JDIH KABUPATEN GARUT

PRODUK HUKUM PUSAT

KEPUTUSAN PRESIDEN


Pilih Tahun

Bentuk No Tahun Judul Produk Hukum File
Bentuk No Tahun Judul Produk Hukum File
Keputusan Presiden
2
2012 Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, Dan Kejaksaan Negeri Boroko Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Download
Keputusan Presiden
5
2012 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, Dan Kabupaten Cirebon, Serta Kota Bandar Lampung, Dan Kota Tanjung Balai

Download
Keputusan Presiden
7
2012 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Download
Keputusan Presiden
8
2012 Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati

Download
Keputusan Presiden
11
2012 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
21
2012 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Penyelematan Transportasi

Download
Keputusan Presiden
22
2012 Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-pasific Economic Cooperation Xxi Tahun 2013

Download
Keputusan Presiden
23
2012 Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional The Association Of Southeast Asian Nations (asean)-indonesia

Download
Keputusan Presiden
25
2012 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The Associations Of Southeast Asian Nations Supreme Audit Institutions

Download
Keputusan Presiden
27
2012 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Mappi,kabupaten Bantaeng,kabupaten Muara Enim,kabupaten Probolinggo,kota Lubuklinggau Dan Kota Tasikmalaya

Download
Keputusan Presiden
34
2012 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Economic Research Institute For Asean And East Asia

Download
Keputusan Presiden
35
2012 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Farmaceutical Inspection Cooperation Scheme (pic/s)

Download
Keputusan Presiden
38
2012 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kota Probolinggo, Dan Kota Tangerang Selatan

Download
Keputusan Presiden
40
2012 Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara

Download
Keputusan Presiden
41
2012 Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten

Download
Keputusan Presiden
19
2012 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
26
2012 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
28
2012 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
30
2012 Penunjukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Untuk Menjadi Pihak Dalam Proses Arbitrase International Centre For Settlement Of Investment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining

Download
Keputusan Presiden
31
2012 Perselisihan Yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi International Centre For Settlement Of Investment Disputes

Download
Keputusan Presiden
12
2012 Penetapan Wilayah Sungai

Download
Keputusan Presiden
15
2012 Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games Iii Tahun 2013

Download
Keputusan Presiden
16
2012 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
17
2012 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
20
2012 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
32
2012 Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional

Download
Keputusan Presiden
33
2012 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
36
2012 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
37
2012 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013

Download
Keputusan Presiden
39
2012 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
1
2011 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
2
2011 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
3
2011 Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, Mahkamah Syar’ Iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, Dan Pengadilan Agama Arso

Download
Keputusan Presiden
4
2011 Panitia Nasional Penyelenggara Association Of South East Asian Nations (asean) Regional Forum Disaster Relief Exercise (arf Direx) Tahun 2011

Download
Keputusan Presiden
5
2011 Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara Anggota Food And Agriculture Organization (fao) Dalam Rangka Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional Tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan Untuk Pangan Dan Pertanian

Download
Keputusan Presiden
7
2011 Panitia Nasional Keketuaan Indonesia Untuk Association Of South East Asian Nations Tahun 2011

Download
Keputusan Presiden
12
2011 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Download
Keputusan Presiden
14
2011 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
15
2011 Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Download
Keputusan Presiden
16
2011 Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah

Download
Keputusan Presiden
17
2011 Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati

Download
Keputusan Presiden
18
2011 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Download
Keputusan Presiden
19
2011 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Seed Testing Association (asosiasi Pengujian Benih Internasional)

Download
Keputusan Presiden
20
2011 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional

Download
Keputusan Presiden
21
2011 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Download
Keputusan Presiden
22
2011 Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Download
Keputusan Presiden
26
2011 Penetapan Cekungan Air Tanah

Download
Keputusan Presiden
27
2011 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (sea Games) Xxvi Tahun 2011 Dan Asean Para Games Vi Tahun 2011

Download
Keputusan Presiden
28
2011 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional

Download
Keputusan Presiden
29
2011 Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik

Download
Keputusan Presiden
30
2011 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
31
2011 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
32
2011 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012

Download
Keputusan Presiden
33
2011 Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Download
Keputusan Presiden
2
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
1
2010 Ekstradisi

Download
Keputusan Presiden
3
2010 Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (sea Games) Xxvi Tahun 2011 Dan Asean Para Games Vi Tahun 2011

Download
Keputusan Presiden
4
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
5
2010 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

Download
Keputusan Presiden
6
2010 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Download
Keputusan Presiden
7
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
8
2010 Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Download
Keputusan Presiden
9
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
10
2010 Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Download
Keputusan Presiden
12
2010 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta

Download
Keputusan Presiden
11
2010 Ekstradisi

Download
Keputusan Presiden
16
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
24
2010 Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

Download
Keputusan Presiden
14
2010 Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

Download
Keputusan Presiden
15
2010 Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai

Download
Keputusan Presiden
17
2010 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri

Download
Keputusan Presiden
18
2010 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, Dan Kabupaten Batu Bara

Download
Keputusan Presiden
20
2010 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (sea Games) Xxvi Tahun 2011 Dan Asean Para Games Vi Tahun 2011

Download
Keputusan Presiden
22
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
23
2010 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

Download
Keputusan Presiden
25
2010 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
26
2010 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011

Download
Keputusan Presiden
27
2010 Tim Perundingan Proyek Asahan

Download
Keputusan Presiden
28
2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi

Download
Keputusan Presiden
29
2010 Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-pacific Economic Cooperation Xxi Tahun 2013 Dan Penetapan Provinsi Bali Sebagai Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-pacific Economic Cooperation Xxi Tahun 2013

Download
Keputusan Presiden
21
2010 Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, Dan Kejaksaan Negeri Meureudu

Download
Keputusan Presiden
19
2010 Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan Redd+

Download
Keputusan Presiden
1
2009 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
2
2009 Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009

Download
Keputusan Presiden
3
2009 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Download
Keputusan Presiden
7
2014 Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Maluku Dan Maluku Utara Tahun 2014

Download
Keputusan Presiden
8
2014 Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia Di Kampus Universitas Al-azhar Kairo, Mesir

Download
Keputusan Presiden
9
2014 Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembelian Dan Renovasi Masjid/indonesian Muslim Association In America (immam) Center Di Maryland, Amerika Serikat

Download
Keputusan Presiden
10
2014 Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014

Download
Keputusan Presiden
17
2014 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
19
2014 Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014

Download
Keputusan Presiden
20
2014 Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014

Download
Keputusan Presiden
21
2014 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
22
2014 Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr.(h.c) Ir. Soekarto Dan Dr.(h.c) Drs. Mohammad Hatta Dalam Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia

Download
Keputusan Presiden
23
2014 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
24
2014 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional

Download
Keputusan Presiden
25
2014 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

Download
Keputusan Presiden
26
2014 Panitia Nasional Penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014 Di Provinsi Sumatera Barat

Download
Keputusan Presiden
27
2014 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Sibolga Dan Kota Gorontalo

Download
Keputusan Presiden
29
2014 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Download
Keputusan Presiden
30
2014 Hari Veteran Nasional

Download
Keputusan Presiden
31
2014 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
32
2014 Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia

Download
Keputusan Presiden
33
2014 Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah

Download
Keputusan Presiden
34
2014 Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara

Download
Keputusan Presiden
35
2014 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
36
2014 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The International Committee Of Military Medicine

Download
Keputusan Presiden
38
2014 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Forum Of Independent Audit Regulators

Download
Keputusan Presiden
40
2014 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
41
2014 Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2015

Download
Keputusan Presiden
42
2014 Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015

Download
Keputusan Presiden
43
2014 Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional

Download
Keputusan Presiden
44
2014 Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Maluku Utara

Download
Keputusan Presiden
45
2014 Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan

Download
Keputusan Presiden
46
2014 Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat

Download
Keputusan Presiden
47
2014 Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero)

Download
Keputusan Presiden
48
2014 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Agam, Dan Kota Pariaman

Download
Keputusan Presiden
49
2014 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
50
2014 Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Masjid Di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afganistan

Download
Keputusan Presiden
51
2014 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Presiden

Download
Keputusan Presiden
52
2014 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
26
2016 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat Dari Unsur Profesional

Download
Keputusan Presiden
24
2016 Hari Lahir Pancasila

Download
Keputusan Presiden
21
2016 Penetapan Penyelenggaran Biaya Ibadah Haji Tahun 1437h/2016m

Download
Keputusan Presiden
10
2016 Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016

Download
Keputusan Presiden
11
2016 Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016

Download
Keputusan Presiden
9
2016 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Pengetahuan Ilmu Indonesia

Download
Keputusan Presiden
5
2016 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Keputusan Presiden
6
2016 Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam 2016

Download
Keputusan Presiden
4
2016 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asean Institute For Peace And Reconciliation

Download
Keputusan Presiden
2
2016 Panitia Nasional Penyelenggara Asian Para Games Tahun 2018

Download
Keputusan Presiden
1
2016 Susunan Keanggotan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Download
Keputusan Presiden
1
2015 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Kabupaten Kapuas


Download
Download

Keputusan Presiden
2
2015 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Download

Keputusan Presiden
3
2015 Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika Dan Peringatan Ke 10 New Asian African Strategic Partnership

Download
Download

Keputusan Presiden
4
2015 Panitia Nasional Penyelenggara The 6 Th Tafisa World Sport For All Games 2016

Download
Download

Keputusan Presiden
5
2015 Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Khusus Provinsi Kalimantan Timur

Download
Download

Keputusan Presiden
6
2015 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

Download
Download

Keputusan Presiden
7
2015 Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association Permanent International Association Of Road Congress

Download
Download

Keputusan Presiden
8
2015 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Download
Download

Keputusan Presiden
9
2015 Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

Download
Download

Keputusan Presiden
10
2015 Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015

Download
Download

Keputusan Presiden
11
2015 Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007

Download
Download

Keputusan Presiden
58
2004 Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah

Isi (doc)
Keputusan Presiden
55
2004 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahap Pertama Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan

Isi (doc)
Keputusan Presiden
52
2004 Komisi Nasional Lanjut Usia

Isi (doc)
Keputusan Presiden
40
2004 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

Isi (doc)
Keputusan Presiden
9
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003

c : dicabut oleh Perbup Nomor 549 Tahun 2012
Isi (doc)
Keputusan Presiden
46
2004 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria

Isi (htm)
Keputusan Presiden
2
2006 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Isi (pdf)
Keputusan Presiden
69
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ikan


Keputusan Presiden
68
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan


Keputusan Presiden
64
2003 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003


Keputusan Presiden
51
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan


Keputusan Presiden
50
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Penguji Mutu Barang, Dan Penera


Keputusan Presiden
41
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana


Keputusan Presiden
40
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan


Keputusan Presiden
26
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 5 Tahun 2009
u : diubah (dirubah) oleh Perda Nomor 8 Tahun 2012
mc : mencabut Perda Nomor 20 Tahun 2001
mc : mencabut Perda Nomor 9 Tahun 2004

Keputusan Presiden
20
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan


Keputusan Presiden
16
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Dan Paramedik Veteriner

mc : mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2002

Keputusan Presiden
15
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian


Keputusan Presiden
13
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Agen


Keputusan Presiden
12
2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001


Keputusan Presiden
5
2003 Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Keputusan Presiden
2
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis


Keputusan Presiden
85
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek


Keputusan Presiden
84
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, Dan Pemeriksa Bea Dan Cukai


Keputusan Presiden
4
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

c : dicabut oleh Perbup Nomor 541 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
3
2004 Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

c : dicabut oleh Perbup Nomor 538 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
6
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

c : dicabut oleh Perbup Nomor 543 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
5
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis

c : dicabut oleh Perbup Nomor 542 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
24
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Dan Polisi Kehutanan

ISI htm
Keputusan Presiden
25
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, Dan Pengantar Kerja

ISI htm
Keputusan Presiden
86
2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan


Keputusan Presiden
1
2005 Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-negara Asean, Negara-negara Lain Dan Organisasi-organisasi Internasional Mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami

ISI htm
Keputusan Presiden
111
2004 Pembentukantim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

ISI htm
Keputusan Presiden
72
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

ISI htm
Keputusan Presiden
66
2004 Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Lembaga Sensor Film

ISI htm
Keputusan Presiden
64
2004 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia

ISI htm
Keputusan Presiden
63
2004 Pengamanan Obyek Vital Nasional

ISI htm
Keputusan Presiden
60
2004 Peningkatan Status Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia Menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Dill, Republik Demokratik Timor Leste

ISI htm
Keputusan Presiden
59
2004 Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

ISI htm
Keputusan Presiden
57
2004 Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan

ISI htm
Keputusan Presiden
56
2004 Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung

ISI htm
Keputusan Presiden
54
2004 Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo

ISI htm
Keputusan Presiden
53
2004 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerjasama Kebudayaan Dan Pendidikan

ISI htm
Keputusan Presiden
51
2004 Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

ISI htm
Keputusan Presiden
50
2004 Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang

ISI htm
Keputusan Presiden
49
2004 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005

ISI htm
Keputusan Presiden
48
2004 Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of South East Asian Nations And The Peoples Republic Of China (persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggot...

ISI htm
Keputusan Presiden
47
2004 Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika

ISI htm
Keputusan Presiden
45
2004 Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ISI htm
Keputusan Presiden
44
2004 Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik

ISI htm
Keputusan Presiden
43
2004 Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

ISI htm
Keputusan Presiden
42
2004 Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

ISI htm
Keputusan Presiden
41
2004 Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan

ISI htm
Keputusan Presiden
39
2004 Rincian Pengeluaran Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2004

ISI htm
Keputusan Presiden
38
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004

ISI htm
Keputusan Presiden
37
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan

ISI htm
Keputusan Presiden
36
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004

ISI htm
Keputusan Presiden
35
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004

ISI htm
Keputusan Presiden
34
2004 Tunjangan Panitera Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer

ISI htm
Keputusan Presiden
33
2004 Tunjangan Hakim Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer

ISI htm
Keputusan Presiden
32
2004 Honorarium Bagi Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Hukum Nasional Dan Staf Sekretariat Komisi Hukum Nasional

ISI htm
Keputusan Presiden
31
2004 Pengamanan Dan Pengawalan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

ISI htm
Keputusan Presiden
30
2004 Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, Dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

ISI htm
Keputusan Presiden
29
2004 Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri; Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap

ISI htm
Keputusan Presiden
28
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999

ISI htm
Keputusan Presiden
27
2004 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya Dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja

ISI htm
Keputusan Presiden
26
2004 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan

ISI htm
Keputusan Presiden
23
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003

ISI htm
Keputusan Presiden
22
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002

c : dicabut oleh Perbup Nomor 313 Tahun 2011
ISI htm
Keputusan Presiden
21
2004 Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung

ISI htm
Keputusan Presiden
20
2004 Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2004 Untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004

ISI htm
Keputusan Presiden
19
2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

ISI htm
Keputusan Presiden
18
2004 Pendirian Universitas Khairun

ISI htm
Keputusan Presiden
17
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

ISI htm
Keputusan Presiden
16
2004 Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

c : dicabut oleh Perbup Nomor 553 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
15
2004 Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional

ISI htm
Keputusan Presiden
14
2004 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri

c : dicabut oleh Perbup Nomor 551 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
13
2004 Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

c : dicabut oleh Perbup Nomor 550 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
12
2004 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

c : dicabut oleh Perbup Nomor 550 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
11
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003

ISI htm
Keputusan Presiden
10
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003

c : dicabut oleh Perbup Nomor 547 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
8
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003

c : dicabut oleh Perbup Nomor 546 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
7
2004 Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol

c : dicabut oleh Perbup Nomor 545 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
2
2004 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe

c : dicabut oleh Perbup Nomor 537 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
1
2004 Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

c : dicabut oleh Perbup Nomor 536 Tahun 2012
ISI htm
Keputusan Presiden
22
2005 Keputusan Presiden Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Terhadap Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka

ISI htm
Keputusan Presiden
21
2005 Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

ISI htm
Keputusan Presiden
20
2005 Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

ISI htm
Keputusan Presiden
18
2005 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu Dan Kabupaten Bandung

ISI htm
Keputusan Presiden
174
1999 Remisi

ISI Pdf
Keputusan Presiden
83
2004 Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Obat Anti Retroviral

ISI Pdf
Keputusan Presiden
74
2004 Pengesahan Wipo Performances And Phonograms Treaty, 1996 (traktat; Wipo Mengenai Pertunjukan Dan Rekaman Suara, 1996)

ISI Pdf
Keputusan Presiden
61
2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

ISI Pdf
Keputusan Presiden
61
1988 Lembaga Pembiayaan

ISI Pdf
Keputusan Presiden
26
1989 Pengesahan Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage

ISI Pdf
Keputusan Presiden
26
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

ISI Pdf
Keputusan Presiden
25
2005 Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam

ISI Pdf
Keputusan Presiden
24
2005 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor

ISI Pdf
Keputusan Presiden
23
2005 Pembentukan Panel 45

ISI Pdf
Keputusan Presiden
19
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

ISI Pdf
Keputusan Presiden
17
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

ISI Pdf
Keputusan Presiden
16
2005 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

ISI Pdf
Keputusan Presiden
15
2005 Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Eropa Di Brussel, Belgia, Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Belgia Di Brussel

ISI Pdf
Keputusan Presiden
14
2005 Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Rote Ndao, Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Nunukan, Dan Pengadilan Negeri Malinau

ISI Pdf
Keputusan Presiden
13
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

ISI Pdf
Keputusan Presiden
12
2005 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

ISI Pdf
Keputusan Presiden
11
2005 Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ISI Pdf
Keputusan Presiden
10
2005 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ISI Pdf
Keputusan Presiden
8
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

ISI Pdf
Keputusan Presiden
7
2005 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

ISI Pdf
Keputusan Presiden
6
2005 Perpanjangan Masa Tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

ISI Pdf
Keputusan Presiden
5
2005 Perpanjangan Kedua Kali Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

ISI Pdf
Keputusan Presiden
4
2005 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

ISI Pdf
Keputusan Presiden
3
2005 Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

ISI Pdf
Keputusan Presiden
2
2005 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

ISI Pdf


Keputusan Presiden
68
1992 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republik Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Sweden On The Promotion And Protection Of Investments, Beserta Protocol Nya


Keputusan Presiden
67
1992 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tujuh Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992


Keputusan Presiden
66
1992 Penetapan Bencana Alam Di Flores Sebagai Bencana Nasional


Keputusan Presiden
65
1992 Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, Dan Pranata Komputer


Keputusan Presiden
64
1992 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan


Keputusan Presiden
63
1992 Pengesahan Agreement On Economic And Technical Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname


Keputusan Presiden
62
1992 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income


Keputusan Presiden
61
1992 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Mengenai Kerjasama Ekonomi, Teknik Dan Ilmu Pengetahuan


Keputusan Presiden
60
1992 Dekade Kunjungan Indonesia


Keputusan Presiden
59
1992 Pengesahan Plant Protection Agreement For (south East) Asia And Pacific Region, Amendments Relating To Mandatory Contributions By Contracting Governments


Keputusan Presiden
58
1992 Pengesahan Plant Protection Agreement For The South East Asia And Pacific Region


Keputusan Presiden
57
1992 Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Tidak Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi Dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Propinsi Riau


Keputusan Presiden
56
1992 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1993


Keputusan Presiden
55
1992 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992


Keputusan Presiden
54
1992 Penetapan Pulau Sumbawa Sebagai Daerah Transmigrasi


Keputusan Presiden
53
1992 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Hungary For The Promotion And Protection Of Investment


Keputusan Presiden
52
1992 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
51
1992 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Enam Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1992


Keputusan Presiden
50
1992 Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993


Keputusan Presiden
49
1992 Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1992/93


Keputusan Presiden
48
1992 Pengesahan Proposed Third Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund


Keputusan Presiden
47
1992 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup


Keputusan Presiden
46
1992 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pranata Nuklir Dan Pengawas Radiasi


Keputusan Presiden
45
1992 Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Ho Chi Minh City, Vietnam


Keputusan Presiden
44
1992 Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Perth, Australia


Keputusan Presiden
43
1992 Pembentukan Panitia Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat


Keputusan Presiden
42
1992 Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri


Keputusan Presiden
41
1992 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Pontianak, Banjarmasin, Dan Manado


Keputusan Presiden
40
1992 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
39
1992 Pembentukan Komisi Pengerahan Warga Negara Menjadi Prajurit Wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Keputusan Presiden
38
1992 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Sudan On Economic And Technical Cooperation


Keputusan Presiden
37
1992 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta


Keputusan Presiden
36
1992 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang Merak Sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar Pada Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tol Serta Tol Berlangganan Pada Beberapa Jalan Tol Da...


