (doc)
Peraturan Presiden
106
2007 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Isi (doc)
Peraturan Presiden
107
2007 Honorarium Bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Presiden
108
2007 Tunjangan Tenaga Kependidikan

Isi (doc)
Peraturan Presiden
109
2007 Pengesahan Convention For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna (konvensi Tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)

mu : mengubah Perbup Nomor 444 Tahun 2008
Isi (doc)
Peraturan Presiden
1
2008 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

mc : mencabut Perbup Nomor 434 Tahun 2008
Isi (doc)
Peraturan Presiden
2
2008 Lembaga Penjaminan

c : dicabut oleh Perbup Nomor 199 Tahun 2012
mu : mengubah Perbup Nomor 444 Tahun 2008
Isi (doc)
Peraturan Presiden
3
2008 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju/dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur

u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 741 Tahun 2012
mu : mengubah Perbup Nomor 446 Tahun 2008
Isi (doc)
Peraturan Presiden
4
2008 Badan Pengelola Dana Abadi Umat

Isi (doc)
Peraturan Presiden
5
2008 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional

Isi (doc)
Peraturan Presiden
7
2008 Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Isi (doc)
Peraturan Presiden
8
2008 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 163 Tahun 2013
Isi (doc)
Peraturan Presiden
10
2008 Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

Isi (doc)
Peraturan Presiden
11
2008 Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Isi (doc)
Peraturan Presiden
12
2008 Dewan Sumber Daya Air

Isi (doc)
Peraturan Presiden
13
2008 Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Dan Deputi Badan Pelaksana Pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Isi (doc)
Peraturan Presiden
14
2008 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurutperaturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008

Isi (doc)
Peraturan Presiden
15
2008 Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 …..

Isi (doc)
Peraturan Presiden
16
2008 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Isi (doc)
Peraturan Presiden
19
2008 Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Isi (doc)
Peraturan Presiden
21
2008 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentangunit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Isi (doc)
Peraturan Presiden
20
2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dantata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

mu : mengubah Perbup Nomor 262 Tahun 2009
c : dicabut oleh Perbup Nomor 102 Tahun 2014
Isi (doc)
Peraturan Presiden
25
2008 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Isi (doc)
Peraturan Presiden
26
2008 Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional.

Isi (doc)
Peraturan Presiden
27
2008 Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura

Isi (doc)
Peraturan Presiden
29
2008 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Finland On The Promotion And The Protection Of Investments (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Finlandia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal)

Isi (doc)
Peraturan Presiden
30
2008 Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Isi (doc)
Peraturan Presiden
1
2009 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
2
2009 Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
3
2009 Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Dan Kesinambungan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
4
2009 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
5
2009 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
6
2009 Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
7
2009 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On The Promotion And Protection Of Investments)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
8
2009 Pengesahan Protocol Amending The Agreement And Protocol Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income (protokol Perubahan Persetujuan Dan Protokol Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
9
2009 Lembaga Pembiayaan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
10
2009 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
11
2009 Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
12
2009 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
13
2009 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
14
2009 Sekolah Tinggi Intelijen Negara

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
15
2009 Kedudukan Keuangan Bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
16
2009 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
17
2009 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
18
2009 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Tunisia On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
19
2009 Pengesahan Asean Framework Agreement On Visa Exemption (persetujuan Kerangka Kerja Asean Mengenai Pembebasan Visa)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
20
2009 Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
21
2009 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
22
2009 Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
23
2009 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
24
2009 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
25
2009 Pengesahan Asean Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors (persetujuan Kerangka Kerja Asean Untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
26
2009 Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
27
2009 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
28
2009 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Economic And Technical Cooperation)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
29
2009 Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
30
2009 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
31
2009 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M

c : dicabut oleh Perda Nomor 8 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 12 Tahun 2001
Isi (pdf)
Peraturan Presiden
33
2009 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Denmark Concerning The Promotion And Protection Of Investments (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Denmark Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal)