Keputusan Presiden
35
1992 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Enam Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992


Keputusan Presiden
34
1992 Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing


Keputusan Presiden
32
1992 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
33
1992 Tata Cara Penanaman Modal


Keputusan Presiden
31
1992 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokolnya


Keputusan Presiden
30
1992 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat Untuk Kerjasama Dalam Riset Ilmiah Dan Pengembangan Teknologi


Keputusan Presiden
29
1992 Pembangunan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo Sebagai Taman Hutan Raya


Keputusan Presiden
28
1992 Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
27
1992 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Lima Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991


Keputusan Presiden
26
1992 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1991


Keputusan Presiden
25
1992 Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Antara Pemerintah Dan Perusahaan


Keputusan Presiden
24
1992 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Venezuela Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
23
1992 Pengesahan Vienna Convention For The Protection Of The Ozone Layer Dan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted And Amended By The Second Meeting Of The Parties London, 27 29 June 1990


Keputusan Presiden
22
1992 Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar


Keputusan Presiden
21
1992 Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta


Keputusan Presiden
20
1992 Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri


Keputusan Presiden
19
1992 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Economic And Technical Cooperation


Keputusan Presiden
18
1992 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea Regarding The Status Of Forces Of Each State In The Territory Of The Other State


Keputusan Presiden
17
1992 Pembentukan Kejaksaan Negeri Di Liwa


Keputusan Presiden
16
1992 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandung, Di Semarang, Dan Di Padang


Keputusan Presiden
15
1992 Pembentukan Pengadilan Agama Di Stabat Dan Di Batam


Keputusan Presiden
14
1992 Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Saudi Arabia Untuk Pembebasan Timbal Balik Pajak Pajak Dan Bea Masuk Atas Kegiatan Kegiatan Perusahaan Angkutan Udara Dari Kedua Negara Beserta Protokolnya


Keputusan Presiden
13
1992 Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dan Bertempat Tinggal Di Wilayah Terpencil


Keputusan Presiden
12
1992 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Sana'a, Yaman


Keputusan Presiden
11
1992 Penunjukan Dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kawasan Berikat Nusantara


Keputusan Presiden
10
1992 Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional


Keputusan Presiden
9
1992 Pengesahan Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Romania


Keputusan Presiden
8
1992 Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum


Keputusan Presiden
7
1992 Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Kerjasama Di Bidang Pariwisata


Keputusan Presiden
6
1992 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Biro Pusat Statistik


Keputusan Presiden
87
1994 Penataran Calon Penatar Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Tingkat Nasional/manggala


Keputusan Presiden
86
1994 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak


Keputusan Presiden
85
1994 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bratislava, Slowakia


Keputusan Presiden
84
1994 Penambahan Gerbang Tol Meruya Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
83
1994 Penambahan Gerbang Tol Kalihurip Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarip Tol


Keputusan Presiden
82
1994 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes Kebomas Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
81
1994 Penambahan Gerbang Tol Serang Timur Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
80
1994 Tim Tarif Dan Fiskal


Keputusan Presiden
79
1994 Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia Singapura


Keputusan Presiden
78
1994 Hari Guru Nasional


Keputusan Presiden
77
1994 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan


Keputusan Presiden
72
1994 Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Bombay India Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia


Keputusan Presiden
71
1994 Perubahan Luas Kawasan Berikat (bonded Zone) Pt Cibinong Center Industrial Estate


Keputusan Presiden
70
1994 Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Pt Dharmala Retire Servicement Engineering Agency Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
69
1994 Pengadaan Garam Beriodium


Keputusan Presiden
67
1994 Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Listrik Negara


Keputusan Presiden
66
1994 Tarif Jasa Kepelabuhan Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Di Pelabuhan Laut Yang Diusahakan


Keputusan Presiden
65
1994 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh ...


Keputusan Presiden
64
1994 Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industript Lamhotma Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
63
1994 Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (korpri)


Keputusan Presiden
62
1994 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1995


Keputusan Presiden
61
1994 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
60
1994 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Italia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
59
1994 Constitution Of The Asia Pasific Telecommunity


Keputusan Presiden
58
1994 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands On Promotion And Protection Of Investment, Beserta Protocol


Keputusan Presiden
57
1994 Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname


Keputusan Presiden
56
1994 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Ofgreat Britain And Nothern Ireland On Copyright Protection


Keputusan Presiden
55
1994 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Norwegia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
54
1994 Lembaga Sandi Negara


Keputusan Presiden
53
1994 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Pretoria, Afrika Selatan Dan Konsulat Jenderalrepublik Indonesia Di Cape Town, Afrika Selatan


Keputusan Presiden
52
1994 Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95


Keputusan Presiden
51
1994 Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1994/95


Keputusan Presiden
50
1994 Pembentukan Panitia Penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik


Keputusan Presiden
49
1994 Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer "ahm-pthm"


Keputusan Presiden
48
1994 Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei


Keputusan Presiden
47
1994 Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional


Keputusan Presiden
45
1994 Utusan Indonesia Pada Forum Bisnis Pasifik (pacific Business Forum)


Keputusan Presiden
44
1994 Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan


Keputusan Presiden
43
1994 Pembubaran Tim Pembinaan Penatar Dan Bahan Bahan Penataran Untuk Keperluan Penataran Pegawai Republik Indonesia


Keputusan Presiden
42
1994 Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Pesawat Terbang Nusantara


Keputusan Presiden
41
1994 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakh...


Keputusan Presiden
40
1994 Pengesahan Persetujuan Dasar Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Jamaica


Keputusan Presiden
39
1994 Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi, Dan Penyuluh Perindustrian


Keputusan Presiden
38
1994 Pengelolaan Masjid Istiqlal


Keputusan Presiden
37
1994 Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional


Keputusan Presiden
36
1994 Komisi Penanggulangan Aids


Keputusan Presiden
35
1994 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sebelas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994


Keputusan Presiden
10
1982 Mengesahkan "trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Iraq" Yang Ditanda Tangani Di Jakarta Pada Tanggal 25 Januari 1977, Telah Disahkan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No...


Keputusan Presiden
11
1982 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya Abri Dan Golongan Karya Bukan Abri


Keputusan Presiden
12
1982 Tunjangan Pengamanan Dan Penyelamatan Pelayaran Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran


Keputusan Presiden
13
1982 Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Lestari


Keputusan Presiden
14
1982 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab


Keputusan Presiden
15
1982 Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 2 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981


Keputusan Presiden
16
1982 Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala


Keputusan Presiden
17
1982 Pendirian Universitas Bengkulu


Keputusan Presiden
18
1982 Pengangkatan Muatan Barang Ekspor Dan Impor Milik Pemerintah Indonesia


Keputusan Presiden
19
1982 Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Houston Amerika Serikat


Keputusan Presiden
20
1982 Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Chicago Amerika Serikat, Di Toronto Dan Di Vancouver Canada, Di Marseilles Perancis Serta Di Melbourne Australia


Keputusan Presiden
21
1982 Mengesahkan "persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Batas Batas Maritim Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini Dan Kerjasama Tentang Masalah Masalah Yang Bersangkutan" Sebagai Hasil Perundingan Antara...


Keputusan Presiden
22
1982 Penetapan Jembatan Mojokerto Menjadi Jembatan Tol Dan Besarnya Tol


Keputusan Presiden
24
1982 Membentuk Team Penyiapan Akhir Bahan-bahan Sidang Mpr


Keputusan Presiden
25
1982 Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api


Keputusan Presiden
26
1982 Pembentukan Team Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kereta Api Jakarta Bogor Tangerang Bekasi (jabotabek)


Keputusan Presiden
34
1994 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal, Beserta Protokolnya


Keputusan Presiden
27
1982 Pengadaan Bahan Peledak


Keputusan Presiden
33
1994 Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Pt Indotaisei Indah Development Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
28
1982 Dewan Gula Indonesia


Keputusan Presiden
32
1994 Perluasan Kawasan Industri Yang Diberikan Status Kawasan Berikat (bonded Zone) Pt Megalopolis Manunggal Industrial Development


Keputusan Presiden
31
1994 Pengesahan Statute Of The Centre For Science And Technology Of The Movement Of The Non Aligned Countries And Other Developing Countries


Keputusan Presiden
29
1994 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988


Keputusan Presiden
28
1994 Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philipina


Keputusan Presiden
29
1982 Perubahan Pada Lampiran A, B, Dan E Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Strukturil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1980


Keputusan Presiden
27
1994 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia


Keputusan Presiden
30
1982 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu Di Bidang Pendidikan


Keputusan Presiden
31
1982 Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi


Keputusan Presiden
32
1982 Penghargaan Bagi Pejuang Pembebasan Irian Barat Dari Penjajahan Belanda


Keputusan Presiden
33
1982 Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Teluk Ratai Sebagai Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Wilayah Barat


Keputusan Presiden
34
1982 Pembentukan Panitia Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat


Keputusan Presiden
35
1982 Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Dan Uang Kubur Asuransi Sosial Tenaga Kerja


Keputusan Presiden
36
1982 Susunan Organisasi Universitas Sumatera Utara


Keputusan Presiden
37
1982 Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Medan


Keputusan Presiden
38
1982 Susunan Organisasi Universitas Riau


Keputusan Presiden
39
1982 Susunan Organisasi Universitas Andalas


Keputusan Presiden
40
1982 Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Padang


Keputusan Presiden
41
1982 Susunan Organisasi Universitas Jambi


Keputusan Presiden
42
1982 Susunan Organisasi Universitas Sriwijaya


Keputusan Presiden
43
1982 Susunan Organisasi Universitas Lampung


Keputusan Presiden
44
1982 Susunan Organisasi Universitas Indonesia


Keputusan Presiden
45
1982 Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Jakarta


Keputusan Presiden
46
1982 Susunan Organisasi Institut Pertanian Bogor


Keputusan Presiden
47
1982 Susunan Organisasi Universitas Padjadjaran


Keputusan Presiden
48
1982 Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bandung


Keputusan Presiden
49
1982 Susunan Organisasi Institut Teknologi Bandung


Keputusan Presiden
50
1982 Susunan Organisasi Universitas Jenderal Soedirman


Keputusan Presiden
51
1982 Susunan Organisasi Universitas Diponegoro


Keputusan Presiden
52
1982 Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Semarang


Keputusan Presiden
53
1982 Susunan Organisasi Universitas Gajah Mada


Keputusan Presiden
54
1982 Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta


Keputusan Presiden
55
1982 Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret


Keputusan Presiden
56
1982 Susunan Organisasi Universitas Airlangga


Keputusan Presiden
57
1982 Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Surabaya


Keputusan Presiden
58
1982 Susunan Organisasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember


Keputusan Presiden
59
1982 Susunan Organisasi Universitas Brawijaya


Keputusan Presiden
60
1982 Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Malang


Keputusan Presiden
61
1982 Susunan Organisasi Universitas Jember


Keputusan Presiden
62
1982 Susunan Organisasi Universitas Udayana


Keputusan Presiden
63
1982 Susunan Organisasi Universitas Mataram


Keputusan Presiden
64
1982 Susunan Organisasi Universitas Tanjungpura


Keputusan Presiden
65
1982 Susunan Organisasi Universitas Lambung Mangkurat


Keputusan Presiden
66
1982 Susunan Organisasi Universitas Mulawarman


Keputusan Presiden
67
1982 Susunan Organisasi Universitas Palangka Raya


Keputusan Presiden
68
1982 Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin


Keputusan Presiden
69
1982 Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang


Keputusan Presiden
70
1982 Susunan Organisasi Universitas Sam Ratulangi


Keputusan Presiden
71
1982 Susunan Organisasi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Manado


Keputusan Presiden
72
1982 Susunan Organisasi Universitas Nusacendana


Keputusan Presiden
26
1994 Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Thailand


Keputusan Presiden
73
1982 Susunan Organisasi Universitas Pattimura


Keputusan Presiden
25
1994 Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan


Keputusan Presiden
74
1982 Susunan Organisasi Universitas Cendrawasih


Keputusan Presiden
24
1994 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional


Keputusan Presiden
75
1982 Perincian Sumber Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983


Keputusan Presiden
23
1994 Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap


Keputusan Presiden
76
1982 Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1982/1983


Keputusan Presiden
77
1982 Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983


Keputusan Presiden
22
1994 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandar Lampung, Samarinda, Dan Denpasar


Keputusan Presiden
78
1982 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
21
1994 Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di San Fransisco, Amerika Serikat Dan Konsulat Republik Indonesia Di Marseilles, Perancis Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia


Keputusan Presiden
79
1982 Mengesahkan "agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income", Yang Telah Ditandatangani Di Tokyo, Jepang, Pada Tanggal 3 Maret 1982 Sebag...


Keputusan Presiden
20
1994 Pemberian Honorarium Bagi Konsultan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Pusat (konsultan Bp 7 Pusat)


Keputusan Presiden
80
1982 Pendirian Dan Pokok Pokok Organisasi Bursa Komoditi


Keputusan Presiden
19
1994 Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (team P 7) ;


Keputusan Presiden
81
1982 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 Tentang Perubahan/penetapan Status Rumah Negeri


Keputusan Presiden
18
1994 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Duapuluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994


Keputusan Presiden
82
1982 Pengesahan "an Agreement To Establish The Intergovernmental Council Of Copper Exporting Countries Cipec" Dan "modification Of The Cipec Agreement"


Keputusan Presiden
17
1994 Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (repelita Vi) 11994/95 1998/99


Keputusan Presiden
83
1982 Pengesahan "asian Pacific Postal Convention"


Keputusan Presiden
84
1982 Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri


Keputusan Presiden
85
1992 Penggunaan Pukat Udang


Keputusan Presiden
86
1982 Pokok Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia


Keputusan Presiden
16
1994 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara


Keputusan Presiden
15
1994 Pemeriksaan Pabean Atas Barang Yang Diimpor Dalam Rangka Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Bantuan Luar Negeri


Keputusan Presiden
87
1982 Pembentukan Panitia Nasional Peresmian Berakhirnya Pemugaran Candi Borobudur


Keputusan Presiden
14
1994 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Satu Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993


Keputusan Presiden
6
1983 Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/taman Hutan Di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Diserahkan Kepada Yayasan Sarana Wana Jaya


Keputusan Presiden
7
1983 Penelitian Dan/atau Pemeriksaan Calon Anggota Majelis Permusyawatan Rakyat/dewan Perwakilan Rakyat Setelah Pengambilan Sumpah/janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat/dewan Perwakilan Rakyat Secara Bersama Sama Oleh Ketua Mahkamah Agung


Keputusan Presiden
13
1994 Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


Keputusan Presiden
8
1983 Penutupan Konsulat Jenderal Kehormatan Republik Indonesia Di Oslo, Norwegia


Keputusan Presiden
12
1994 Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional


Keputusan Presiden
9
1983 Mengesahkan "persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Spanyol Tentang Kerjasama Ilmiah Dan Teknik" Yang Telah Ditandatangani Di Madrid, Spanyol Pada Tanggal 7 Oktober 1982 Sebagai Hasil Perundingan Perundingan Antara Delegasi P...


Keputusan Presiden
11
1994 Pengesahan Protokol Perubahan Atas Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Kekayaan Dengan Protokol, Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada...


Keputusan Presiden
10
1983 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1983/1984


Keputusan Presiden
10
1994 Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Penang Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia


Keputusan Presiden
11
1983 Pengangkatan Pejabat Dan Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil


Keputusan Presiden
9
1994 Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik


Keputusan Presiden
12
1983 Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil


Keputusan Presiden
13
1983 Pembinaan Perekaman Video


Keputusan Presiden
8
1994 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Korea Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
14
1983 Penarikan Kembali Enam Unit Pabrik Dari Perusahaan Daerah Sandang Jawa Tengah


Keputusan Presiden
7
1994 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Keharyapatihan Luxembourg Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal


Keputusan Presiden
15
1983 Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan


Keputusan Presiden
16
1983 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980 Dan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1981


Keputusan Presiden
17
1983 Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/peralatan Pemerintah


Keputusan Presiden
18
1983 Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1983/1984


Keputusan Presiden
6
1994 Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Demokrasi Sri Lanka Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan


Keputusan Presiden
19
1983 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional


Keputusan Presiden
90
1995 Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I


Keputusan Presiden
89
1995 Pengesahan Asean Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation


Keputusan Presiden
88
1995 Pengesahan Asean Framework Agreement On Services


Keputusan Presiden
87
1995 Pengesahan Protocol Amending The Agreement On Asean Energy Cooperation


Keputusan Presiden
85
1995 Pengesahan Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (cept) Scheme For The Asean Free Trade Area


Keputusan Presiden
84
1995 Pengesahan Protocol To Amend The Framework Agreement On Enhancing Asean Economic Cooperation


Keputusan Presiden
83
1995 Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah


Keputusan Presiden
82
1995 Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimatan Tengah


Keputusan Presiden
81
1995 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji


Keputusan Presiden
78
1995 Penyelenggaraan Bandar Udara Hang Nadim Batam


Keputusan Presiden
76
1995 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
75
1995 Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang


Keputusan Presiden
74
1995 Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian


Keputusan Presiden
73
1995 Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang


Keputusan Presiden
72
1995 Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang Cawang Tanjung Priok Ancol Timur


Keputusan Presiden
71
1995 Hari Kebangkitan Teknologi Nasional


Keputusan Presiden
70
1995 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Beirut, Lebanon


Keputusan Presiden
69
1995 Susunan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia


Keputusan Presiden
68
1995 Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah


Keputusan Presiden
67
1995 Pengesahan Protokol Relating To An Amendment To Article 56 Of The Convention On International Civil Aviation (protokol Tentang Perubahan Pasal 56 Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional)


Keputusan Presiden
66
1995 Pengesahan Protocol Relating To An Amendment To Article 50 (a) Of The Convention On International Civil Aviation (protokol Tentang Perubahan Pasal 50 (a) Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional)


Keputusan Presiden
65
1995 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta; Seksi S Pondok Pinang Lenteng Agung Sebagai Jalan Tol; Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor; Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
64
1995 Penambahan Gerbang Tol Serang Barat, Cilegon Timur, Dan Simpang Susun Cikupa Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
63
1995 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1996


Keputusan Presiden
20
1983 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Dan Penambahan Lampirannya Sebagaimana Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982


Keputusan Presiden
21
1983 Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada Tentang Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Damai


Keputusan Presiden
22
1983 Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia Dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat


Keputusan Presiden
23
1983 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Ata Kerja Menteri Muda, Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda


Keputusan Presiden
24
1983 Perubahan Atas Lampiran 6, Lampiran 7, Lampiran 11, Dan Lampiran 16 Keputusan Prsiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983


Keputusan Presiden
25
1983 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara


Keputusan Presiden
26
1983 Pengesahan "amandemente To The Convention On The Intergovernmental Maritime Consultative Organization 1975, Amandemente To The Convention On The Intergovernmental Maritime Consultative Organization 1977, Amandemente To The Convention On The Intergov...


Keputusan Presiden
27
1983 Persetujuan Antara Pemerintah Repu Blik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerjasama Teknik Dan Ilmiah


Keputusan Presiden
62
1995 Penyelenggaraan Urusan Haji


Keputusan Presiden
28
1983 Pelaksanaan Balik Nama Terhadap Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara Yang Dibeli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971


Keputusan Presiden
61
1995 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 ;


Keputusan Presiden
29
1983 Penetapan Besarnya Uang Tol Pada Jalan Tol Dan Jembatan Tol


Keputusan Presiden
30
1983 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 Tentang Perizinaan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian Di Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974


Keputusan Presiden
60
1995 Tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran


Keputusan Presiden
31
1983 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan


Keputusan Presiden
32
1983 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Dan Pengawasan Pembangunan Serta Susunan Organisasi Stafnya


Keputusan Presiden
33
1983 Pemberian Gaji Ketigabelas


Keputusan Presiden
34
1983 Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Tahun 1983/1984


Keputusan Presiden
35
1983 Eselon Jabatan Struktural Deputi Ketua/kepala/direktur Jenderal Pada Lembaga Lembaga Pemerintah Non Departemen


Keputusan Presiden
59
1995 Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung


Keputusan Presiden
36
1983 Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Team P 7)


Keputusan Presiden
58
1995 Pengesahan Agreement On The Creation Of Association Of Coffee Producing Countries (persetujuan Pembentukan Asosiasi Negara-negara Produsen Kopi)


Keputusan Presiden
37
1983 Pendirian Koperasi Bagi Pensiunan Pegawai Negeri


Keputusan Presiden
57
1995 Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia


Keputusan Presiden
56
1995 Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan


Keputusan Presiden
38
1983 Pengesahan Protocol To Amend The Agreement On The Asean Food Security Reserve


Keputusan Presiden
55
1995 Penghibahan Kapal Penangkap Ikan Kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia


Keputusan Presiden
39
1983 Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat


Keputusan Presiden
40
1983 Koordinasi Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis


Keputusan Presiden
54
1995 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden


Keputusan Presiden
42
1983 Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Uang Tol Untuk Ruas Jalan Tol Srondol Jatingaleh Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Semarang Utara Selatan


Keputusan Presiden
43
1983 Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum


Keputusan Presiden
44
1983 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 Tentang Tunjangan Jabatan Jaksa


Keputusan Presiden
45
1983 Krakatau Steel Diijinkan Untuk Membuka Sejumlah Letters Of Credit Yang Diperlukan Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kembali Kredit Luar Negeri Luar Negeri Yang Diterima Untuk Pembangunan Cold Rolling Mill Di Cilegon


Keputusan Presiden
53
1995 Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Kerajaan Spanyol Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Secara Resiprokal Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
46
1983 Pokok Pokok Dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan


Keputusan Presiden
52
1995 Reklamasi Pantai Utara Jakarta


Keputusan Presiden
48
1983 Penanganan Khusus Penataan Ruang Dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Pariwisata Puncak Dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta Bogor Puncak Cianjur Di Luar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depo...


Keputusan Presiden
51
1995 Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil


Keputusan Presiden
49
1983 Perubahan Atas Lampiran 15 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1983


Keputusan Presiden
50
1995 Badan Urusan Logistik


Keputusan Presiden
50
1983 Pengesahan Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kouta Ri Pada Dana Moneter Internasional


Keputusan Presiden
49
1995 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegwai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pamong Belajar


Keputusan Presiden
51
1983 Pengesahan "internasional Coffee Agreement, 1903"


Keputusan Presiden
48
1995 Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi


Keputusan Presiden
52
1983 Pembukaan Hubungan Diplomatik Dengan Brunei


Keputusan Presiden
53
1983 Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Dan Besarnya Biaya Pembelian Alat Bantu/prothese


Keputusan Presiden
54
1983 Perincian Sumber Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran; 1983/1984


Keputusan Presiden
47
1995 Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Berkenaan Dengan Angkutan Udara Rejadwal


Keputusan Presiden
55
1983 Perincian Anggaran Belanja Negara; Rutin Tahun Anggaran 1983/1984


Keputusan Presiden
46
1995 Pengesahan Air Services Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore


Keputusan Presiden
44
1995 Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/96


Keputusan Presiden
43
1995 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Havana, Cuba ;


Keputusan Presiden
42
1995 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakh...


Keputusan Presiden
41
1995 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Madagascar


Keputusan Presiden
40
1995 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Kuwait


Keputusan Presiden
39
1995 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna


Keputusan Presiden
38
1995 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimna Telah Dua Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994


Keputusan Presiden
37
1995 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Sandiman


Keputusan Presiden
36
1995 Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Songkhla Thailand Selatan


Keputusan Presiden
35
1995 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Khartoum, Sudan


Keputusan Presiden
34
1995 Tunjangan Arsiparis


Keputusan Presiden
33
1995 Pembentukan Panitia Gerakan Disiplin Nasional


Keputusan Presiden
32
1995 Pemeriksaan Pabean Atas Barang Yang Diimpor Dengan Menggunakan Pesawat Udara


Keputusan Presiden
31
1995 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
30
1995 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai


Keputusan Presiden
29
1995 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan;


Keputusan Presiden
28
1995 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Pajak


Keputusan Presiden
27
1995 Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Singapura


Keputusan Presiden
26
1995 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989;


Keputusan Presiden
25
1995 Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Keputusan Presiden
24
1995 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara


Keputusan Presiden
56
1983 Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984


Keputusan Presiden
23
1995 Tunjangan Tenaga Kependidikan


Keputusan Presiden
22
1995 Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu


Keputusan Presiden
57
1983 Pengesahan "agreement For Promotion, Protection And Guarantee Of Investment Among Member States Of The Organisation Of The Islamic Converence"


Keputusan Presiden
58
1983 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978


Keputusan Presiden
21
1995 Penjualan, Pemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai


Keputusan Presiden
59
1983 Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri Industri Strategis Dan Industri Hankam


Keputusan Presiden
60
1983 Pokok Pokok Dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Keputusan Presiden
20
1995 Pembentukan Pengadilan Negeri Manatuto


Keputusan Presiden
61
1983 Pengesahan "protocol On The Authentic Trilingual Text Of The Convention On International Civil Aviation (chicago, 1944)"


Keputusan Presiden
19
1995 Tunjangan Jabatan Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek


Keputusan Presiden
62
1983 Badan Pengendalian Bimas


Keputusan Presiden
18
1995 Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Johor Bahru, Malaysia


Keputusan Presiden
63
1983 Penyelenggaraan Perjalanan Umroh


Keputusan Presiden
17
1995 Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Melbourne, Victoria Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia


Keputusan Presiden
64
1983 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional


Keputusan Presiden
16
1995 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indoesia And The Government Of The State Of Bahrain


Keputusan Presiden
65
1983 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bandar Seri Begawan, Brunei


Keputusan Presiden
15
1995 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
14
1995 Pengembangan Proyek Natuna


Keputusan Presiden
13
1995 Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri


Keputusan Presiden
66
1983 Penyediaan Pelumas Dan Penanganan Pelumas Bekas


Keputusan Presiden
12
1995 Tunjangan Panitera


Keputusan Presiden
67
1983 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Team Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kereta Api Jakarta Bogor Tangerang Bekasi ( Jabotabek )


Keputusan Presiden
68
1983 Peniadaan Pengusutan Perpajakan Terhadap Deposito Berjangka Dan Tabungan Tabungan Lainnya


Keputusan Presiden
11
1995 Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994


Keputusan Presiden
10
1995 Tunjangan Hakim


Keputusan Presiden
6
1984 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri Industri Strategis Dan Industri Hankam


Keputusan Presiden
7
1984 Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam Dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam


Keputusan Presiden
9
1995 Tim Dokter Presiden Dan Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden


Keputusan Presiden
8
1984 Penetapan Besarnya Langganan Tol Untuk Penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas Dan Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Dan Jalan Tol Srondol Jatingaleh, Semarang


Keputusan Presiden
8
1995 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasakena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhi...


Keputusan Presiden
9
1984 Penetapan Jalan Pintas Serang Dan Jalan Pintas Ciujung Menjadi Jalan Tol Serta Penetapan Besarnya Tol


Keputusan Presiden
10
1984 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 Tentang Tambahan Jabatan Dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979


Keputusan Presiden
7
1995 Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Ke 50 Republik Indonesia Tahun 1995


Keputusan Presiden
11
1984 Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara


Keputusan Presiden
6
1995 Tim Evaluasi Pengadaan


Keputusan Presiden
12
1984 Keikutsertaan Indonesia Dalam Tsukuba Expo 1985 Di Jepang


Keputusan Presiden
13
1984 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata


Keputusan Presiden
14
1984 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1984/1985


Keputusan Presiden
15
1984 Susunan Organisasi Departemen


Keputusan Presiden
16
1984 Penangguhan Pajak Penghasilan Atas Bunga Pinjaman Yang Diterima Pemerintah Dalam Rangka Pinjaman Luar Negeri


Keputusan Presiden
17
1984 Jam Krida Olah Raga


Keputusan Presiden
18
1984 Proyek Tambak Inti Rakyat


Keputusan Presiden
19
1984 Penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/manggala Bp7


Keputusan Presiden
20
1984 Dewan Standardisasi Nasional


Keputusan Presiden
21
1984 Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke Empat (repelita Iv) 1984/1985 1988/1989


Keputusan Presiden
22
1984 Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan Pensiun Bagi Daerah Otonom


Keputusan Presiden
23
1984 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Rabbat, Maroko, Dan Di Amman, Jordania


Keputusan Presiden
25
1984 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984


Keputusan Presiden
26
1984 Pengampunan Pajak


Keputusan Presiden
27
1984 Sekretariat Nasional Dewan Antar Pemerintah Untuk Koordinasi Bidang Informasi Dan Komunikasi Negara Negara Non Blok


Keputusan Presiden
28
1984 Keikutsertaan Indonesia Dalam Expo 1986 Di Vancouver Canada


Keputusan Presiden
29
1984  pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara


Keputusan Presiden
30
1984 Tim Pengendali Pengadaan Barang/peralatan Pemerintah Di Departemen/lembaga


Keputusan Presiden
31
1984 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta


Keputusan Presiden
32
1984 Susunan Keanggotaan Mahkamah Pelayaran


Keputusan Presiden
33
1984 Pemberlakuan Sepenuhnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


Keputusan Presiden
34
1984 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia


Keputusan Presiden
35
1984 Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


Keputusan Presiden
36
1984 Perubahan Honorarium Bagi Penatar Tingkat Nasional Yang Diperbantukan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalah Pancasila


Keputusan Presiden
37
1984 Perubahan Tarif Tol Dan Langganan Tol Pada Jembatan Tol Sungai Kapuas, Pontianak, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Dan Jalan Tol Srondol Jatingaleh, Semarang


Keputusan Presiden
38
1984 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia


Keputusan Presiden
39
1984 Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta


Keputusan Presiden
40
1984 Penambahan Keanggotaan Tim Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah


Keputusan Presiden
41
1984 Pendirian Universitas Terbuka


Keputusan Presiden
42
1984 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1975 Dan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1979 Tentang Honorarium Bagi Ketua/wakil Ketua, Sekretaris/wakil Sekretaris, Anggota Da...


Keputusan Presiden
43
1984 Komite Olahraga Nasional Indonesia


Keputusan Presiden
44
1984 Hari Anak Nasional


Keputusan Presiden
45
1984 Penetapan Propinsi Timor Timur Sebagai Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi


Keputusan Presiden
46
1984 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka


Keputusan Presiden
47
1984 Pengesahan International Agreement On Jute And Jute Products, 1982


Keputusan Presiden
48
1984 Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pejabat Baru Eselon I, Ii, Iii, Dan Iv Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan


Keputusan Presiden
49
1984 Pengesahan International Tropical Timber Agreement, 1983


Keputusan Presiden
50
1984 Pengesahan Anggaran Dasar Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan '45


Keputusan Presiden
51
1984 Daftar Skala Prioritas Bidang Bidang Usaha Penanaman Modal


Keputusan Presiden
52
1984 Pemberian Penghargaan Di Bidang Olah Raga


Keputusan Presiden
53
1984 Perincian Sumber Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985


Keputusan Presiden
54
1984 Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1984/1985


Keputusan Presiden
55
1984 Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985


Keputusan Presiden
56
1984 Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse


Keputusan Presiden
57
1984 Penghargaan Terhadap Ijazah Diploma Iv Di Bidang Kepegawaian


Keputusan Presiden
58
1984 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978


Keputusan Presiden
59
1984 Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi


Keputusan Presiden
60
1984 Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Terhutang Sehubungan Dengan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah


Keputusan Presiden
61
1984 Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia


Keputusan Presiden
62
1984 Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta-tangerang


Keputusan Presiden
63
1984 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Penghubung Cengkareng Menjadi Jalan Tol Cengkareng Dan Penetapan Besarnya Tarif Tol Serta Langganan Tol


Keputusan Presiden
64
1984 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981 Tentang Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Di Daerah


Keputusan Presiden
65
1984 Pengangkatan Pegawai, Pengawai Harian, Pegawai Bulanan, Tentara, Dan Polisi Bekas Pemerintah Koloni Timor Portugis Menjadi Pengawai Negeri Sipil


Keputusan Presiden
66
1984 Pengesahan Basic Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Papua New Guinea On Border Arrangements


Keputusan Presiden
67
1984 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 Tentang Pengaturan Pungutan Cess


Keputusan Presiden
68
1984 Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Jeddah, Saudi Arabia


Keputusan Presiden
120
1993 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia


Keputusan Presiden
119
1993 Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila


Keputusan Presiden
69
1984 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey On Economic And Technical Cooperation


Keputusan Presiden
70
1984 Pengesahan Persetujuan Jangka Panjang Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosial Romania Mengenai Kerjasama Ekonomi, Teknik Dan Ilmu Pengetahuan


Keputusan Presiden
118
1993 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On...