mc : mencabut Perda Nomor 16 Tahun 2002
mc : mencabut Perda Nomor 8 Tahun 2005
mc : mencabut Perda Nomor 5 Tahun 1995
Isi (pdf)
Peraturan Presiden
34
2009 Pengesahan Amendments To The Agreement Establishing The Asean Promotion Centre On Trade, Investment And Tourism (perubahan Terhadap Persetujuan Mengenai Pendirian Pusat Promosi Asean Dibidang Perdagangan, Penanaman Modal Dan Pariwisata)

c : dicabut oleh Perda Nomor 29 Tahun 2011
Isi (pdf)
Peraturan Presiden
35
2009 Honorarium Bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
36
2009 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan (trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Uzbekistan)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
38
2009 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas(agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports)

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 8 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 8 Tahun 1999
mu : mengubah Perda Nomor 9 Tahun 1999
Isi (pdf)
Peraturan Presiden
39
2009 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
40
2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
41
2009 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
1
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama Di Bidang Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In The Field Of The Exploration And Use Of Outer Space For Peaceful Purposes)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
2
2010 Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (persetujuan Perdagangan Barang Asean)

Isi (pdf)
Lamp

Peraturan Presiden
3
2010 Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pemberantasan Terorisme (memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In Combating Terrorism)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
4
2010 Penugasan Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
5
2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
6
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
7
2010 Pengesahan Intergovernmental Agreement On The Asian Highway Network (persetujuan Antar Negara Tentang Jaringan Jalan Asia)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
9
2010 Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
10
2010 Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
11
2010 Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan Di Luar Negeri

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
12
2010 Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
13
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
14
2010 Pengesahan Proposed Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (usulan Perubahasuara Dan Keikutsertaan Dalam Dana Moneter Internasional)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
15
2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Isi (pdf)
Download

Peraturan Presiden
16
2010 Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden Dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
17
2010 Pengesahan Instrument For The Amendment Of The Constitution Of The International Labour Organisation, 1997 (instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
18
2010 Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Diantara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea)

Isi (pdf)


Peraturan Presiden
19
2010 Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
20
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Kuwait Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Kuwait On Economic And Technical Co-operation)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
21
2010 Pengawasan Ketenagakerjaan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
22
2010 Program Indonesia Emas

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
23
2010 Badan Narkotika Nasional

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
24
2010 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
25
2010 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
26
2010 Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
27
2010 Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian Dan Anggota Dewan Energi Nasional

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
28
2010 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
29
2010 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
30
2010 Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Kuala Lumpur Tanggal 12 September 1991 (protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Its Protocol Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
31
2010 Komite Ekonomi Nasional

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
32
2010 Komite Inovasi Nasional

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
33
2010 Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
34
2010 Badan Intelijen Negara

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
35
2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
36
2010 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
37
2010 Syarat Dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
38
2010 Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
39
2010 Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
40
2010 Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik India)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
41
2010 Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
42
2010 Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
43
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Slovak Indonesia And The Government Of The Slovak Diplomatic Passports And Service Passports)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
44
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
45
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Economic Cooperation)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
46
2010 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
47
2010 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Peru Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Peru On Technical And Economic Cooperation)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
48
2010 Pengesahan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat (investment Support Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America) Beserta Pengaturan Pelaksanaan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat Mengenai Prosedur Notifikasi (implementing Arrangement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America Regarding Notification Procedures)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
49
2010 Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
50
2010 Unit Polisi Berseragam (formed Police Unit /fpu) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
51
2010 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
52
2010 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
53
2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
54
2010 Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
55
2010 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian,penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
56
2010 Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
57
2010 Pengesahan Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
58
2010 Kementerian Sekretariat Negara

Isi (pdf)
Peraturan Presiden
3
2013 Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Isi Pdf


Peraturan Presiden
1
2013 2013 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Tentang Pembebasan Visa Tinggal Jangka Pendek Untuk Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (agreement Between The Republic Of Indonesia And The Portuguese Republic On Short-term Stay Visa Exemption For Holders Of Diplomatic,service And Special Passports)