Keputusan Presiden
71
1984 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federal Jerman Mengenai Kerjasama Teknik


Keputusan Presiden
72
1984 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak


Keputusan Presiden
116
1993 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China Relating To Scheduled Air Transport


Keputusan Presiden
73
1984 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamana Nasional


Keputusan Presiden
74
1984 Pembentukan Panitia Nasional Konperensi Dan Pameran Kerajinan Internasional


Keputusan Presiden
115
1993 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
114
1993 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Pelayaran Niaga


Keputusan Presiden
113
1993 Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam


Keputusan Presiden
112
1993 Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan


Keputusan Presiden
109
1993 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional


Keputusan Presiden
108
1993 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Papua New Guinea Relating To Scheduled Air Services


Keputusan Presiden
107
1993 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands


Keputusan Presiden
106
1993 Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Berkenaan Dengan Angkutan Udara Berjadwal


Keputusan Presiden
105
1993 Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia Berkenaan Dengan Angkutan Udara Berjadwal


Keputusan Presiden
103
1993 Badan Urusan Logistik


Keputusan Presiden
104
1993 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Duapuluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993


Keputusan Presiden
102
1993 Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata Di Nusa Dua Bali


Keputusan Presiden
101
1993 Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata Di Bandung


Keputusan Presiden
100
1993 Izin Penelitian Bagi Orang Asing


Keputusan Presiden
99
1993 Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia


Keputusan Presiden
98
1993 Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Kawasan Industri


Keputusan Presiden
97
1993 Tata Cara Penanaman Modal


Keputusan Presiden
96
1993 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Ke, Dari Dan Antar Kawasan Berikat Dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (epte)


Keputusan Presiden
95
1993 Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pabean, Perpajakan Dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (epte)


Keputusan Presiden
94
1993 Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Atas Barang Impor Yang Dimasukkan Ke Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
93
1993 Pengaktifan Kembali Kegiatan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Phnom Penh, Kamboja


Keputusan Presiden
92
1993 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia


Keputusan Presiden
91
1993 Pengesahan Agreement Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of Canada On Economic Cooperation


Keputusan Presiden
90
1993 Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri


Keputusan Presiden
89
1993 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke 10


Keputusan Presiden
88
1993 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Kiev Republik Ukraina Dan Di Tashkent Republik Uzbekistan


Keputusan Presiden
87
1993 Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Untuk Perundingan Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay


Keputusan Presiden
85
1993 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989


Keputusan Presiden
84
1993 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Badan Pengendali Bimas


Keputusan Presiden
83
1993 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Sembilan Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993


Keputusan Presiden
82
1993 Pengesahan Convention On Assistance In The Case Of A Nuclear Accident Or Radiological Emergency


Keputusan Presiden
81
1993 Pengesahan Convention On Early Notification Of A Nuclear Accident


Keputusan Presiden
80
1993 Pengesahan An Amendment Of Article Vi Of The Statute Of The International Atomic Energy Agency


Keputusan Presiden
79
1993 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1994


Keputusan Presiden
78
1993 Penambahan Ramp Tol Sentul Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
77
1993 Tunjangan Jabatan Bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, Dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia


Keputusan Presiden
76
1993 Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia


Keputusan Presiden
75
1993 Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional


Keputusan Presiden
74
1993 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 Tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988


Keputusan Presiden
73
1993 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988


Keputusan Presiden
75
1984 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980


Keputusan Presiden
72
1993 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan


Keputusan Presiden
6
1985 Pengesahan Basic Agreement On Asean Industrial Joint Ventures Dan Supplementary Agreement To Amend The Basic Agreement On Asean Industrial Joint Ventures (baaijv)


Keputusan Presiden
71
1993 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Center For International Forestry Research Regarding The Headquarters Seat Of The Center


Keputusan Presiden
7
1985 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1985/1986


Keputusan Presiden
70
1993 Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Pt. Besland Pertiwi Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
8
1985 Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional


Keputusan Presiden
69
1993 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993


Keputusan Presiden
68
1993 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989


Keputusan Presiden
67
1993 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Perdagangan


Keputusan Presiden
66
1993 Pembentukan Dana Bantuan Presiden Eks Dana Reboisasi


Keputusan Presiden
65
1993 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Athena, Yunani


Keputusan Presiden
64
1993 Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Vancouver Canada Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia


Keputusan Presiden
63
1993 Penghargaan Kepada Mantan Anggota Badan Keamanan Rakyat


Keputusan Presiden
9
1985 Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural


Keputusan Presiden
62
1993 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1992


Keputusan Presiden
10
1985 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini


Keputusan Presiden
61
1993 Pengesahan Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal


Keputusan Presiden
11
1985 Perubahan Besarnya Biaya Pengobatan/perawatan Bagi Jaminan Kecelakaan Kerja Asuransi Sosial Tenaga Kerja


Keputusan Presiden
12
1985 Pengesahan Constitution Of The Asia Pasific Telecommunity


Keputusan Presiden
60
1993 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Departemen Pertahanan Keamanan Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Keputusan Presiden
13
1985 Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu


Keputusan Presiden
59
1993 Pengesahan International Convention On Mutual Administrative Assistance For The Prevention, Investigation And Repression Of Customs Offences


Keputusan Presiden
14
1985 Tunjangan Jabatan Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia


Keputusan Presiden
58
1993 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Delapan Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992


Keputusan Presiden
15
1985 Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum


Keputusan Presiden
57
1993 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh ...


Keputusan Presiden
16
1985 Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu Yang Ditugaskan Pada Badan Pemeriksa Keuangan (bepeka)


Keputusan Presiden
56
1993 Pengesahan Persetujuan Umum Tentang Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada 1991


Keputusan Presiden
17
1985 Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama


Keputusan Presiden
18
1985 Tunjangan Jabatan Bagi Ketua Dan Anggota Mahkamah Pelayaran


Keputusan Presiden
19
1985 Tunjangan Jabatan Jaksa


Keputusan Presiden
20
1985 Tunjangan Jabatan Pendidikan


Keputusan Presiden
55
1993 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


Keputusan Presiden
21
1985 Tunjangan Jabatan Dosen Pada Perguruan Tinggi


Keputusan Presiden
22
1985 Tunjangan Jabatan Peneliti


Keputusan Presiden
54
1993 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
23
1985 Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Menjadi Tenaga Kesehatan


Keputusan Presiden
53
1993 Fasilitas Dan Kemudahan Pabean, Perpajakan Dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (epte)


Keputusan Presiden
24
1985 Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan


Keputusan Presiden
52
1993 Pemeriksaan Atas Barang Impor Yang Dimasukkan Ke Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
25
1985 Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila


Keputusan Presiden
26
1985 Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional


Keputusan Presiden
27
1985 Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api


Keputusan Presiden
28
1985 Tunjangan Pengamanan Dan Penyelamatan Pelayaran Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran


Keputusan Presiden
51
1993 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional


Keputusan Presiden
29
1985 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural


Keputusan Presiden
50
1993 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia


Keputusan Presiden
30
1985 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985


Keputusan Presiden
31
1985 Tunjangan Khusus Irian Jaya


Keputusan Presiden
32
1985 Tunjangan Khusus Timor Timur


Keputusan Presiden
49
1993 Perubahan Atas Presiden Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau


Keputusan Presiden
33
1985 Uang Sidang Menteri Negara


Keputusan Presiden
48
1993 Pengesahan International Convention Against Apartheid In Sports

mc : mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2004

Keputusan Presiden
47
1993 Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993/94


Keputusan Presiden
34
1985 Peningkatan Kegiatan Koperasi Pegawai Negeri


Keputusan Presiden
46
1993 Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94


Keputusan Presiden
35
1985 Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
45
1993 Peningkatan Konsulat Konsulat Republik Indonesia Di Toronto Canada, Karachi Pakistan, Dan Noumea New Caledonia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia


Keputusan Presiden
36
1985 Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Penyerahan Dan Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah


Keputusan Presiden
37
1985 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Panitia Nasional Konperensi Dan Pameran Kerjinan Internasional


Keputusan Presiden
44
1993 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara


Keputusan Presiden
38
1985 Jalan Bebas Hambatan Penghubung Ke Bandar Udara Internasional Cengkareng Atau Jalan Tol Cengkareng


Keputusan Presiden
43
1993 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Industri Dan Perdagangan


Keputusan Presiden
39
1985 Peningkatan Kegiatan Koperasi Penerima Pensiun


Keputusan Presiden
40
1985 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/peralatan Pemerintah Sebagaimana Telah Disempurnakan Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 Dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1984


Keputusan Presiden
42
1993 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Dan Pengawasan Pembangunan


Keputusan Presiden
41
1985 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/peralatan Pemerintah Di Departemen/lembaga


Keputusan Presiden
41
1993 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991


Keputusan Presiden
42
1985 Pemberian Rumah Kediaman Kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia H. Adam Malik


Keputusan Presiden
40
1993 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah; Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991


Keputusan Presiden
43
1985 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dan Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1967 Tentang Susunan Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia


Keputusan Presiden
39
1993 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Untuk Dinas Dinas Penerbangan Antara Dan Melampaui Wilayah Berdaulat Masing Masing


Keputusan Presiden
44
1985 Pelaksanaan Tugas Pelayanan Di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Utama


Keputusan Presiden
38
1993 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Concerning The Protection And Enforcement Of Copyright


Keputusan Presiden
45
1985 Penangguhan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Yang Diatur Dalam Ordonansi Bea Dan Reglemen A


Keputusan Presiden
46
1985 Penangguhan Berlakunya Beberapa Ketentuan Mengenai Pungutan Uang Kesyahbandaran (puk)


Keputusan Presiden
37
1993 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Relating To Cooperation In Fisheries


Keputusan Presiden
47
1985 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen


Keputusan Presiden
48
1985 Pengesahan Loan Agreement Nucleus Estate And Smallholder Sugar Project Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia


Keputusan Presiden
36
1993 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Concerning The Promotion And Protection Of Investments


Keputusan Presiden
35
1993 Pengesahan International Convention On The Harmonized Commodity Description And Coding System, Beserta Protocol Nya


Keputusan Presiden
49
1985 Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia


Keputusan Presiden
51
1985 Pelaksanaan Tugas Pelayanan Di Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara Jakarta Cengkareng


Keputusan Presiden
34
1993 Pembentukan Kejaksaan Negeri Di Cibinong


Keputusan Presiden
52
1985 Perubahan Otorota Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta Cengkareng


Keputusan Presiden
33
1993 Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia


Keputusan Presiden
53
1985 Badan Pengelola Komplek Kemayoran


Keputusan Presiden
54
1985 Penetapan Nama Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta Untuk Bandar Udara Jakarta Cengkareng


Keputusan Presiden
32
1993 Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau


Keputusan Presiden
55
1985 Daftar Skala Prioritas Bidang Bidang Usaha Penanaman Modal


Keputusan Presiden
56
1985 Pokok Pokok Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian


Keputusan Presiden
31
1993 Tunjangan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi Dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, Dan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan


Keputusan Presiden
57
1985 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1985


Keputusan Presiden
30
1993 Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Pt. Cibinong Center Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
58
1985 Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Ditanggung Pemerintah Sehubungan Dengan Pemasukan Barang Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan/pinjaman Luar...


Keputusan Presiden
29
1993 Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan


Keputusan Presiden
28
1993 Tempat Kediaman Jabatan Bagi Wakil Presiden


Keputusan Presiden
59
1985 Pendidikan Dan Latihan Ahli Multi Media


Keputusan Presiden
27
1993 Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan


Keputusan Presiden
60
1985 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural


Keputusan Presiden
61
1985 Penghentian Pemberian Premi Kepada Kelompok Tani Peserta Insus


Keputusan Presiden
26
1993 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993


Keputusan Presiden
62
1985 Perubahan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Jakarta Bogor Ciawi


Keputusan Presiden
25
1993 Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional


Keputusan Presiden
24
1993 Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat Ciujung


Keputusan Presiden
63
1985 Tata Cara Penelitian Dan Penilaian Terhadap Warga Negara Republik Indonesia Yang Terlibat G.30.s/pki Yang Dapat Dipertimbangan Penggunaan Hak Memilihnya Dalam Pemilihan Umum


Keputusan Presiden
23
1993 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak Tandes Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol


Keputusan Presiden
64
1985 Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja


Keputusan Presiden
65
1985 Pengesahan International Sugar Agreement 1984


Keputusan Presiden
22
1993 Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja


Keputusan Presiden
66
1985 Pengesahan Protocol On The Extension Of The Co Operation Agreement Between Indonesia, Malaysia, The Philippines, Singapore And Thailand Member Countries The Association Of The South East Asian Nations And The European Economic Community To Brunei Dar...


Keputusan Presiden
21
1993 Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Tambang Batubara Bukit Asam Dan Perusahaan Kontraktor


Keputusan Presiden
67
1985 Hari Olahraga Nasional


Keputusan Presiden
20
1993 Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Surabaya Industrial Estate Rungkut (pt. Sier) Pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
68
1985 Pengesahan Arrangement Establishing The International Textiles And Clothing Bureau


Keputusan Presiden
19
1993 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan


Keputusan Presiden
69
1985 Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan


Keputusan Presiden
18
1993 Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke 10


Keputusan Presiden
70
1985 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Indonesia


Keputusan Presiden
71
1985 Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah


Keputusan Presiden
17
1993 Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional


Keputusan Presiden
72
1985 Perincian Sumber Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber Sumber Anggaran Pembangunan Tahun 1985/1986


Keputusan Presiden
73
1985 Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1985/1986


Keputusan Presiden
16
1993 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kupang, Ambon, Dan Jayapura


Keputusan Presiden
74
1985 Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1985/1986


Keputusan Presiden
15
1993 Pembentukan Pengadilan Negeri Di Maliana


Keputusan Presiden
75
1985 Organisasi Kepaniteraan/sekretariat Jenderal Mahkamah Agung


Keputusan Presiden
14
1993 Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil


Keputusan Presiden
76
1985 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985 Presiden Republik Indonesia


Keputusan Presiden
13
1993 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
77
1985 Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan


Keputusan Presiden
12
1993 Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kawasan Industri Makassar Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
78
1985 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggeris Raya Dan Irlandia Utara Mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi


Keputusan Presiden
11
1993 Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Pt. Lamicitra Nusantara Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
10
1993 Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan


Keputusan Presiden
79
1985 Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak


Keputusan Presiden
9
1993 Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Gorontalo


Keputusan Presiden
8
1993 Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Singaraja


Keputusan Presiden
80
1985 Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur


Keputusan Presiden
81
1985 Tatacara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon/pemeriksaaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas Dan Wewenang Panitia Pemeriksaan


Keputusan Presiden
82
1985 Badan Tenaga Atom Nasional


Keputusan Presiden
6
1986 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1986/1987


Keputusan Presiden
7
1986 Pengesahan Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization "intelsat" Beserta Operating Agreementnya (operating Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization " Intelsat ")


Keputusan Presiden
8
1986 Pengesahan Protocol On Intelsat Privileges Exemptions And Immunities


Keputusan Presiden
9
1986 Penunjukan Kantor Perbendaharaan Negara Untuk Memungut Dan Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Dibayar Oleh Pemerintah Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Dari Pengusaha Kena Pajak Rekana...


Keputusan Presiden
10
1986 Musyawarah Pimpinan Daerah


Keputusan Presiden
11
1986 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1985


Keputusan Presiden
12
1986 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985


Keputusan Presiden
13
1986 Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Tahun 1987


Keputusan Presiden
14
1986 Pengesahan Convention On The International Maritime Satellite Organization (inmarsat)


Keputusan Presiden
15
1986 Pengesahan Convention Between The Government Of The Republik Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Denmark For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocolnya


Keputusan Presiden
16
1986 Penunjukan Dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
17
1986 Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri


Keputusan Presiden
18
1986 Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah


Keputusan Presiden
19
1986 Pengesahan Loan Agreement Arakundo Jambu Aye Irrigation And Flood Control Project Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia


Keputusan Presiden
20
1986 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak


Keputusan Presiden
21
1986 Pengesahan Agreement On Trade And Economic Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan


Keputusan Presiden
7
1993 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Chile


Keputusan Presiden
6
1993 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Cuba Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Perdagangan


Keputusan Presiden
60
1990 Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiskal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocolnya


Keputusan Presiden
59
1990 Penetapan Ruas Jalan Padalarang Cileunyi Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol


Keputusan Presiden
58
1990 Penetapan Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Sebagai Perusahaan Yang Dapat Menarik Dan Menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan


Keputusan Presiden
57
1990 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1991


Keputusan Presiden
56
1990 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia


Keputusan Presiden
55
1990 Pembangunan Jembatan Surabaya Madura


Keputusan Presiden
54
1990 Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Vanimo, Papua Nugini


Keputusan Presiden
53
1990 Pasar Modal


Keputusan Presiden
52
1990 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya Dan Ujung Pandang


Keputusan Presiden
51
1990 Pengesahan Protocol Relating To An Amendment To The Convention On International Civil Aviation


Keputusan Presiden
50
1990 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis Jenis Pakaian Sipil


Keputusan Presiden
49
1990 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Cakung Cikunir Sebagai Jalan Tol Dan Penambahan Ramp Dukuh Pada Jalan Tol Jagorawi Serta Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
48
1990 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Berkenaan Dengan Pajak Pajak Atas Penghasilan Dan Pencegahan Penyelundupan Fiskal, Beserta Protokol


Keputusan Presiden
47
1990 Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Untuk Tahab Akhir Perundingan Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay


Keputusan Presiden
46
1990 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina Beijing


Keputusan Presiden
45
1990 Pengesahan Revised Text Of The International Plant Protection Convention


Keputusan Presiden
44
1990 Pengesahan Fourth Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union


Keputusan Presiden
43
1990 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana


Keputusan Presiden
42
1990 Pengesahan Amendments To The Convention On The International Maritime Satellite Organization (inmarsat)


Keputusan Presiden
41
1990 Pengesahan International Agreement On The Use Of Inmarsat Ship Earth Station Within The Territorial Sea And Ports


Keputusan Presiden
40
1990 Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi


Keputusan Presiden
39
1990 Pengesahan Basic Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Papua New Guinea On Border Arrangements


Keputusan Presiden
38
1990 Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991


Keputusan Presiden
37
1990 Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991


Keputusan Presiden
36
1990 Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (konvensi Tentang Hak Hak Anak)


Keputusan Presiden
35
1990 Pembukaan Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Eropa Di Brussels, Belgia


Keputusan Presiden
34
1990 Pemberian Tambahan Santunan Bagi Tenaga Kerja Yang Meninggal Dunia Dan Mengalami Cacat Total Tetap Karena Kecelakaan Kerja


Keputusan Presiden
33
1990 Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri


Keputusan Presiden
32
1990 Pengelolaan Kawasan Lindung


Keputusan Presiden
31
1990 Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau


Keputusan Presiden
30
1990 Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan


Keputusan Presiden
29
1990 Dana Reboisasi


Keputusan Presiden
28
1990 Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri


Keputusan Presiden
27
1990 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1963


Keputusan Presiden
26
1990 Pengesahan Convention 144 Convention Concerning Tripartite Consultations To Promote The Implementation Of International Labour Standards (konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksan...