Isi Pdf

Lam1

Lam2

Lam3


Peraturan Presiden
4
2013 Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Isi Pdf


Peraturan Presiden
5
2013 Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Isi Pdf

Lam1

Lam2

Lam3


Peraturan Presiden
7
2013 Pengesahan Asean Petroleum Security Agreement (persetujuan Ketahanan Minyak Dan Gas Bumi Asean)

Isi Pdf


Peraturan Presiden
8
2013 8 Tahun 2013 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Cooperation Activities In The Field Of Defence)

Isi Pdf

Lamp1


Peraturan Presiden
9
2013 Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Isi Pdf


Peraturan Presiden
10
2013 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2013

Isi Pdf


Peraturan Presiden
11
2013 Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

Isi Pdf


Peraturan Presiden
12
2013 Jaminan Kesehatan

Isi Pdf


Peraturan Presiden
13
2013 Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina

Isi Pdf


Peraturan Presiden
14
2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional

Isi Pdf


Peraturan Presiden
15
2013 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi


Peraturan Presiden
16
2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Dan Pengawas Mutu Pakan

Isi Pdf


Peraturan Presiden
17
2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Isi Pdf


Peraturan Presiden
18
2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Isi Pdf


Peraturan Presiden
19
2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan


Peraturan Presiden
20
2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang


Peraturan Presiden
21
2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan


Peraturan Presiden
22
2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran


Peraturan Presiden
23
2013 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea Mengenai Kerja Sama Di Bidang Kehutanan


Peraturan Presiden
24
2013 Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Departemen Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Italia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Peralatan, Logistik Dan Industri Pertahanan


Peraturan Presiden
26
2013 Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dan Anggota Dewan Riset Nasional


Peraturan Presiden
27
2013 Pengembangan Inkubator Wirausaha


Peraturan Presiden
28
2013 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Gaji Dan Penghasilan Serta Hak Lainnya Yang Sah Bagi Ketua Dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa


Peraturan Presiden
1
2014 Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional

Isi Pdf


Peraturan Presiden
2
2014 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014

Isi Pdf


Peraturan Presiden
3
2014 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Nicaragua On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official / Service Passports)

Isi Pdf


Peraturan Presiden
4
2014 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Colombia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)

Isi Pdf


Peraturan Presiden
5
2014 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

Isi Pdf


Peraturan Presiden
6
2014 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

Isi Pdf


Peraturan Presiden
13
2014 Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Isi Pdf


Peraturan Presiden
14
2014 Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu

mu : mengubah Perbup Nomor 446 Tahun 2008
mu : mengubah Perbup Nomor 315 Tahun 2011
mu : mengubah Perbup Nomor 741 Tahun 2012

Isi Pdf


Peraturan Presiden
15
2014 Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung

Isi Pdf


Peraturan Presiden
16
2014 Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial

Isi Pdf


Peraturan Presiden
19
2014 Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela Antara Republik Indonesia Dan Uni Eropa Tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, Dan Perdagangan Produk Kayu Ke Uni Eropa (voluntary Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The European Union On Forest Law Enforcement, Governance And Trade In Timber Product Into The European Union)

Isi Pdf


Peraturan Presiden
6
2013 Pengesahan The International Institute For Democracy And Electrocal Assistance (statuta Institut Internasional Untuk Demokrasi Dan Perbantuan Pemilihan Umum)


Peraturan Presiden
25
2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat


Peraturan Presiden
29
2013 Pengesahan Memorandum Of Understanding Among The Governments Of The Participating Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations (asean) On The Second Pilot Project For The Implementation Of A Regional Self Certification System (memorandum Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (asean) Peserta Pada Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan)

mc : mencabut Perda Nomor 20 Tahun 2008

Peraturan Presiden
30
2013 Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen Spesifik Di Bawah Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)