Keputusan Presiden
25
1990 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990


Keputusan Presiden
24
1990 Pembubaran Dewan Telekomunikasi


Keputusan Presiden
23
1990 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan


Keputusan Presiden
22
1990 Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras


Keputusan Presiden
21
1990 Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan


Keputusan Presiden
20
1990 Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi


Keputusan Presiden
19
1990 Penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/manggala Bp7


Keputusan Presiden
18
1990 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Santiago, Chili


Keputusan Presiden
17
1990 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Windhoek, Namibia


Keputusan Presiden
16
1990 Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia


Keputusan Presiden
15
1990 Uang Sidang Menteri Negara


Keputusan Presiden
14
1990 Uang Sidang Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dan Mahkamah Agung


Keputusan Presiden
13
1990 Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pertimbangan Agung


Keputusan Presiden
12
1990 Uang Paket Bagi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Tidak Merangkap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat


Keputusan Presiden
11
1990 Pokok Pokok Organisasi Pertamina


Keputusan Presiden
10
1990 Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian


Keputusan Presiden
9
1990 Ruas Jalan Tol Cawang Tanjung Priok Bernama "jalan Ir. Wiyoto Wiyono, Msc."


Keputusan Presiden
8
1990 Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Tomang Cawang Tanjung Priok


Keputusan Presiden
7
1990 Pajak Penghasilan Yang Terhutang Oleh Perusahaan Perusahaan Luar Negeri Atas Permbayaran Royalti Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Dan Lisensi Oleh Pt. Iptn, Pt. Pindad Dan Pt. Pal


Keputusan Presiden
6
1990 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1990


Keputusan Presiden
60
1991 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Dan Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila


Keputusan Presiden
59
1991 Perubahan Honorarium Bagi Penatar Tingkat Nasional Yang Diperbantukan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila


Keputusan Presiden
58
1991 Pengesahan Convention On The Prohibition The Development, Production And Stockpiling Of Bacteriological (biological) And Toxin Weapons And On Their Destruction


Keputusan Presiden
57
1991 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Federal Jerman Untuk Penghindaran Pajak Berganda Mengenai Pajak Atas Penghasilan Dan Kekayaan Beserta Protokolnya


Keputusan Presiden
56
1991 Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Pt. Megalopolis Manunggal Industrial Development Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
55
1991 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia


Keputusan Presiden
54
1991 Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo Pada Jalan Tol Jagorawi Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol


Keputusan Presiden
53
1991 Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional Peristiwa/insiden 12 Nopember 1991 Di Timor Timur


Keputusan Presiden
52
1991 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1984


Keputusan Presiden
51
1991 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 Tentang Dewan Pertahanan Kemanan Nasional


Keputusan Presiden
50
1991 Pembentukan Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke 10


Keputusan Presiden
49
1991 Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pungutan Pungutan Lainnya Terhadappelaksanaan Kuasa Dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/listrik


Keputusan Presiden
48
1991 Pengesahan Convention On Wetlands Of International Importance Especially As Waterfowl Habitat


Keputusan Presiden
47
1991 Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi


Keputusan Presiden
46
1991 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhitr Dengan Keputusaan Presiden Nomor 17 Tahun 1989


Keputusan Presiden
45
1991 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981


Keputusan Presiden
44
1991 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1992


Keputusan Presiden
43
1991 Konservasi Energi


Keputusan Presiden
42
1991 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991


Keputusan Presiden
41
1991 Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1991/1992


Keputusan Presiden
40
1991 Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1991/1992


Keputusan Presiden
39
1991 Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri


Keputusan Presiden
38
1991 Unit Swadana Dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan


Keputusan Presiden
37
1991 Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti


Keputusan Presiden
36
1991 Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Pengadilan Agama


Keputusan Presiden
35
1991 Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Peradilan Tata Usaha Negara


Keputusan Presiden
34
1991 Tunjangan Jabatan Struktural Di Departemen Pertahanan Keamanan Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Keputusan Presiden
33
1991 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria For The Avoidance Of Double Texation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocol Nya


Keputusan Presiden
32
1991 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Pengembangan Sumber Sumber Air Di Propinsi Riau Dan Pemasokan Air Dari Indonesia Ke Singapura, Beserta Lampirannya


Keputusan Presiden
31
1991 Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Umum Listrik Negara


Keputusan Presiden
30
1991 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi


Keputusan Presiden
29
1991 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan, Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan


Keputusan Presiden
28
1991 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi


Keputusan Presiden
27
1991 Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (team P7)


Keputusan Presiden
26
1991 Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Tahun 1992


Keputusan Presiden
25
1991 Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
24
1991 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
23
1991 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
22
1991 Pengelolaan Bantuan Pemerintah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia


Keputusan Presiden
21
1991 Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara


Keputusan Presiden
20
1991 Perubahan Status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak Sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol


Keputusan Presiden
19
1991 Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jalan Tol Jakarta Cikampek


Keputusan Presiden
18
1991 Penyelesaian Tagihan Pajak Penghasilan Badan Atas Nama Pt. Pabrik Kapal Indonesia (pt. Pal Indonesia) Tahun Pajak 1985, 1986, Dan 1987


Keputusan Presiden
17
1991 Kedudukan Balai Sidang Berdasarkan Rencana Induk Kawasan Gelanggang Olahraga Senayan


Keputusan Presiden
16
1991 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1983


Keputusan Presiden
15
1991 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Milik Negara Dan Bank Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Bank Devisa


Keputusan Presiden
14
1991 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of Bulgaria On Economic And Tehnical Cooperation


Keputusan Presiden
13
1991 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Untuk Kerjasama Dalam Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud Maksud Damai


Keputusan Presiden
12
1991 Penyusunan, Penerapan, Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia


Keputusan Presiden
11
1991 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknik


Keputusan Presiden
10
1991 Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/institut Negeri


Keputusan Presiden
9
1991 Hari Pekerja Indonesia


Keputusan Presiden
6
1991 Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur


Keputusan Presiden
99
1996 Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum


Keputusan Presiden
98
1996 Tunjangan Khusus Pensiunan Pegawai Negeri Beserta Janda/dudanya Yang Menetap Dan Bertempat Tinggal Di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Dan Timor Timur


Keputusan Presiden
97
1996 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang Dan Industri


Keputusan Presiden
96
1996 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Kebomas-manyar Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
95
1996 Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof.dr.ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol.


Keputusan Presiden
94
1996 Pengesahan International Natural Rubber Agreement, 1995 (persetujuan Karet Alam Internasional, 1995)


Keputusan Presiden
93
1996 Bantuan Pinjaman Kepada Pt. Kiani Kertas


Keputusan Presiden
92
1996 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera


Keputusan Presiden
91
1996 Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Sosialis Arab Libya Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknik


Keputusan Presiden
90
1996 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak


Keputusan Presiden
89
1996 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu


Keputusan Presiden
88
1996 Pengesahan Protocol Amending The Convention Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Inco...


Keputusan Presiden
87
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991


Keputusan Presiden
86
1996 Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Tahun 1997


Keputusan Presiden
85
1996 Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu,unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa Dan Pandan


Keputusan Presiden
84
1996 Pembentukan Panitia Penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan Asean


Keputusan Presiden
22
1986 Daftar Skala Prioritas Bidang Bidang Usaha Penanaman Modal


Keputusan Presiden
23
1986 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Harare, Zimbabwe


Keputusan Presiden
83
1996 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan


Keputusan Presiden
24
1986 Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Surabaya Gempol


Keputusan Presiden
25
1986 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984


Keputusan Presiden
82
1996 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Finland For The Promotion And Protection Of Invesments


Keputusan Presiden
26
1986 Pengesahan Asean Agreement On The Conservation Of Nature And Natural Resources


Keputusan Presiden
81
1996 Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
27
1986 Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum


Keputusan Presiden
28
1986 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi


Keputusan Presiden
29
1986 Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Terhutang Sehubungan Dengan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah


Keputusan Presiden
30
1986 Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendararan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi


Keputusan Presiden
31
1986 Pengesahan Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency


Keputusan Presiden
32
1986 Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri


Keputusan Presiden
33
1986 Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah


Keputusan Presiden
34
1986 Tim Kerja Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Cipta, Paten, Dan Merek


Keputusan Presiden
35
1986 Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya Sebagai Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta


Keputusan Presiden
36
1986 Pemberian Kemudahan Di Bidang Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Bagi Usaha Pertaksian


Keputusan Presiden
37
1986 Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Modal Oleh Pengusaha Tertentu


Keputusan Presiden
38
1986 Pembentukan Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat


Keputusan Presiden
39
1986 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983


Keputusan Presiden
40
1986 Perincian Sumber Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987


Keputusan Presiden
41
1986 Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1986/1987


Keputusan Presiden
42
1986 Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987


Keputusan Presiden
43
1986 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Polish People's Republic On The Development Of Economic And Technical Co Operation


Keputusan Presiden
44
1986 Pengesahan Agreement On Asean Energy Cooperation


Keputusan Presiden
45
1986 Pengesahan Asean Petroleum Security Agreement


Keputusan Presiden
46
1986 Pengesahan International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973, Beserta Protokol (the Protocol Of 1978 Relating To The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973)


Keputusan Presiden
47
1986 Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian


Keputusan Presiden
48
1986 Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan


Keputusan Presiden
49
1986 Pengesahan Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material


Keputusan Presiden
50
1986 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri Industri Strategis Dan Industri Hankam, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984


Keputusan Presiden
51
1986 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah


Keputusan Presiden
52
1986 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1982 Tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin


Keputusan Presiden
53
1986 Koordinasi Penyelenggaraan Dan Pemanfaatan Jasa Meteorologi Dan Geofisika


Keputusan Presiden
54
1986 Penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/manggala Bp 7


Keputusan Presiden
55
1986 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran


Keputusan Presiden
56
1986 Tatacara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Utusan Golongan Golongan Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Rep...


Keputusan Presiden
57
1986 Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana


Keputusan Presiden
58
1986 Pengesahan Agreement On The Recognition Of Domestic Driving Licences Issued By Asean Countries


Keputusan Presiden
59
1986 Pengesahan Loan Agreement On Nucleus Estate And Smallholder Project (nes Vii Region Iv) Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia


Keputusan Presiden
60
1986 Pengesahan International Convention On Standards Of Training, Certification And Watchkeeping For Seafarers, 1978


Keputusan Presiden
61
1986 Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarip Tol Untuk Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa Di Sumatera Utara


Keputusan Presiden
62
1986 Penundaan Pembayaran Ppn Dan Ppn Barang Mewah Atas Penyertaan Barang Modal Dan Jasa Kena Pajak Kepada Pt. Bimantara Eka Santosa


Keputusan Presiden
63
1986 Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Penyuluh Pertanian


Keputusan Presiden
64
1986 Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta


Keputusan Presiden
65
1986 Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Kertas Koran Untuk Penerbitan Koran Serta Penyerahan Koran


Keputusan Presiden
66
1986 Pemberian Kemudahan Di Bidang Impor Dan Ekspor Kepada Perusahaan Perusahaan Industri Strategis Tertentu


Keputusan Presiden
6
1987 Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarip Tol Untuk Jalan Tol Cawang Semanggi Dan Jalan Tol Jakarta/cawang Bekasi.


Keputusan Presiden
7
1987 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974 Tentang Penambahan Wilayah Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina


Keputusan Presiden
8
1987 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Austria For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital Beserta Pr...


Keputusan Presiden
9
1987 Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri


Keputusan Presiden
10
1987 Perubahan Besarnya Biaya Pengobatan/perawatan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja


Keputusan Presiden
11
1987 Pengesahan Agreement On The Preferential Shortlisting Of Asean Contractors


Keputusan Presiden
12
1987 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea Regarding The Establishment Of A Vocational Training Center In The Republik Of Indonesia


Keputusan Presiden
14
1987 Pengesahan Loan Agreement Development Of Surabaya Port Project (phase Ii) Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia


Keputusan Presiden
15
1987 Daftar Skala Prioritas Bidang Bidang Usaha Penanaman Modal


Keputusan Presiden
16
1987 Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri


Keputusan Presiden
17
1987 Penggunaan Langsung Dana Pendapatan Dari Pengusahaan Komplek Kemayoran Oleh Badan Pengelola Komplek Kemayoran.


Keputusan Presiden
18
1987 Pengesahan Loan Agreement Padalarang Cileunyi Toll Highway Project Between Republic Of Indonesia And Kuwait Fund For Arab Economic Development.


Keputusan Presiden
19
1987 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Chile Concerning Technical Cooperation


Keputusan Presiden
20
1987 Pembentukan Panitia Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat


Keputusan Presiden
21
1987 Pengesahan Protocol Relating To An Amendment To The Convention On International Civil Aviation (article 83 Bis)


Keputusan Presiden
22
1987 Pengesahan Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of Bangladesh Concerning Youth And Sports Cooperation


Keputusan Presiden
23
1987 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jatingaleh Krapyak Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jalan Tol Srondol Jatingaleh Krapyak, Semarang


Keputusan Presiden
24
1987 Pengesahan Pertukaran Nota Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Pembentukan Komite Bersama Di Bidang Perdagangan


Keputusan Presiden
25
1987 Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Oleh Perusahaan Patungan


Keputusan Presiden
26
1987 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Austrian Federal Government Relating To Scheduled Air Transport


Keputusan Presiden
27
1987 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara


Keputusan Presiden
28
1987 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh ...


Keputusan Presiden
29
1987 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
30
1987 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987


Keputusan Presiden
31
1987 Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Intergovernmental Organization For Marketing Information And Technical Advisory Services For Fishery Products In The Asia And Pasific Region (infofish)


Keputusan Presiden
32
1987 Pengesahan Amendments To Articles 24 And 25 Of The Constitution Of The World Health Organization


Keputusan Presiden
33
1987 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The German Democratic Republic For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income


Keputusan Presiden
34
1987 Pengesahan International Natural Rubber Agreement, 1987


Keputusan Presiden
35
1987 Tim Pengarah Proyek Pengembangna Pembangkit Tenaga Listrik


Keputusan Presiden
36
1987 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987


Keputusan Presiden
37
1987 Pajak Pertambangan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Kertas Koran Untuk Penerbitan Surat Kabar Dan Majalah Serta Untuk Penyerahan Surat Kabar Dan Majalah


Keputusan Presiden
38
1987 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 Tentang Penertiban Penggunaan Pesawat Telepon Umum Di Kantor Dan Di Rumah


Keputusan Presiden
39
1987 Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang; Olahraga Senayan


Keputusan Presiden
40
1987 Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri


Keputusan Presiden
41
1987 Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (tiga) Wilayah Waktu


Keputusan Presiden
42
1987 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1953


Keputusan Presiden
43
1987 Pengesahan Protocol On Trade Between The Department Of Trade Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of Foreign Trade And International Economic Cooperation Of The Socialist Republic Of Romania


Keputusan Presiden
44
1987 Perincian Sumber Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1987/1988


Keputusan Presiden
45
1987 Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1987/1988


Keputusan Presiden
46
1987 Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1987/1988


Keputusan Presiden
47
1987 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghidaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak Pajak Atas Penghasilan, Beserta Protokolnya


Keputusan Presiden
48
1987 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of New Zealand For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protokol


Keputusan Presiden
49
1987 Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Finland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal, Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocol


Keputusan Presiden
50
1987 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakukan Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri


Keputusan Presiden
51
1987 Pembebanan Pajak Pertambahannilai Impor Atas Barang Dan Bahan Yang Berkaitan Dengan Ekspor


Keputusan Presiden
52
1987 Terminal Peti Kemas


Keputusan Presiden
53
1987 Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing


Keputusan Presiden
80
1996 Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi-sanam Sebagai Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes


Keputusan Presiden
79
1996 Pelaksanaan Pembangunan Proyek Gas Natuna


Keputusan Presiden
78
1996 Seksi S Ruas Lenteng Agung-kampung Rambutan Sebagai Jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar Dari Jalan Tol Jagorawi Di Pasar Rebo (ramp Pasar Rebo) Menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
77
1996 Dewan Kelautan Nasional


Keputusan Presiden
76
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996


Keputusan Presiden
75
1996 Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara


Keputusan Presiden
74
1996 Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-malaysia-singapura


Keputusan Presiden
73
1996 Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-indonesia-malaysia-philipina


Keputusan Presiden
72
1996 Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia-thailand


Keputusan Presiden
71
1996 Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu


Keputusan Presiden
70
1996 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ikazakhstan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
69
1996 Tunjangan Perekayasa


Keputusan Presiden
68
1996 Tunjangan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan


Keputusan Presiden
67
1996 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kyrghyztan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
66
1996 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
65
1996 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
64
1996 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina


Keputusan Presiden
63
1996 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
62
1996 Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Untuk Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia


Keputusan Presiden
61
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996 Tentang Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu.


Keputusan Presiden
59
1996 Pengesahan Second Protocol To The General Agreement On Trade In Services Beserta Lampirannya


Keputusan Presiden
60
1996 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1997


Keputusan Presiden
58
1996 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia For Cooperation In Scientific Research And The Technological Development


Keputusan Presiden
57
1996 Penyelenggaraan Perjalanan Umrah


Keputusan Presiden
56
1996 Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia


Keputusan Presiden
55
1996 Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara


Keputusan Presiden
53
1996 Penambahan Gerbang Tol Simpang Susun Cimanggisdan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
52
1996 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia


Keputusan Presiden
51
1996 Pengesahan Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation Scheme


Keputusan Presiden
50
1996 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan


Keputusan Presiden
49
1996 Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
48
1996 Pemeriksaan Pabean Atas Barang Yang Diimpor Oleh Pt Freeport Indonesia


Keputusan Presiden
47
1996 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur Jembatan Tiga Pluit Dan Tomang Grogol Pluit Junction Sebagai Jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta


Keputusan Presiden
46
1996 Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo Dan Gerbangtol Simpang Susun Sentul Selatan Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
45
1996 Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
44
1996 Pengesahan Fifth Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union (protokol Tambahan Kelima Pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia)


Keputusan Presiden
43
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996


Keputusan Presiden
42
1996 Pembuatan Mobil Nasional


Keputusan Presiden
41
1996 Kawasan Industri


Keputusan Presiden
40
1996 Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Utusan Golongan-golongan Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Re...


Keputusan Presiden
39
1996 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Perekayasa


Keputusan Presiden
38
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996


Keputusan Presiden
37
1996 Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997


Keputusan Presiden
6
1988 Pencabutan Beberapa Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa


Keputusan Presiden
36
1996 Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997


Keputusan Presiden
7
1988 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan


Keputusan Presiden
35
1996 Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia


Keputusan Presiden
8
1988 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan


Keputusan Presiden
34
1996 Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Dan Bertempat Tinggal Di Wilayah Terpencil


Keputusan Presiden
9
1988 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat


Keputusan Presiden
33
1996 Tunjangan Petugas Pemasyarakatan


Keputusan Presiden
10
1988 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 Tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri


Keputusan Presiden
11
1988 Pangkat Permulaan Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Tingkat Ii Di Propinsi Timor Timur


Keputusan Presiden
32
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994 Tentang Tim Tarif Dan Fiskal


Keputusan Presiden
12
1988 Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia


Keputusan Presiden
31
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Singapura


Keputusan Presiden
13
1988 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran


Keputusan Presiden
30
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994 Tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia Singapura


Keputusan Presiden
14
1988 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986


Keputusan Presiden
29
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 Tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam Malaysia Philipina


Keputusan Presiden
15
1988 Badan Administrasi Kepegawaian Negara


Keputusan Presiden
28
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1994 Tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Thailand


Keputusan Presiden
27
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1993


Keputusan Presiden
16
1988 Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta Cikampek


Keputusan Presiden
17
1988 Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Rekaman Suara Antara Republik Indonesia Dan Masyarakat Eropa


Keputusan Presiden
26
1996 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Produksi Dan Distribusi


Keputusan Presiden
18
1988 Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas Bekas


Keputusan Presiden
19
1988 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1984


Keputusan Presiden
25
1996 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Relating To Schedule Air Transport


Keputusan Presiden
24
1996 Pembentukan Pengadilan Negeri Bitung


Keputusan Presiden
20
1988 Pengesahan Revised Basic Agreement On Asean Industrial Joint Ventures


Keputusan Presiden
23
1996 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Mikronesia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
21
1988 Pengesahan Protocol Of 1978 Relating To The International Convention For The Safety Of Life At Sea 1974


Keputusan Presiden
22
1996 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname Concerning The Promotion And Protection Of Investments


Keputusan Presiden
22
1988 Pengesahan Agreement Among The Governments Of Brunei Darussalam, The Republic Of Indonesia, Malaysia, The Republic Of The Philippines, The Republic Of Singapore, And The Kingdom Of Thailan For The Promotion And Protection Of Investments


Keputusan Presiden
21
1996 Penyediaan Dana Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera


Keputusan Presiden
23
1988 Status Dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta


Keputusan Presiden
24
1988 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan P...


Keputusan Presiden
20
1996 Pengesahan Convention On International Liability For Damage By Space Objects, 1972 (konvensi Tentang Tanggungjawab Internasional Terhadap Kerugian Yang Disebabkan Oleh Benda Benda Antariksa, 1972)


Keputusan Presiden
25
1988 Penetapan Besarnya Tol Dan Langganan Tol Pada Beberapa Jalan Tol Dan Jembatan Tol


Keputusan Presiden
19
1996 Tim Penelitian Proyek Proyek Pemerintah Dan Badan Usaha Milik Negara


Keputusan Presiden
26
1988 Badan Pertanahan Nasional


Keputusan Presiden
18
1996 Pengesahan Constitution And Convention Of The International Telecommunication Union, Geneva, 1992 (konstitusi Dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992), Beserta Instrumen Amandemennya, Kyoto, 1994


Keputusan Presiden
27
1988 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987


Keputusan Presiden
28
1988 Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja


Keputusan Presiden
17
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Tiga Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995


Keputusan Presiden
29
1988 Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional


Keputusan Presiden
32
1988 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988


Keputusan Presiden
30
1988 Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977


Keputusan Presiden
16
1996 Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pertimbangan Agung


Keputusan Presiden
31
1988 Pengoperasian Jalan Tol Jakarta Cikampek Seksi B Dan C (cibitung Karawang Cikampek) Untuk Uji Coba Dan Penetapan Besarnya Tarip Tol Uji Coba


Keputusan Presiden
33
1988 Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional


Keputusan Presiden
34
1988 Pengumpulan Dana Cadangan Umum


Keputusan Presiden
15
1996 Pengesahan Amandemen Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization Intelsat, Denmark 1995 (perjanjian Berkenaan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional Intelsat, Denmark 1995)


Keputusan Presiden
35
1988 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of New Zealand Relating To Scheduled Air Transport


Keputusan Presiden
36
1988 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Commission Of The European Communities On The Establishment Of The Representation Of The Commission Of The European Communities In Jakarta


Keputusan Presiden
14
1996 Pengesahan Amendments To The Convention On The International Maritime Organization (institutionalization Of The Facilitation Committee), 1991 (amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional) (pelembagaan Komisi Fasilitasi), 1991 Dan Amendments T...


Keputusan Presiden
13
1996 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam


Keputusan Presiden
37
1988 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988


Keputusan Presiden
12
1996 Penunjukan Dan Penetapan Kawasan Industri Pt Bintan Inti Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (bonded Zone)


Keputusan Presiden
38
1988 Bank Perkreditan Rakyat


Keputusan Presiden
11
1996 Hari Otonomi Daerah


Keputusan Presiden
10
1996 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Agen


Keputusan Presiden
39
1988 Lembaga Pembiayaan


Keputusan Presiden
40
1988 Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian


Keputusan Presiden
9
1996 Pengesahan Agreement On C.a.b. International


Keputusan Presiden
41
1988 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978


Keputusan Presiden
8
1996 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On Military Training In Areas 1 And 2


Keputusan Presiden
7
1996 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region


Keputusan Presiden
42
1988 Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Kertas Koran Untuk Penerbitan Surat Kabar Dan Majalah Serta Untuk Penyerahan Surat Kabar Dan Majalah


Keputusan Presiden
6
1996 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984tentang Susunan Organisasi Departemen, Sebagaimana Telah Dua Puluh Enam Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996


Keputusan Presiden
43
1988 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Finland Mengenai Kerjasama Ekonomi, Industri, Dan Teknologi


Keputusan Presiden
44
1988 Pengesahan Convention Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The United States Of America For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocol


Keputusan Presiden
45
1988 Pengesahan Convention Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of Norway For The Avoindance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital


Keputusan Presiden
46
1988 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986 Tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan


Keputusan Presiden
47
1988 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988


Keputusan Presiden
48
1988 Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan


Keputusan Presiden
49
1988 Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Bentukan Dan Acuan Tertentu Serta Wadah/tahang/ Kemasan Untuk Barang Yang Berkaitan Dengan Ekspor


Keputusan Presiden
50
1988 Perincian Sumber Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989


Keputusan Presiden
51
1988 Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1988/1989


Keputusan Presiden
52
1988 Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989


Keputusan Presiden
53
1988 Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan


Keputusan Presiden
54
1988 Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asean Tourism Information Centre


Keputusan Presiden
55
1988 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988


Keputusan Presiden
56
1988 Penunjukan Badan Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah


Keputusan Presiden
57
1988 Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka


Keputusan Presiden
58
1988 Pembentukan Pengadilan Negeri Ermera Dan Pengadilan Negeri Batam


Keputusan Presiden
60
1988 Pasar Modal


Keputusan Presiden
59
1988 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Ter...


Keputusan Presiden
62
1988 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur


Keputusan Presiden
6
1989 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 Tentang Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalamam Irian Barat Dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969


Keputusan Presiden
7
1989 Dewan Standardisasi Nasional


Keputusan Presiden
8
1989 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional


Keputusan Presiden
9
1989 Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia


Keputusan Presiden
10
1989 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988


Keputusan Presiden
11
1989 Perpustakaan Nasional


Keputusan Presiden
12
1989 Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republikc Of Korea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocolnya


Keputusan Presiden
13
1989 Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (repelita V); 1989/90 1993/94


Keputusan Presiden
14
1989 Kedudukan, Tugas, Dan Tata Kerja Menteri Muda


Keputusan Presiden
15
1989 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bogota, Colombia


Keputusan Presiden
16
1989 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988


Keputusan Presiden
17
1989 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagai Mana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986


Keputusan Presiden
18
1989 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta Cikampek Dan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 Tentang Penetapan Besarnya Tol Dan Langganan Tol Pad...


Keputusan Presiden
19
1989 Pengesahan Convention Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of Sweden For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocolnya


Keputusan Presiden
20
1989 Lembaga Administrasi Negara


Keputusan Presiden
24
1989 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The German Democratic Republic On Economic And Technical Cooperation


Keputusan Presiden
25
1989 Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia Dan Amerika Serikat


Keputusan Presiden
32
1989 Pengesahan Agreement Establlishing The Asia Pasific Institute For Broadcasting Development Beserta Berubahannya


Keputusan Presiden
34
1989 Pengesahan Agreement On The Global System Of Trade Preferences Among Developing Countries


Keputusan Presiden
37
1989 Pengesahan Protocol On The Privileges And Immunities Of The International Maritime Satellite Organization (inmarsat)


Keputusan Presiden
53
1997 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Teakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997


Keputusan Presiden
52
1997 Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak


Keputusan Presiden
51
1997 Penetapan Pelabuhan Laut Kabil Pulau Batam Sebagai Pelabuhan Alih Kapal


Keputusan Presiden
50
1997 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia


Keputusan Presiden
49
1997 Pengesahan Special Agreement For Submission To The International Court Of Justice Of The Dispute Between Indonesia And Malaysia Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan And Pulau Sipadan


Keputusan Presiden
48
1997 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Satu Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997


Keputusan Presiden
47
1997 Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali


Keputusan Presiden
46
1997 Karantina Bahan Baku Kulit


Keputusan Presiden
45
1997 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik


Keputusan Presiden
44
1997 Jaringan Angkutan Massal Metropolitan


Keputusan Presiden
43
1997 Bantuan Dana Untuk Rehabilitasi Perkebunan Pala Di Kepulauan Banda Naira


Keputusan Presiden
42
1997 Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor


Keputusan Presiden
41
1997 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak


Keputusan Presiden
40
1997 Badan Pengendali Bimbingan Massal


Keputusan Presiden
39
1997 Penangguhan/pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/badan Usaha Milik Negara


Keputusan Presiden
38
1997 Pemberian Fasilitas Perpajakan Kepada Usaha Industri Tertentu


Keputusan Presiden
37
1997 Pengesahan Protocol On Dispute Settlement Mechanism (protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa)


Keputusan Presiden
36
1997 Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1998


Keputusan Presiden
35
1997 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberpa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988


Keputusan Presiden
34
1997 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Lima, Peru


Keputusan Presiden
33
1997 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Doha, Qatar


Keputusan Presiden
32
1997 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997


Keputusan Presiden
31
1997 Pembangunan Dan Pengusahaan Kilang Minyak Dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Swasta


Keputusan Presiden
30
1997 Tim Koordinasi Telematika Indonesia


Keputusan Presiden
28
1997 Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998


Keputusan Presiden
29
1997 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
27
1997 Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1997/1998


Keputusan Presiden
26
1997 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong Concerning Air Services


Keputusan Presiden
25
1997 Bumi Perkemahan Pramuka Dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda Tien Soeharto


Keputusan Presiden
24
1997 Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993


Keputusan Presiden
23
1997 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Sembilan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1976


Keputusan Presiden
22
1997 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakh...


Keputusan Presiden
21
1997 Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia


Keputusan Presiden
20
1997 Pengesahan Convention Relating To International Exhibitions Beserta Protocol (konvensi Mengenai Pameran Internasional Beserta Protokol)


Keputusan Presiden
19
1997 Pengesahan Wipo Copyrights Treaty


Keputusan Presiden
18
1997 Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works


Keputusan Presiden
17
1997 Pengesahan Trademark Law Treaty


Keputusan Presiden
16
1997 Pengesahan Patent Cooperation Treaty (pct) And Regulations Under The Pct


Keputusan Presiden
15
1997 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization


Keputusan Presiden
14
1997 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994


Keputusan Presiden
13
1997 Badan Standardisasi Nasional


Keputusan Presiden
12
1997 Penetapan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Dan Nusa Tenggara Timur Sebagai Daerah Asal Dan Daerah Transmigrasi


Keputusan Presiden
11
1997 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri


Keputusan Presiden
10
1997 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah Mengenai Pelayaran


Keputusan Presiden
9
1997 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan


Keputusan Presiden
8
1997 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995


Keputusan Presiden
7
1997 Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kyrghyzstan


Keputusan Presiden
6
1997 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
204
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakh...


Keputusan Presiden
203
1998 Pemberian Rehabilitasi


Keputusan Presiden
202
1998 Pemberian Amnesti


Keputusan Presiden
201
1998 Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada Untuk Pengindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan


Keputusan Presiden
200
1998 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonl A And The Government Of The People's Republic Of Bangladesh Concerning The Promotion And Protection Of Investment


Keputusan Presiden
199
1998 Tunjangan Dosen


Keputusan Presiden
198
1998 Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani


Keputusan Presiden
197
1998 Badan Tenaga Nuklir Nasional


Keputusan Presiden
196
1998 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan


Keputusan Presiden
195
1998 Koordinasi Pelaksanaan Operasional Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong Dan Trikora


Keputusan Presiden
194
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi


Keputusan Presiden
193
1998 Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat


Keputusan Presiden
192
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998


Keputusan Presiden
191
1998 Dewan Penegakan Keamanan Dan Sistem Hukum


Keputusan Presiden
190
1998 Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial


Keputusan Presiden
189
1998 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995


Keputusan Presiden
188
1998 Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang Undang


Keputusan Presiden
187
1998 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 Tentang Bantuan Pinjaman Kepada Pt. Kiani Kertas


Keputusan Presiden
186
1998 Tim Koordinasi Telematika Indonesia


Keputusan Presiden
185
1998 Pembentukan Pengadilan Negeri Liwa


Keputusan Presiden
184
1998 Tim Koordinasi Dan Sub Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional


Keputusan Presiden
183
1998 Badan Koordinasi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
182
1998 Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara


Keputusan Presiden
181
1998 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan


Keputusan Presiden
180
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 Tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri


Keputusan Presiden
179
1998 Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


Keputusan Presiden
178
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Mali Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
177
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol


Keputusan Presiden
176
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Suriah Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan


Keputusan Presiden
174
1998 Pemanfaatan Kapal Ikan Asin Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara


Keputusan Presiden
173
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998


Keputusan Presiden
172
1998 Tim Penanggulangan Masalah Utang Utang Perusahaan Swasta Indonesia


Keputusan Presiden
171
1998 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang


Keputusan Presiden
170
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas Dan Barito


Keputusan Presiden
169
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora Dan Viqueque


Keputusan Presiden
168
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka Dan Kendari


Keputusan Presiden
167
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui


Keputusan Presiden
166
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima


Keputusan Presiden
165
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram


Keputusan Presiden
164
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare Pare


Keputusan Presiden
163
1998 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik


Keputusan Presiden
162
1998 Penunjukan Pengacara Dan Penasehat Hukum Indonesia Untuk Membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan Dan Pulau Sipadan Di Mahkamah Internasional


Keputusan Presiden
161
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (laba Usaha)


Keputusan Presiden
160
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol


Keputusan Presiden
159
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Suriah Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
158
1998 Pengesahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Dan Penghindaran Pajak Atas Penghasilan Antara Republik Indonesia Dan Republik Venezuela Beserta Protokol


Keputusan Presiden
157
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Mongolia Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan


Keputusan Presiden
156
1998 Pengesahan Prsetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Uni Emirat Arab Tentang Penghidaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol


Keputusan Presiden
155
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol


Keputusan Presiden
154
1998 Pengesahan Protocol On The Extension Of The Cooperation Agreement Between The European Community And The Member Countries Of Asean To The Socialist Republic Of Vietnam


Keputusan Presiden
153
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan


Keputusan Presiden
152
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Kuwait Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Modal


Keputusan Presiden
151
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah Tentang Penghidaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan


Keputusan Presiden
150
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan Tentang Penghidaran Pajak Berganda Dengan Pajak Atas Penghasilan


Keputusan Presiden
149
1998 Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of Belgium For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protokol


Keputusan Presiden
148
1998 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of South Africa For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income


Keputusan Presiden
147
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Romania Mengenai Penghidaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan


Keputusan Presiden
146
1998 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan


Keputusan Presiden
145
1998 Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika, Dan Paniai


Keputusan Presiden
144
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998


Keputusan Presiden
143
1998 Badan Administrasi Kepegawaian Negara


Keputusan Presiden
142
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998


Keputusan Presiden
141
1998 Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/199


Keputusan Presiden
140
1998 Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1998/1999


Keputusan Presiden
139
1998 Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi Pt (persero) Perusahaan Listrik Negara


Keputusan Presiden
138
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998


Keputusan Presiden
137
1998 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila


Keputusan Presiden
136
1998 Pokok Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen


Keputusan Presiden
135
1998 Pengesahan The United Nations Conventions To Combat Desertification In Those Countries Experiencing Serious Drought And/or Desertification, Particularly In Africa (konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Untuk Memerangi Penggurunan Di Negara Negara Yang...