Peraturan Presiden
31
2013 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434h/2013m


Peraturan Presiden
20
2014 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Isi Pdf


Peraturan Presiden
2
2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Download
Peraturan Presiden
4
2017 Wajib Kerja Dokter Spesialis

Download
Peraturan Presiden
4
2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2oio Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download
Peraturan Presiden
6
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman

Download
Peraturan Presiden
7
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

Download
Peraturan Presiden
8
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah

Download
Peraturan Presiden
9
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Download
Peraturan Presiden
10
2017 Dewan Sumber Daya Air Nasional

Download
Peraturan Presiden
12
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Download
Peraturan Presiden
13
2017 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Download
Peraturan Presiden
15
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

Download
Peraturan Presiden
18
2017 Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Download
Peraturan Presiden
21
2017 Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Download
Peraturan Presiden
23
2017 Pengesahan Credit Guarantee And Investment Facility Articles Of Agreement (pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi)

Download
Peraturan Presiden
25
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian

Download
Peraturan Presiden
26
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian

Download
Peraturan Presiden
27
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Download
Peraturan Presiden
28
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Mere

Download
Peraturan Presiden
29
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri

Download
Peraturan Presiden
30
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten

Download
Peraturan Presiden
32
2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kera"iaan Yordania Hasyimiah Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas

Download
Peraturan Presiden
32
2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kera"iaan Yordania Hasyimiah Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas

Download
Peraturan Presiden
33
2017 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas N Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas

Download
Peraturan Presiden
34
2017 Universitas Islam Negeri Mataram

Download
Peraturan Presiden
35
2017 Universitas Isi.am Negeri Imam Bonjol Padang

Download
Peraturan Presiden
36
2017 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Download
Peraturan Presiden
37
2017 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Download
Peraturan Presiden
38
2017 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Download
Peraturan Presiden
39
2017 Universitas Isi,am Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Download
Peraturan Presiden
41
2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download
Peraturan Presiden
42
2017 Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download
Peraturan Presiden
44
2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2o1o Tentang Badan Nasional Pengei,oi.,a Perbatasan

Download
Peraturan Presiden
45
2017 Rencana Induk Pei{yelenggaraan Keantariksaan Tahun 20t6-2040

Download
Peraturan Presiden
51
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba

Download
Peraturan Presiden
53
2017 Badan Siber Dan Sandi Negara

Download
Peraturan Presiden
54
2017 Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Download
Peraturan Presiden
55
2017 Penyelesaian Pembangunan Rumah Susun Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Download
Peraturan Presiden
60
2017 Penghasilan Dan Hak-hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah

Download
Peraturan Presiden
61
2017 Pengesahan Agrdemdnt On The Effabushme]|it Of Tite Rf.gional Secretartat For The Implementation Of The Asean Mijtual Recognition Arrangement On Tourism Proeessiojvals (persetujuan Tentang Pembentukan Sekretariat Regional Untuk Pei.aksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata Asean)

Download
Peraturan Presiden
62
2017 Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Dewan Kehormatan Peityelenggara Pemilihan Umum

Download
Peraturan Presiden
64
2017 Dosen Di Lingkungan Universitas Pertahanan Dengan Mhmattuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,

Download
Peraturan Presiden
65
2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Download
Peraturan Presiden
67
2017 Tunjangan Kiner.ja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagaker.jaan

Download
Peraturan Presiden
68
2017 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijaiqn

Download
Peraturan Presiden
69
2017 Hak Keuangan Dan Fasilitas I,,ainn"a Bagi Kepai..a, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, Dan Kelompokahli Badan Restorasi Gambut

Download
Peraturan Presiden
75
2017 Penii"aian Kembau Barang Milik Negara/daerah

Download
Peraturan Presiden
80
2017 Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Download
Peraturan Presiden
82
2017 Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional

Download
Peraturan Presiden
87
2017 Penguatan Pendidikan Karakter

Download