Keputusan Presiden
134
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator


Keputusan Presiden
133
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998


Keputusan Presiden
132
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 Tentang Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia


Keputusan Presiden
131
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 250/m Tahun 1983


Keputusan Presiden
130
1998 Pengesahan Asean Agreement On Customs (persetujuan Asean Di Bidang Kepabeanan)


Keputusan Presiden
129
1998 Rencana Aksi Nasional Hak Hak Asasi Manusia Indonesia


Keputusan Presiden
128
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998


Keputusan Presiden
127
1998 Amnesti Kepada Terpidana Drs. Haji Andi Mappetahang Fatwa


Keputusan Presiden
126
1998 Amnesti Kepada Terpidana Ir. H.m. Sanusi


Keputusan Presiden
125
1998 Amnesti Kepada Terpidana Abdul Qadir Djaelani


Keputusan Presiden
124
1998 Rehabilitasi Terhadap Sdr. Almarhum Hartono Rekso Dharsono


Keputusan Presiden
123
1998 Pemberian Amnesti


Keputusan Presiden
122
1998 Biaya Perjalanan Haji Tahun 1999


Keputusan Presiden
121
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998


Keputusan Presiden
120
1998 Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero Dan Bank Pembangunan Daerah Untuk Pinjaman Luar Negeri


Keputusan Presiden
119
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995


Keputusan Presiden
118
1998 Tim Pemantau Ketahanan Pangan


Keputusan Presiden
117
1998 Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi


Keputusan Presiden
116
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah


Keputusan Presiden
115
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal


Keputusan Presiden
114
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi; Badan Koordinasi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
113
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
112
1998 Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan

mu : mengubah Perda Nomor 1 Tahun 2005

Keputusan Presiden
111
1998 Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ukraina


Keputusan Presiden
110
1998 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Mauritius On The Promotion And Protection Of Investments


Keputusan Presiden
109
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Yaman Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
108
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Mongolia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

c : dicabut oleh Perda Nomor 5 Tahun 2012
mc : mencabut Perda Nomor 29 Tahun 2001

Keputusan Presiden
107
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

c : dicabut oleh Perda Nomor 10 Tahun 2011
mc : mencabut Perda Nomor 7 Tahun 1999

Keputusan Presiden
106
1998
tim Dokter Ahli Presiden Dan Penasehat
tim Dokter Ahli Presiden



Keputusan Presiden
105
1998 Pemberian Amnesti


Keputusan Presiden
104
1998 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Negara


Keputusan Presiden
103
1998 Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara


Keputusan Presiden
102
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen


Keputusan Presiden
101
1998 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara


Keputusan Presiden
100
1998 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator


Keputusan Presiden
99
1998 Bidang/jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan


Keputusan Presiden
98
1998 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996


Keputusan Presiden
97
1998 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 Tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum


Keputusan Presiden
96
1998 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanam Modal


Keputusan Presiden
95
1998 Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (indonesian Debt Restructuring Agency)


Keputusan Presiden
94
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989


Keputusan Presiden
93
1998 Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat


Keputusan Presiden
92
1998 Pengesahan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (protokol Montreal Tentang Zat Zat Yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992)


Keputusan Presiden
91
1998 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Yaman


Keputusan Presiden
90
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
89
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
88
1998 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Afrika Selatan


Keputusan Presiden
87
1998 Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional


Keputusan Presiden
86
1998 Badan Pusat Statistik


Keputusan Presiden
85
1998 Pemberian Amnesti


Keputusan Presiden
84
1998 Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok


Keputusan Presiden
83
1998 Pengesahan Convention (number 87) Concerning Freedom Of Association And Protection Of The Right To Organise (konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi)


Keputusan Presiden
82
1998 Pemberian Amnesti


Keputusan Presiden
81
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998


Keputusan Presiden
80
1998 Pemberian Amnesti Dan Abolisi


Keputusan Presiden
79
1998 Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Listrik Negara

c : dicabut oleh Perda Nomor 2 Tahun 2007

Keputusan Presiden
78
1998 Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri


Keputusan Presiden
77
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara


Keputusan Presiden
76
1998 Badan Pengawas Tenaga Nuklir


Keputusan Presiden
75
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995


Keputusan Presiden
74
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah


Keputusan Presiden
73
1998 Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Serta Proyek Dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Di Bidang Infrastruktur


Keputusan Presiden
72
1998 Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara


Keputusan Presiden
71
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian


Keputusan Presiden
70
1998 Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara


Keputusan Presiden
69
1998 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri


Keputusan Presiden
67
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993


Keputusan Presiden
66
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996


Keputusan Presiden
65
1998 Pengesahan Amendment To Article 43 Paragraph 2 Of The Convention On The Rights Of The Child (perubahan Terhadap Pasal 43 Ayat (2) Konvensi Tentang Hak Hak Anak)


Keputusan Presiden
64
1998 Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara


Keputusan Presiden
63
1998 Tugas Dan Susunan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia


Keputusan Presiden
62
1998 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Sekretariat Negara


Keputusan Presiden
61
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Djibouti Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
60
1998 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara


Keputusan Presiden
59
1998 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator


Keputusan Presiden
58
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural


Keputusan Presiden
57
1998 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
56
1998 Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta


Keputusan Presiden
55
1998 Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang


Keputusan Presiden
54
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998


Keputusan Presiden
53
1998 Pengesahan Protocol To Implement The Initial Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services


Keputusan Presiden
52
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Djibouti Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
51
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional


Keputusan Presiden
50
1998 Penetapan Kawasan Terbatas Lalu Lintas Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Keputusan Presiden
49
1998 Pengesahan Additional Protocol To The Constitution Of The Asian Pacific Postal Union (protokol Tambahan Pada Konstitusi Perhimpunan Pos Asia Pasifik)


Keputusan Presiden
47
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan


Keputusan Presiden
46
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi


Keputusan Presiden
45
1998 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Lao People?s Democratic Republic


Keputusan Presiden
6
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997


Keputusan Presiden
44
1998 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of South Africa


Keputusan Presiden
43
1998 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Croatia


Keputusan Presiden
7
1999 Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri Tertentu


Keputusan Presiden
42
1998 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Mozambik Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik

u : diubah (dirubah) oleh Perbup Nomor 384 Tahun 2012

Keputusan Presiden
8
1999 Lembaga Administrasi Negara


Keputusan Presiden
9
1999 Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai Dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai


Keputusan Presiden
41
1998 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 Tentang Pengesahan International Convention On The Establishment Of An International Fund For Compensation For Oil Pollution Damage 1971


Keputusan Presiden
10
1999 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri


Keputusan Presiden
40
1998 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Kamboja


Keputusan Presiden
39
1998 Pencabutan Atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian


Keputusan Presiden
11
1999 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong Pondok Aren Barat Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
38
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta


Keputusan Presiden
12
1999 Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka


Keputusan Presiden
37
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakh...


Keputusan Presiden
13
1999 Pengesahan Fifth Protocol To The General Agreement On Trade In Services Beserta Lampirannya


Keputusan Presiden
14
1999 Pengesahan Amended Convention On The International Mobile Satellite Organization (konvensi Tentang Organisasi Satelit Bergerak Internasional Yang Telah Diubah)


Keputusan Presiden
15
1999 Penempatan Jose Alexsadre Gusmao


Keputusan Presiden
36
1998 Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan


Keputusan Presiden
16
1999 Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum


Keputusan Presiden
35
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995


Keputusan Presiden
17
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu


Keputusan Presiden
34
1998 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional


Keputusan Presiden
18
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani


Keputusan Presiden
33
1998 Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser


Keputusan Presiden
19
1999 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri


Keputusan Presiden
32
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997


Keputusan Presiden
20
1999 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri


Keputusan Presiden
31
1998 Kemudahan Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara


Keputusan Presiden
21
1999 Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/mpr/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi Fungsi Yudikatif Dari Eksekutif


Keputusan Presiden
22
1999 Pendirian Kantor Seksi Kepentingan (interest Section) Republik Indonesia Di Lisbon, Portugal


Keputusan Presiden
30
1998 Pengangkatan Penasehat Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan


Keputusan Presiden
29
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998


Keputusan Presiden
24
1999 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia


Keputusan Presiden
28
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan


Keputusan Presiden
25
1999 Hari Film Nasional


Keputusan Presiden
27
1998 Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional


Keputusan Presiden
26
1999 Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah


Keputusan Presiden
27
1999 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila


Keputusan Presiden
26
1998 Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum


Keputusan Presiden
25
1998 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon Kanci Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.


Keputusan Presiden
28
1999 Pengesahan Framework Agreement On The Asean Investment Area (kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi Asean)


Keputusan Presiden
24
1998 Penerbitan Jaminan Bank Indonesia Serta Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Persero Dan Bank Pembangunan Daerah Yang Telah Diizinkan Melakukan Kegiatan Dalam Valuta Asing


Keputusan Presiden
23
1998 Pemberian Kewenangan Kepada Bank Indonesia Di Bidang Pengendalian Moneter


Keputusan Presiden
22
1998 Impor Kapal Niaga Dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru Dan Bukan Baru


Keputusan Presiden
21
1998 Perdagangan Cengkeh


Keputusan Presiden
29
1999 Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia


Keputusan Presiden
20
1998 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Pembuatan Mobil Nasional


Keputusan Presiden
31
1999 Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (indonesian Debt Restructuring Agency)


Keputusan Presiden
19
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997


Keputusan Presiden
18
1998 Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan


Keputusan Presiden
32
1999 Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1999/2000


Keputusan Presiden
17
1998 Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan


Keputusan Presiden
33
1999 Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000


Keputusan Presiden
16
1998 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli Kaligawe Sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol Srondol Jatingaleh


Keputusan Presiden
34
1999 Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka


Keputusan Presiden
15
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay


Keputusan Presiden
35
1999 Pengesahan Agreement On The Recognition Of Commercial Vehicle Inspection Certificates For Goods Vehicles And Public Service Vehicles Issues By Asean Member Countries


Keputusan Presiden
14
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado Bitung


Keputusan Presiden
36
1999 Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Spanyol Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal Beserta Protokol


Keputusan Presiden
13
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Sanggau


Keputusan Presiden
37
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
12
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga Sanga, Muara Jawa, Dan Balikpapan


Keputusan Presiden
38
1999 Jenis Dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Mili...


Keputusan Presiden
11
1998 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin


Keputusan Presiden
39
1999 Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara


Keputusan Presiden
10
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak


Keputusan Presiden
40
1999 Dewan Pembina Industri Strategis


Keputusan Presiden
9
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu


Keputusan Presiden
8
1998 Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong


Keputusan Presiden
41
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999


Keputusan Presiden
7
1998 Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur


Keputusan Presiden
42
1999 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/mpr/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi Fungsi Yudikatif Dari Eksekutif


Keputusan Presiden
6
1998 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Mauritius For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With; Respect To Taxes On Income


Keputusan Presiden
43
1999 Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur


Keputusan Presiden
5
1998 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali


Keputusan Presiden
45
1999 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kuba Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
4
1998 Tim Penanggulangan Masalah Hutang Hutang Perusahaan Swasta Indonesia


Keputusan Presiden
46
1999 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Zimbabwe Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
3
1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997


Keputusan Presiden
2
1998 Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Or The Republic Of Indonesia And The Government Of The People?s Republic Of Bangladesh


Keputusan Presiden
47
1999 Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1997/2002


Keputusan Presiden
48
1999 Tim Pengkajian Kebijaksanaan Dan Peraturan Perundang Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform


Keputusan Presiden
1
1998 Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko


Keputusan Presiden
49
1999 Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat


Keputusan Presiden
50
1999 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
51
1999 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembangunan Dan Kerjasama Yang Lebih Erat Dan Pembentukan Konsultasi Bilateral


Keputusan Presiden
52
1999 Pengesahan Protocol Of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Miny...


Keputusan Presiden
53
1999 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Sebagai Hari Libur Nasional


Keputusan Presiden
54
1999 Pengesahan General Agreement Of Development Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia


Keputusan Presiden
55
1999 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federal Jerman Di Bidang Pelayaran


Keputusan Presiden
56
1999 Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang


Keputusan Presiden
57
1999 Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat


Keputusan Presiden
58
1999 Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan


Keputusan Presiden
59
1999 Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan


Keputusan Presiden
60
1999 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
61
1999 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Rumania Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
62
1999 Inspektur Jenderal Pembangunan


Keputusan Presiden
63
1999 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan


Keputusan Presiden
64
1999 Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi Organisasi Internasional


Keputusan Presiden
65
1999 Panitia Negara Perayaan Hari Hari Nasional Dan Penerimaan Kepada Negara/pemerintah Asing/pimpinan Organisasi Internasional


Keputusan Presiden
66
1999 Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir


Keputusan Presiden
67
1999 Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah


Keputusan Presiden
68
1999 Memberikan Amnesti Kepada Dita Indah Sari


Keputusan Presiden
69
1999 Pengurangan Masa Pidana (remisi)


Keputusan Presiden
70
1999 Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Centre For Space Science And Technology Education In Asia And The Pacific Affiliated To United Nations (persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Antariksa Di Asia Dan Pas...


Keputusan Presiden
71
1999 Perubahan Atas Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika


Keputusan Presiden
72
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997


Keputusan Presiden
73
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991


Keputusan Presiden
74
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Panitera


Keputusan Presiden
75
1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha


Keputusan Presiden
76
1999 Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perkalilan Rakyat Daerah Tingkat I (propinsi) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii (kabupaten/kota) Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


Keputusan Presiden
77
1999 Lembaga Sandi Negara


Keputusan Presiden
78
1999 Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asean Centre For Energy


Keputusan Presiden
79
1999 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Namibia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
80
1999 Pedoman Umum Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah


Keputusan Presiden
81
1999 Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara


Keputusan Presiden
82
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat


Keputusan Presiden
83
1999 Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat


Keputusan Presiden
84
1999 Pemanfaatan Seni Dan Budaya


Keputusan Presiden
85
1999 Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara


Keputusan Presiden
88
1999 Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh


Keputusan Presiden
89
1999 Komite Kebijakan Sektor Keuangan


Keputusan Presiden
90
1999 Komite Penilaian Independen


Keputusan Presiden
91
1999 Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional


Keputusan Presiden
92
1999 Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Untuk Dpr, Dprd I, Dan Dprd Ii Secara Nasional


Keputusan Presiden
93
1999 Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (ikip) Menjadi Universitas


Keputusan Presiden
94
1999 Dewan Riset Nasional


Keputusan Presiden
95
1999 Badan Kepegawaian Negara


Keputusan Presiden
96
1999 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000


Keputusan Presiden
97
1999 Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang


Keputusan Presiden
98
1999 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
99
1999 Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1997/2002


Keputusan Presiden
100
1999 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara


Keputusan Presiden
101
1999 Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional


Keputusan Presiden
102
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999


Keputusan Presiden
103
1999 Pengesahan Second Protocol Amending The Treaty Amity And Cooperation In Southeast Asia (protokol Kedua Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara)


Keputusan Presiden
104
1999 Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization


Keputusan Presiden
105
1999 Komite Nasional Keselamatan Transportasi


Keputusan Presiden
106
1999 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana


Keputusan Presiden
107
1999 Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur


Keputusan Presiden
108
1999 Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige Dan Kejaksaan Negeri Panyabungan


Keputusan Presiden
109
1999 Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige Dan Kejaksaan Negeri Panyabungan


Keputusan Presiden
110
1999 Dewan Buku Nasional


Keputusan Presiden
111
1999 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil


Keputusan Presiden
112
1999 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 Tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur


Keputusan Presiden
113
1999 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
114
1999 Penataan Ruang Kawasan Bogor Puncak Cianjur


Keputusan Presiden
115
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998


Keputusan Presiden
116
1999 Badan Koordinasi Narkotika Nasional


Keputusan Presiden
117
1999 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal


Keputusan Presiden
118
1999 Penentuan Dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 Untuk Dprd I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Dprd Ii Kabupaten Pidie Dan Aceh Utara


Keputusan Presiden
119
1999 Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia Organisasi Konferensi Islam (oki)


Keputusan Presiden
120
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998


Keputusan Presiden
121
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999


Keputusan Presiden
122
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998


Keputusan Presiden
123
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri


Keputusan Presiden
124
1999 Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (ikip) Semarang, Bandung, Dan Medan Menjadi Universitas


Keputusan Presiden
125
1999 Bahan Peledak


Keputusan Presiden
126
1999 Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara


Keputusan Presiden
127
1999 Pembetukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara


Keputusan Presiden
128
1999 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan


Keputusan Presiden
129
1999 Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services


Keputusan Presiden
130
1999 Persiapan Pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa


Keputusan Presiden
131
1999 Pemberian Rehabilitasi


Keputusan Presiden
132
1999 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
133
1999 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
134
1999 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara


Keputusan Presiden
135
1999 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinasi


Keputusan Presiden
136
1999 Kedudukan. Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen


Keputusan Presiden
137
1999 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia


Keputusan Presiden
138
1999 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional


Keputusan Presiden
139
1999 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
140
1999 Tunjangan Khusus Bagi Veteran Republik Indonesia Penerima Tunjangan Veteran Yang Menetap Dan Bertempat Tinggal Di Daerah Propinsi Irian Jaya


Keputusan Presiden
141
1999 Sekretariat Presiden


Keputusan Presiden
142
1999 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
143
1999 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
144
1999 Dewan Ekonomi Nasional


Keputusan Presiden
145
1999 Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut Menjadi Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan


Keputusan Presiden
146
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator


Keputusan Presiden
147
1999 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen


Keputusan Presiden
148
1999 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan


Keputusan Presiden
149
1999 Sekretariat Presiden


Keputusan Presiden
150
1999 Penasehat Wakil Presiden


Keputusan Presiden
151
1999 Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, Dan Tim Kerja Riau


Keputusan Presiden
152
1999 Badan Kesejahteraan Sosial Nasional


Keputusan Presiden
153
1999 Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional


Keputusan Presiden
154
1999 Badan Pertanahan Nasional


Keputusan Presiden
155
1999 Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman


Keputusan Presiden
156
1999 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden


Keputusan Presiden
157
1999 Pemberian Amnesti


Keputusan Presiden
158
1999 Memberikan Amnesti Kepada Para Terpidana


Keputusan Presiden
159
1999 Memberikan Amnesti Kepada Beberapa Terpidana


Keputusan Presiden
162
1999 Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I


Keputusan Presiden
160
1999 Pemberian Amnesti


Keputusan Presiden
163
1999 Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat


Keputusan Presiden
161
1999 Dewan Maritim Indonesia


Keputusan Presiden
164
1999 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Tim Dokter Kepresidenan


Keputusan Presiden
165
1999 Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional


Keputusan Presiden
166
1999 Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi Pt (persero) Perusahaan Listrik Negara


Keputusan Presiden
167
1999 Pengesahan Protocol To Amend The Agreement Among The Governments Of Brunei Darussalam, The Republic Of Indonesia, Malaysia, The Republic Of The Philippines, The Republic Of Singapore, And The Kingdom Of Thailand For The Promotion And Protection Of In...


Keputusan Presiden
168
1999 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Seychelles For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income


Keputusan Presiden
169
1999 Pengesahan Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit (perjanjian Kerangka Kerja Asean Mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang Barang Transit)


Keputusan Presiden
170
1999 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
171
1999 Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara


Keputusan Presiden
172
1999 Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Perkebunan


Keputusan Presiden
173
1999 Pembebasan Pidana Tertentu


Keputusan Presiden
175
1999 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 Tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan


Keputusan Presiden
176
1999 Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam; Rangka Pembiayaan Kredit Program


Keputusan Presiden
177
1999 Komite Kebijakan Sektor Keuangan


Keputusan Presiden
178
1999 Pengesahan Agreement Relating To The Implementation Of Part Xi Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982


Keputusan Presiden
6
2000 Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina


Keputusan Presiden
7
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 Tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional


Keputusan Presiden
8
2000 Penugasan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Di Luar Negeri


Keputusan Presiden
9
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
10
2000 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan


Keputusan Presiden
11
2000 Badan Pengembangan Pariwisata Dan Kesenian


Keputusan Presiden
12
2000 Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum


Keputusan Presiden
13
2000 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia


Keputusan Presiden
14
2000 Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara


Keputusan Presiden
15
2000 Komisi Hukum Nasional


Keputusan Presiden
16
2000 Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana, Dan Teknisi Kehutanan


Keputusan Presiden
17
2000 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara


Keputusan Presiden
18
2000 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah


Keputusan Presiden
19
2000 Tunjangan Hakim


Keputusan Presiden
20
2000 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional


Keputusan Presiden
21
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998 Tentang Dewan Penegakan Keamanan Dan Sistem Hukum


Keputusan Presiden
22
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999


Keputusan Presiden
23
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999


Keputusan Presiden
24
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999 Tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia Organisasi Konferensi Islam (oki)


Keputusan Presiden
25
2000 Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara Dan Peralatan, Keuangan, Dokumen Dan Arsip Pada Departemen/kantor Menteri Negara/kantor Menteri Negara Koordinator Yang Dihapus/digabung/ Diubah Statusnya


Keputusan Presiden
26
2000 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia


Keputusan Presiden
27
2000 Perpanjangan Masa Tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh


Keputusan Presiden
28
2000 Pembukaan Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia Di Dili, Timor Timur


Keputusan Presiden
29
2000 Badan Urusan Logistik


Keputusan Presiden
30
2000 Pembubaran Tim Penanggulangan Masalah Utang Utang Perusahaan Swasta Indonesia


Keputusan Presiden
31
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
32
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Kebudayaan


Keputusan Presiden
33
2000 Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Larangan Pemasukan Dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang


Keputusan Presiden
34
2000 Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen


Keputusan Presiden
35
2000 Pembentukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara


Keputusan Presiden
36
2000 Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, Dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak


Keputusan Presiden
37
2000 Pembentukan Kejaksaan Negeri Menggala Dan Kejaksaan Negeri Kota Agung


Keputusan Presiden
38
2000 Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional


Keputusan Presiden
39
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia


Keputusan Presiden
40
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara


Keputusan Presiden
41
2000 Sekolah Tinggi Transportasi Darat


Keputusan Presiden
42
2000 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran


Keputusan Presiden
43
2000 Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia


Keputusan Presiden
44
2000 Komisi Ombudsman Nasional


Keputusan Presiden
45
2000 Pembubaran Dewan Pembina Industri Strategis


Keputusan Presiden
46
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia


Keputusan Presiden
47
2000 Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia Dengan United Nations Transitional Administration In East Timor (untaet)


Keputusan Presiden
48
2000 Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara


Keputusan Presiden
49
2000 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah


Keputusan Presiden
50
2000 Tim Koordinasi Telematika Indonesia


Keputusan Presiden
51
2000 Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah


Keputusan Presiden
52
2000 Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah


Keputusan Presiden
53
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
54
2000 Pengesahan Agreement On Economic, Scientific And Technical Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Lebanon


Keputusan Presiden
55
2000 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Chile Mengenai Promosi Dan Perlindungan Penanaman Modal Secara Timbal Balik Beserta Protokol Dan Nota Pertukaran Diplomatik


Keputusan Presiden
56
2000 Sekretariat Wakil Presiden


Keputusan Presiden
57
2000 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Brunei Darussalam For The Avoidance Of Double Taxationand The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocol


Keputusan Presiden
58
2000 Sekretariat Negara


Keputusan Presiden
59
2000 Sekretariat Kabinet


Keputusan Presiden
60
2000 Sekretariat Pengendalian Pemerintahan


Keputusan Presiden
61
2000 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri


Keputusan Presiden
62
2000 Koordinasi Penataan Ruang Nasional


Keputusan Presiden
63
2000 Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional


Keputusan Presiden
64
2000 Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali


Keputusan Presiden
65
2000 Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic Beserta Protocol To The 1994 Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech ...


Keputusan Presiden
66
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor


Keputusan Presiden
67
2000 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia


Keputusan Presiden
68
2000 Sekretariat Presiden


Keputusan Presiden
69
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 Tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren Loge (loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Cruci...


Keputusan Presiden
70
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kuba Mengenai Kerjasama Kebudayaan


Keputusan Presiden
71
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Kerjasama Kebudayaan


Keputusan Presiden
72
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Kerjasama Kebudayaan


Keputusan Presiden
73
2000 Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka


Keputusan Presiden
74
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999


Keputusan Presiden
75
2000 Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Aceh


Keputusan Presiden
76
2000 Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik


Keputusan Presiden
77
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap


Keputusan Presiden
78
2000 Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Dan Kejaksaan Negeri Mimika


Keputusan Presiden
79
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
80
2000 Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan


Keputusan Presiden
81
2000 Pembubaran Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum


Keputusan Presiden
82
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tentang Pokok Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen


Keputusan Presiden
83
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional


Keputusan Presiden
84
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah


Keputusan Presiden
85
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras


Keputusan Presiden
86
2000 Pengesahan Protocol 3 Types And Quantity Of Road Vehicles Dan Protocol 4 Technical Requirements Of Vehicles


Keputusan Presiden
87
2000 Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan


Keputusan Presiden
88
2000 Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara


Keputusan Presiden
89
2000 Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Keputusan Presiden
90
2000 Kantor Perwakilan Perusahaan Asing


Keputusan Presiden
91
2000 Amnesti


Keputusan Presiden
92
2000 Amnesti


Keputusan Presiden
93
2000 Pemberian Abolisi


Keputusan Presiden
94
2000 Pengesahan Agreement Establishing The Southeast Asian Fisheries Development Center Beserta Protocol (perjanjian Pembentukan Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara Beserta Protokol)


Keputusan Presiden
95
2000 Badan Pertanahan Nasional


Keputusan Presiden
96
2000 Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
97
2000 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2001


Keputusan Presiden
98
2000 Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Lisabon, Portugal


Keputusan Presiden
99
2000 Tunjangan Jabatan Struktural


Keputusan Presiden
100
2000 Tunjangan Tenaga Kesehatan


Keputusan Presiden
101
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997


Keputusan Presiden
102
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Tunjangan Hakim


Keputusan Presiden
103
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Peneliti


Keputusan Presiden
104
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api


Keputusan Presiden
105
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian


Keputusan Presiden
106
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan


Keputusan Presiden
107
2000 Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam


Keputusan Presiden
108
2000 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri


Keputusan Presiden
109
2000 Dewan Gula Nasional


Keputusan Presiden
110
2000 Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999


Keputusan Presiden
111
2000 Sekretariat Kabinet


Keputusan Presiden
112
2000 Pengesahan Sixth Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union (protokol Tambahan Keenam Pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia)


Keputusan Presiden
113
2000 Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam


Keputusan Presiden
114
2000 Perubahan Status Hukuman


Keputusan Presiden
115
2000 Abolisi


Keputusan Presiden
116
2000 Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000


Keputusan Presiden
117
2000 Sekretariat Negara


Keputusan Presiden
118
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal


Keputusan Presiden
119
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999


Keputusan Presiden
120
2000 Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 Tentang Peraturan Gaji Hakim Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Neg...


Keputusan Presiden
121
2000 Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari Hari


Keputusan Presiden
122
2000 Pembubaran Dewan Ekonomi Nasional


Keputusan Presiden
123
2000 Pembubaran Dewan Pengembangan Usaha Nasional


Keputusan Presiden
124
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
125
2000 Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000


Keputusan Presiden
126
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan


Keputusan Presiden
127
2000 Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (ikip) Negeri Manado Menjadi Universitas Negeri Manado


Keputusan Presiden
128
2000 Tunjangan Jabatan Fungsional Agen


Keputusan Presiden
129
2000 Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I Di Wilayah Sungai Bengawan Solo


Keputusan Presiden
130
2000 Tim Koordinasi Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah


Keputusan Presiden
131
2000 Pembentukan Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, Kejaksaan Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung


Keputusan Presiden
132
2000 Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta, Dan Kejaksaan Negeri Una Aha


Keputusan Presiden
133
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 Tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi Pt (persero) Perusahaan Listrik Negara


Keputusan Presiden
134
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
135
2000 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak


Keputusan Presiden
136
2000 Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Bagi Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum


Keputusan Presiden
137
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta


Keputusan Presiden
138
2000 Tunjangan Panitera


Keputusan Presiden
139
2000 Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia


Keputusan Presiden
140
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Jordania Mengenai Kerjasama Kebudayaan Dan Ilmu Pengetahuan


Keputusan Presiden
141
2000 Pemberian Amnesti


Keputusan Presiden
142
2000 Pemberian Rehabilitasi


Keputusan Presiden
143
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan


Keputusan Presiden
144
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1999 Tentang Penentuan Dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 Untuk Dprd I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Dprd Ii Kabupaten Pidie Dan Aceh Utara


Keputusan Presiden
145
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
146
2000 Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan


Keputusan Presiden
147
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan


Keputusan Presiden
148
2000 Uang Kehormatan Bagi Ketua, Anggota, Dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda Tanda Kehormatan Republik Indonesia Serta Honorarium Bagi Kepala Dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda Tanda Kehormatan Republik Indonesia


Keputusan Presiden
149
2000 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pajak Penghasilan Yang Terutang Oleh Perusahaan Perusahaan Luar Negeri Atas Pembayaran Royalti Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen Dan Lisensi Oleh Pt Iptn, Pt Pindad, Dan ...


Keputusan Presiden
150
2000 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu


Keputusan Presiden
151
2000 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000


Keputusan Presiden
152
2000 Pembentukan Tim Pengkajian Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas


Keputusan Presiden
153
2000 Pendirian Universitas Negeri Papua


Keputusan Presiden
154
2000 Pengesahan Protocol On The Special Arrangement For Sensitive And Highly Sensitive Products


Keputusan Presiden
155
2000 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Kekayaan Beserta Protokol Dan Nota Pertuk...


Keputusan Presiden
156
2000 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
157
2000 Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah


Keputusan Presiden
158
2000 Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa


Keputusan Presiden
2
2000 Perubahan Struktur Kabinet Periode Tahun 1999 2004


Keputusan Presiden
2
2000 Hakim Agung


Keputusan Presiden
159
2000 Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaiam Daerah


Keputusan Presiden
6
2001 Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina


Keputusan Presiden
7
2001 Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno


Keputusan Presiden
8
2001 Badan Amil Zakat Nasional


Keputusan Presiden
9
2001 Tunjangan Dosen


Keputusan Presiden
10
2001 Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan


Keputusan Presiden
11
2001 Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Johor Bahru, Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia


Keputusan Presiden
12
2001 Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak


Keputusan Presiden
13
2000 Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional


Keputusan Presiden
14
2001 Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung


Keputusan Presiden
15
2001 Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar Dan Tanda Tanda Kehormatan


Keputusan Presiden
16
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000


Keputusan Presiden
17
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen


Keputusan Presiden
18
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization


Keputusan Presiden
19
2001 Perubahan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Gorontalo Menjadi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Dan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Singaraja Menjadi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja


Keputusan Presiden
20
2001 Pembentukan Panitia Nasional Konperensi Tingkat Tinggi Xi Kelompok 15


Keputusan Presiden
21
2001 Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas


Keputusan Presiden
22
2001 Badan Pengelola Dana Abadi Umat


Keputusan Presiden
23
2001 Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno


Keputusan Presiden
24
2001 Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara


Keputusan Presiden
25
2001 Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik


Keputusan Presiden
26
2001 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
27
2001 Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya Dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram


Keputusan Presiden
28
2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
29
2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
30
2001
honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua,
anggota, Tenaga Tim Asistensi Dan staf Administrasi Kesekretariatan komisi Ombudsman Nasional



Keputusan Presiden
31
2001 Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Dan Pengadilan Negeri Makassar


Keputusan Presiden
32
2001 Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


Keputusan Presiden
33
2001 Pengesahan Amendments Agreement Establishing The Asia Pacific Institute For Broadcasting Development (perubahan Atas Persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik)


Keputusan Presiden
34
2001 Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara


Keputusan Presiden
35
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000


Keputusan Presiden
36
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara Koordinator


Keputusan Presiden
37
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000


Keputusan Presiden
38
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen


Keputusan Presiden
39
2001 Penggunaan Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumen (p3d) Kepada Pemerintah Daerah


Keputusan Presiden
40
2001 Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah


Keputusan Presiden
41
2001 Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan


Keputusan Presiden
42
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomo...


Keputusan Presiden
43
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001


Keputusan Presiden
44
2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal


Keputusan Presiden
45
2001 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri


Keputusan Presiden
46
2001 Ekstradisi


Keputusan Presiden
47
2001 Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi


Keputusan Presiden
48
2001 Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia


Keputusan Presiden
49
2001 Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain


Keputusan Presiden
51
2001 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua New Guinea


Keputusan Presiden
52
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Sekretariat Negara


Keputusan Presiden
53
2001 Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat


Keputusan Presiden
54
2001 Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia


Keputusan Presiden
55
2001 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia


Keputusan Presiden
56
2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik


Keputusan Presiden
57
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara


Keputusan Presiden
58
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001


Keputusan Presiden
59
2001 Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian


Keputusan Presiden
60
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001


Keputusan Presiden
61
2001 Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran


Keputusan Presiden
62
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor...


Keputusan Presiden
63
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen


Keputusan Presiden
64
2001 Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001


Keputusan Presiden
65
2001 Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001


Keputusan Presiden
66
2001 Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesiamenurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001


Keputusan Presiden
67
2001 Penyesuaian Gaji Pokokanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001


Keputusan Presiden
68
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu


Keputusan Presiden
69
2001 Komite Nasional Agenda Habitat Ii


Keputusan Presiden
70
2001 Pembentukan Komisi Pemilihan Umum


Keputusan Presiden
71
2001 Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir


Keputusan Presiden
72
2001 Komite Olahraga Nasional Indonesia


Keputusan Presiden
73
2001 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri


Keputusan Presiden
74
2001 Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Keputusan Presiden
75
2001 Pengesahan E Asean Framework Agreement (kerangka Persetujuan E Asean)


Keputusan Presiden
76
2001 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Agreement On C.a.b. International


Keputusan Presiden
77
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia


Keputusan Presiden
78
2001 Komite Akreditasi Nasional


Keputusan Presiden
79
2001 Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran


Keputusan Presiden
80
2001 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Pondok Aren ? Bintaro Viaduct Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Serta Besarnya Tarif Tol


Keputusan Presiden
81
2001 Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur


Keputusan Presiden
82
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001


Keputusan Presiden
83
2001 Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara


Keputusan Presiden
84
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan


Keputusan Presiden
85
2001 Pendirian Universitas Trunodjoyo Madura

c : dicabut oleh Perbup Nomor 387 Tahun 2012

Keputusan Presiden
86
2001 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Asean Foundation On The Headquarters Seat Of The Foundation (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Yayasan Asean Tentang Kedudukan Markas Besar Yayasan As...


Keputusan Presiden
87
2001 Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan; Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Untuk Pembangunan Berkelanjutan


Keputusan Presiden
88
2001 Abolisi


Keputusan Presiden
89
2001 Tunjangan Hakim


Keputusan Presiden
90
2001 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar


Keputusan Presiden
91
2001 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari Hari


Keputusan Presiden
92
2001 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar Dan Tanda Tanda Kehormatan


Keputusan Presiden
93
2001 Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia Dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia


Keputusan Presiden
94
2001 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api


Keputusan Presiden
95
2001 Pendirian Universitas Malikussaleh


Keputusan Presiden
96
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat


Keputusan Presiden
97
2001 Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia


Keputusan Presiden
98
2001 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
99
2001 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2002


Keputusan Presiden
100
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator


Keputusan Presiden
101
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara


Keputusan Presiden
102
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen


Keputusan Presiden
103
2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen


Keputusan Presiden
104
2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I


Keputusan Presiden
105
2001 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden


Keputusan Presiden
106
2001 Pengesahan Convention On Nuclear Safety (konvensi Tentang Keselamatan Nuklir)


Keputusan Presiden
107
2001 Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Koordinator


Keputusan Presiden
108
2001 Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara


Keputusan Presiden
109
2001 Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen


Keputusan Presiden
110
2001 Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen